<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/17/ARDI-WINANGUN-650856680.png" alt="ARDI WINANGUN" width="100%">
<figcaption>ARDI WINANGUN</figcaption>
</figure> SELEPAS&nbsp;Mahkamah Konstitusi (MK) mengizinkan peserta pemilu berkampanye di fasilitas pemerintah dan pendidikan, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) langsung merespons dengan hendak mengundang bakal calon presiden (capres) untuk datang ke kampus UI guna memaparkan visi dan misinya. Dengan diizinkannya menggunakan fasilitas pemerintah dan pendidikan untuk berkampanye, meski dengan syarat tidak memakai atribut kampanye, membuat ruang dan wahana berkampanye bagi peserta pemilu semakin luas. Selama ini, kampanye di tempat pendidikan dianggap tabu. Sebab, lingkungan pendidikan dianggap sebagai ruang netral dari hiruk pikuk politik. Anggapan itu memang masih menyisakan pro-kontra. Namun, tempat pendidikan yang disterilkan dari nuansa politik itu sebenarnya produk dari kebijakan Orde Baru. Ketika MK menambah ruang baru bagi peserta pemilu, lalu sejauh mana kesiapan peserta pemilu mau dan mampu menggunakan tempat-tempat itu untuk berkampanye. Sebagaimana disyaratkan bahwa kampanye di fasilitas pemerintah dan pendidikan tidak boleh menggunakan atribut kampanye, maka tempat kampanye yang digelar di tempat itu berbeda jauh dengan kampanye di tempat terbuka, misalnya lapangan. Biasa kita lihat kampanye di lapangan. Di sana berkibar ratusan atribut partai. Ada arak-arakan. Juga pentas dangdut. Kampanye di tempat seperti itu, biasanya yang lebih menonjol sebatas memperkenalkan capres, cawapres, caleg, dan calon anggota DPD. Setelah itu dominan hiburan, hura-hura, pembagian door prize, makanan, dan uang transport. Soal visi-misi peserta pemilu tidak terlalu disampaikan di sana. Hal itulah yang membuat pemilu disebut sebagai pesta demokrasi. Sebab, setiap hari rakyat berpesta. Selama masa kampanye, rakyat setiap hari mendatangi, diajak, dan dimobilisasi ke tempat kampanye meski berbeda-beda partai. Bagi rakyat, hal demikian tak jadi soal karena dengan datang ke area kampanye, mereka senang mendapat hiburan dan berbagai bonus. Saat MK mempersilakan datang ke tempat pendidikan (kampus), mau dan mampukah peserta pemilu berkampanye di sana? Ketika BEM UI menyatakan secara lisan kepada tiga calon cawapres, yakni Prabowo Subianto, Anies Baswedan, dan Ganjar Pranowo, untuk datang ke kampus, respons ketiganya berbeda-beda. Ada yang langsung menyahut &rsquo;&rsquo;ayo, kapan?&rsquo;&rsquo;. Ada pula yang menyanggupi lewat juru bicaranya, dan ada yang menjawabnya setengah-setengah. Respons yang berbeda-beda dari ketiga capres muncul lantaran yang mengundang mereka bukan orang biasa. Mereka adalah generasi muda yang dalam babak sejarah bangsa selalu mampu menempatkan diri dalam posisi yang amat menentukan. Banyak gerakan yang dilakukan telah mengubah wajah bangsa ini. Bukan hanya itu, tempat kampanyenya adalah kampus. Kampus selama ini adalah