<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/dirikan_im57_.jpg" alt="AKHIRI TUGAS: Novel Baswedan bersama pegawai yang tidak lolos TWK meninggalkan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, kemarin (30/9). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>AKHIRI TUGAS: Novel Baswedan bersama pegawai yang tidak lolos TWK meninggalkan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, kemarin (30/9). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Belum ada kesepakatan antara 57 eks pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) dan Polri. Hingga kemarin (5/10) Novel Baswedan dkk masih menimbang-nimbang tawaran bergabung ke korps kepolisian yang diusulkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.  Sejauh ini tawaran tersebut belum dipaparkan secara detail oleh Mabes Polri. ”Tawaran (bergabung ke Polri, Red) sedang dipastikan detailnya seperti apa,” kata Novel saat dikonfirmasi Jawa Pos kemarin.  Karena itu, Novel dan 56 orang lainnya belum bisa memutuskan sikap terkait tawaran Kapolri menarik eks pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) di Polri meski sudah diundang ke Mabes Polri. Giri Suprapdiono mengamini keterangan tersebut. ”Masih pembicaraan awal, belum ke substansi detail,” ujar Giri saat dikonfirmasi.  Pada Senin (4/10) malam Giri bersama delapan eks pegawai KPK diundang ke Mabes Polri. Menurut Giri, pertemuan itu masih permulaan dan belum membicarakan secara terperinci. ”Pertemuan awal itu akan dilanjutkan dengan pertemuan lanjutan,” ujar mantan direktur sosialisasi dan kampanye antikorupsi KPK tersebut.  Sementara itu, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono dalam keterangan tertulisnya menyampaikan bahwa sembilan perwakilan eks pegawai KPK tersebut bertemu dengan Asisten Sumber Daya Manusia (As SDM) Polri Irjen Pol Wahyu Widada. Mereka antara lain Farid Andhika, Chandra Sulistio Reksoprodjo, dan Giri Suprapdiono.  ”Perwakilan mereka kami undang ke Mabes Polri. Pertemuan berlangsung di ruangan As SDM. Dihadiri As SDM Polri, kemudian Kadivkum dan juga ada Koorsahli dan Kadivhumas,” jelas Argo.  Dalam pertemuan tersebut sempat dibahas regulasi teknis perekrutan yang nanti melibatkan ahli. Argo menambahkan, pertemuan dengan eks pegawai KPK itu masih akan berlanjut. Dia berharap pertemuan ke depan akan menghasilkan keputusan yang sama-sama diharapkan kedua pihak.  Sebelumnya Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan siap merekrut 57 eks pegawai KPK menjadi ASN di Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri. Tawaran tersebut merupakan solusi dari Sigit atas pemecatan 57 pegawai KPK yang tak lolos TWK per 30 September lalu.  Kapolri sudah berkirim surat kepada presiden terkait hal itu. Bahkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut telah memberikan persetujuan. Surat balasan dikirim oleh Kementerian Sekretariat Negara pada 27 September. ”Prinsipnya beliau setuju,” kata Sigit. Dalam surat tersebut, Jokowi memberikan petunjuk kepada Polri agar berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) serta Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Perekrutan Eks Pegawai KPK Libatkan Ahli

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/IMG-20210516-WA0011_3.jpg" alt="Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono. Divisi Humas Polri/Antara" width="100%">
<figcaption>Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono. Divisi Humas Polri/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bareskrim Polri tak kunjung melakukan pelimpahan tahap II terhadap tersangka unlawful killing Laskar Front Pembela Islam (FPI). Kali ini penyidik berdalih salah satu tersangka tengah terpapar Covid-19.  "Belum (tahap II), karena tersangka salah satunya kena Covid," kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono saat diketahui, Senin (2/8).  Atas dasar itu, pelimpahan tahap II diputuskan ditunda. Penyerahan tersangka dan barang bukti kepada kejaksaan akan dilakukan penyidik setelah tersangka sembuh. "Untuk pelimpahan tahap 2 menunggu salah satu tersangka negatif," jelas Argo.  Sebelumnya, Penyidik Dittipidum Bareskrim Polri menetapkan 3 anggota polisi sebagai tersangka kasus dugaan unlawfull killing. Ketiganya diduga sebagai penembak 6 Laskar Front Pembela Islam (FPI) di KM 50 Tol Jakarta-Cikampek.  Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono mengatakan, penetapan tersangka ini dilakukan berdasarkan hasil gelar perkara yang dilakukan pada 1 April 2021 lalu. Hasilnya, penyidik memiliki bukti yang cukup untuk menaikan status hukum ketiga terlapor. "Kesimpulan dari gelar perkara yang dilakukan maka status dari terlapor tiga tersebut dinaikkan menjadi tersangka," kata Rusdi di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (6/4).  Kendati demikian, proses hukum terhadap salah satu tersangka berinisial EZP harus dihentikan. Sebab, dia meninggal dalam kecelakaan lalu lintas beberapa waktu lalu. (*)

