<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/11/JKT_-Bupati-Lampung-Tengah-di-Tahan-KPK_Salman-Toyibi_-02JPG-248420000.jpg" alt="Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya (tengah) dihadirkan saat konferensi pers penahanan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (11/12/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya (tengah) dihadirkan saat konferensi pers penahanan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (11/12/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya, resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan suap penanganan proyek di wilayah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Tengah. Penetapan itu dilakukan setelah dirinya terjaring operasi tangkap tangan (OTT) bersama empat orang lainnya, pada 9-10 Desember 2025. Ardito pun langsung mengenakan rompi oranye khas tahanan KPK dan digiring menuju mobil tahanan usai konferensi pers. Namun, alih-alih menyampaikan permintaan maaf atau memberikan penjelasan mengenai kasus yang menjeratnya, Ardito justru membuat publik tercengang. Saat ditanya wartawan terkait perkaranya, ia malah menggoda seorang wartawati yang tengah berupaya mewawancarainya.&nbsp; &ldquo;Kamu cantik hari ini,&rdquo; kata Ardito sambil tersenyum di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (11/12). Pernyataan tidak tahu malu itu sontak memicu reaksi geram dari sejumlah awak media yang berada di lokasi. Tanpa memberikan komentar lebih lanjut, Ardito kemudian langsung digelandang oleh petugas KPK menuju mobil tahanan. KPK menduga, Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya, menerima suap mencapai Rp 5,75 miliar. Penerimaan suap itu berkaitan pengadaan proyek di lingkungan Pemkab Lampung Tengah. Selain Ardito Wijaya, KPK juga menetapkan empat pihak lainnya sebagai tersangka. Mereka di antaranya Riki Hendra Saputra (RHS), Anggota DPRD Lampung Tengah; Ranu Hari Prasetyo (RHP), adik Bupati Lampung Tengah; Anton Wibowo (ANW), Plt Kepala Badan Pendapatan Daerah Lampung Tengah; dan Mohamad Lukman Samsuri (MLS), Direktur PT Elkaka Mandiri. "Total uang yang diterima AW mencapai kurang lebih Rp 5,75 miliar," ucap Plh Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Mungky Hadipratikto, dalam konferensi pers, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (11/12). Penerimaan uang itu dari penerimaan fee yang dipatok sebesar 15-20 persen oleh Ardito Wijaya, dari setiap proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Lampung Tengah. Berdasarkan temuan KPK, rekanan yang harus dimenangkan dari setiap pengadaan proyek bersinggungan dengan keluarga Ardito Wijaya atau milik tim pemenangannya saat mencalonkan sebagai Bupati Lampung Tengah periode 2025-2030. "Dalam pelaksanaan pengkondisian tersebut, AW meminta RHS untuk berkoordinasi dengan ANW dan ISW (Iswantoro) selaku Sekretaris Bapenda yang selanjutnya akan berhubungan dengan para SKPD guna pengaturan pemenang PBJ," ujarnya. Menurutnya, atas pengkondisian tersebut, pada periode Februari-November 2025, Ardito Wijaya diduga menerima fee senilai Rp 5,25 miliar dari sejumlah rekanan atau penyedia barang dan jasa melalui Ranu Prasetyo, yang merupakan adiknya. Selain itu, pada proyek pengadaan alat kesehatan di Dinas Kesehatan (Dinkes) Lampung Tengah, Ardito meminta Anton Wibowo selaku Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah Lampung Tengah yang juga merupakan kerabat Bupati, untuk mengkondisikan pemenang pengadaan proyek tersebut. Anton lantas berkoordinasi dengan pihak-pihak di Dinkes Lampung Tengah untuk memenangkan PT Elkaka Mandiri, sehingga memperoleh tiga paket pengadaan alat kesehatan di Dinkes dengan total nilai proyek Rp 3,15 miliar. "Atas pengkondisian tersebut, AW diduga menerima fee sebesar Rp 500 juta dari Sdr. MLS selaku pihak swasta yaitu Direktur PT EM melalui perantara ANW," paparnya. Total aliran uang yang diterima Ardito Wijaya mencapai kurang lebih Rp 5,75 miliar. Penerimaan uang itu digunakan untuk kepentingan pribadi Ardito Wijaya. "Dana operasional Bupati sebesar Rp 500 juta, dan pelunasan pinjaman bank yang digunakan untuk kebutuhan kampanye di tahun 2024 sebesar Rp 5,25 miliar," pungkasnya. Atas perbuatannya, Ardito Wijaya, Anton Wibowo, Riki Hendra Saputra, dan Ranu Hari Prasetyo disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 atau Pasal 12 B UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Sementara, Mohamad Lukman Samsuri disangkakan melanggar ketentuan Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya ditangkap KPK dalam kasus suap proyek, menggoda wartawati saat konferensi pers.

