<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/ARDHIE-RADITYA.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>TAK hanya resesi ekonomi dan politik, negeri ini juga dihantui resesi seks. Sosiolog UNS (Solo) Drajat Tri Kartono memaparkan riset mengejutkan terkait hal ini. Katanya, hampir 60% perempuan kelas menengah tak ingin buru-buru menikah. Sekitar hampir 20% benar-benar memutuskan tak ingin menikah dan memiliki anak. Artinya, bangsa kita akan menjadi penyalur bangsa jomblo di dunia.  Secara global, negeri kita bukan satu-satunya yang diterpa badai resesi seks. Tahun lalu, jurnal The Atlantic telah mencatat sejumlah negara maju yang dilanda resesi seks. Di antaranya, Jepang, Tiongkok, Inggris, dan Amerika. Hampir 50% perempuan di sana enggan berkeluarga. Umumnya, disebabkan dua alasan utama.  Pertama, mereka tak ingin merasakan beban derita menjalani fase melahirkan. Kedua, ekonomi perempuan yang mulai mapan dan ekonomi negara yang tak tentu arah. Baginya, lebih baik menikmati hidup tanpa anak. Termasuk tanpa ada pasangan hidup di hari tua. Supaya menekan biaya hidup di negeri mereka.  Di Tiongkok, misalnya, tiga tahun terakhir ini angka kelahiran menurun drastis. Rata-rata di bawah 10 juta setiap tahun. Angka ini merosot dibanding sejak tahun 1949 yang rata-rata di atas 10 juta. Di Amerika, reproduksi seksual itu juga terus menukik di bawah 50% pada periode yang sama. Di Inggris, fenomena prostitusi dan layanan diri semakin marak. Demi bertahan hidup di tengah resesi ekonomi, perempuannya lebih memilih melacur atau bermasturbasi (self service). Begitu pula lelakinya.  Fenomena resesi seks di banyak negara menunjukkan titik balik tubuh yang rasis. Tubuh yang rasis meniscayakan adanya pengendalian tubuh sosial di masyarakat. Gerakan gender berparadigma liberal menganggap tubuh adalah arena politik. Aliran gender ini meyakini kaum lelaki sebagai biang keroknya.  Tetapi, aliran gender posmodern menganggap maskulinitas tak sebatas lelaki. Perempuan juga sama agresif, keras, dan represifnya dengan lelaki. Tak jarang dijumpai sosok perempuan lesbian dan masokis. Bahkan, ada yang sadis pada anaknya, mengintimidasi pasangannya, dan memperbudak pembantunya.  Kala raja Victoria berkuasa di abad ke-17, tubuh rakyatnya dianggap penuh noda. Sebaliknya, tubuh penguasa dan keluarga raja adalah tubuh paling suci dan mulia. Sehingga, hanya penguasa yang berhak mengatur dan mengawasi privatisasi tubuh warganya. Inilah sejarah tubuh yang rasis bermula di Eropa dan menular hingga ke tanah-tanah jajahannya. Praktik kekuasaan ini disebut operasi rezim panoptikon. Riset genealogi Foucault (1978 dan 1985) berhasil menunjukkannya. Tubuh yang rasis ini bisa dibaca dalam The History of Sexuality (Vol. 1 dan 2).  Dalam tubuh yang rasis, sistem pengetahuan rakyatnya dikebiri rezim kebenaran. Tujuannya, membersihkan pikiran, perkataan, pengetahuan, dan tindakan penubuhan. Rezim kebenaran tersebut menjadi kaki tangan pengendali rezim panoptikon. Rezim kebenaran ini memakai dalih hegemonik. Misalnya, dalih moralitas tuan, birokrasi psikologis, dan legitimasi media massa ’’pelat merah’’.  Represi pengetahuan dari rezim kebenaran ini menunjukkan lenyapnya suara rakyat suara Tuhan. Tergantikan oleh suara tuan (rezim) suara Tuhan. Akibatnya, wajah demokrasi pun tercemar karena ditunggangi oleh sistem democrazy, kegilaan dalam demokrasi.  Sistem democrazy ini melumpuhkan orang-orang baik di lingkaran elite. Hanya, mereka terkunci di tengah mayoritas elite yang gila kuasa, takhta, dan harta. Ini menyebabkan orang-orang baik di lingkaran elite terpaksa mendua (ambivalen). Di satu sisi, mereka menyadari bahwa jabatannya hasil dari amanah rakyatnya. Di sisi lain, mereka berurusan dengan oligarki kekuasaan yang cenderung korup dan otoriter. Kondisi ini menyulut resistansi sosial tak berkesudahan.  Resistansi sosial terhadap kekuatan para elite democrazy ini beragam jenis. Misalnya, wacana tandingan, rutinitas demonstrasi, dan ketidakpercayaan publik. Itu bisa diwujudkan dalam bentuk seni jalanan, musikal, dan kelas-kelas kritis. Inilah jenis resistansi sosial yang terbuka.  Sementara itu, resistansi sosial terselubung bisa berupa anarkisme, terorisme, dan subversi senyap. Penyebaran kebencian, isu SARA, dan hoaks termasuk juga di sana. Secara psikoanalisis, tubuh yang terkekang memicu pencarian saluran libido sosial. Tragisnya, saluran libido sosial ini biasanya menantang sekaligus menyimpang.  Sangat berbahaya jika resistansi sosial terselubung subur di kalangan anak muda. Bukan hanya anak muda ini akan kehilangan masa depannya. Melainkan, resistansi sosial negatif ini dimanfaatkan mafia global. Bukan rahasia lagi, mafia global telah masuk ke negeri kita. Mereka bergerak dalam bisnis peredaran narkoba, perdagangan manusia, prostitusi lintas dunia, dan lainnya. Berkat iming-iming penghasilan besar, anak muda resistan ini rentan terperangkap mafia global.  Untuk mengantisipasi dan mengatasinya, upaya hukum saja tak cukup. Sebab, tak ada hukum manusia yang sempurna. Apalagi, di negeri kita hukum terkadang terkontaminasi oleh kegilaan politik dan akumulasi ekonomi. Untuk itu, persoalan tubuh yang rasis ini membutuhkan jalan kepemimpinan organik.  Yakni, pemimpin yang tak egois dan narsis. Tak suka menyalahkan orang lain. Mendahulukan mutu partisipasi publik. Bukan manusia munafik. Mereka berani hidup melarat demi menjaga amanah demokrasi. Meskipun jabatan dan harga diri taruhannya.  Amanah demokrasi sesungguhnya tak muluk-muluk. Pertama, kesejahteraan rakyat terjamin sepanjang hayat. Bukan pada saat BBM naik atau masa korona saja. Kedua, pendidikan terjangkau dan membahagiakan bagi semua. Bukan bagi kelas berpunya saja, namun juga bagi kelas bawah. Ketiga, keadilan sosial sungguh-sungguh adil dan merata. Bukan sebatas permainan bahasa politik pada masa kampanye.  Keempat, setiap kebijakan yang dibuat bukan atas pesanan dan menjamin oligarki. Melainkan, berpusat pada suara hati rakyat, merakyat, dan bermanfaat. Terakhir, tak ada kekuasaan yang perlu dipertahankan mati-matian. Semuanya hanyalah titipan Tuhan. Lebih penting, tak seorang pun boleh menjadi Tuhan bagi sesamanya. Semoga amanah demokrasi bisa menerjang berbagai resesi di negeri ini. Tanyalah pada hatimu, kawan.  <hr />  *) ARDHIE RADITYA, Sosiolog Unesa, penulis buku Sosiologi Tubuh