Belum Diserahkan, Tersangka Unlawful Killing Laskar FPI Positif Covid

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/Argo-yuwono-1.jpg" alt="Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono. (Dyah Dwi/Antara)" width="100%">
<figcaption>Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono. (Dyah Dwi/Antara)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kabar duka tersiar dari keluarga besar Polri. Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri Irjen Pol Ignatius Sigit menghembus nafas terakhir.  Dia meninggal di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta pada pukul 11.08 WIB. "Ya betul (Kadiv Propam meninggal). Komplikasi," kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono saat dikonfirmasi JawaPos.com, Jumat (30/10).  Argo tak merinci penyebab kematian Sigit. "Sakit Komplikasi, (akan disemanyamkan) di Bogor," imbuhnya.  Mantan Kabid Humas Polda Metro Jaya itu hanya memastikan penyebab kematian Sigit bukan karena Covid-19. "Saya beberapa kali nengok (Sigit saat dirawat)," tandasnya  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=2_UFnK5sEZY

Kadiv Propam Polri Meninggal, Argo Pastikan Bukan Karena Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/RL-jar-3-jan-20-foto-perbaikan-rumput-stadion-2.jpg" alt="Pekerja memperbaiki rumput stadion surajaya" width="100%">
<figcaption>Pekerja memperbaiki rumput stadion surajaya</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Setelah lahirnya kesepakatan dalam club meeting (13/10) untuk melanjutkan kompetisi, PT LIB langsung mendapat pekerjaan rumah yang menumpuk.  Selain harus tetap memastikan izin keramaian dari Polri bisa turun serta persiapan protokol kesehatan bagi seluruh klub peserta, salah satu yang terpenting adalah harus membereskan jadwal pertandingan.  Ya, jadwal Liga 1 musim 2020 pastinya akan berubah. LIB harus kembali menyusun jadwal sedemikian rupa agar kompetisi bisa berakhir akhir Maret tahun depan.  Direktur Utama LIB Akhmad Hadian Lukita menyatakan, saat ini persiapan sudah digeber. Timnya mulai menyusun segala perincian mengenai jadwal. Dalam waktu dekat, jadwal harus dikirimkan ke klub sebagai persiapan melanjutkan kompetisi. ’’Segala sesuatunya akan disiapkan dengan matang,’’ tuturnya.  Berkaitan dengan jadwal, LIB memang harus mengubah jadwal yang sudah dibagikan kepada klub. Sebab, ada beberapa klub yang baru saja memastikan home base. Sebut saja Persipura Jayapura yang akhirnya memakai Stadion Surajaya, Lamongan.  Ada pula Bhayangkara FC yang mungkin kembali berkandang di Stadion PTIK, Jakarta. Hal itu tidak terlepas dari dicabutnya status PSBB DKI Jakarta. Kelonggaran tersebut membuat The Guardian tidak perlu mengungsi ke Stadion Kelapa Dua di Tangerang lagi.  Masalahnya, selain dipusingkan dengan pembuatan jadwal, LIB harus kembali menanggung beban berat setelah Polri secara tegas menyatakan tidak akan memberikan izin keramaian. Artinya, walau sudah ada kesepakatan tertulis seluruh klub Liga 1 akan melanjutkan kompetisi, Polri tetap tidak akan mengeluarkan izin untuk Liga 1.  Kadivhumas Polri Irjen Argo Yuwono mengatakan hal tersebut ke awak media. Dia menyatakan bahwa sikap Polri tidak akan berubah. Tidak akan memberikan izin keramaian selama pandemi korona masih tinggi seperti sekarang.  Selain itu, Polri masih fokus mengamankan pilkada serentak yang akan digelar akhir tahun ini.  Nah, menanggapi hal tersebut, Lukita mengaku masih terus mencoba berkomunikasi dengan Polri. Saat ini, LIB masih menunggu, karena wewenang untuk berkomunikasi secara intens tidak ada di tangannya.  ’’Tentunya PSSI yang melakukan komunikasi. Kami di LIB hanya menunggu saja. Kalau dari pertemuan, PSSI ingin semaksimal mungkin bisa mendapatkan izin dari kepolisian,’’ ujarnya.  Mengenai pernyataan Argo, CEO PSIS Semarang Yoyok Sukawi angkat bicara. Dia mengaku hanya bisa mengamini apa yang sudah disepakati dalam club meeting kemarin. ’’Mohon segera ada kepastian saja agar ini semua jelas,’’ ucap pria yang juga anggota Exco PSSI itu.  Menurut dia, PSIS memilih menunggu perkembangan. Terkait adanya dua opsi yang keluar dalam club meeting. yakni kompetisi akan dimainkan pada 1 Desember atau 1 Januari plus kemungkinan perubahan format, Mahesa Jenar memilih diam dan menunggu. Termasuk izin keramaian dari kepolisian. ’’Kami menunggu saja perkembangan lebih lanjut seperti apa,’’ ucapnya.