tempat yang &rsquo;&rsquo;angker&rsquo;&rsquo; atau tempat yang menyeramkan dan menakutkan bagi politisi. Kampus menjadi angker bagi politisi, sebab suasana yang demikian diciptakan oleh Orde Baru, di mana tempat pendidikan disterilkan dari berbagai aktivitas politik. Kebijakan itu diwujudkan dalam aturan Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan (NKK/BKK). Kebijakan itu muncul pada 19 April 1978 semasa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Daoed Joesoef. Kebijakan tersebut dikeluarkan karena pada masa itu mahasiswa aktif mengkritik rezim Orde Baru. Ancaman dari pelanggaran NKK/BKK adalah di-DO (drop out) dari kampus. Lama-kelamaan, kebijakan itu menjadi seperti pepatah menepuk air di dulang tepercik muka sendiri. Larangan politik yang dilakukan di kampus membuat aktivis mahasiswa ganti menolak presiden, wakil presiden, menteri, hingga gubernur yang datang ke kampus. Para mahasiswa menuduh pejabat negara yang datang ke kampus hendak melakukan kampanye politik. Banyaknya peristiwa penolakan masuk ke kampus itulah yang membuat para pejabat berpikir dua kali untuk datang ke kampus. Seperti penghadangan Menteri Dalam Negeri Rudini di ITB pada 1989. Bukan hanya peristiwa penolakan pejabat negara yang membuat kampus jadi angker. Kritisnya mahasiswa saat berdialog juga kerap membuat banyak orang tersinggung, bahkan marah saat berdialog dengan mereka. Sehingga banyak pejabat merasa kapok bila bertemu dengan mahasiswa. Lihat saja ungkapan Ketua BEM UI Melki Sedek Huang yang mengatakan, &rsquo;&rsquo;Jika memang punya nyali, BEM UI mengundang semua calon presiden/bakal calon presiden untuk hadir ke UI karena kami siap menguliti semua isi pikiran kalian&rsquo;&rsquo;. Ruang-ruang dialog bagi mahasiswa merupakan &rsquo;&rsquo;mimbar bebas&rsquo;&rsquo; untuk mengekspresikan diri. Di dalam ruang tersebut, mereka memuntahkan segala hal yang selama ini mengganjal dan jadi persoalan. Hal demikian tidak dialami satu mahasiswa, namun oleh banyak mahasiswa. Jadi, ketika ruang debat dibuka, mereka langsung berebut untuk bisa mengungkapkan perasaan hatinya. Nah, ketika kampus angker dan mahasiswa siap menguliti semua isi pikiran, apakah capres, cawapres, dan caleg berani datang ke kawah candradimuka para mahasiswa itu? Tentu merugi bila peserta pemilu tidak berani datang ke sana. Sebab, menurut data, jumlah mahasiswa Indonesia pada 2022 mencapai 9,32 juta orang. Jumlah itu sangat potensial untuk mendulang suara. Sia-sia kalau jumlah suara sebanyak itu tidak direspons, didengar, dan diserap aspirasinya. Untuk menghadapi mahasiswa yang memiliki daya nalar kritis dan objektif, diperlukan kapasitas diri dari capres, cawapres, dan caleg. Di kampus, peserta pemilu akan teruji berkualitas atau tidak. Berkualitas atau tidaknya seseorang akan menjadi catatan bagi mahasiswa saat pencoblosan nanti.&nbsp;(*) <hr /> *)&nbsp;Ardi Winangun,&nbsp;Direktur Indonesia Political Review (IPR), mantan aktivis HMI