Tak Tahu Malu! Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya Goda Wartawati di KPK usai Berstatus Tersangka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/11/ardito-wijaya-1480617846.jpg" alt="KPK resmi menetapkan Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya bersama empat orang lainnya sebagai tersangka, kasus dugaan korupsi penerimaan hadiah/janji terkait pengadaan barang/jasa. (Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>KPK resmi menetapkan Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya bersama empat orang lainnya sebagai tersangka, kasus dugaan korupsi penerimaan hadiah/janji terkait pengadaan barang/jasa. (Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Penerimaan suap senilai Rp 5,75 miliar terhadap Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya, rupanya bukan untuk membelikan barang-barang mewah. Uang haram yang diterima Ardito Wijaya dari pengadaan barang dan jasa di wilayahnya dibayarkan untuk membayar utang di bank senilai Rp 5,25 miliar. Pelunasan utang miliaran rupiah itu diduga untuk membiayai kampanye Ardito Wijaya saat mencalonkan Bupati Lampung Tengah pada 2024. "Pelunasan pinjaman bank yang digunakan untuk kebutuhan kampanye di tahun 2024 sebesar Rp 5,25 miliar," kata Plh Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Mungky Hadipratikto, dalam konferensi pers, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (11/12). Setelah pembayaran utang sejumlah Rp 5,25 miliar, lanjut Mungky, sisa dari penerimaan suap itu digunakan untuk dana operasional sebesar Rp 500 juta. "Dana operasional Bupati sebesar Rp 500 juta," tegasnya. Penerimaan uang itu setelah Ardito Wijaya mematok fee sebesar 15-20 persen, dari setiap proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Lampung Tengah. Berdasarkan temuan KPK, rekanan yang harus dimenangkan dari setiap pengadaan proyek bersinggungan dengan keluarga Ardito Wijaya atau milik tim pemenangannya saat mencalonkan sebagai Bupati Lampung Tengah periode 2025-2030. "Dalam pelaksanaan pengkondisian tersebut, AW meminta RHS untuk berkoordinasi dengan ANW dan ISW (Iswantoro) selaku Sekretaris Bapenda yang selanjutnya akan berhubungan dengan para SKPD guna pengaturan pemenang PBJ," ujarnya. Menurutnya, atas pengkondisian tersebut, pada periode Februari-November 2025, Aedito Wijaya diduga menerima fee senilai Rp 5,25 miliar dari sejumlah rekanan atau penyedia barang dan jasa melalui Ranu Prasetyo, yang merupakan adiknya. Selain itu, pada proyek pengadaan alat kesehatan di Dinas Kesehatan (Dinkes) Lampung Tengah, Ardito meminta Anton Wibowo selaku Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah Lampung Tengah yang juga merupakan kerabat Bupati, untuk mengkondisikan pemenang pengadaan proyek tersebut. Anton lantas berkoordinasi dengan pihak-pihak di Dinkes Lampung Tengah untuk memenangkan PT Elkaka Mandiri, sehingga memperoleh tiga paket pengadaan alat kesehatan di Dinkes dengan total nilai proyek Rp 3,15 miliar. "Atas pengkondisian tersebut, AW diduga menerima fee sebesar Rp 500 juta dari Sdr. MLS selaku pihak swasta yaitu Direktur PT EM melalui perantara ANW," paparnya. Atas perbuatannya, Ardito Wijaya, Anton Wibowo, Riki Hendra Saputra, dan Ranu Hari Prasetyo disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 atau Pasal 12 B UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sementara, Mohamad Lukman Samsuri disangkakan melanggar ketentuan Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.&nbsp;

Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya terima suap Rp 5,25 miliar untuk bayar utang kampanye, KPK ungkap modusnya.

Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya Terima Suap Pengadaan Proyek untuk Bayar Utang Kampanye Sebesar Rp 5,25 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/11/ardito-wijaya-1480617846.jpg" alt="KPK resmi menetapkan Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya bersama empat orang lainnya sebagai tersangka, kasus dugaan korupsi penerimaan hadiah/janji terkait pengadaan barang/jasa. (Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>KPK resmi menetapkan Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya bersama empat orang lainnya sebagai tersangka, kasus dugaan korupsi penerimaan hadiah/janji terkait pengadaan barang/jasa. (Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya sebagai tersangka, kasus dugaan korupsi penerimaan hadiah/janji terkait pengadaan barang/jasa serta penerimaan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Tengah tahun anggaran 2025. Penetapan tersangka ini dilakukan setelah KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) pada 9-10 Desember 2025. Selain Ardito Wijaya, KPK juga menetapkan empat orang lainnya sebagai tersangka. Mereka di antaranya Riki Hendra Saputra (RHS), Anggota DPRD Lampung Tengah; Ranu Hari Prasetyo (RHP), adik Bupati Lampung Tengah; Anton Wibowo (ANW), Plt Kepala Badan Pendapatan Daerah Lampung Tengah; dan Mohamad Lukman Samsuri (MLS), Direktur PT Elkaka Mandiri. "KPK menetapkan 5 orang sebagai tersangka," kata Plh Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Mungky Hadipratikto, dalam konferensi pers, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (11/12). Dalam operasi tangkap tangan itu, kata Mungky, KPK mengamankan sejumlah barang bukti uang dan logam mulia seberat 850 gram dari rumah Ranu Hari Prasetyo selaku adik Bupati Lampung Tengah. Serta, mengamankan uang tunai sejumlah Rp 386 juta.&nbsp;"Uang tunai sebesar Rp193 juta, dengan rincian Rp135 juta diamankan dari kediaman pribadi AW dan Rp 58 juta diamankan dari rumah RHP," ungkap Mungky. Ia menjelaskan, kelima tersangka diduga terlibat kasus dugaan suap terkait proyek pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemkab Lampung Tengah. KPK menduga, Ardito Wijaya mematok fee sebesar 15 hingga 20 persen dari setiap proyek di wilayahnya. Mereka yang kini menyandang status tersangka akan menjalani penahanan untuk 20 hari pertama, sejak 10-29 Desember 2025 di Rumah Tahanan KPK.&nbsp;"Tersangka RHS dan MLS ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK. Sementara, Tersangka AW; RHP; dan ANW ditahan di Rutan Cabang Gedung ACLC KPK," ujarnya. Atas perbuatannya, Ardito Wijaya, Anton Wibowo, Riki Hendra Saputra, dan Ranu Hari Prasetyo disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 atau Pasal 12 B UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Sementara, Mohamad Lukman Samsuri disangkakan melanggar ketentuan Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

KPK menetapkan Bupati Lampung Tengah dan anggota DPRD sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan barang/jasa.

Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya dan Anggota DPRD Riki Hendra Saputra Resmi jadi Tersangka

<div class="mb-3" data-rttabs="true"> <div id="panel:r2:0" class="react-tabs__tab-panel react-tabs__tab-panel--selected"> <div class="relative"> <div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/02/IMG-20240901-WA0176-3920141728.jpg" alt="Penyidik KPK lakukan penggeledahan di Kantor Dinas PUPP Situbondo, beberapa hari lalu. (Novi Husdinariyanto/Antara)" width="100%">
<figcaption>Penyidik KPK lakukan penggeledahan di Kantor Dinas PUPP Situbondo, beberapa hari lalu. (Novi Husdinariyanto/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan uang tunai pecahan rupiah serta logam mulia dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya. Selain Ardito, lembaga antirasuah juga mengamankan pihak-pihak lainnya dalam operasi senyap di wilayah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Tengah. &ldquo;Bahwa dalam kegiatan tertangkap tangan ini, selain mengamankan 5 orang, tim juga mengamankan barang bukti dalam bentuk rupiah dan juga logam mulia dalam bentuk emas,&rdquo; kata juru bicara KPK, Budi Prasetyo, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (11/12). Budi menjelaskan, total ada lima orang yang terjaring OTT, termasuk Bupati Ardito Wijaya. Operasi senyap itu diduga berkaitan dengan dugaan suap terkait proyek di Pemkab Lampung Tengah. &ldquo;Kegiatan tertangkap tangan ini terkait dengan proyek-proyek pengadaan di wilayah Lampung Tengah dan yang diamankan pada kemarin pihak dari penyelenggara negara dan juga pihak swasta,&rdquo; ujarnya. Disinyalir, Ardito Wijaya dan pihak-pihak yang diamankan telah menyandang status tersangka. Penetapan tersangka ini dilakukan setelah KPK menggelar ekspos atas giat penindakan tersebut. "KPK juga telah melakukan expose di mana sudah ditetapkan pihak-pihak yang menjadi tersangka dalam perkara ini,&rdquo; ucapnya. Meski demikian, KPK belum mengungkap identitas lengkap para tersangka. Informasi detail baru akan disampaikan dalam konferensi pers yang dijadwalkan digelar pada hari ini. &ldquo;Namun berapa jumlah yang ditetapkan sebagai tersangka dan siapa saja, nanti secara lengkap kami akan sampaikan dalam konferensi pers hari ini, termasuk menjelaskan kronologi dan konstruksi perkara tersebut,&rdquo; pungkasnya. </div> </div> </div> </div>

