<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/garuda-indonesia.jpg" alt="Ilustrasi: Maskapai penerbangan Garuda Indonesia" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Maskapai penerbangan Garuda Indonesia</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Garuda Indonesia I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra alias Ari Askhara dituntut hukuman satu tahun pidana penjara atas kasus penyelundupan barang-barang mewah. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Tanggerang, Minggi (6/6).  "Menyatakan Terdakwa I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana, menganjurkan untuk menyembunyikan barang impor secara melawan hukum," sebagaimana tertuang dalam tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) pada Kejaksaan Agung.  "Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra selama satu tahun dikurangi selama terdakwa dalam penahanan," sambung bunyi tuntutan itu.  Selain dituntut pidana satu tahun penjara, Ari Askhara juga dituntut untuk membayar denda Rp 200 juta. Apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama satu bulan.  Dia juga dituntut melanggar melanggar Pasal 102 huruf e Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 2 KUHP.  Sebelumnya, perkara kasus penyelundupan motor Harley Davidson dan sepeda Brompton yang menjerat I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra. Dia dicopot dari jabatan Dirut Garuda Indonesia setelah ketahuan menyelundupkan motor dan sepeda pada akhir 2019 lalu.  Kasus ini sebelumnya terungkap oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu terkait penyelundupan sepeda motor Harley Davidson pesanan mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia Tbk, I Gusti Ngurah Askhara dan dua sepeda Brompton beserta aksesorisnya menggunakan pesawat baru Airbus A330-900 Neo milik Garuda Indonesia.

Selundupkan Harley Hingga Brompton, Ari Askhara Dituntut 1 Tahun Bui

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dijanjikan-20-60-persen-penurunan-tarif-pesawat-belum-di-semua-rute_m_.jpg" alt="Ari Askhara (dua dari kanan). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Ari Askhara (dua dari kanan). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Kasus dugaan penyelundupan onderdil motor gede (moge) Harley-Davidson dan sepeda Brompton masih bergulir. Baru-baru ini, penyidik PNS (PPNS) Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menetapkan eks Dirut PT Garuda Indonesia Ari Askhara serta mantan Direktur Teknik dan Layanan Iwan Joeniarto sebagai tersangka.  Kepala Subdirektorat Komunikasi dan Publikasi Ditjen Bea dan Cukai Haryo Limanseto mengungkapkan, Askhara dan Iwan berstatus tersangka sejak awal September. Keduanya diduga melanggar Undang-Undang 17/2006 tentang Kepabeanan. ”Untuk pasalnya, saya belum tahu pasti karena itu materi penyidikan,” ujarnya saat dihubungi kemarin (3/10).  Kasus dugaan penyelundupan onderdil motor gede Harley-Davidson dan sepeda Brompton mencuat pada November tahun lalu. Barang-barang impor itu diselundupkan lewat pesawat Garuda baru, Airbus A330-900 Neo. Pesawat tersebut terbang dari Toulouse, Prancis, pada 16 November dan mendarat di Bandara Soekarno-Hatta sehari kemudian.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/03/10/2020/covid-19-jadi-faktor-lamanya-penetapan-ari-askhara-jadi-tersangka/">Covid-19 Jadi Faktor Lamanya Penetapan Ari Askhara Jadi Tersangka</a>  Haryo menjelaskan, penyidikan berlangsung hingga saat ini. Sebelum resmi menjadi tersangka, Askhara dan Iwan dua kali diperiksa sebagai saksi. Menurut Haryo, sejauh ini kedua tersangka bersikap kooperatif. ”Menurut penyidik, tidak perlu ditahan,” katanya.  Kenapa penanganan kasus itu berjalan lama? Haryo menyebutkan bahwa ada beberapa faktor. Salah satunya, pandemi Covid-19. Penyidik, kata dia, perlu waktu untuk menyesuaikan pemeriksaan para saksi dengan menerapkan protokol kesehatan. ”Saat memanggil saksi dan ahli itu, harus pakai protokol kesehatan yang ketat,” tuturnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=tJ40AbTR8h0&amp;ab_channel=jawapostvofficial

