<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/ari_mundur.jpg" alt="Ari Kuncoro (WEB BRI.CO.ID)" width="100%">
<figcaption>Ari Kuncoro (WEB BRI.CO.ID)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rektor Universitas Indonesia (UI), Ari Kuncoro mendapat kritikan lantaran tidak hadir saat sejumlah pejabat tinggi negara datang ke kampusnya untuk memberikan kuliah umum. Adapun pejabat negara datang adalah Menteri Investasi Bahlil Lahadalia; Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto; Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim; dan Wakil Menteri ATR/BPN Raja Juli Antoni.  Bahlil pada Selasa, 12 Juli 2022 lalu datang ke UI untuk memberikan Kuliah Umum Presidensi G20 tentang 'Tingkatkan Investasi dan Ekonomi Indonesia' di Gedung IASTH, UI. Lalu, pada 13 Oktober 2022, Hadi Tjahjanto dan Raja Juli Antoni berkunjung ke UI dalam acara ATR/BPN Goes to Campus dengan tema 'Wujudkan Transformasi Digital Layanan Pertanahan untuk Pelayanan yang Lebih Cepat, Efisien, dan Transparan'. Nadiem Makarim melakukan kunjungan ke Universitas Indonesia pada Jumat, 21 Oktober 2022 lalu.  Dari semua kunjungan tersebut, Ari Kuncoro disebut tidak ada di UI.  Mengomentari itu, Pengamat Pendidikan Andreas Tambah menilai, Ari harusnya menyambut pejabat negara saat datang ke kampusnya. Oleh karena itu, perlu dipertanyakan penyebab ketidakhadirannya.  "Kalau memang ada agenda di luar yang memang tidak bisa diwakili dan itu sifatnya mengikat, itu mungkin bisa jadi alasan. Namun tatkala beliau tidak ada jadwal yang sifatnya sangat penting atau emergency dan tidak diwakilkan, itu yang menjadi pertanyaan," ungkap Andreas saat dihubungi, Senin (24/10).  Dia menilai, kehadiran pihak luar, terutama pejabat negara untuk memberikan kuliah umum dan kegiatan di UI, seharusnya rektor hadir secara etik dan moral. Sebab, kegiatan kuliah umum merupakan upaya strategis memajukan perguruan tinggi hingga langkah memberikan pencerahan kepada mahasiswa.  Paling tidak, menurut Andreas, Ari harusnya bisa memberikan kata sambutan sebelum mengerjakan urusannya.  "Setelah menyambut kan bisa mendelegasikan anak buahnya, misalkan wakil rektor atau apa untuk mendampingi. Itu secara etik dan moral, kalau tidak ada kaitan dengan di luar itu sangat tidak etis atau kurang etis. Biar bagaimana pun, itu (para menteri, Red) adalah tamu yang akan memberikan pencerahan kepada mahasiswa dan itu strategis untuk masa depan sebuah perguruan tinggi," jelasnya.  Meski tidak ada aturan bakunya, lanjut Andreas, tanggung jawab moral seorang pemimpin universitas adalah melayani tamu yang hadir, termasuk memberikan contoh yang baik bagi dosen dan mahasiswa. Sikap Ari pun dinilai akan berdampak buruk bagi UI.  "Dampaknya tidak baik karena institusi pendidikan itu kan mendidik ya, mendidik masyarakat baik dari segi sopan santun, etika, dan moral, itu memang menjadi kewajiban dari seorang rektor. Tatkala melakukan hal ini, ini adalah sikap buruk dalam mendidik generasi muda," tutupnya.