Polri Fokus Pilkada Serentak, Tak Berikan Izin untuk Sepak Bola

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/djoko-tjandra-baru.jpg" alt="Djoko Tjandra - Dok. Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Djoko Tjandra - Dok. Jawa Pos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pihak Polri mengklaim telah melakukan upaya pemulangan terhadap buron kelas kakap Djoko Tjandra dari Malaysia ke Tanah Air.  Kadivhumas Polri Irjen Pol Argo Yuwono mengaku, saat ini aparat polisi tengah menelusuri keberadaan Djoko Tjandra. Korps Bhayangkara tengah berupaya membantu proses pemulangan buronan itu ke Indonesia.  "Kita sedang melakukan suatu kegiatan lah ya yang berupaya untuk melakukan penangkapan kembali atau pun memulangkan yang bersangkutan. Kita tunggu saja," kata Argo kepada wartawan, Kamis (23/7).  Kendati demikian, Argo tak merinci usaha penangkapan yang tengah dilakukan. Dia hanya meminta masyarakat bersabar menunggu aparat bekerja.  Diketahui, kabar keberadaan Djoko Tjandra berada di Malaysia pertama kali dihembuskan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI). MAKI bahkan sempat melihat langsung Djoko Tjandra saat berada di Negeri Jiran.  Sebelumnya, Djoko Tjandra dinyatakan buron dan melarikan diri ke Papua Nugini setelah Mahkamah Agung (MA) menerima peninjauan kembali Kejagung terkait kasus korupsi cessie Bank Bali pada 2009 lalu.  Majelis PK MA memvonis direktur PT Era Giat Prima itu bersalah dan menjatuhkan hukuman 2 tahun pidana penjara. Selain itu, Djoko Tjandra juga dihukum membayar denda Rp 15 juta serta uangnya di Bank Bali sebesar Rp 546 miliar dirampas untuk negara.  Sehari sebelum putusan MA pada Juni 2009, Djoko diduga kabur meninggalkan Indonesia dengan pesawat carter dari Bandara Halim Perdanakusuma menuju Port Moresby, Papua Nugini.  Djoko kemudian diketahui telah berpindah kewarganegaraan ke Papua Nugini pada Juni 2012.  Setelah 11 tahun buron, Djoko Tjandra dikabarkan kembali ke Indonesia. Bahkan, Djoko Tjandra mendaftarkan Peninjauan Kembali (PK) terkait perkara yang menjeratnya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) pada 8 Juni 2020 lalu.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=mYUh7Pj-tNw  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=__N8qaxpS-o  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=liC5-vWf-Vk