Eks Dirut Garuda Ari Askhara Jadi Tersangka Sejak September

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/Penyelundupan-Harley-Davidson-Dery-Ridwansah-8-1-1.jpg" alt="Barang bukti motor Harley Davidson dan sepeda Brompton saat konferensi pers terkait penyelundupan motor Harlery Davidson dan sepeda Brompton menggunakan pesawat baru milik Garuda Indonesia di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (5/12/2019). Direktorat J" width="100%">
<figcaption>Barang bukti motor Harley Davidson dan sepeda Brompton saat konferensi pers terkait penyelundupan motor Harlery Davidson dan sepeda Brompton menggunakan pesawat baru milik Garuda Indonesia di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (5/12/2019). Direktorat J</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Ari Askhara telah resmi ditetapkan sebagai tersangka pada awal September lalu. Dia menjadi tersangka atas kasus dugaan penyelundupan barang mewah Harley Davidson dan sepeda Brompton, yang terbongkar pada akhir tahun lalu.  “Iya, status tersangka awal September lalu Kasus ini, Ari tak ditetapkan tersangka tunggal. Ada eks Direktur Garuda lainnya yang berinisial IJ juga ditetapkan sebagai tersangka,” kata Kepala Subdirektorat Komunikasi dan Publikasi Bea Cukai Haryo Limanseto kepada JawaPos.com, Sabtu (3/10).  Haryo menjelaskan, alasan proses kasus hukum ini memakan waktu yang lama, karena mengikuti protokol kesehatan Covid-19. Sebab, menurutnya tim penyidik tersangka bersikap koperatif dan memenuhi setiap panggilan.  “Ini yang perlu digaris bawahi selama proses hukum tidak berhenti tidak ada kendala, tapi mengikuti prosedur kesehatan Covid-19,” ucapnya.  Selain itu, kata dia, lamanya proses kasus pun juga melibatkan lintas kementerian sebagai saksi, sehingga pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh.  “Karena kan untuk pemanggilan saksi-saksi tidak bisa berbarengan, harus satu per satu, saksinya kan ada banyak ada dari Kementerian Perhubungan, Kementerian Perdagangan, dan lain-lain karena harus mematuhi protokol Covid-19 kesehatan,” jelasnya.  Haryo menambahkan, hingga saat ini pengembangan kasus masih terus bergulir. Kasus akan dilimpahkan kepada Penuntut Umum, untuk diproses lebih lanjut.  “Dengan pengangkatan kasus jadi tersangka saja sudah terus berjalan. Jadi, Kenapa lama karena mengikuti proses Covid-19,” tutupnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=4Y21Wce5C_g&ab_channel=jawapostvofficial  &nbsp;

Covid-19 Jadi Faktor Lamanya Penetapan Ari Askhara Jadi Tersangka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dijanjikan-20-60-persen-penurunan-tarif-pesawat-belum-di-semua-rute_c_274812.jpg" alt="Ketum INACA Ari Askhara (dua dari kanan), Direktur Niaga Garuda Fikri Ilham saat memberi keterangan terkait penerapan tarif batas atas dan tarif bawah pada maskapai penerbangan di Jakarta, Minggu (13/1)." width="100%">
<figcaption>Ketum INACA Ari Askhara (dua dari kanan), Direktur Niaga Garuda Fikri Ilham saat memberi keterangan terkait penerapan tarif batas atas dan tarif bawah pada maskapai penerbangan di Jakarta, Minggu (13/1).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kasus penyelundupan motor Harley Davidson dan dua sepeda Brompton yang dilakukan mantan Direktur Utama Garuda Indonesia I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra alias Ari Askhara belum menemukan titik terang. Ada kemungkinan kasus ini dibawa ke ranah hukum.  "Saya tegaskan bahwa jika ini merupakan tindak pidana, maka solusinya bukan membayar bea masuk, jadi tidak mungkin dibayar, tetapi kalau itu bukan tindak pidana ya cari solusi yang lain," ungkap Direktur Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai Heru Pambudi di kantornya, Jakarta, Jumat (27/12).  Saat ini, pihaknya juga tengah melakukan penyidikan terkait hal tersebut. Sebab, pihaknya harus mengedepankan azaz praduga tidak bersalah.  "Proses penyidikan harus fair dan juga transparan dan harus berkeadilan dan sehingga sebaiknya mereka diberikan ruang untuk menyelesaikan seadil-adilnya," ucap dia.  Masyarakat pun diharapkan dapat memahami kondisi tersebut. Terkait akan membayar bea masuk atau tidaknya tergantung dari hasil keputusan para penyidik.  "Tentunya kalau penyidikan bukan 1 atau 2 hari ya, kami mohon kesabarannya. (Bayar atau tidak, Red) Dari hasil penyidikannya, ini sudah penyidikan bukan penyelidikan," pungkas dia.