Selepas MK mengizinkan peserta pemilu berkampanye di fasilitas pemerintah dan pendidikan, Badan Eksekutif Mahasiswa UI merespons ajak debat.

Beranikah Capres-Cawapres Berkampanye di Kampus?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/17/ARDI-WINANGUN-650856680.png" alt="ARDI WINANGUN" width="100%">
<figcaption>ARDI WINANGUN</figcaption>
</figure> RAPAT&nbsp;Kerja Nasional (Rakernas) XVI Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) Tahun 2023 kali ini berbeda dengan rakernas-rakernas sebelumnya. Bila rakernas sebelumnya peserta bisa jadi hanya membahas masalah pemerintah kota dan hubungannya dengan pemerintah pusat dan kabupaten, di rakernas di Makassar, Sulawesi Selatan, kali ini mereka mendengar visi dan misi dari bakal calon presiden (bacapres). Meski mereka belum secara resmi ditetapkan sebagai calon presiden (capres) oleh KPU, Apeksi percaya diri mengundang mereka seolah-olah sudah capres. Tiga calon tersebut adalah Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo. Saat mempresentasikan visi dan misi, seolah-olah mereka juga sudah menjadi capres. Terbukti, ada salah satu dari mereka yang mengatakan siap melanjutkan pembangunan. Padahal, dinamika dan lobi-lobi politik belum berhenti dan apa pun masih bisa terjadi pada tiga orang tersebut. Terlepas dari masalah di atas, yang dilakukan Apeksi merupakan langkah yang cerdas. Bima Arya Sugiarto sebagai ketua Apeksi bukan hanya sebagai ketua dan wali kota Bogor, namun juga sebagai sosok yang mempunyai banyak pengalaman. Sebelum menjadi wali kota, dia adalah seorang akademisi dan pengamat politik serta memiliki lembaga penelitian di bidang politik dan kemasyarakatan. Latar belakang itulah yang membuat dinamika pemilu presiden (pilpres) harus dibawa ke mana dirinya aktif, termasuk ke dalam Apeksi. Meski masih tercatat sebagai politikus PAN, Bima Arya mampu menempatkan diri bagi semua kelompok dan golongan yang ada di organisasi tersebut. Sehingga sikap yang adil dan fair itu membuat tiga orang tersebut diundang dan mau hadir. Rakernas XVI Apeksi itu membawa tiga hal dalam dinamika politik di tahun ini. Pertama, mengerucutkan dalam Pilpres 2024 ada tiga capres. Dengan menghadirkan Anies, Prabowo, dan Ganjar, seluruh wali kota dan masyarakat yang mengikuti acara itu tahu ada tiga sosok capres. Padahal, lobi-lobi dan dinamika politik belum berhenti. Status bakal calon pun bisa berubah. Masih ada beberapa partai yang belum menyatakan dukungannya kepada salah satu pihak. Di tataran bacawapres juga belum ada kepastian. Masing-masing masih menawarkan dan menjajakan diri. Dampak dari semua itu, semua bisa berubah bila ada peristiwa pertemuan besar. Dengan hadirnya tiga orang tadi dalam acara Apeksi, partai politik digiring agar dalam Pilpres 2024 ada tiga calon. Bima Arya mengatakan, tiga calon tersebut memiliki survei elektabilitas tiga besar sehingga hanya tiga orang yang mereka undang. Kalau berdasar survei, mengapa yang diundang tidak dua bacapres saja? Juga kalau berdasar survei, mengapa yang diundang tidak empat atau bahkan lima orang? Kan di luar tiga orang itu masih ada sosok yang juga punya potensi menjadi bacapres. Nah, di sinilah bisa ada perhitungan bahwa bila dalam pilpres hanya dua calon, hal demikian sangat mengkhawatirkan masa depan bangsa. Berdasar pengalaman pada pilpres sebelumnya yang hanya diikuti dua pasangan calon, di masyarakat terjadi pembelahan politik yang sangat tajam, bahkan dampaknya masih terasa hingga saat ini. Bila mengundang banyak bacapres, pilpres akan menghadirkan banyak pasangan, lebih dari tiga. Hal demikian dirasa tidak efektif dan boros. Untuk itu, tiga pasangan dianggap ideal dalam pilpres. Kedua, pemanasan debat capres. Dalam acara tersebut setiap bacapres mempresentasikan visi dan misi. Pastinya masing-masing menyampaikan arah, pandangan, dan gagasan membawa Indonesia ke depan. Ada gagasan baru, ada pula gagasan yang siap melanjutkan program Presiden Joko Widodo. Dari apa yang dihadirkan di hadapan para wali kota tadi, pastinya akan timbul sanggahan dan dukungan yang bertemu menjadi perdebatan. Perdebatan yang terjadi tidak hanya berputar di ruang rakernas, tapi sampai ke seluruh penjuru negeri sehingga ramailah dan gaduhlah kita. Misalnya soal ketimpangan pembangunan yang disampaikan Anies, membawa gemuruh di antara partai politik di tingkat pusat. Ketiga, hadirnya ketiga bacapres di acara Apeksi dan mereka diberi kesempatan yang luas untuk menyampaikan visi dan misi, hal demikian bisa mengubah survei elektabilitas. Gagasan yang cerdas dan mengena serta disampaikan secara terstruktur dan sistematis ditambah tutur kata yang pas bisa menggoyahkan pilihan orang. Masyarakat yang belum punya pilihan juga bisa langsung menentukan pilihan setelah melihat paparan visi dan misi. Dari sinilah survei bisa naik dan turun setelah acara-acara seperti itu. Acara debat capres sangat penting bagi calon-calon yang ada. Tak heran bila sebelum acara debat, masing-masing tim sukses mempersiapkan calonnya dengan serius. Tidak hanya mempersiapkan data, tapi juga mengemas penampilan, bahkan punya strategi pertanyaan jebakan. Semua itu dilakukan untuk menjaga atau bahkan untuk menaikkan elektabilitas. Dari semua paparan di atas, Apeksi telah memulai rangkaian panjang pilpres. Langkah seperti itu sepertinya akan diikuti organisasi-organisasi yang masih menjaga independensinya.&nbsp;(*) <hr /> *)&nbsp;ARDI WINANGUN,&nbsp;Direktur Indonesia Political Review (IPR)