Upaya Polri Ketika Djoko Tjandra Dikabarkan Berada di Malaysia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/djoko-tjandra-baru.jpg" alt="Djoko Tjandra - Dok. Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Djoko Tjandra - Dok. Jawa Pos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dampak dari kasus buron Djoko Tjandra makin panjang. Setelah Brigjen Prasetijo dibebastugaskan dari jabatannya karena terkait dalam pelarian dan pencabutan red notice Djoko Tjandra, kini dua jenderal lagi kena copot  Dua jenderal tersebut, Irjen Napoleon Bonaparte dan Brigjen Nugroho Slamet Wibowo. Berdasar Surat Telegram Nomor ST/2076/VII/KEP./2020 tertanggal 17 Juli 2020, Irjen Napoleon Bonaparte dicopot dari jabatannya kadivhubinter dan dimutasi ke Analis Kebijakan Itwasum Polri.  Posisi Irjen Napoleon digantikan Brigjen Johanis Asadoma yang sebelumnya Wakapolda Nusa Tenggara Timur (NTT).  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/17/07/2020/aliran-dana-djoko-tjandra-diusut-brigjen-prasetijo-jalani-sanksi/">Aliran Dana Djoko Tjandra Diusut, Brigjen Prasetijo Jalani Sanksi</a>  Untuk Brigjen Nugroho Slamet Wibowo dimutasi dari Sekretaris NCB Interpol Indonesia ke Analis Kebijakan Utama Bidang Jianbang Lemdiklat Polri. Nugroho Slamet sebelumnya diduga ikut menandatangani surat penghapusan red notice Djoko Tjandra.  Kadivhumas Polri Irjen Argo Yuwono membenarkan mustasi ini. Dia menyebut mutasi dilakukan karena terjadi pelanggaran kode etik oleh keduanya dalam kasus Djoko Tjandra.  "Pelanggaran kode etik maka di mutasi. Kelalaian dalam pengawasan staf," kata Argo saat dikonfirmasi, Jumat (17/7).  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=p7_3EICZLdE  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=LIjPhRoYHyk  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=imzFhe5bRkg

Efek Kasus Djoko Tjandra, Dua Jenderal Polisi Kembali Dicopot

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/PENYELUNDUPAN-SABU-DALAM-IKAN-ASIN-DERY-RIDWANSAH-6.jpg" alt="Karo Penmas Divisi Humas Polri Kombes Argo Yuwono (tengah) bersama dengan Wadir Narkotika Bareskrim Polri Kombes Pol. Krisno Halomoan Sirigar (kedua kiri) dan Jajarannya menunjukkan peta jalur peredaran narkoba saat konferensi pers pengungkapan pengiriman" width="100%">
<figcaption>Karo Penmas Divisi Humas Polri Kombes Argo Yuwono (tengah) bersama dengan Wadir Narkotika Bareskrim Polri Kombes Pol. Krisno Halomoan Sirigar (kedua kiri) dan Jajarannya menunjukkan peta jalur peredaran narkoba saat konferensi pers pengungkapan pengiriman</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jajaran Polri kembali membongkar upaya peredaran narkotika dalam jumlah besar. Kali ini, Polri berhasil menyita narkoba jenis sabu sebanyak 402 kilogram. Tangkapan tersebut menambah daftar pengungkapan peredaran narkoba dalam skala besar selama sebulan terakhir.  Kabar ini dibenarkan Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Argo Yuwono. "(Sabu yang disita) dengan berat 402 kg," kata Argo saat dikonfirmasi, Kamis (4/6).  Kendati demikian, Argo belum menjelaskan ihwal pengungkapan kasus ini. Belum diketahui pula lokasi pasti penangkapan. Namun, berdasarkan informasi yang beredar, pengungkapan dilakukan di Sukabumi, Jawa Barat.  Pada 22 Mei 2020 lalu, Bareskrim Polri juga membongkar gudang penimbunan sabu berskala besar. Sebanyak 821 kilogram sabu diamankan di RT 01 RW 03, Kampung Kepandean Got, Kelurahan Taktakan, Kecamatan Taktakan, Kota Serang, Banten.  "Pengungkapan jaringan narkotika internasional Timur Tengah yang kita ungkap pukul 18.30 WIB, dengan sabu seberat 821 kilogram," kata Kabareskrim Polri, Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo di lokasi kala itu.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=1yhsPJtUXe4  https://www.youtube.com/watch?v=ngF7O8kB56w  https://www.youtube.com/watch?v=B02o5AH0djc