Jika Masuk Pidana, Bayar Bea Masuk Bukan Solusi di Kasus Ari Askhara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/MV-NIKA_DALIL-HARAHAPBATAM-POS_Batam-Pos-2.jpg" alt="Menteri Kelautan dan Perikanan RI Susi Pudjiastuti meninjau kapal MV Nika yang ditangkap di perairan Selat Malaka, Jumat (16/7) lalu. Kapal tersebut kini diamankan di Jembatan II Barelang, Senin (15/7). F. Dalil Harahap/Batam Pos" width="100%">
<figcaption>Menteri Kelautan dan Perikanan RI Susi Pudjiastuti meninjau kapal MV Nika yang ditangkap di perairan Selat Malaka, Jumat (16/7) lalu. Kapal tersebut kini diamankan di Jembatan II Barelang, Senin (15/7). F. Dalil Harahap/Batam Pos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menegaskan, nama Susi Pudjiastuti tidak ada dalam daftar kandidat pejabat BUMN yang diserahkan ke Tim Penilai Akhir (TPA). Erick menyampaikan hal ini setelah ramai beredar kabar bahwa mantan Menteri Kelautan dan Perikanan itu bakal duduk jadi bos Garuda Indonesia.  "Nama Bu Susi, untuk nama (yang ada di) TPA sementara ini tidak ada," ujar Erick di SPBU MT Haryono, Jakarta Selatan, Senin (23/12).  Beredar kabar, Susi Pudjiastuti disebut paling berpeluang menggantikan Ari Askhara sebagai Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA). Susi Pudjiastuti dianggap berkompeten karena punya pengalaman di bisnis penerbangan.  Selain itu, Susi juga memiliki perusahaan maskapai penerbangan sendiri, yaitu Susi Airlines. Untuk diketahui, pemerintah baru menyerahkan surat pengajuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang rencananya akan digelar pada 22 Januari 2020 mendatang.  Sebelumnya, Erick akan melakukan perombakan manajemen di tubuh Garuda Indonesia setelah para pimpinannya dicopot lantaran kasus penyelundupan barang mewah. Diharapkan, calon jajaran direksi yang baru dapat melakukan pembenahan di perusahaan maskapai pelat merah tersebut.