Resesi Seks dan Tubuh yang Rasis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/ARDHIE-RADITYA.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>SELAIN Kudus dan Jakarta, Madura kini menjadi sorotan nasional dalam darurat korona. Setelah Lebaran, pertumbuhan kasus Covid-19 di Kudus ”meledak” menyentuh angka 7.594 persen kasus. Di Jakarta juga terdeteksi 800 klaster Covid-19 yang diperkirakan varian baru. Setali tiga uang dengan Kudus dan Jakarta, kasus korona di Bangkalan, Madura, seperti menggila. Pada awal Juni saja, dari 12 kasus tiba-tiba melonjak menjadi 322 kasus. Menurut situs resmi pemerintahnya, daerah utara dan kotanya menyumbang angka tertinggi. Seperti Kecamatan Bangkalan dengan 687 kasus, Geger (39 kasus), dan Arosbaya (126 kasus).  Berkecamuknya Covid-19 di Bangkalan berimbas pada wilayah tetangganya, Jawa. Di Surabaya, pemerintah kotanya segera menerapkan pengetatan Jembatan Suramadu di sisi Surabaya. Orang-orang Madura yang melewati jembatan itu harus dicucuk hidungnya, di-swab. Semula tes tersebut berjalan lancar. Hanya, di luar dugaan terjadi peristiwa sosial menegangkan. Tuntutan kebijakan tes medis kepada orang Madura ini dianggap diskriminatif, bahkan rasis. Akibatnya, sebagian besar pemuda Madura berdemonstrasi ke Balai Kota Surabaya. Fenomena itu mungkin pertama terjadi selama pandemi. Protokol kesehatan yang berorientasi medis berujung gerakan politis.  Isu liar pun menjalar dengan menggunakan dalil-dalil keagamaan. Ini beralasan karena orang Madura dikenal sebagai masyarakat muslim yang taat dan fanatik. Sehingga ada ungkapan legendaris begini: sebodoh-bodohnya orang Madura akan melawan jika agamanya ternoda.  Secara historis, setelah gelaran pemilihan presiden, Pulau Madura seolah terbelah. Madura Barat (Sampang dan Bangkalan) dikenal sebagai pendukung Prabowo Subianto. Sebaliknya, di sebelah timur (Pamekasan dan Sumenep), masyarakatnya loyalis Joko Widodo.  Padahal, anggapan itu terlalu berlebihan secara sosiologis. Sebab, situasi darurat medis dan krisis sosial ini justru membangkitkan budaya otopoietik. Menurut Luhmann (1997), masyarakat berbudaya otopoietik adalah ciri masyarakat modern yang kompleks. Jadi, kompleksitas persoalan mendorong munculnya kebutuhan proteksionisme.  Karena pandemi Covid-19 tergolong darurat, negara merasa terpanggil melindungi warganya. Caranya beragam. Selain gerakan 5M, pemerintah juga menyediakan fasilitas medis bagi daerah di zona merah, apalagi zona hitam. Jika terjadi pungutan liar di masa pandemi, kultur otopoietik bisa berubah menjadi otokrasi rentenir. Siapakah pihak yang begitu kejam melakukannya di tengah perang melawan pandemi korona ini?  Selama ini perang melawan pandemi Covid-19 yang dilakukan bangsa ini memakai semangat ’45. Upaya menuntaskan persebaran virus global ini seakan mati-matian dilakukan. Semua jalan telah ditempuh. Mulai menggerakkan kekuatan medis, ekonomi, media massa dan sosial, hingga kebijakan lintas pemerintahan. Pemerintah pusat hingga daerah bergandengan tangan memikirkan keselamatan warganya. Agar lonjakan kematian atau penderita Covid-19 terus melandai. Tetapi, selama dua tahun terakhir virus global ini belum juga menyerah kepada bangsa ini.  Artinya, tak semua jalan perlawanan benar-benar diaktifkan. Ada satu jalan sosial kultural yang tampaknya belum didorong maksimal, yakni melibatkan tokoh sentral di daerah lokal masing-masing. Padahal, sebagai bangsa yang majemuk, tentu tiap daerah di Nusantara ini punya modal sosial dan kulturalnya sendiri.  Modal sosial dan kultural ini punya karakter dan cara kerja berbeda-beda. Karena itulah, penyeragaman kebijakan terpusat kadang kala tampak indah di depan citra kamera. Sementara masyarakat di tiap-tiap daerah tak merasa terpanggil. Sebab, yang memanggil bukanlah tokoh strategis yang mewakili sosial budayanya.  Di tingkat lokal, terdapat tiga tokoh strategis yang sering menjadi figur acuan. Pertama, tokoh agama yang bekerja melalui kultur karismatik. Secara historis, orang Madura rela berjuang melawan penjajah di Surabaya karena revolusi jihad kiai.  Kedua, orang kuat lokal. Orang kuat lokal kadang kala kontras dengan kultur karismatik. Sebab, modal sosial dan kultur mereka tidak berasal dari sumber transendental. Tapi berbasis ikatan kekeluargaan dan harga diri kelokalan. Sebagian dari mereka bukan pialang politik praktis yang andal. Namun, kekuatan pengabdian sosial mereka dibangun atas dasar penderitaan rakyat kecil. Di Jawa kadang kala kita mengenalnya dengan istilah kaum punakawan, begawan, atau kesatria.  Ketiga, guru masyarakat. Atau secara kosakata Indonesia disebut dengan istilah guru bangsa. Tokoh ini hampir mirip dengan tokoh strategis yang pertama. Bedanya, guru yang dianggap panutan masyarakat ini punya laku hidup yang tak gila duniawi. Baik dalam aspek gelar, status, profesi, maupun posisi kekuasaan. Mereka hidup di jalan kesunyian yang rela membantu masyarakat dalam ketulusan. Hidupnya sederhana, bahkan rela memberikan makanannya sendiri untuk orang yang membutuhkan. Kalangan petapa atau pejalan sunyi ini mudah ditemukan di masyarakat pedesaan, agraris, atau pesisir.  