Tak Hadir Saat Sejumlah Pejabat Negara Berkunjung, Rektor UI Dikritik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/feb-ui-gandeng-alumni-untuk-ikut-kembangkan-riset-kampus_m_.jpg" alt="Dekan FEB UI Prof Ari Kuncoro. Ferry Sandi/ Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Dekan FEB UI Prof Ari Kuncoro. Ferry Sandi/ Jawa Pos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rektor Universitas Indonesia (UI) Ari Kuncoro mendorong kampusnya untuk bisa menjadi entrepreneur universty. Kata dia, itu dilakukan agar bisa menjawab kebutuhan dunia di masa mendatang.  "UI senantiasa berupaya selalu memberi solusi atas permasalahan yang dialami bangsa Indonesia. Hal itu yang mendorong UI bertransformasi menjadi enterprenur university," kata dia dalam webinar Bulan Inovasi UI, Senin (9/8).  Khususnya di bidang riset dan inovasi, lanjut Ari, UI yang akan menjadi alat untuk terbentuknya entrepreneur university tersebut. Adapun riset dan teknologi di UI bukan lagi sekedar revolusi akademi melalui publikasi dan kakayaan intelektual.  "Jadi bisa untuk hal yang berdampak lebih besar, dengan mendorong hilirisasi dan komersialisasi karya UI," tuturnya.  Nantinya, teknologi yang dikembangkan oleh UI akan diberi lisensi dan akan dikembangkan bersama perusahaan-perusahaan BUMN, swasta hingga startup. Tujuannya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi itu sendiri.  UI pun akan terus berperan sebagai mitra terbaik pemerintah dalam menyusun kebijkan. Artinya, apa yang dihasilkan UI bukan hanya produk bernilai ekonomis, tapi juga bisa untuk kepentingan negara.  "Para peneliti dari berbagai bidang keahlian di UI, senantiasi untuk memberikann rekomendasi kebijakan. Peran UI terbukti dari penyusunan pengendalian pandemi, pembatasan sosial, vaksinasi, dan isu penting lainnya," tambahnya.  Adapun, UI akan memamerkan teknologi maupun rancangan arah kebijakan melalui pameran inovasi virtual. Pameran dimulai hari ini dan ditutup pada 30 Agusus mendatang.  "Dari kegiatan kami berharap meningkatkan kapasitas SDM Indonesia, dan meningkatkan kualitas dan kuantitas produk riset dan inovasi, kekayaan intelektual maupun tercapainya hilirisasi produk inovasi," pungkas Ari.

Ari Kuncoro Akan Jadikan UI Sebagai Entrepreneur University

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/feb-ui-gandeng-alumni-untuk-ikut-kembangkan-riset-kampus_m_.jpg" alt="Dekan FEB UI Prof Ari Kuncoro. Ferry Sandi/ Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Dekan FEB UI Prof Ari Kuncoro. Ferry Sandi/ Jawa Pos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rektor Universitas Indonesia (UI) Ari Kuncoro menjadi bahan diskusi oleh publik. Hal ini terjadi lantaran dirinya yang merangkap jabatan menjadi dewan komisaris di Bank BRI.  Meski telah menyatakan pengunduran dirinya dari dewan komisaris BRI, hal ini masih menjadi perdebatan. Khususnya ketika terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta UI yang ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2 Juli lalu.  Sosiolog UI Imam B Prasodjo mengatakan, sebenarnya Rektor UI sudah merangkap jabatan sejak 2017 silam ketika menjadi Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomi UI.  Ari menjabat posisi tersebut pada 2013-2017 dan pada 2 November 2017 diangkat menjadi Komisaris Utama Bank BNI. Pada saat itu kebijakan yang berlaku adalah PP 68/2013.  "Jadi sebetulnya sudah pada saat menjadi dekan, beliau itu sudah menjadi komisaris utama di BNI," ungkap dia dalam Forum Diskusi Salemba dikutip Kamis (29/7).  Dalam PP tersebut dikatakan bahwa rektor dan wakil rektor dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat BUMN, BUMD dan swasta. Meskipun begitu, ada kebijakan juga yang bertentangan dengan Statuta UI tersebut, yakni Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.  "Di sini ada ketentuan dalam undang-undang yang di maksud pelaksana pelayanan publik yang selanjutnya disebut pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik," terangnya.  Pelaksana, seperti Dekan pun dilarang merangkap sebagai komisaris atau pengurus organisasi usaha bagi pelaksana yang berasal dari lingkungan instansi pemerintah, BUMN dan BUMD. "Kalau di sini (UU 25/2009) ya ada kata-kata pelaksananya, ini termasuk pejabat," tutur Imam.  Berikut rekam jejak Ari Kuncoro selama di UI:  1. 2013-2017: Ari Kuncoro diangkat sebagai Dekan FEB UI 2. 2 November 2017-20 Februari 2020: Ari Kuncoro menjadi Komut BNI pada RUPS Luar Biasa BNI yang selanjutnya digantikan oleh Agus Martowardojo yang kala itu juga menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2013-2018. 3. 4 Desember 2019: Ari Kuncoro diangkat menjadi Rektor UI 4. 18 Februari 2020: Ari Kuncoro diangkat menjadi Wakomut Independen BRI