Erick Tegaskan Tak Ada Nama Susi dalam Daftar Calon Dirut Garuda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/hoax-13-12.jpg" alt="Hoax Erick Thohir" width="100%">
<figcaption>Hoax Erick Thohir</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Silakan tersenyum kecut saat membaca informasi palsu yang disebar akun Facebook Fegry Putra (bit.ly/Nyamar) baru-baru ini. Akun tersebut mengunggah foto Erick Thohir sedang berjualan bakso. Kemudian, ia memberikan keterangan bahwa menteri BUMN itu sedang menyamar untuk membongkar kasus Ari Askhara.  ’’Erick Thohir nyamar jadi tukang bakso waktu bongkar skandal Ari Garuda. Teknik penyamaran tukang bakso adalah ciri khas intel Indonesia yang sudah ada sejak masa Orde Baru,’’ tulis akun tersebut.  Mungkin sasaran hoax itu orang yang benar-benar kurang pergaulan. Sebab, banyak sekali media mainstream yang memberitakan momen Pak Menteri itu bermain seni peran dalam peringatan Hari Antikorupsi Sedunia di SMKN 57 Jakarta Selatan pada 9 Desember 2019.  Berdasar penelusuran Jawa Pos, foto pria kelahiran Jakarta yang seperti menuangkan adonan bakso itu diunggah situs setpres.setneg.go.id. Momen itu diabadikan fotografer Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden Laily Rachev pada 9 Desember 2019. Pementasan tersebut bertajuk #PrestasiTanpaKorupsi diselenggarakan di SMKN 57, Jati Padang, Jakarta Selatan.  Ada tiga menteri yang ikut bermain peran. Di antaranya, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, serta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandi. Anda bisa melihat foto tersebut pada slide ketiga di bit.ly/PentasAntiKorupsi.  Presiden Joko Widodo pun tergelitik untuk mengomentari kemampuan akting tiga menterinya itu. Seperti diberitakan Jawapos.com pada 9 Desember lalu, Jokowi menilai, penampilan Nadiem paling pas. Masih kelihatan seperti anak SMA. Sementara itu, Erick disebut sebagai tukang bakso baru. Sebab, pakaian, topi, dan handuknya serbabaru.  Selain tiga menteri, ada dua pemain lain dari kalangan artis yang ikut dalam pementasan itu. Yakni, Bedu dan Sogy Indraduadja. Nadiem dan Sogy berperan sebagai siswa sekolah kelas X lengkap dengan pakaian SMA. Erick sebagai tukang bakso, sedangkan Wishnutama dan Bedu menjadi siswa senior kelas XII.  Dikisahkan, Sogy saat itu berperan sebagai bendahara yang mendapat amanah menjaga uang kas. Tetapi, dia malah ingin menggunakan uang kas untuk membeli bakso. Kemudian, Nadiem berupaya mencegah penyalahgunaan uang kas tersebut.  Drama yang berlangsung selama jam istirahat sekolah itu disaksikan juga oleh Presiden Joko Widodo, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, juga siswa dan siswi beserta guru SMKN 57 Jakarta.  Erick yang berperan sebagai pedagang bakso menyampaikan bahwa pendidikan akhlak dan antikorupsi harus masuk sekolah-sekolah. ’’Saya rasa bagus kalau kita bisa terapkan pendidikan akhlak dari sekolah-sekolah dan korupsi bagian dari penjagaan akhlak,’’ ungkap Erick. Anda bisa membacanya di <a href="https://www.jawapos.com/nasional/09/12/2019/jokowi-akting-nadiem-paling-pas-erick-thohir-jadi-tukang-bakso-baru/">sini</a>.  FAKTA  Foto Erick Thohir berpakaian seperti pedagang bakso itu bukan menyamar sebagai intel. Dia bermain peran dalam drama Hari Antikorupsi Sedunia di SMKN 57 Jakarta Selatan pada 9 Desember 2019.