Selain tokoh strategis masyarakat, masih ada satu tokoh alternatif yang dekat dengan kita. Kadang kala kita sering melupakannya karena sudah biasa berjumpa hampir setiap hari. Mereka adalah kedua orang tua kita. Dalam kultur masyarakat Indonesia, sosok orang tua punya tempat paling mulia. Sebelum mengikuti seruan tokoh masyarakat dan pemerintah, nasihat kedua orang tua lebih dahulu harus didengar.  Tentu ibu adalah tempat pertapaan bagi setiap anak manusia sebelum lahir ke dunia. Sehingga sosoknya paling istimewa dalam barisan keluarga. Apakah satgas Covid-19 sudah sungguh-sungguh merepresentasikan figur ibu atau kedua orang tua kita? Semua tokoh strategis di tingkat lokal itulah yang mestinya dilibatkan dalam perang melawan korona. Bukan mengandalkan tokoh politik dan birokrat yang profesinya tumpang-tindih dengan tim pemoles citra politik penguasa. (*)  <hr />  *) Ardhie Raditya, Sosiolog pendidikan kritis dan kajian budaya di Sosiologi Unesa

Modal Budaya Menghadapi Korona Madura

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/ARDHIE-RADITYA.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>UNTUK mendapatkan gelar doktor, setidaknya ada tiga jalan. Pertama, melalui jalan kesunyian. Jika jalan itu yang ditempuh, bekal dana saja tak cukup. Diperlukan juga kesabaran, ketekunan, pengetahuan, dan kasih sayang intelektual. Mereka ibaratnya pendekar dari gua hantu. Gelar doktor tak sebatas puncak pendidikan formalnya. Tapi juga pengayaan mata hati penyandangnya.  Para doktor yang menempuh jalur reguler itu bisa tergolong gila ilmu pengetahuan. Mari kita coba pilah secara umum gaya pembelajarannya. Pendidikan sarjana berorientasi pengetahuan umum, yakni mempelajari dasar keilmuan tertentu dan memahaminya. Itu sebabnya, mereka membutuhkan arahan pembimbing sebagai pegangan. Sebagian orang menyebutnya dengan istilah ”kaum rebahan” pendidikan.  Pendidikan master (magister) setingkat di atasnya. Pendidikannya bukan sekadar dasar keilmuan tertentu. Tapi juga bagaimana dasar keilmuan itu dibangun dan diterapkan. Pada fase ini, mereka butuh proses konstruksional. Pembimbing perlu mendorong kemandiriannya. Inilah fase transisi yang bisa terbilang lebih berat dari sarjana. Beragam tugas perkuliahannya menuntut gagasan relasional. Baik antarkonsep, teoretis, bidang kajian, maupun metodologis.  Berbeda halnya pada tingkat pendidikan doktoral. Pada level ini, kemandirian belajarnya sebagai panggilan hidup. Mereka tak hanya dituntut fasih dasar keilmuannya. Atau bangunan, penerapan, dan gagasan relasionalnya. Tapi juga mengevaluasi, mengkritisi, sekaligus mengkreasikan pemikiran baru. Posisi tim pembimbingnya sebagai penguji, pendamping, fasilitator, dan promotor.  Kandidat doktor maupun tim pembimbingnya sama-sama diuji. Inilah pertaruhan reputasi akademiknya. Sebab, tantangan terbesarnya bukan hanya disertasi dan promosi pemikiran baru bimbingannya. Tetapi juga kritik pada dirinya sendiri. Karena beratnya ujian hidup di sekolah doktoral ini, gelarnya kadang kala dipelesetkan dengan ”permanent head damage” (PhD).  Kedua, jalan pertukaran sosial. Tak sedikit orang yang menempuh studi doktoral bukan atas dasar cinta ilmu pengetahuan. Mereka yang pragmatis seperti ini biasanya punya banyak motif. Studi doktoral yang ditempuhnya, misalnya, berorientasi ekonomi dan sosial. Menurut teori pertukaran sosial Peter Blau (1964), biasanya pelakunya berburu tiga ekspektasi: mendongkrak status sosialnya, dihormati, dan menguasai orang lain.  Baginya gelar doktor diyakini bisa menambah kemapanan ekonominya di masa depan. Sekalipun dirinya sudah mapan sebelum studi doktoral. Konsekuensi berikutnya adalah masyarakat berdecak kagum padanya. Sebab, tumpukan harta tak membuatnya melupakan pendidikannya.  Padahal, pertukaran sosial seperti ini menunjukkan krisis psikologis dan struktur sosial. Menurut Gouldner (1960) dan Homans (1970), di satu sisi pelakunya gila dengan situasi romantisme. Mereka selalu mencari cara agar dirinya tak kehilangan kendali pusat perhatian. Di sisi lain, masyarakat di sekitarnya telah telanjur mengidap penyakit gila gelar.  Kegilaan simbol pendidikan ini berlangsung sejak penjajahan mencengkeram bangsa kita. Pada masa itu gelar merupakan rekayasa kolonial agar bangsa jajahan tunduk kepada tuannya. Pascakolonial, budaya gila hormat dengan rekayasa gelar-gelar terus dipelihara dan diperbarui. Termasuk memanfaatkan institusi pendidikan. Kalau gelarnya tak dicantumkan, mereka akan bersungut-sungut. Itulah perilaku pejabat di instansi pemerintahan yang tak punya banyak waktu belajar.  Ketiga, jalan pemberian. Gelarnya disebut doktor honoris causa atau disingkat Dr (HC). Menurut Permendikbud Nomor 21 Tahun 2013, doktor kehormatan dianugerahkan kepada orang-orang berjasa. Yakni berjasa besar bagi iptek, kemanusiaan, kemasyarakatan, budaya, bangsa, hubungan antarbangsa, dan sejenisnya.  Tetapi, akhir-akhir ini doktor kehormatan rupanya makin berwajah politis. Sebab, mereka yang dianugerahi gelar ini oleh kampus tertentu justru berlatar belakang elite politik. Sebagian komunitas akademik pun bersuara keras kepadanya. Namun, sekeras anjing menggonggong, kafilah tetap melenggang.  