Rektor UI Rangkap Jabatan Sejak 2017, Ini Perjalanannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/Screenshot_2021-06-15-09-13-19-851_com.google.android.youtube.jpg" alt="Caption: Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam Festival Kampus Merdeka 2021 secara daring, Selasa (15/6). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Caption: Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam Festival Kampus Merdeka 2021 secara daring, Selasa (15/6). (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim menanggapi perubahan Statuta Universitas Indonesia (UI) yang belakangan membuat heboh publik. Ada tiga hal pokok yang disampaikan.  Pertama, Nadiem menjelaskan perihal Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta UI yang menggantikan PP Nomor 68 Tahun 2013 ini. Dikatakan bahwa inisiatif tersebut sudah dilakukan sejak 2019 lalu.  “Inisiatif pembahasan usulan perubahan PP telah dilakukan sejak tahun 2019. Pembahasan telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan melibatkan semua pihak terkait. Pemerintah telah menerima masukan dari berbagai pihak,” jelas Nadiem, Jumat (23/7).  Mengingat PP tersebut telah diundangkan, maka PP tersebut untuk saat ini sudah berlaku. Meskipun begitu, ia menyampaikan bahwa Kemendikbudristek membuka diri untuk mendengarkan masukan dari berbagai pihak, terutama sivitas akademika UI.  Lebih lanjut Nadiem menekankan langkahnya untuk menyelesaikan permasalahan. "Saya menugaskan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi untuk menampung aspirasi dari sivitas akademika UI terkait PP Statuta UI," terang dia.  Terakhir adalah himbauan kepada seluruh sivitas akademika UI. “Pemerintah berharap agar sivitas akademika UI dapat melakukan konsolidasi dan memberikan masukan secara komprehensif kepada Kemendikbudristek,” tutup Nadiem.  Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani perubahan PP 68/2013 menjadi PP 75/2021 tentang Statuta UI. Rektor UI Ari Kuncoro, atas perubahan itu, diperbolehkan menjadi komisaris.  Pada awalnya, rangkap jabatan ini bertentangan dengan PP 68/2013 tentang Statuta UI yang di Pasal 35 huruf C dikatakan bahwa Rektor dan Wakil Rektor dilarang merangkap sebagai pejabat pada badan usaha milik negara/daerah maupun swasta.  Namun, kini dalam Pasal 39 huruf C mengatakan hanya melarang rektor, wakil rektor, sekretaris universitas, dan kepala badan untuk menduduki jabatan direksi di sebuah perusahaan. Sehingga tidak lagi ada larangan menjabat sebagai komisaris.