Hoax Konyol tentang Penyamaran Erick Tohir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/SERTIJAB-MENTERI-BUMN-DERY-RIDWANSAH-5.jpg" alt="Menteri BUMN Erick Thohir . Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Menteri BUMN Erick Thohir . Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengaku terkejut terkait mantan direksi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk yang juga menjabat sebagai komisaris di anak dan cucu perusahaan tersebut. Dengan kata lain, mereka rangkap jabatan.  Erick mengatakan, dirinya akan meninjau kembali peraturan di Kementerian BUMN mengenai hal tersebut. Namun, jika dilihat secara etika, seorang direksi yang menjabat semestinya tidak boleh merangkap sebagai komisaris di banyak anak dan cucu perusahaan.  “Saya juga kaget ketika ada direksi yang menjabat komisaris di 6 perusahaan. Mestinya ya secara etika saya nggak tahu nanti saya review juga peraturan di BUMN. Saya nggak tahu ya. Mestinya kalau sudah menjabat jadi Dirut itu maksimal ya 2,” ujarnya saat ditemui di Gedung Ditjen Pajak Jakarta, Jumat (13/12).  Erick melanjutkan, jika ada peraturan yang membolehkan direksi merangkap jabatan sebagai komisaris di anak atau cucu perusahaan, gaji yang diterima sebagai komisaris tidak boleh melebihi gajinya sebagai direksi perusahaan yang dipimpin. Hal tersebut, selain untuk mengantisipasi minat jajaran direksi di perusahaan-perusahaan pelat merah, juga agar keseriusan seorang direksi di perusahaan yang dipimpin dapat terjaga.  “Gajinya yang ada di komisaris itu tidak boleh lebih besar dari gaji dirutnya atau bahkan mustinya hanya 30 persen dari nilai yang sudah didapatkan. Mestinya dari gaji 50 ya di dua komisaris itu hanya 15 atau 20,” jelasnya.  Sebagai informasi, beredar dokumen dewan komisaris di kalangan wartawan yang menyebut bahwa mantan Dirut Garuda Ari Askhara beserta jajaran direksi lainnya telah diberhentikan dari jabatan komisaris di sejumlah anak dan cucu perusahaan tersebut. Surat dengan nomor GARUDA/DEKOM-102/2019 itu meminta agar Ari dan sejumlah direksi lainnya segera diberhentikan. Hal ini menyusul pemberhentian Direksi Garuda pascakasus penyelundupan barang mewah yakni moge Harley-Davidson dan sepeda merek Brompton.  Pemberhentian pada jabatan dewan komisaris anak/cucu perusahaan tersebut berlaku sejak penetapan pemberhentian sementara waktu yang bersangkutan dari jabatan direksi Garuda Indonesia.  Surat itu ditandatangani oleh seluruh Dewan Komisaris Garuda Indonesia. Mulai dari Komisaris Utama Sahala Lumban Gaol, Komisaris Chairal Tanjung, dan Komisaris Independen yang terdiri dari Insmerda Lebang, Herbert Timbo P. Siahaan, serta Eddy Porwanto Poo.  Berikut Susunan Jabatan Direksi Garuda Indonesia di Kursi Komisaris pada Anak dan Cucu Garuda  Ari Askhara (mantan Direktur Utama) 1. Komisaris Utama PT GMF AeroAsia (anak perusahaan) 2. Komisaris Utama PT Citilink Indonesia (anak perusahaan) 3. Komisaris Utama PT Aerofood Indonesia (cucu perusahaan) 4. Komisaris Utama PT Garuda Energi Logistik &amp; Komersil (cucu perusahaan) 5. Komisaris Utama PT Garuda Indonesia Air Charter (cucu perusahaan) 6. Komisaris Utama PT Garuda Tauberes Indonesia (cucu perusahaan)  Bambang Adisurya Angkasa (mantan Direktur Operasi) 1. Komisaris PT Gapura Angkasa (anak perusahaan) 2. Komisaris Utama PT Sabre Travel Network Indonesia (anak perusahaan) 3. Komisaris PT Aero Globe Indonesia (cucu perusahaan) 4. Komisaris PT Aerotrans Service Indonesia (cucu perusahaan)  Mohammad Iqbal (mantan Direktur Kargo dan Pengembangan Usaha) 1. Komisaris Utama PT Gapura Angkasa (anak perusahaan) 2. Komisaris PT Aerojasa Perkasa (cucu perusahaan) 3. Komisaris Aerojasa Cargo (cucu perusahaan) 4. Komisaris PT Citra Lintas Angkasa (cicit perusahaan) 5. Komisaris Garuda Tauberes Indonesia (cucu perusahaan)  Iwan Joeniarto (mantan Direktur Teknik dan Layanan) 1. Komisaris Utama PT Aerosystem Indonesia (anak perusahaan) 2. Komisaris PT Aero Wisata (anak perusahaan) 3. Komisaris PT Aerofood Indonesia (cucu perusahaan) 4. Komisaris PT Garuda Energi Logistik &amp; Komersil (cucu perusahaan) 5. Komisaris Utama PT Garuda Daya Pratama Sejahtera (cucu perusahaan) 6. Komisaris PT Garuda Indonesia Terapan Cakrawala Indonesia (cucu perusahaan)  Heri Akhyar (mantan Direktur Human Capital) 1. Komisaris PT Aerofood Indonesia (cucu perusahaan) 2. Komisaris Utama PT Aeroglobe Indonesia (cucu perusahaan) 3. Komisaris Utama GIH Indonesia (cucu perusahaan) 4. Komisaris PT GOH Korea (cucu perusahaan) 5. Commissioner of Strategic Function PT GOH Jepang (cucu perusahaan) 6. Komisaris PT Garuda Indonesia Air Charter (cucu perusahaan) 7. Komisaris PT Garuda Daya Pratama Sejahtera (cucu perusahaan) 8. Komisaris Utama PT Garuda Indonesia Terapan Cakrawala Indonesia (cucu perusahaan)