Padahal, elite politik yang mendapatkan gelar kehormatan dianggap punya sejarah buruk. Misalnya saja terlibat korupsi, baik individual maupun kepartaian. Tak mampu menyejahterakan rakyat. Problem pendidikan yang terus menumpuk. Bahkan berperan serta menggadaikan bangsa sendiri kepada lembaga donor asing, bangsa asing, dan kapitalisme global.  Meskipun gelar Dr (HC) tak digunakan pada kegiatan akademik, pemberian gelar ini melukai perasaan komunitas akademik. Gus Dur dengan sentilan pedasnya di era 1990-an memelesetkan Dr (HC) dengan ”doktor humoris causa”. Gus Mus pun menyebutnya doktor honore caos (pakaian kasual). Sebab, itu semua hanya dagelan politik belaka.  Fenomena politisasi pendidikan semacam itu berbuah dilema. Sebab, refleksi kritis dan kesalehan puncak pendidikan terguncang. Alih-alih meningkatkan mutu dan layanan pendidikan, para pemberi gelar kehormatan memicu saling curiga. Mereka dianggap main mata dengan penerima gelarnya. Dengan kata lain, pendidikan telah diseret-seret sebagai basis massa politiknya. Harapannya ditengarai mengamankan jabatannya dan mendapatkan limpahan proyek nasional jangka panjang.  Karena itu, sebaiknya kita belajar kembali kepada masyarakat. Masyarakat kita adalah masyarakat pembelajar. Mereka meneladani kehidupan. Tahu diri dan tahu batas. Mereka paham makna penderitaan. Mereka juga paham maknanya menjadi manusia yang mengerti perasaan manusia. Sekalipun tak semua menikmati mewahnya pendidikan tinggi, mereka mewarisi nilai-nilai rendah hati, adil, dan bijaksana.  Baca Juga: <a class="d-block" href="https://www.jawapos.com/kesehatan/15/02/2021/khusus-lansia-tak-lolos-5-syarat-ini-gagal-divaksinasi-covid-19/">Khusus Lansia, Tak Lolos 5 Syarat Ini Gagal Divaksinasi Covid-19</a>  Hal demikian perlu dijadikan pegangan bagi pemangku pendidikan dan kekuasaan. Maka, niscaya reputasi pendidikan tinggi kita benar-benar terjaga. Sehingga tak hanya menebar keilmuan, mendidik manusia Indonesia, dan memberikan sederet gelar. Tapi juga mencetak para guru bangsa di masa depan. Agar mereka dapat mencerahkan wajah buram pendidikan dan perpolitikan Indonesia. Sekaligus memerdekakan bangsa ini dari segala bentuk penjajahan. Lalu tanyalah pada hatimu, Kawan. (*)  <hr />  *) Ardhie Raditya, Sosiolog pendidikan kritis dan kajian budaya di Departemen Sosiologi Unesa  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/cETo1scIGws

Doktor Dagelan dan Politik Gila Gelar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/ARDHIE-RADITYA.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>SEORANG anak bertanya kepada bapaknya. ”Pak, bolehkah saya memakai jilbab?” Bapaknya sigap menjawab. ”Tidak boleh, Sayang.” Anaknya masih penasaran. ”Mengapa tak boleh, Pak?” Dengan bibir tersenyum, bapaknya menanggapi. ”Karena kamu laki-laki, Sayang.” Lelucon itu mungkin bisa menyubsidi keintiman sosial. Tetapi tidak pada perkara jilbab di SMKN 2 Padang yang sedang gempar.  Betapa tidak, puluhan siswi di sana dipaksa memakai jilbab. Bukan atas dasar keyakinan dirinya. Melainkan desakan salah seorang pimpinan sekolah setempat. Padahal, siswi ini umumnya nonmuslim. Mendengar kejadian tersebut, pimpinan Kemendikbud bereaksi keras.  Permendikbud Nomor 45 Tahun 2014 jelas mengaturnya. Yakni, tidak ada kewajiban pakaian kekhususan agama tertentu menjadi seragam sekolah. Sebab, urusan kode kultural ini berdasar kehendak orang tuanya. Maka, urusan ini berada di ranah keluarga (domestik). Bukan kehendak intimidatif dan represif pengendali kuasa.  Fenomena jilbab di negeri kita menarik belakangan ini. Sebab, ada gejala titik balik peradaban. Ketika rezim Orde Baru (Orba) berkuasa, jilbab menjadi alat politik. Sekolah pun berubah fungsi sebagai media ideologis rezim Orba. Aparat represif rupanya turut campur di dalamnya.  Pada 1982, misalnya, setidaknya terdapat tiga kasus beruntun di sekolah, yakni di SMAN 1 Jember, SMAN 3 Bandung, dan SMAN 68 Jakarta. Sejumlah siswa yang memakai jilbab dipanggil pihak sekolah. Mereka dianggap mengancam stabilitas politik rezim Orba. Beberapa di antara mereka harus datang menghadap ke kantor keamanan legal setempat. Parahnya, ada juga siswi yang dikeluarkan dari sekolahnya.  Jilbab kala itu bukan sebatas ajaran agama semata. Tapi juga bermetamorfosis menjadi komoditas politik yang gerakannya bermuatan anti terhadap rezim berkuasa. Pemakainya diduga ”terpapar” ajaran Islam kiri di Iran. Islam kiri sejak dekade ’80-an menjadi wacana gerakan dan epistemologi sosial alternatif. A.G. Salih (1972), Hassan Hanafi (1982), Ali Syari’ati (1992), Kazuo Shimogaki (1993), dan Eko Prasetyo (2002), karya-karya mereka turut terlibat menyebarkan wacana Islam kiri di Indonesia.  Pemikiran Islam kritis ini memiliki momentum sejarah yang hampir kontinu. Revolusi Iran muncul berkat seruan kaum muda yang jengkel pada rezim otoriter Pahlevi. Tak hanya via gelombang tatap muka, seruannya pun gencar via gelombang udara lintas menara masjidnya. Metode gerakan itu pun terbawa ke sini. Gus Dur menyindirnya penuh canda. Gus Dur menyebutnya sebagai Islam kaset (majalah Tempo, 20 Februari 1982). Kebisingan revolusioner sebagai produk impor kultural ini memukul rata keadaan. Mereka yang tidur pun menjadi terganggu karenanya. Kira-kira begitu sedikit kelakarnya.  Namun, gerakan sosial politik keagamaan itu disambut hangat. Gerakan sosial politik di Iran segera menyebar luas. Rezim Orba yang bengis dan otoriter punya spirit penindasan yang sama. Walaupun gaya aplikasinya berbeda dengan Iran. Perempuan muda kita memakai jilbab sebagai resistansi sosial terhadapnya. Kecenderungan yang sama pun terjadi di sekolah. Akibatnya, pengguna jilbab di sekolah dipandang penuh curiga oleh para sekutu Orba.  