Soal Konflik Statuta UI, Nadiem Beri Klarifikasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/ari_mundur.jpg" alt="Ari Kuncoro (WEB BRI.CO.ID)" width="100%">
<figcaption>Ari Kuncoro (WEB BRI.CO.ID)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Ari Kuncoro akhirnya memilih tetap menjadi rektor Universitas Indonesia (UI). Dia memutuskan untuk mundur dari kursi wakil komisaris utama BRI yang ramai disorot.  Pengumuman mundurnya Ari tersebut disampaikan secara resmi oleh BRI. Corporate Secretary PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Aestika Oryza Gunarto menyatakan bahwa surat pengunduran diri Ari Kuncoro sebagai wakil komisaris utama BRI sudah diterima Kementerian BUMN. ”Sehubungan itu, perseroan akan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan dan prosedur,” kata Aestika melalui surat keterbukaan informasi kemarin (22/7).  Ari merangkap jabatan saat statuta UI tegas melarang rangkap jabatan. Rangkap jabatan Ari kian menjadi pergunjingan ketika kemudian Presiden Joko Widodo meneken Peraturan Pemerintah (PP) 75/2001 untuk menggantikan PP 68/2013 tentang Perubahan Statuta UI. Di statuta yang baru itu, rangkap jabatan diizinkan. Toh, perubahan tersebut tetap mengundang polemik. Misalnya, yang disampaikan praktisi hukum Febri Diansyah, apakah Ari akan diangkat lagi berdasar statuta yang baru? Lalu, bagaimana dengan berbagai insentif yang kadung dia terima sebelumnya, padahal jelas pengangkatan itu melanggar statuta?  Di luar Ari, masih ada dua rektor perguruan tinggi negeri berbadan hukum (PTN BH) yang sampai sekarang diketahui merangkap jabatan. Yakni, Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) Komaruddin Hidayat yang merangkap komisaris independen Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Rektor Universitas Hasanuddin Dwia Aries Tina Pulubuhu yang juga menjabat komisaris independen di PT Vale Indonesia Tbk. Statuta di kedua kampus melarang rangkap jabatan.  Direktur Utama BRI Sunarso menjelaskan, rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) kemarin tidak membahas posisi wakil komisaris utama yang ditanggalkan Ari. Menteri BUMN Erick Thohir juga sudah menyurati balik BRI untuk menindaklanjutinya secara administratif sesuai dengan ketentuan dan butuh waktu.  ”Karena sesuai dengan prosedur tidak mungkin mengubah agenda RUPSLB dalam waktu hitungan hari. Setidaknya butuh 45 hari. Karena itulah, agenda rapat hanya persetujuan untuk melakukan aksi korporasi penambahan modal melalui hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) atau rights issue,” tegas Sunarso secara virtual seusai RUPSLB.  Dirjen Pendidikan Tinggi Kemendikbudristek Nizam menyampaikan selamat atas keputusan besar yang diambil Rektor UI Ari Kuncoro itu. ”Semoga bisa lebih fokus lagi membawa kemajuan UI ke depan,” tuturnya.  Masih riuhnya suara keberatan atas rangkap jabatan tersebut diharapkan mulai mereda. Nizam menuturkan, jika ada masalah, sebaiknya diselesaikan bersama secara baik-baik. ”Tidak perlu berpolemik yang menghabiskan energi dan justru memperuncing masalah tanpa solusi,” tuturnya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/22/07/2021/rektor-ui-mundur-dari-jabatan-wakil-komisaris-ini-pernyataan-bri/">Rektor UI Mundur dari Jabatan Wakil Komisaris, Ini Pernyataan BRI</a>  Soal revisi PP 75/2021 tentang Statuta UI, Nizam menjelaskan bahwa inisiatifnya harus datang dari UI terlebih dahulu. Lalu, diusulkan ke Kemendikbudristek untuk dibahas yang nanti bisa berujung pada revisi.  Anggota Komisi VI DPR Herman Khaeron menyebut pengunduran diri Ari Kuncoro sebagai sikap yang tepat. ”Memang seharusnya mundur,” katanya. Ke depan, kata Herman, rektor semestinya lebih berfokus mengurus kampus. Politikus Partai Demokrat itu meminta kekuasaan tidak lagi menarik-narik rektor dan pejabat kampus agar mereka bisa berfokus menjaga idealisme kampus. ”Rektor harus lebih fokus karena mengurusi sesuatu yang besar. Jaga idealisme,” tegasnya.