Respons Erick Thohir Terkait Mantan Direksi Garuda Rangkap Jabatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/Menteri-BUMN-Erick-Thohir-Dery-Ridwansah-1-1.jpg" alt="Menteri BUMN Erick Thohir saat konferensi pers terkait penyelundupan motor Harlery Davidson dan sepeda Brompton menggunakan pesawat baru milik Garuda Indonesia di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (5/12/2019). Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu" width="100%">
<figcaption>Menteri BUMN Erick Thohir saat konferensi pers terkait penyelundupan motor Harlery Davidson dan sepeda Brompton menggunakan pesawat baru milik Garuda Indonesia di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (5/12/2019). Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir terkejut pada edaran dokumen yang menyebut bahwa mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra ternyata juga merangkap jabatan sebagai komisaris di anak dan cucu perusahaan. Salah satu nama cucu perusahaan yang dipimpin Ari Askhara itu juga membuat Erick tertawa.  Erick tertawa bukan tanpa alasan. Pasalnya, ada nama cucu perusahaan yang menggelitik kuping: PT Garuda Tauberes Indonesia.  “Yang menarik kalau di situ ada juga yang, mohon maaf, buat saya menggelitik. Ada cucu perusahaan Garuda yang namanya Garuda Tauberes Indonesia,” katanya sambil tertawa saat di temui di gedung Ditjen Pajak Jakarta, Jumat (13/12).  Erick kembali menegaskan, bahwa dirinya akan mempelajari terkait posisi jabatan seorang direksi perusahaan plat merah dalam peraturan di Kementerian BUMN. “Kalau Kepmen mengenai pembentukan anak perusahaan dan cucu perusahaan harus ada review dari kami, itu sudah keluar kepmennya,” tuturnya.  Menurut Erick, secara etika, seorang direktur yang menjabat di suatu perusahaan tidak boleh menjabat menjadi komisaris di beberapa anak atau cucu perusahan. Hal tersebut akan memicu direktur di perusahaan lainnya untuk melakukan hal yang sama.  “Ini yang saya nggak mau. Akhirnya semua berlomba-lomba menjadi komisaris. Bayangkan kalau misalnya di Pertamina ada 142 perusahaan tiba-tiba direksinya menjadi komisaris di 142 perusahaan itu. Kan lucu. Nah, itu kita sikat,” imbuhnya.  Erick menambahkan, posisi rangkap jabatan tersebut merupakan hal yang tidak sehat dan cenderung akan mengganggu kinerja seorang direktur. “Masa sudah jadi dirut masih jadi komisaris di banyak perusahaan,” tutupnya.  Sebagai informasi, Ari Askhara juga menduduki posisi komisaris di beberapa anak dan cucu perusahaan Garuda. Posisi yang dijabat Ari adalah Komisaris Utama PT GMF AeroAsia (anak), Komisaris Utama PT Citilink Indonesia (anak), Komisaris Utama PT Aerofood Indonesia (cucu), Komisaris Utama PT Garuda Energi Logistik &amp; Komersil (cucu), Komisaris Utama PT Garuda Indonesia Air Charter (cucu), dan Komisaris Utama PT Garuda Tauberes Indonesia (cucu).