Bima Arya Sugiarto sebagai ketua Apeksi bukan hanya sebagai ketua dan wali kota Bogor, namun juga sebagai sosok yang punya banyak pengalaman

Rangkaian Pilpres 2024, Apeksi Telah Memulai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/ardi-winangun.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>MANTAN Ketua MPR Amien Rais tiba-tiba mengatakan ada skenario yang akan memperpanjang masa jabatan presiden menjadi tiga periode. Hal itu tentu bertentangan dengan konstitusi UUD RI Tahun 1945 yang menegaskan masa jabatan presiden dua periode. Meski demikian, usul memperpanjang atau memperpendek masa jabatan presiden itu sah-sah saja. Konstitusi memberikan ruang kepada anggota MPR untuk melakukan amandemen. Mereka bisa saja mengusulkan masa jabatan presiden menjadi satu periode, tiga periode, empat periode, bahkan seumur hidup. Suka-suka anggota MPR pokoknya.  Kekuatan melakukan amandemen ada di partai politik ditambah anggota DPD. Kecuali Partai Demokrat dan PKS, partai-partai politik saat ini menjadi pendukung kekuasaan. Ini yang sangat membuka peluang dilakukan amandemen. Lewat anggota partai politik yang duduk di DPR, mereka sudah bisa sebatas mengusulkan amandemen.  Mengacu pada pasal 37 UUD, untuk mengusulkan amandemen UUD diperlukan sepertiga jumlah anggota MPR. Sepertiga anggota MPR itu pastinya bisa diperoleh dari jumlah anggota MPR dari fraksi-fraksi pendukung pemerintah saat ini seperti PDIP dan partai pendukung lainnya.  Bila usul ini terus bergulir, tinggal diperbanyak sesuai dengan syarat melakukan amandemen. Yakni, dua pertiga anggota MPR yang hadir dalam sidang MPR. Nah, menambah jumlah anggota MPR menjadi sepertiga bisa dilakukan dengan lobi-lobi kepada kelompok DPD.  Kalau dilihat dari peta politik yang ada, amandemen UUD untuk mengubah masa jabatan presiden sangat terbuka lebar. Di atas kertas, syarat-syarat yang ada, mulai sepertiga hingga dua pertiga, sangat tersedia. Kekuasaan yang besar berkat dukungan PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, PPP, dan PAN membuat kekuasaan saat ini bisa suka-suka melakukan apa saja. Termasuk amandemen UUD untuk mengubah masa jabatan presiden yang selama ini dibatasi dua periode.  Secara alamiah atau hukum alam, kekuasaan memang cenderung terus bergerak ke depan, mempertahankan diri, bahkan tak mau dibatasi sampai kapan pun. Pengalaman yang demikian terjadi di banyak negara, kecuali Amerika Serikat. Bangsa ini mempunyai pengalaman memiliki pemimpin yang mempunyai jabatan lama. Di masa Presiden Soeharto, ia menjabat kekuasaan selama hampir 30 tahun. Ia tidak salah karena tidak ada batasan masa jabatan presiden.  Namun, lamanya durasi berkuasa itulah yang menimbulkan masalah berikutnya. Pemerintah menjadi otoriter, tidak demokratis, hingga menimbulkan korupsi, kolusi, nepotisme, dan monopoli. Kekuasaan menjadi tertutup. Hanya orang-orang tertentu yang bisa menjadi menteri, gubernur, bupati, wali kota, dan jabatan-jabatan strategis lainnya. Di urusan ekonomi pun aksesnya dikuasai segelintir orang.  Bila kekuasaan secara alamiah cenderung mempertahankan diri, di sisi yang lain juga ada kekuatan alamiah yang bisa menghentikan laju kekuasaan itu. Dari catatan-catatan peralihan kekuasaan di banyak negara, terbukti kekuasaan yang otoriter dan tidak demokratis akan dijatuhkan rakyatnya.  