Setelah ambruknya rezim Orba, kode dan simbol keagamaan semacam itu bukan tabu politik. Hanya, terbukanya ruang-ruang demokratis di Indonesia membuka cacat baru yang tak kalah perihnya dari masa Orba. Jilbab yang di masa lalu menjadi politik anti otoritarian rezim Orba kini menjadi pluralisme represif. Pluralisme represif bukan seperti yang dibayangkan intelektual Barat. Misalnya Bland dan Greg (2020).  Keduanya seakan mengikuti ide Huntington (1996) dalam membaca peradaban di Indonesia. Pemerintah demokratis yang belajar dari Amerika dipercaya vis-a-vis dengan kelompok Islam politik. Jika sarjana Barat percaya pada dikotomi peradaban ini, mengapa benturan antarumat beragama dan seagama menguat? Bahkan, pluralisme represif ini menjadi transaksi politik setiap pesta pemilu dan pascapemilu.  Perkara jilbab hanyalah bola salju dari krisis keintiman pluralistis. Banyak perkara keintiman sosial pluralistis lainnya yang mulai menggeliat. Seperti hubungan kelompok Tionghoa vs pribumi. Ormas Islam mayoritas vs minoritas. Ajaran moderat vs ekstrem. Kelompok Islam kultural, struktural, dan penganut keyakinan. Termasuk partai politik keagamaan vs kebangsaan. Silang sengkarut keintiman ini mengisolasi penduduk Indonesia dari rasa aman di ruang publik. Bahkan berpotensi menghancurkan jati diri bangsa yang pluralistis, demokratis, dan toleran.  Itulah sebabnya, kini diperlukan pendidikan sibernetik. Pendidikan sibernetik mengutamakan bukan hanya transfer pengetahuan dan transmisi nilai-nilai peradaban. Menurut Scott (2001), sibernetik galibnya bermuara pada tiga hal utama: interdisipliner, transdisipliner, dan kegunaannya pada sistem sosial. Artinya, institusi pendidikan, baik formal, informal, maupun nonformal, harus belajar memproses informasi. Dari informasi ini diolah dengan cara saling terbuka, ramah, dan menyenangkan.  Baca Juga: <a class="d-block" href="https://www.jawapos.com/surabaya/24/01/2021/kepincut-bunga-bank-lebih-besar-rp-3-miliar-justru-hilang/">Kepincut Bunga Bank Lebih Besar, Rp 3 Miliar Justru Hilang</a>  Dengan demikian, berbagai pihak yang terlibat pun saling belajar perbedaan. Setelah informasi ini menjadi kristal pengetahuan, bangkitlah manusia bermanfaat bagi makhluk hidup lainnya. Sehingga setiap orang tak hanya menjadi teladan bagi diri dan masa depannya. Tapi juga bagi kemaslahatan hidup dan masa depan pihak lainnya.  Mereka tak harus memaksakan kode dan simbol kultural terhadap pihak lain yang berbeda. Meminjam istilah Cak Nun bahwa urusan keyakinan boleh saja menjadi etalase. Tetapi, cara mengolah dan menyajikan menu etalasenya tetap berada di bagian dapurnya. Dan itu semua muaranya adalah akhlak mulia. Lalu, tanyakanlah pada hatimu, Kawan. (*)  <hr />  *) Ardhie Raditya, Sosiolog pendidikan kritis dan kajian budaya di Sosiologi Unesa  &nbsp;

Jilbab, Keintiman Sosial, dan Pendidikan Sibernetik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/ARDHIE-RADITYA.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>BU TEDJO menggambarkan kultur bergosip manusia Indonesia. Itulah kesan utama yang ditangkap dalam film Tilik. Berbeda halnya dengan sosok Alex Murphy. Dia pemeran utama pada film Robocop. Dialah gambaran masa depan. Manusia setengah robot (cyborg). Apakah Bu Tedjo akan berganti sosok jadi Bu Teborg (Tedjo setengah robot) di masa depan?  Dalam hal robotik, prestasi bangsa kita cukup gemilang. Di dunia, tim robotik ITS menjuarai lomba robotik tingkat Asia-Pasifik (ABU) tahun 2011 lalu. Tahun 2013, tim robotik UGM menyabet dua emas di ajang Olimpiade Robotik Dunia di Amerika. Geliat robotik dalam negeri pun terus mengencang. Misalnya, muncul produksi robot tari dari Unesa. Robot penjinak bom dari LIPI. Robot pemadam api dari Universitas Sultang Agung. Robot tempur Aurora buatan Yohanes Surya. Dan itu semua masih sekelumit contoh saja.  Di tengah pandemi Covid-19, peran robot memang diperlukan. Minimal membantu penanganan pasien di institusi medis. Misalnya robot RAISA yang diciptakan ITS dan Unair. RAISA ini bisa mengantarkan makanan, pakaian, dan obat-obatan. Serupa dengannya, baru-baru ini Unesa meluncurkan robot Kece. Sedikit beda dari RAISA, robot tersebut mampu mendeteksi suhu tubuh dan oksigen dari jarak 5 meter. Plus dilengkapi fitur pemutar musik. Agar tim medis dan pasien Covid-19 bisa membunuh tekanan psikologis.  Hanya, peringkat produksi teknologi robotik Indonesia masih tampak tertinggal. Dari data IFR (International Federation of Robotics) tahun 2010-2011, kita hanya memproduksi 3.500 unit. Hal itu terlihat jauh dari produksi negara Jepang (28.000 unit), Korsel (25.536 unit), dan Tiongkok (22.557 unit). Bahkan, pengembangan keilmuan kecerdasan buatan (AI) belum mengejar negeri tetangganya. Indonesia berada di posisi ke-61 di tingkat dunia. Sementara itu, Tiongkok di posisi ke-1, Taiwan ke-2, Jepang peringkat ke-6, Malaysia ke-18, dan Singapura ke-19.  Persoalan ekonomi politik merupakan persoalan klasik di negeri ini. Aspek itu dituding biang keladi lambannya daya lenting pendidikan kita. Kita merasa miris menyibak kesejahteraan pendidiknya. Gaji guru pemula (D-3) di negeri jiran setara gaji pokok bergelar S-1 dan S-2 di sini. Untuk pendidik bergelar S-1 dan S-2 di sana, gaji pokoknya mencapai belasan juta rupiah. Itu belum pemberian laptop gratis, tempat tinggal, mobil, dan tunjangan lainnya. Gaji pokok guru dan dosen kita pun sekitar tiga kali di bawah gaji buruh Tiongkok.  