Usai Ungkap Peredaran Narkotika 821 Kg, Polri Kembali Sita 402 Kg Sabu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/Karopenmas-Mabes-Polri-Argo-Yuwono-Dery-6-1.jpg" alt="Karopenmas Mabes Polri Argo Yuwono - Dery 6" width="100%">
<figcaption>Karopenmas Mabes Polri Argo Yuwono - Dery 6</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Peneliti kebijakan publik dan aktivis advokasi legislasi Ravio Patra ditangkap, Rabu malam (22/4). Penangkapan itu dinilai sebagai upaya pembungkaman suara kritis terhadap pemerintah.  Sebelumnya, Ravio melalui akun Twitter pribadinya sempat mengkritik Staf Khusus Presiden Billy Mambrasar yang diduga terlibat konflik kepentingan. Dia juga sempat menyampaikan kritik soal penanganan Covid-19 di Indonesia.  ”Belum diketahui ke mana Ravio dibawa,” kata anggota tim pendamping hukum dari koalisi tolak kriminalisasi dan rekayasa kasus Ade Wahyudin dalam keterangan pers kemarin.  Dia mengungkapkan, Ravio sempat mengadu ke SAFEnet pada Selasa (22/4) soal dugaan peretasan WhatsApp (WA) yang dialaminya.  ”Kuat dugaan kami bahwa pelaku pembobolan menemukan cara mengakali nomor mereka untuk bisa mengambil alih WhatsApp yang sebelumnya didaftarkan dengan nomor Ravio,” ungkap Ade.  Ravio juga sempat mengumumkan secara terbuka melalui akun @raviopatra di Twitter bahwa WA miliknya diretas dan dikendalikan orang lain. Dua jam setelah membuat pengumuman, WA milik Ravio akhirnya berhasil dipulihkan.  Selama diretas, pelaku melalui WA Ravio menyebarkan pesan palsu berisi provokasi. Pesan itu berbunyi: ”KRISIS SUDAH SAATNYA MEMBAKAR! AYO KUMPUL DAN RAMAIKAN 30 APRIL AKSI PENJARAHAN NASIONAL SERENTAK, SEMUA TOKO YG ADA DIDEKAT KITA BEBAS DIJARAH.”  ”Kami melihat dan meyakini, motif penyebaran itu adalah plotting untuk menempatkan Ravio sebagai salah satu pihak yang dijebak. Seolah-olah akan membuat kerusuhan,” tegasnya.  Sementara itu, Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Argo Yuwono membenarkan adanya penangkapan Ravio. Polisi juga menangkap seorang warga negara Belanda berinisial R. ”Ini berdasarkan laporan saksi pelapor berinisial Dr ke PMJ (Polda Metro Jaya, Red),” tuturnya.  Dari laporan itu, diduga Ravio mengirimkan informasi ajakan menjarah pada April ini. ”Ditangkaplah keduanya Rabu malam, sesaat sebelum masuk mobil kedutaan Belanda, berpelat DC.”  Argo menyampaikan, dalam pemeriksaan, Ravio memang menyatakan bahwa WA-nya diretas. Peretas itulah yang mengirimkan ajakan penjarahan itu. ”Untuk memastikan itu, handphone-nya dikirim ke puslabfor,” ujarnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=J3kwJqfNR1o  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=gGSkI9fPe7Y  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=5hmKS9U7yVw