Presiden Soeharto dijatuhkan rakyatnya. Demikian pula Presiden Filipina Ferdinand Marcos, Presiden Mesir Hosni Mubarak, dan masih banyak lagi. Mereka dipermalukan oleh catatan sejarah. Pembangunan yang telah dilakukan seolah-olah lenyap gara-gara gerakan rakyat yang menurunkan mereka.  Peristiwa-peristiwa di atas harus menjadi pelajaran bagi semua, terutama partai politik. Jangan hanya mengejar kekuasaan sesaat, lalu mengorbankan konstitusi yang bertujuan mulia, yakni membatasi kekuasaan agar kehidupan yang ada tetap demokratis dan terbuka untuk semua.  Para politikus seharusnya menyadari susahnya masyarakat semasa Orde Baru. Kebebasan begitu dikekang. Bahkan terhadap media massa dan hak dalam mendapatkan kekuasaan. Tak semua orang bisa menjadi gubernur, bupati, dan wali kota. Menjadi pemimpin daerah harus didukung pemimpin pusat, bukan didukung rakyat.  Yang seperti itu jangan sampai terulang. Untuk itulah perlu keteladanan para pemimpin dan politikus dalam hal kepatuhan pada konstitusi. Yakni, presiden yang berkuasa jangan mau didorong-dorong untuk berkuasa lebih dari batas waktu yang telah ditetapkan. Presiden harus sadar bahwa yang mendorong itu mempunyai motif tertentu seperti cari muka dan kekuasaan agar terus bisa menikmati kemapanan politik yang sudah terbangun dan dinikmati.  Partai politik jangan berpikiran pendek. Hanya gara-gara kekuasaan yang telah dinikmati, kemudian mencari tempat gantungan yang sudah ada dengan cara-cara mendorong perpanjangan kekuasaan yang dimiliki presiden. Hal-hal demikian merupakan kepentingan sesaat yang bisa menjerumuskan bangsa ini pada tragedi-tragedi seperti yang terjadi pada 1966 dan 1998.  Untuk menjaga agar masa lalu tak terulang, kita perlu patuh dan merawat aturan yang sudah menjadi jalan tengah dan tepat. Yakni, batasan masa jabatan presiden seperti yang tertuang dalam UUD.  Soal kepatuhan konstitusi, saat ini bangsa Amerika Serikat adalah bangsa yang dipuja-puji banyak negara. Rakyat dan presiden AS tunduk dan patuh pada konstitusi. Banyak di antara mereka yang memiliki kinerja cemerlang. Membawa AS menjadi negara superpower. Namun, mereka tidak ingin atau tidak meminta amandemen konstitusi untuk memperpanjang masa jabatannya.  Baca Juga: <a class="d-block" href="https://www.jawapos.com/surabaya/14/03/2021/suami-ceraikan-istri-secara-diam-diam-ketika-masih-tinggal-bersama/">Suami Ceraikan Istri secara Diam-Diam ketika Masih Tinggal Bersama</a>  Ada satu presiden yang ingin melakukan hal yang demikian, namun keinginan tersebut segera bisa dicegah oleh kekuatan politik, baik yang pendukung maupun oposisi. Keinginan itu melawan tradisi jabatan dua periode presiden di Amerika Serikat.  Keteladanan yang diwariskan Presiden Pertama Amerika Serikat George Washington, yakni hanya mau menjabat selama dua periode, akhirnya menjadi tradisi, norma, dan kepatuhan pada konstitusi oleh presiden-presiden berikutnya. Keteladanan seperti inilah yang perlu dicontoh. (*)  <hr />  *) Ardi Winangun, Direktur Indonesia Political Review  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=FdnSCSuzjsk