Coba bandingkan dengan gaji dan tunjangan anggota dewan kita. Setiap bulan mereka menerima sekitar Rp 50 juta lebih. Itu rata-rata pendapatan para anggota dewan pusat. Sedangkan untuk anggota dewan provinsi separo di bawahnya. Setiap bulannya mereka membawa pulang sekitar Rp 27 juta. Namun, kebijakan strategis pendidikan justru melibatkan perannya. Misalnya pembatalan UN, anggaran pendidikan, solusi program di era pendemi, dan UU Sisdiknas. Meski tak semua berlatar belakang pendidik, mereka punya otoritas terhadap perubahan kebijakan ini. Anehnya, lembaga perwakilan rakyat itu sekitar 40 persen tak dipercaya publik (survei LSI, 2019). Karena tabiat koruptifnya dan manis di bibir saja.  Hal itu disebabkan adanya mekanisme biopolitik yang rapuh. Menurut Foucault (1976), kuasa biopolitik membatasi orang lain dalam legislasi administratif dan populatif. Kaum lemah hanya diposisikan sebagai akumulasi kuantitas. Rakyat yang menjadi alasan rasionalitasnya mengacu pada wacana semata. Sedangkan modal dukungan riilnya berbasis partai dan pemodal di belakangnya. Maka, selalu ada rumor adanya motif transaksional. Sehingga kebijakan yang ditelurkannya cenderung bertepuk sebelah tangan.  Rapuhnya biopolitik itu memunculkan manifesto robotik. Manifesto robotik ini sangat diperlukan karena teknologi kecerdasan buatan mengubah tatanan sosial baru (Haraway, 2016). Pertama, pemisahan antara sifat kebinatangan dan kemanusiaan. Perlu adanya manusia baru dengan pemanfaatan teknologi. Bukan manusia baru seperti kisah monster Frankenstein. Manusia baru itu memiliki kemampuan untuk melayani rakyat kecil. Termasuk membatasi pengkhianatan politik kerakyatan. Misalnya, setiap elite politik memiliki aplikasi kritik sosial dan keterbukaan kinerjanya.  Kedua, hibridisasi kealaman. Belakangan ini muncul profesi baru di kalangan masyarakat. Seperti desainer grafis, YouTuber, vloger, jurnalis warga, musisi indie, dan gamer. Semuanya terkait erat dengan teknologi nirkabel. Sehingga pemerintah perlu membuat infrastruktur jaringan memadai. Tetapi, di antara mereka harus ada yang mengakomodasi kekayaan alam kita. Sehingga produksi kreatif mereka turut mendistribusikan hasil alam Indonesia. Termasuk membuat robotik pengawas. Supaya kedaulatan alam kita tak mudah dijarah. Bahkan ikut menjadi robotik pendeteksi ancaman musuh dari luar negeri.  Ketiga, melampaui kegenderan. Selama ini pencipta teknologi dan kreasi robotik didominasi laki-laki. Tak heran muncul cibiran sosial. Terutama tertuju pada perempuan yang belajar di sekolah teknik. Sehingga masyarakat perlu diberi pengetahuan akan pentingnya pendidikan gender. Dan kejuruan teknik atau kompetensi teknologi lainnya harus seimbang secara gender. Sehingga mereka mungkin terinspirasi dari sosok Bu Tedjo itu. Lantas membuat teknologi gosip yang emansipatoris. Ringkasnya, robotik feminis yang mendidik kaum laki-laki. Seperti apa modelnya? Itulah tugas mereka.  Ke depan, tatanan baru dunia akan mengarah pada masyarakat teknologis. Termasuk Indonesia. Tetapi, yang harus disadari, teknologi adalah alat (mediasi). Keutamaan manusianya harus prima. Di sanalah kekuatan ilmu sosial humaniora penting dirawat dan dijaga. Supaya menghindari munculnya manusia setengah Frankenstein. (*)  <hr />  *Ardhie Raditya, Sosiolog pendidikan kritis dan kajian budaya di Departemen Sosiologi Unesa  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=5vrae6mlcjc

Mendidik Manusia Setengah Cyborg

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/ARDHIE-RADITYA.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>MASIH perlukah kita datang ke sekolah? Pertanyaan tersebut menjadi isu hangat belakangan ini. Sebab, pandemi Covid-19 terus bergulir ke sana sini. Itu juga yang menjadi tema penting pada saat webinar beberapa waktu lalu. Dengan mengangkat tema masa depan pendidikan di tanah air pasca terjadinya pandemi.  Acara seminar nasional itu diselenggarakan Puspek FISIP Universitas Airlangga, Surabaya. Diikuti oleh banyak pakar ilmu sosial dari berbagai pelosok negeri. Sebagian partisipan tampaknya optimistis pada satu hal. Yakni, datangnya perubahan pendidikan kita di masa depan. Apanya yang berubah? Bagaimana cara kita menyikapi perubahan ini? Inilah pertanyaan penting yang perlu kita pikirkan bersama.  Selama ini pendidikan kita hidup dan berkembang di dunia pertama. Dunia yang basisnya pada realitas sosial. Semua orang yang terlibat di dalamnya saling bertatap muka. Proses pengajaran berlangsung di dalam kelas pada waktu singkat. Sumber dan media pembelajarannya berkonsentrasi pada pendidik dan perangkat tekstual. Perkembangan sikap dan perilaku pesertanya dapat langsung dipantau.  Tetapi, pendidikan di dunia pertama tersebut sejak lama mengalami banyak masalah. Dari sudut pandang pendidikan kritis, persoalan itu terkait dengan tiga hal utama. Pertama, posisi pendidik menjadi titik sentral. Sekalipun di level pendidikan tinggi, tak sedikit mahasiswa yang masih senang dicekoki materi. Itu yang menyebabkan relasi sosial yang tak setara di antara mereka. Karena itulah, potensi beragam kekerasan mudah menimpa peserta didiknya.  Kedua, sistem tata kelola dan birokrasi yang sedemikian kompleksnya. Hal ini tentu bukanlah rahasia umum lagi. Pendidikan yang mengurusi masa depan manusia kerap terkendala oleh prosedur teknis berjenjang. Banyaknya meja perizinan, maka banyak orang yang dilibatkan. Pendidikan macam ini memperkuat budaya pengultusan (fetisisme) pada figur otoritas. Bukankah kondisi ini tampak mirip dengan gaya rezim otoritarianisme Orde Baru?  