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan uang tunai pecahan rupiah serta logam mulia dalam OTT Bupati Lampung Tengah

KPK Sita Uang Tunai hingga Logam Mulia dalam OTT Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya

<div class="mb-3" data-rttabs="true"> <div id="panel:r1:0" class="react-tabs__tab-panel react-tabs__tab-panel--selected"> <div class="relative"> <div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/10/bupatiiiwd-360926980.jpg" alt="Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (10/12) malam." width="100%">
<figcaption>Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (10/12) malam.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan telah menetapkan Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya, sebagai tersangka. Langkah itu diambil setelah lembaga antirasuah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Tengah, pada Rabu (10/12). Selain Ardito Wijaya, KPK juga menetapkan beberapa pihak lainnya sebagai tersangka dalam perkara yang sama. Penetapan itu dilakukan setelah tim penindakan melakukan pemeriksaan intensif terhadap para pihak yang sebelumnya diamankan.&nbsp; &ldquo;KPK juga telah melakukan expose di mana sudah ditetapkan pihak-pihak yang menjadi tersangka dalam perkara ini,&rdquo; kata juru bicara KPK, Budi Prasetyo, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (11/12). Budi menjelaskan, proses penetapan tersangka dilakukan sesuai batas waktu pemeriksaan pasca OTT di Pemkab Lampung Tengah. Ia menekankan, seluruh langkah dilakukan mengikuti prosedur penindakan KPK yang telah ditetapkan. &ldquo;Sehingga dalam 1x24 jam sudah ditetapkan status hukum terhadap pihak-pihak yang kemarin diamankan,&rdquo; tuturnya.&nbsp; Meski demikian, KPK belum mengungkap identitas lengkap para tersangka. Informasi detail baru akan disampaikan dalam konferensi pers yang dijadwalkan digelar pada hari ini. &ldquo;Namun berapa jumlah yang ditetapkan sebagai tersangka dan siapa saja, nanti secara lengkap kami akan sampaikan dalam konferensi pers hari ini, termasuk menjelaskan kronologi dan konstruksi perkara tersebut,&rdquo; pungkasnya. </div> </div> </div> </div>

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan telah menetapkan Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya, sebagai tersangka.

KPK Dikabarkan Telah Tetapkan Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya sebagai Tersangka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/10/ottt2-3997763083.jpg" alt="Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia merespons OTT KPK terhadap Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya, di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (10/12) malam. (Ridwan)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia merespons OTT KPK terhadap Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya, di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (10/12) malam. (Ridwan)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ardito diduga terlibat kasus dugaan suap terkait pengadaan proyek di wilayah Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah. Ardito merupakan politikus Partai Golkar. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar, Sarmuji, mengamini bahwa Ardito Wijaya yang terjaring OTT KPK merupakan kader Partai Golkar. "Sepertinya baru saja masuk ke Golkar," kata Sarmuji dikonfirmasi, Rabu (10/12) malam. Terpisah, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia merespons terkait penangkapan terhadap Ardito Wijaya. Ia mengaku dirinya belum tahu secara pasti penangkapan terhadap kader partai berlambang pohon beringin tersebut. "Saya belum dapat info ya. Sampai dengan sekarang belum saya dapat info ya," ucap Bahlil usai menghadiri Bimtek Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi dan Kota/Kabupaten di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu malam. Meski demikian, Menteri ESDM itu memastikan partainya menghormati proses hukum yang dilakukan KPK terhadap Ardito Wijaya. "Kita hormati semua proses hukum dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah ya," tegasnya. Ardito sendiri saat ini telah tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Rabu malam. Ardito tidak banyak bicara saat memasuki markas KPK. Ardito membantah dirinya lari dari kejaran KPK. "Di rumah aja," ujar Ardito saat memasuki Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya terjaring OTT KPK terkait dugaan suap proyek. Bahlil Lahadalia menghormati proses hukum yang berlaku.

Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya Terjaring OTT KPK, Bahlil: Kita Hormati Proses Hukum

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/10/bupatiiiwd-360926980.jpg" alt="Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (10/12) malam." width="100%">
<figcaption>Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (10/12) malam.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya tiba di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ardito yang terlihat mengenakan jaket berwarna hitam dan topi putih itu tiba di markas KPK, sekitar pukul 20.15 WIB. Ardito juga tampak membawa sebuah koper saat memasuki Gedung KPK. Ia tidak banyak bicara saat dirinya ikut diamankan oleh tim penindakan KPK. "Alhamdulillah sehat, boleh numpang lewat," kata Ardito saat memasuki markas KPK. Ia mengaku tidak lari dari kejaran KPK. Sebab, kabar terkait operasi tangkap tangan (OTT) di Lampung Tengah tersiar sejak Senin (8/12). "Di rumah aja," tegasnya. Sebelumnya, KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di wilayah Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah. Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto membenarkan bahwa penyidik turut mengamankan Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya, dalam operasi kedap yang berlangsung pada Rabu (10/12). "Benar KPK telah mengamankan Bupati Lampung Tengah dan beberapa pihak terkait,&rdquo; ucap Fitroh dikonfirmasi, Rabu malam. OTT tersebut diduga berkaitan dengan praktik suap terkait proyek di lingkungan Pemkab Lampung Tengah. "Suap proyek," pungkasnya.

Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya tiba di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ardito yang terlihat mengenakan jaket.

Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya Terjaring OTT KPK, Bawa Koper Masuk Gedung Merah Putih

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/07/knSirgZr3uQyuJVVCB9vAlCLssC02Uwob2PHa25v-2209305247.jpg" alt="Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto menyebut ada 854 kasus korupsi di KPK yang melibatkan pejabat daerah. (KPK)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto menyebut ada 854 kasus korupsi di KPK yang melibatkan pejabat daerah. (KPK)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di wilayah Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah. KPK dikabarkan menangkap Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya. Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto membenarkan bahwa penyidik turut mengamankan Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya, dalam operasi kedap yang berlangsung pada Rabu (10/12). "Benar KPK telah mengamankan Bupati Lampung Tengah dan beberapa pihak terkait,&rdquo; kata Fitroh dikonfirmasi, Rabu malam. OTT tersebut diduga berkaitan dengan praktik suap terkait proyek di lingkungan Pemkab Lampung Tengah. "Suap proyek," tegasnya. Menelisik harta kekayaan Ardito Wijaya dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada laman lhkpn.kpk.go.id, memiliki total harta kekayaan Rp 12.857.356.389 atau Rp 12,85 miliar. LHKPN itu dilaporkan pada 10 April 2025. Politikus Partai Golkar itu tercatat memiliki harta berupa tanah dan bangunan sebanyak lima bidang yang seluruhnya tersebar di wilayah Lampung Tengah. Harta kekyaan tidak bergerak itu senilai Rp 12.035.000.000. Ardito juga tercatat memiliki harta berupa alat transportasi, di antaranya Toyota Fortuner 2017, Honda CRV 2018, dan motor Suzuki 2011. Harta bergerak miliknya itu sejumlah Rp 705.000.000. Ardito turut melaporkan memiliki kas dan setara kas Rp 117.356.389. Sehingga, total harta seluruhnya sebesar Rp 12.857.356.389.

Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya, ditangkap KPK dalam OTT, total harta kekayaannya mencapai Rp 12,85 miliar.

Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya Terjaring OTT KPK, Segini Total Harta Kekayaannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/07/knSirgZr3uQyuJVVCB9vAlCLssC02Uwob2PHa25v-2209305247.jpg" alt="Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto menyebut ada 854 kasus korupsi di KPK yang melibatkan pejabat daerah. (KPK)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto menyebut ada 854 kasus korupsi di KPK yang melibatkan pejabat daerah. (KPK)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di wilayah Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah. KPK dikabarkan menangkap Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya. Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto membenarkan bahwa penyidik turut mengamankan Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya, dalam operasi kedap yang berlangsung pada Rabu (10/12). "Benar KPK telah mengamankan Bupati Lampung Tengah dan beberapa pihak terkait,&rdquo; kata Fitroh dikonfirmasi, Rabu malam. OTT tersebut diduga berkaitan dengan praktik suap terkait proyek di lingkungan Pemkab Lampung Tengah. "Suap proyek," tegasnya. Selain mengamankan Bupati, operasi kedap itu diduga turut mengamankan salah satu anggota legislatif daerah setempat yang juga ikut tertangkap tangan oleh tim penindakan KPK. Mereka yang diamankan tersebut saat ini tengah dalam perjalanan ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Mereka dijadwalkan tiba pada Rabu malam, guna pendalaman informasi dan penyusunan konstruksi perkara. Sesuai ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang tertangkap tangan.

KPK menangkap Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya, dalam OTT terkait dugaan suap proyek di Pemkab Lampung Tengah.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Ardito wijaya

Berita Terkini