Perlukah Jabatan Presiden Diperpanjang?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/ardi-winangun.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>SETELAH dilantik sebagai menteri sosial, Tri Rismaharini atau yang lebih dikenal dengan Risma langsung tancap gas dalam bekerja. Dia blusukan untuk melihat kondisi sosial masyarakat secara langsung. Dimulai dari blusukan di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, selanjutnya dirutinkan blusukan ke berbagai tempat, terutama di Jakarta. Sasarannya penghuni kolong jembatan yang didiami para pemulung, gelandangan, dan tunawisma.  Dalam setiap blusukannya, Risma selalu berjanji memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidup para pemulung dan gelandangan. Kolong-kolong jembatan yang menjadi tempat tinggal yang biasanya pengap, bau, dan gelap disebut akan diubah menjadi tempat yang menyenangkan. Seperti Terowongan Kendal yang ada di Menteng, Jakarta.  Lantas sampai kapan Risma akan melakukan blusukan? Akankah blusukan dilakukan sebatas di Jakarta, padahal dia menteri sosial Republik Indonesia. Bila blusukan dijadikan gaya bekerjanya atau solusi jitu untuk langsung mengentaskan masalah sosial di masyarakat, pastinya Risma harus melakukan blusukan dari Sabang sampai Merauke dan dari Talaud hingga Pulau Rote.  Blusukan ke seluruh Indonesia tentu tidak mungkin. Sebab, tugas menteri sosial bukan itu saja. Masih banyak tugas lain yang harus dilakukan selain membantu para gelandangan, pemulung, dan tunawisma yang tinggal di kolong-kolong jembatan atau tempat-tempat yang tidak layak.  Mudah-mudahan apa yang dilakukan Risma tidak sekadar jadi pembuka di awal dirinya menjadi menteri sosial dan selanjutnya dia hanya bertugas menjadi menteri seperti biasanya. Apalagi, jabatan-jabatan menteri sekarang banyak godaannya. Terbukti, sudah banyak menteri yang tertangkap KPK meski di awal kerja mereka bagus, prorakyat, dan antikorupsi.  Blusukan memang menjadi cara ampuh untuk mengetahui kondisi masyarakat sesunguhnya. Dulu khalifah Abu Bakar Ash Shiddiq kerap melakukan blusukan secara diam-diam untuk mengetahui kondisi rakyatnya. Pernah dijumpai di satu keluarga, mereka kekurangan makanan. Mengetahui hal itu, Abu Bakar langsung memanggul sendiri bahan pangan untuk diberikan kepada keluarga tersebut.  Meski tidak semua, sekarang blusukan seolah-olah dijadikan gaya kerja kepala daerah, menteri, presiden, dan wakil rakyat. Namun, yang menjadi pertanyaan, blusukan yang dilakukan itu selintas atau konsisten? Yang selintas, misalnya, kepala daerah yang biasanya tidak pernah blusukan, tapi karena blusukan menjadi tren, tiba-tiba di tengah malam dia melakukan sidak di tempat layanan kerja yang wajib melayani masyarakat 24 jam. Namun, setelah itu dia tidak pernah lagi melakukan blusukan di tempat lain.  Dari sinilah, ketika blusukan dilakukan secara serampangan atau pemanasan saja di awal kerja, justru ia menjadi sesuatu yang dicurigai, yakni mencari citra. Mencari citra untuk meningkatkan elektabilitas dan popularitas untuk pilkada selanjutnya atau bahkan pilpres.  