Rapat Pemegang Saham BRI Tidak Bahas Mundurnya Ari Kuncoro

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/feb-ui-gandeng-alumni-untuk-ikut-kembangkan-riset-kampus_m_.jpg" alt="Dekan FEB UI Prof Ari Kuncoro. Ferry Sandi/ Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Dekan FEB UI Prof Ari Kuncoro. Ferry Sandi/ Jawa Pos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rektor Universitas Indonesia (UI) Ari Kuncoro banyak diperbincangkan dalam beberapa hari terakhir karena dinilai mendapat privilege untuk merangkap jabatan. Kabar terbaru, dia baru saja menyampaikan surat pengunduran dirinya sebagai Wakil Komisaris Utama Independen BRI.  Kepala Bidang Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Fauzi Abdillah pun mengatakan bahwa ini hal yang wajar. Sebab, ini bisa saja menjadi polemik yang tidak berkesudahan.  "Pengunduran diri tersebut menjadi sebuah kewajaran, karena respon tersebut adalah langkah strategis sekaligus etis yang perlu ditempuh di kala polemik ini memuncak," ujar dia kepada JawaPos.com, Kamis (22/7).  Hal tersebut merupakan langkah strategis untuk sedikit menurunkan tensi perbincangan dengan tone negatif. Keputusan ini etis untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang tidak sesuai dengan kepatutan.  "Polemik ini kan akumulasi dari tindakan beliau selama ini. Saat dilantik menjadi Rektor sampai kemarin, beliau melanggar Statuta UI yang sebelumnya berlaku itu," imbuhnya.  "Mungkin jika tidak tertangkap basah dan jadi parodi sehingga menjadi trending topic, jabatan tersebut akan diemban terus," sambungnya.  Meskipun begitu, ia tetap meminta agar Rektor UI memberikan penjelasan sebagai bentuk tanggung jawab lebih jauh kepada publik. Bisa dengan membuat surat permintaan maaf, mimbar diskusi terbuka, dsb sebagai pertanggungjawaban akademis dan etis.  "Harapan saya, ini dapat menjadi pelajaran bersama bagi dunia pendidikan bangsa ini, untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama," tandas Fauzi.