Ketiga, kompetisi lintas institusional. Pada 2018, terdapat 63 kampus negeri (PTN) dan 500 kampus swasta (PTS) dari total 563 universitas di Indonesia. Terdapat 131.867 sekolah dasar negeri (SDN) dan 16.815 swasta dari total 148.682 sekolah. Dari sebanyak 39.640 sekolah menengah pertama, 23.388 berstatus negeri dan 16.254 berstatus swasta. Sementara, dari total 13.695 tingkat sekolah menengah atas, 6.815 sekolah negeri dan 6.880 sekolah swasta. Setiap ajaran baru, semua lembaga pendidikan ini berlomba-lomba berebut siswa dan mahasiswa. Layaknya kontestasi pemilu, mereka saling mengumbar keunggulan lembaga masing-masing.  Sejak pandemi global menjalar juga ke Indonesia, proses pendidikan kita mulai beralih gaya. Dari berbasis dunia nyata menuju ke dunia virtual. Dari dunia pertama ke dunia kedua. Segala bentuk pendidikan gaya lama lantas beralih posisi ke gaya baru pendidikan. Di masa transisi ini, teknologi komunikasi memainkan peran sentral. Interaksi sosial tatap muka tak terelakkan lagi menjadi termediasikan oleh interaksi budaya layar. Menguatnya budaya layar ini telah menggunting jarak ruang dan waktu. Sehingga memungkinkan semua orang mengakses pengetahuan. Dari kota maupun pelosok desa.  Banyak orang yang beranggapan pendidikan tanpa jarak ini menguntungkan kelas menengah. Hal ini wajar karena beberapa alasan. Pertama, kelas menengah secara ekonomi relatif stabil. Sehingga mereka mampu membiayai fasilitas penunjang pendidikan berbasis teknologi ini. Kedua, mereka memiliki tradisi pemikiran terbuka terhadap modernitas. Baginya, gaya baru pendidikan merupakan keniscayaan perkembangan zaman. Ketiga, kelas menengah tergolong kelompok gaya baru (Heryanto, 2015). Sehingga gengsi sosial mereka pun menguat. Sebab, berhasil menikmati konsumsi paket-paket teknologi berbiaya tinggi.  Masalahnya menjadi cukup pelik bagi kelas sosial bawah. Mereka yang sehari-harinya masih bergelut dengan urusan perut sulit mengakses teknologi pembelajaran jarak jauh. Tak semua daerah mereka juga memiliki layanan internet gratis. Karena itu, peralihan menuju pendidikan gaya baru mencekik pengeluaran sehari-hari mereka.  Di sisi lain, pendidikan bagi mereka bukan sekadar transfer pengetahuan. Namun, juga aspek moral dan orientasi praktis. Dibandingkan kota besar, masyarakat di desa sangat kuat dengan aspek budaya tata krama. Bagi mereka, orang yang terpelajar harus semakin beradab kepada orang lain. Di samping itu, apa yang dianggap berpendidikan disamakan dengan siap kerja. Itulah sebabnya, skema kurikulum pendidikan kita sekarang menjadi merdeka belajar. Dengan menyertakan program link-macth. Agar terserap ke dalam dunia industrial nantinya.  Tetapi, dunia industrial tersebut masih terbatas pada keterampilan tangan saja. Sehingga terkesan kurang meluas menghadapi perkembangan teknologi yang pesat. Padahal, berkat adanya pandemi global ini, menjaga jarak aman harus menjadi budaya nasional. Budaya baru hidup sosial ini membutuhkan industri baru juga. Industri baru itu sering dikenal dengan industri kreatif. Misalnya, youtuber, e-entrepreuner, e-sport, e-musikalitas, dan lainnya. Untuk itu, mereka cukup belajar melalui tutorial di media sosial. Pemagangan ini, menurut Dreyfus (2001), merupakan gaya dunia pendidikan hiperlink.  Tahun-tahun ke depan pendidikan gaya baru itu akan terus disambut peminat. Dan ini harus mendapatkan dukungan kebijakan, sistem birokrasi, dan desain kurikulum fleksibel. Perhatian serius pemerintah pun sangat diperlukan. Terutama bagi kelompok kelas bawah dan berada di daerah 3 T (terdepan, tertinggal, dan terluar). Kini saatnya bangsa ini berhenti bertikai urusan pembelahan politik dan kelompok kepentingan. Itu pun kalau kita semua masih peduli masa depan pendidikan generasi bangsanya. Lalu, tanyakan pada hatimu, kawan. (*)  <hr />  *) Ardhie Raditya, Sosiolog pendidikan kritis dan kajian budaya di Departemen Sosiologi Universitas Negeri Surabaya  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=ds28ldoHrdI  https://www.youtube.com/watch?v=mZb8Vp9e3oM  https://www.youtube.com/watch?v=J-k2BQg3eCc

Menyambut Pendidikan Gaya Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/ARDHIE-RADITYA.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>CLAUDIA Emmanuela Santoso tak hanya cantik. Perempuan muda asal Cirebon itu juga piawai olah vokal. Buktinya, dia menjuarai ajang bernyanyi di Jerman tahun ini. Prestasi seni musik tingkat dunia tersebut bukan yang pertama digondol anak muda Indonesia. Pada 2017 Aryz Bulo asal Kupang pernah menjuarai lomba gitar solo tingkat dunia.  Tapi, mengapa pendidikan seni di negeri ini masih dipandang sebelah mata? Padahal, urusan pendidikan bukan semata-mata rumus eksakta. Bukan pula sebatas urusan menguasai teknologi belaka. Setiap manusia muda memiliki bakat alami yang mesti diaktualisasikan. Lembaga pendidikan di negeri kita seharusnya memberikan wadah dan infrastrukturnya.  Sayang, pendidikan seni tersebut seakan terpinggirkan. Akibatnya, orang-orang yang hendak menggelutinya dianggap kaum yang terbuang. Bagaimana tidak, mata pelajaran seni di sekolah saja sangat singkat waktunya. Tambahan waktu pendidikan seni itu dilakukan di luar jam formal sekolah. Semisal ekstrakurikuler seusai sekolah maupun pentas seni setahun sekali. Anak-anak muda yang haus akan seni terpaksa ikut kursus di lembaga nonformal. Biaya kursus tersebut tentu menguras kantong orang tua mereka.  Kondisi itu sangat memprihatinkan. Padahal, jurusan seni dan budaya di Indonesia tak sedikit. Setidaknya, untuk kampus seni seperti ISI (Institut Seni Indonesia), ada sedikitnya tujuh kampus yang tersebar di sejumlah kota. Kampus negeri spesialis pendidikan dan keguruan yang membuka jurusan seni juga banyak. Setidaknya ada sepuluh perguruan tinggi negeri (PTN) berakreditasi A yang jurusan seni dan budayanya tak kalah pamor dengan ISI. Mulai Universitas Negeri Surabaya, Universitas Negeri Malang, Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Negeri Jakarta, Universitas Negeri Padang, hingga Universitas Negeri Medan.  