Apa faktor penting dan tidaknya blusukan layak dan tidak untuk dilakukan? Pertama, daerah kerjanya ”ada batasnya”. Dulu ada wali kota yang rajin blusukan dengan sukses. Hal demikian bisa terjadi karena dia memiliki wilayah yang terbatas. Wilayah yang terbatas itu seperti kabupaten dan kota (di Jawa) sehingga dengan wilayah itu dirinya bisa menjangkau tempat-tempat yang ada secara cepat dan dapat ditempuh dalam waktu singkat.  Akan sulit bila melakukan blusukan di suatu wilayah yang sangat luas. Kabupaten dan kota di luar Jawa adalah daerah yang memiliki luas berlipat-lipat dibanding kabupaten yang ada di Jawa. Satu kecamatan di kabupaten yang berada di Kalimantan Timur, misalnya, luasnya bisa satu kabupaten di Jawa. Hal demikian akan menyulitkan bila kepala daerahnya suka melakukan blusukan setiap hari.  Kedua, ini yang tidak disadari oleh semua, bila pemimpin sering melakukan blusukan, sebenarnya di tempat itu banyak masalah. Seperti kemacetan, pedagang kaki lima yang berjualan tidak pada tempatnya, banjir, kemiskinan, perumahan kumuh, kurang sadarnya masyarakat akan hukum, serta masalah-masalah sosial dan ekonomi lainnya. Akibat masalah-masalah tersebut, daerah itu menjadi wilayah yang tidak nyaman dan aman.  Di sinilah memang perlu sosok kepala daerah yang suka blusukan. Namun, blusukan yang dilakukan jangan sebatas datang dan melihat tanpa memberikan solusi atau perubahan setelah dirinya melakukan blusukan. Blusukan akan mempunyai arti bila tindakan yang dilakukan itu mampu mengubah daerah yang sebelumnya macet menjadi lancar dan tertib lalu lintas. Mampu mengubah daerah yang awalnya kumuh menjadi indah. Dan paling penting mampu meningkatkan kesejahteraan, keamanan, dan kenyamanan masyarakat yang mendiami.  Ketiga, ada saluran-saluran komunikasi yang mampet di pemerintahan. Di struktur pemerintahan, presiden dan kepala daerah pasti mempunyai bawahan. Presiden memiliki pembantu atau menteri. Menteri memiliki banyak direktur jenderal atau kepala biro. Kepala daerah dibantu para kepala dinas, unit-unit yang lain, bahkan sampai camat hingga lurah/kepala desa.  Baca Juga: <a class="d-block" title="Vaksinasi Jalan Utama Pemulihan Ekonomi" href="https://www.jawapos.com/opini/07/01/2021/vaksinasi-jalan-utama-pemulihan-ekonomi/">Vaksinasi Jalan Utama Pemulihan Ekonomi</a>  Namun, entah bawahannya itu dalam melapor tidak lengkap atau asal bapak senang (ABS), hal demikian membuat antara laporan kinerja dan fakta di lapangan berbeda. Nah, di sinilah kadang-kadang pemimpin kaget saat laporan-laporan yang disampaikan bawahannya bagus-bagus, tapi wilayahnya tidak maju-maju atau tidak sejahtera-sejahtera.  Dalam kondisi seperti itu, diperlukan sosok pemimpin yang suka blusukan. Tujuannya ialah mengecek langsung fakta di lapangan dan data-data yang disampaikan bawahannya. Blusukan dilakukan untuk melihat apa yang terjadi di masyarakat yang sesungguhnya. Namun, seperti paparan di atas, apa yang dilakukan harus mampu memberikan perubahan dan peningkatan kesejahteraan kepada masyarakat. (*)  <hr />  *) Ardi Winangun, Direktur Indonesia Political Review (IPR)  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=AJhrcPP2-IE