Ari Kuncuro Undur Diri, P2G: Jika Tidak Tertangkap Basah, Lanjut Terus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/dorong-reforma-agaria-kahmi-minta-pemerintah-buka-informasi-izin-hgu_m_.jpg" alt="Presidium MN KAHMI Herman Khaeron meminta pemerintah menjadikan ‘Reforma Agraria’ sebagai konsensus nasional." width="100%">
<figcaption>Presidium MN KAHMI Herman Khaeron meminta pemerintah menjadikan ‘Reforma Agraria’ sebagai konsensus nasional.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Usai menimbulkan polemik, Rektor Universitas Indonesia (UI) Ari Kuncoro memutuskan untuk mundur dari jabatannya sebagai Wakil Komisaris Utama PT Bank Rakyat Indonesia (BRI). Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menilai sudah seharusnya Ari Kuncoro untuk mundur dari jabatannya tersebut. Dia harus berkonsentrasi pada satu jabatannya saja.  "Saya kira sikap yang tentu harus diambil karena sudah menjadi polemik di publik, sehingga pengunduran diri Ari Kuncoro sikap yang tepat," ujar Herman kepada wartawan, Kamis (22/7).  Legislator Partai Demokrat ini mengatakan Ari Kuncoro sudah diamanahkan untuk menjabat sebagai Rektor UI. Sehingga semestinya dia fokus saja kepada jabatannya tersebut.  "Tentu ke depan, rektor semestinya lebih fokus untuk mengurus kampusnya supaya lebih fokus dan tentu memperkuat posisi idealisme di kampus. Ini yang tentu menjadi substansi," katanya.  Dia juga berpesan kepada pemerintah untuk tetap membiarkan kampus bisa independen. Jangan menarik kampus demi suatu kepentingan.  "Jangan pula kekuasaan menarik-narik kepada situasi yang lain, kehilangan fokus dan idealisme di kampus," ungkapnya.  Sebelumnya, Ari Kuncoro menyatakan pengunduran dirinya sebagai Wakil Komisaris Utama Independen PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk. Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah menerima surat tersebut. Adapun, pengunduran diri itu tertulis pada surat B.118-CSC/CSM/CGC/2021 dalam Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia (BEI). Pengunduran ini akan diproses sesuai aturan yang berlaku.  "Proses berikutnya, perseroan akan menindaklanjuti sesuai ketentuan dan prosedur," terang Corporate Secretary BRI Aestika Oryza Gunarto.  Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta UI yang di Pasal 35 huruf C dikatakan bahwa Rektor dan Wakil Rektor dilarang merangkap sebagai pejabat pada badan usaha milik negara/daerah maupun swasta.  Namun, aturan tersebut direvisi oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi PP 75/2021 yang dalam Pasal 39 huruf C mengatakan hanya melarang rektor, wakil rektor, sekretaris universitas, dan kepala badan untuk menduduki jabatan direksi di sebuah perusahaan. Sehingga tidak lagi ada larangan menjabat sebagai komisaris.

Komisi VI: Sudah Seharusnya Ari Kuncoro Mundur dari Wakil Komut BRI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/feb-ui-gandeng-alumni-untuk-ikut-kembangkan-riset-kampus_m_.jpg" alt="Dekan FEB UI Prof Ari Kuncoro. Ferry Sandi/ Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Dekan FEB UI Prof Ari Kuncoro. Ferry Sandi/ Jawa Pos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rektor Universitas Indonesia (UI) Ari Kuncoro menyatakan pengunduran dirinya sebagai Wakil Komisaris Utama Independen PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk. Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah menerima surat tersebut.  Adapun, pengunduran diri itu tertulis pada surat B.118-CSC/CSM/CGC/2021 dalam Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia (BEI). Pengunduran ini akan diproses sesuai aturan yang berlaku. "Proses berikutnya, perseroan akan menindaklanjuti sesuai ketentuan dan prosedur," terang Corporate Secretary BRI Aestika Oryza Gunarto dalam keterangannya kepada JawaPos.com, Kamis (22/7).  Sementara itu, sebelumnya Ari Kuncoro ramai diperbincangkan oleh publik karena kasus rangkap jabatan sebagai komisaris sekaligus Rektor UI. Padahal, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta UI yang di Pasal 35 huruf C dikatakan bahwa Rektor dan Wakil Rektor dilarang merangkap sebagai pejabat pada badan usaha milik negara/daerah maupun swasta.  Namun, aturan tersebut direvisi oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi PP 75/2021 yang dalam Pasal 39 huruf C mengatakan hanya melarang rektor, wakil rektor, sekretaris universitas, dan kepala badan untuk menduduki jabatan direksi di sebuah perusahaan. Sehingga tidak lagi ada larangan menjabat sebagai komisaris. (*)