Ari Askhara Ternyata jadi Komisaris di Anak dan Cucu Perusahaan Garuda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/terlalu-tampan-mengobati-rasa-kangen-iis-dahlia_m_.jpg" alt="Iis Dahlia berperan sebagai Ibu Suk dalam film Terlalu Tampan." width="100%">
<figcaption>Iis Dahlia berperan sebagai Ibu Suk dalam film Terlalu Tampan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pilot pesawat Garuda Indonesia yang mengangkut motor Harley Davidson dan sepeda Brompton selundupan tak lain adalah suami pedangdut Iis Dahlia, Satrio Dewandono. Dia menerbangkan pesawat jenis Airbus330-900 seri Neo itu dari langit Perancis ke Jakarta, beberapa waktu lalu.  Hal itu dikonfirmasi oleh Iis Dahlia. Iis membenarkan bahwa suaminyalah yang menjadi pilot pesawat pengangkut tunggangan mewah tersebut. Namun, Isda sapaan akrabnya, enggan berkomentar lebih jauh dan meminta awak media mengkonfirmasi ke pihak berwenang.  "Tanya ke pihak terkait, jangan ke saya," kata Isda kepada JawaPos.com.  Meskipun kasus penyelundupan di pesawat Garuda ini berujung serius dengan dipecatnya I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra alias Ari Askhara dari jabatan Direktur Utama Garuda, Iis mengatakan masalah itu tidak membawa dampak apapun bagi suaminya. Satrio Dewandono dan Iis meyakini pihaknya berada di pihak yang benar.  Pasangan suami-istri itupun santai meskipun kasus ini sempat menghebohkan publik di seluruh Indonesia, beberapa hari terakhir. "Enggak (syok) lah. Orang enggak salah ngapain syok? Saya kesal saja atas fitnah dan pemberitaan yang salah. Tapi, suami mah santai saja," tutur Iis Dahlia tanpa merinci lebih lanjut.  Menteri BUMN Erick Thohir sempat marah besar atas kasus penyelundupan motor Harley Davidson dan sepeda Brompton. Ujung dari masalah tersebut, dia memecat Ari Askhara secara tidak terhormat. Selain Ari, Erick juga memecat empat direksi lain yang diyakini juga ikut terlibat.  Mereka adalah Direktur Kargo dan Pengembangan Usaha Mohammad Iqbal, Direktur Operasi Bambang Adisurya Angkasa, Direktur Teknik dan Layanan Iwan Joeniarto, dan Direktur Human Capital Garuda Indonesia Heri Akhyar.

Suami Terbangkan Garuda Pengangkut Harley, Iis: Nggak Salah Mah Santai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/Penyelundupan-Harley-Davidson-Dery-Ridwansah-7-1-1.jpg" alt="Barang bukti motor Harley Davidson dan sepeda Brompton saat konferensi pers terkait penyelundupan motor Harlery Davidson dan sepeda Brompton menggunakan pesawat baru milik Garuda Indonesia di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (5/12/2019). Direktorat J" width="100%">
<figcaption>Barang bukti motor Harley Davidson dan sepeda Brompton saat konferensi pers terkait penyelundupan motor Harlery Davidson dan sepeda Brompton menggunakan pesawat baru milik Garuda Indonesia di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (5/12/2019). Direktorat J</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyampaikan, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk akan dikenakan denda sebesar Rp 25 juta hingga Rp 100 juta. Denda tersebut diberikan akibat kasus hukum yang melibatkan direksi maskapai penerbangan pelat merah tersebut, yaitu penyelundupan barang mewah motor Harley Davidson dan sepeda Brompton.  Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Kemenhub, Polana B Pramesti menjelaskan, pengenaan denda tersebut lantaran Garuda telah melakukan pelanggaran administratif yang diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 78 Tahun 2017 tentang Perhubungan Udara.  "Sudah disampaikan kepada Garuda hari ini dan tunggu saja. Denda perkiraan antara Rp25-100 juta nanti akan dibicarakan kembali," ujarnya saat ditemui di kantornya, Senin (9/12).  Polana mengatakan, pembayaran denda harus segera dilakukan pihak Garuda paling lama sepekan atau tujuh hari setelah surat pelanggaran dilayangkan. Polana menyebut, sanksi adminstratif yang dimaksud karena Garuda melakukan pelanggaran penerbangan nonniaga atau penerbangan pengantaran.  "Namanya juga pesawat yang membawa kargo yang diperbolehkan barang-barang yang akan digunakan untuk operasional penerbangan. Tapi, kalau ada bagasi (yang harus berizin) ranahnya bea cukai," pungkasnya.

Kemenhub akan Beri Garuda Sanksi Denda Hingga Rp 100 Juta

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Ari Askhara

Berita Terkini