Mengapa Harus Blusukan?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/dosa-hti-kepada-parpol-islam_m_146496.jpeg" alt="Ardi Winangun" width="100%">
<figcaption>Ardi Winangun</figcaption>
</figure>TerLAKSANA sudah keinginan pemerintah untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Ormas tersebut dibubarkan sepekan setelah Perppu Ormas dikeluarkan. Pembubaran ormas itu terbilang istimewa karena pemerintah sampai mengeluarkan perppu. Undang-undang (UU) yang ada, UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas, bisa jadi dianggap terlalu berbelit sehingga dikeluarkan Perppu 2/2017 sebagai jalan pintas. Pembubaran HTI, kata pemerintah, tidak dilakukan secara tiba-tiba. Organisasi yang sudah lama bergerak di Indonesia itu disebut sudah lama dipantau aktivitasnya. Organisasi tersebut dituduh tidak sejalan dengan dasar negara Pancasila sehingga pemerintah berhak membubarkannya. Yang menjadi pertanyaan, mengapa organisasi yang mempunyai cita-cita khilafah Islamiah itu baru dibubarkan sekarang bila mereka dituduh ingin mengganti dasar negara? Mengapa sejak dulu tidak dihentikan pergerakannya? Benarkah organisasi itu tidak sesuai dengan Pancasila? Kalau kita amati sepak terjangnya, ormas ini relatif adem dalam melakukan kegiatannya. Mereka tidak pernah melakukan kegiatan-kegiatan yang selama ini dituduhkan kepada ormas Islam lainnya, misalnya melakukan tindak kekerasan dan intoleransi. Bahkan, HTI bisa dikatakan melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya Pancasilais. Misalnya taat menjalankan ibadah (sesuai dengan sila ke-1 Pancasila), tidak berbuat kekerasan kepada yang lain (sila ke-2 Pancasila), serta sering melakukan kegiatan amal dan sosial (sila ke-5 Pancasila). Memang HTI tidak sempurna dalam mengamalkan Pancasila. Namun, apakah organisasi lain juga sempurna dalam mengamalkan Pancasila? Bukankah ada ormas yang menyebut dirinya toleran, inklusif, dan cinta NKRI, tapi sering melakukan tindakan anarkistis dan kekerasan serta suka mengusir pendakwah. Jelas mereka melanggar Pancasila. Dari pembubaran HTI ini, ada yang menyebut pemerintah hendak mengerdilkan ormas-ormas dan parpol yang berhaluan Islam. Entah mengapa pemerintah melakukan tindakan yang demikian. Apakah karena beberapa ormas Islam saat ini kritis kepada penguasa sehingga yang berkuasa takut kepentingannya terganggu? Sekarang HTI sudah dibubarkan pemerintah. Namun, menjadi pertanyaan, mengapa pembubaran organisasi itu tidak seheboh ketika ada rencana pembubaran HMI pada 1965 dan mengapa partai-partai Islam yang ada juga tidak terlalu merespons terlalu jauh pembubaran HTI? Ada beberapa hal yang bisa menjadi jawaban mengapa partai-partai Islam terutama tidak terlalu membela HTI. Partai-partai Islam pasif dalam soal HTI ini juga terkait dengan &rdquo;dosa-dosa&rdquo; HTI kepada mereka. Selama ini HTI disebut sebagai ormas antidemokrasi. Mereka antidemokrasi karena merasa sistem politik dan ketatanegaraan itu bukan berasal dan tidak sesuai dengan keyakinan yang dianut. Untuk itu, mereka tidak sepakat dan tidak mengikuti infrastruktur demokrasi seperti parpol dan pemilu. Dari sinilah HTI sering mengampanyekan gerakan golongan putih (golput) alias tidak memilih dalam pemilu, entah itu pileg, pilpres, pilkada, bahkan pilkades. Sebagai ormas tentu HTI akan melakukan kampanye golput kepada umat Islam dalam pengajian, menyebar brosur pada salat Jumat di masjid-masjid, dan pada acara tablig akbar. Kampanye golput itu tidak hanya menyasar anggota HTI, tapi juga umat Islam keseluruhan. Akibatnya, banyak umat Islam yang bukan anggota HTI yang jadi terpengaruh akan kampanye tersebut. Sikap masif HTI yang melakukan kampanye golput di kalangan umat Islam itu tentu merugikan parpol Islam. Saya pernah mendengar langsung salah seorang petinggi parpol berhaluan Islam yang mengeluh karena kampanye golput HTI. Dikatakan, kampanye golput yang menyasar umat merugikan partai-partai Islam. Sementara HTI tidak pernah melakukan kampanye golput secara masif di kalangan massa abangan. Bila HTI sudah dibubarkan dan ormas Islam lainnya tidak lagi mengampanyekan golput serta mengatakan demokrasi haram dan berhala, hal demikian insya Allah bisa menggelembungkan suara-suara partai Islam dalam pemilu atau menaikkan perolehan calon kepala daerah atau calon presiden yang dirasa memperjuangkan aspirasi umat Islam. (*) *) Associate Researcher LP3ES

Dosa HTI kepada Parpol Islam

ardi winangun

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ardi winangun

Berita Terkini

Beranikah Capres-Cawapres Berkampanye di Kampus?

Rangkaian Pilpres 2024, Apeksi Telah Memulai

Perlukah Jabatan Presiden Diperpanjang?

Mengapa Harus Blusukan?

Dosa HTI kepada Parpol Islam

Download Aplikasi JawaPos.com