Rektor UI Mundur dari Jabatan Wakil Komisaris, Ini Pernyataan BRI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/feb-ui-gandeng-alumni-untuk-ikut-kembangkan-riset-kampus_m_.jpg" alt="Dekan FEB UI Prof Ari Kuncoro. Ferry Sandi/ Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Dekan FEB UI Prof Ari Kuncoro. Ferry Sandi/ Jawa Pos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Komisaris Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang juga menjabat sebagai Rektor Universitas Indonesia (UI) Ari Kuncoro mengundurkan diri dari kursi pejabat tinggi perusahaan pelat merah. Mengutip keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah menerima pengunduran diri Ari Kuncoro.  "Kementerian BUMN telah menerima surat pengunduran diri Sdr. Ari Kuncoro dari jabatannya selaku Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen Perseroan per tanggal 21 Juni 2021," tulis surat tersebut dikutip, Kamis (22/7).  Dalam keterangan tersebut, tertulis beberapa hal-hal yang disampaikan dalam rangka memenuhi peraturan POJK No.33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Nantinya PT BRI (Persero) Tbk akan menindaklanjuti sesuai ketentuan dan prosedur sesuai dengan peraturan yang berlaku.  Sebagai informasi, Ari Kuncoro menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama BRI sejak 18 Februari 2020. Belakangan ini, penunjukan Ari Kuncoro sempat menuai kontroversi karena dianggap melanggar Statuta UI. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia, rektor dilarang memiliki jabatan di BUMN.  Kemudian muncul revisi Statuta Universitas Indonesia (UI) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta UI untuk menggantikan PP Nomor 68 Tahun 2013. Dalam perubahan itu, rektor UI dimungkinkan melakukan rangkap jabatan sebagai komisaris BUMN.  PT BRI (Persero) Tbk juga akan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) sore ini.

Rektor UI Ari Kuncoro Mundur dari Wakil Komisaris Utama BRI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/feb-ui-gandeng-alumni-untuk-ikut-kembangkan-riset-kampus_m_.jpg" alt="Dekan FEB UI Prof Ari Kuncoro. Ferry Sandi/ Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Dekan FEB UI Prof Ari Kuncoro. Ferry Sandi/ Jawa Pos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengubah Statuta Universitas Indonesia (UI). Sehingga Rektor UI Ari Kuncoro bisa rangkap jabatan sebagai Wakil Komisaris Utama Bank Rakyat Indonesia (BRI).  Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat (PD) Herzaky Mahendra Putra mengingatkan berbahayanya peraturan yang seenaknya saja diubah-ubah hanya demi selera penguasa.  "Bahaya dari langkah pemerintah ini. Kalau aturan bisa disesuaikan dengan selera penguasa, akan menjadi negeri apa kita?," ujar Herzaky kepada wartawan, Kamis (22/7).  Menurut Herzaky, kalau kampus seharusnya menjadi benteng terakhir terkait integritas dan kredibilitas. Tapi seakan UI malah seakan dirusak kredibilitasnya oleh aturan ini.  "Apakah ini disengaja? Agar masyarakat mencemooh Rektor UI dan institusi UI? Agar tiap peringatan moral, analisis kritis dari UI dan alumninya menjadi tumpul? Karena ternyata pemimpin tertinggi di kampusnya seakan maruk jabatan? Padahal, tiap komisaris dan direksi BUMN, seharusnya diseleksi ketat," katanya.  Herzaky juga mempertanyakan kenapa saat pandemi Covid-19 yang angkanya selalu mengalami penambahan. Namun pemerintah malah memprioritaskan mengubah Statuta UI. "Mengapa di saat kegelisahan rakyat memuncak terkait situasi pandemi terkini? Apakah memang perubahan statuta UI ini menjadi prioritas?," tanyanya.  Herzaky bertanya ke pemerintah apakah memang sengaja memantik kontroversi baru di tengah situasi sulit yang dihadapi rakyat ini, sehingga pemerintah dengan sengaja mengubah Statuta UI.  "Apakah pemerintah tak bisa berfokus, ke pandemi saja, sampai sibuk urus Statuta UI? Selamatkan nyawa rakyat, seperti yang selalu disampaikan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, itu yang harusnya menjadi prioritas," ungkapnya. (*)  &nbsp;  &nbsp;  &nbsp;  &nbsp;  &nbsp;

PD Pertanyakan Urgensi Jokowi Ubah Statuta UI di Tengah Pandemi Covid

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ARI KUNCORO

Berita Terkini