Sebelum Ditangkap Polisi, WA Ravio Patra Sempat Diretas 2 Jam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/putri-kerajaan-saudi.jpg" alt="AKTIVIS: Princess Lolowah binti Faisal (WIKIPEDIA) ISTANBUL/TURKEY, 31OCT08 - Participants at the World Economic Forum on Europe and Central Asia in Istanbul, 30 October - 1 November 2008." width="100%">
<figcaption>AKTIVIS: Princess Lolowah binti Faisal (WIKIPEDIA) ISTANBUL/TURKEY, 31OCT08 - Participants at the World Economic Forum on Europe and Central Asia in Istanbul, 30 October - 1 November 2008.</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Setelah sebulan menjadi buron Polri, tersangka penipuan Putri Kerajaan Arab Lolowah binti Mohammed tertangkap. Untuk menghindari petugas, tersangka berpindah-pindah hotel.  Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Argo Yuwono menjelaskan, tersangka berinisial EMC ditangkap di Palembang, Sumatera Selatan, sekitar pukul 04.00 kemarin (24/2). ”Kalau penipuannya, lokasinya di Bali,” tuturnya.  Dari pemeriksaan diketahui bahwa EMC sering berpindah-pindah kota. Di setiap kota yang disinggahi, dia tinggal di hotel. ”Ini pengakuan anak-anaknya ya,” papar Argo di kompleks PTIK/STIK kemarin.  EMC sebagai pelaku utama penipuan Rp 512 miliar itu kini menjalani pemeriksaan di Bareskrim. Argo mengatakan, saat ini Bareskrim masih mendeteksi ke mana aliran dana Rp 512 miliar dari penipuan tersebut. Memang sudah ada sejumlah aset yang disita, seperti belasan bidang tanah, mobil Jaguar, dan sertifikat tanah. ”Tapi, nilainya apakah sama, itu perlu dicek,” jelasnya.  Sebelumnya, AE, pelaku penipuan lainnya sekaligus anak EMC, ditangkap. Penipuan itu berlangsung bertahun-tahun. EMC mengenal Putri Lolowah saat bekerja di Malaysia. Selanjutnya, EMC memperdaya korban dengan investasi pembangunan hotel di Bali.  Uang Rp 512 miliar dikirim secara bertahap. Namun, ternyata nilai hotel yang dibangun hanya Rp 30 miliar. Kondisi itu membuat Putri Lolowah melaporkan EMC dengan dugaan penipuan.

Polisi Tangkap Penipu Putri Arab di Palembang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/Karopenmas-Mabes-Polri-Argo-Yuwono-Dery-.jpg" alt="Karopenmas Mabes Polri Argo Yuwono - Dery" width="100%">
<figcaption>Karopenmas Mabes Polri Argo Yuwono - Dery</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pelaksanaan rekonstruksi kasus penyiraman air keras kepada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan yang dilakukan dini hari dinilai janggal. Sebab rekonstruksi dianggap tidak perlu dilakukan pada waktu yang sama dengan kejadian perkara.  Terkait itu, Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Pol Argo Yuwono mengatakan, dini hari dipilih untuk menyesuaikan dengan waktu Novel disiram. Sehingga bisa terlihat gambaran senyata mungkin dengan kejadian aslinya.  "Tadi pagi kan sudah dilakukan rekonstruksi, pertimbangannya yang pertama adalah sesuai dengan jam kejadian," kata Argo di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (7/2).  Selain itu, Argo berdalih lokasi kejadian merupakan area permukiman warga. Apabila rekonstruksi dilakukan siang hari dikhawatirkan akan mengganggu warga setempat beraktifitas. Karena ada pembatasan akses ke lokasi yang digunakan rekonstruksi.   "Yang kedua juga mengingat kan di sana jalan. Misalnya dilakukan siang hari banyak orang nanti terganggu," imbuhnya.  Lebih lanjut, mantan Kabid Humas Polda Metro Jaya itu menjelaskan, hasil rekonstruksi ini akan digunakan sebagai pelengkap berkas perkara dua orang tersangka yang dikembalikan oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.   "Tentunya dengan adanya rekonstruksi ini, nanti akan digunakan untuk melengkapi berkas perkara," pungkas Argo.  Sebelumnya, Novel Baswedan merasa kegiatan rekonstruksi kasusnya berjalan janggal. Novel merasa aneh karena lokasi dan waktu berjalannya rekonstruksi dilakukan serupa dengan kejadian yang menimpanya dua tahun silam.  Menurut Novel, tidak semestinya rekonstruksi kasusnya berjalan dini hari. “Iya saya sepakat (melihat kejanggalan, Red). Memang rekonstruksi kan mustinya dibikin lebih terang, tempatnya juga enggak harus di sini, waktunya juga nggak harus sama (seperti peristiwa kejadian,Red),” kata Novel ditemui di depan rumahnya, Jalan Deposito T8, RT 03 RW 10, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jumat (7/2).  Kendati demikian, Novel enggan mencampuri urusan penyidik Polda Metro Jaya. Menurutnya, tim penyidik punya pertimbangan mengapa rekonstruksi kasus penyiraman air keras dilakukan pada pukul 03.15 WIB.

Jawab Kejanggalan Novel, Polri: Kalau Siang Hari Banyak yang Terganggu

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#argo yuwono

Berita Terkini