Apabila setiap angkatan totalnya 100 mahasiswa, lulusan calon guru seni dan budaya juga diasumsikan sama. Artinya, setiap tahun sekurang-kurangnya ada 1.000 calon guru seni dan budaya yang tersedia. Persoalannya, kuota khusus rekrutmen guru seni dan budaya di tiap sekolah sangat minim. Setiap rekrutmen guru negeri paling banyak hanya dua bagi bidang seni dan budaya. Selebihnya, sebagian besar kuota diperuntukkan bagi guru eksakta.  Memang jurusan pendidikan dan keguruan dianggap sebagai jurusan terpinggirkan. Sebab, jurusan mencerdaskan kehidupan bangsa itu menjadi jurusan pelarian. Semula mereka mendaftar di jurusan prestisius seperti kedokteran, teknologi, ekonomi dan bisnis, atau sosiologi. Karena tak diterima, mereka beralih ke jurusan keguruan.  Tetapi, di antara jurusan bergengsi dan keguruan itu terdapat jurusan kaum subaltern. Jurusan kaum subaltern ini adalah seni dan budaya. Meminjam istilah Spivak (1983), kaum subaltern tak mampu menyuarakan keinginannya. Meski mereka ingin bersuara, terdapat kekuatan besar yang akan membungkamnya.  Mereka yang menggeluti dunia pendidikan seni itu tergolong kaum terbungkam. Sekalipun prestasi gemilang yang mereka torehkan akan cepat hilang dari ingatan. Jangan harap akan dibangun patung maupun tugu peringatan atas prestasinya. Layaknya Michael Jackson, Shakespeare, Marilyn Monroe, dan sebagainya. Sebab, masyarakat kita telanjur terkesima dengan kultur teknokratis.  Kultur teknokratis tersebut ditanamkan sepanjang kekuasaan rezim Orde Baru. Seniman yang kerap dianggap kritis akan dicekal karyanya. Buku-buku Pramoedya Ananta Toer, misalnya, terpaksa dibakar. Kelompok seniman warisan Orde Lama juga diasingkan.  Pascareformasi, karakter seni di negeri ini berubah drastis. Pendidikan seni memang lebih terbuka dan modern. Seni populer yang dulunya terbatas pada kelas atas kini merambah semua kelas sosial. Musik dan lagu Barat, misalnya, dengan fasih dinyanyikan orang desa. Melalui ajang pencarian bakat, mereka bisa meraih mimpi menjadi artis ternama.  Tetapi, kemeriahan seni populer itu harus berhadapan dengan kaum intoleran. Bagi kaum intoleran, seni populer itu dianggap menyesatkan generasi muda. Sehingga mereka secara beringas mencekal pentas seni di aras lokal. Jangankan seni populer, seni tradisional semacam wayang juga mereka tentang. Sungguh tragis. Seni yang mengungkapkan rasa keindahan dan kehalusan perasaan manusia dikavling ideologis. Bukankah Tuhan juga menyukai keindahan?  Sejak dilantik sebagai menteri pendidikan dan kebudayaan, Nadiem Makarim berfokus pada globalisasi. Seperti dimuat di Jawa Pos, sepekan terakhir ini materi globalisasi itu pun datang silih berganti. Mulai tulisan Syamsul Arifin (30/10), Bening Tirta (28/10), hingga Kacung Marijan (28/10). Sayang, tulisan mereka terasa kering sudut pandang lokalitasnya. Tanpa lokalisasi, tak akan ada globalisasi.  Menyetarakan dunia pendidikan kita pada skala global memang butuh biaya besar. Apalagi memasukkan aspek teknologi digital sebagai terobosan. Sebagai tipikal masyarakat poskolonial, kita seakan merasa bangga dengan dunia kebarat-baratan. Kata Edward Said (1978), pengalaman bangsa terjajah ini terasa sulit memutuskan rantai penjajahan gaya baru.  Kultur kita memaknai pendidikan tidak terbatas pada mememorisasi pelajaran, tetapi keberadaban manusia. Masyarakat Jawa akan mengingatkan orang lain dengan istilah ojo dumeh (jangan sok). Orang Madura mengenal ungkapan kala’ biasanah (jangan berlebihan). Itu merupakan nilai lokalitas yang mengingatkan kita akan pentingnya budi pekerti. Kultur tersebut tampaknya sulit diajarkan maksimal tanpa menyertakan pendidikan seni di dalamnya.  Kita bisa tengok India, Jepang, dan Tiongkok. Sekalipun mereka melesat di bidang pendidikan, kultur lokalnya tak ditinggalkan. Bayangan kita tentang India adalah seni tari Bharatanatyam-nya. Jepang dengan seni origaminya. Tiongkok dengan seni Yin-Yang-nya. Hal semacam itu patut kita teladani. Jangan demi globalisasi menyingkirkan aspek seni dan budaya sendiri. Kalau itu yang terjadi, globalisasi tak lebih dari gombalisasi. Lalu tanyakanlah pada hatimu, kawan. (*)  <hr />  *) Ardhie Raditya, Sosiolog kajian budaya dan pendidikan kritis di Departemen Sosiologi Universitas Negeri Surabaya (Unesa)

Tragedi Pendidikan Seni di Era Globalisasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/05/gerakan-silent-majority-pendidikan_m_130921.jpeg" alt="Ardhie Raditya" width="100%">
<figcaption>Ardhie Raditya</figcaption>
</figure> Berangkat dari kegelisahan, ribuan dosen dan tenaga kependidikan dari 35 perguruan tinggi negeri baru (PTNB) akan menggelar aksi 1805. Mereka hendak memperjuangkan nasibnya yang terlunta-lunta sekian lama. Aksi 1805 itu membawa tiga tuntutan. Satu, mendesak pemerintah menyelesaikan peralihan status pegawai mereka. Dua, mencabut sistem perjanjian kerja karena alasan ketidakadilan. Tiga, mendesak pemerintah mengevaluasi penegerian PTNB sebelum urusan SDM diselesaikan (JPNN, 16/5).   Sebagai bagian dari profesi kependidikan, tentu saja kesejahteraan para pendidik semestinya mendapat perhatian lebih serius. Sebab, pendidikan merupakan investasi kemanusiaan jangka panjang bagi kemajuan suatu bangsa. Apalagi, pendidikan merupakan salah satu tolok ukur standar pembangunan manusia di dunia.  Bagaimana tidak, indeks pembangunan manusia (IPM) yang dirilis PBB pada 2015 menunjukkan bahwa posisi Indonesia masih perlu digenjot. Jika dibandingkan dengan negara tetangganya di ASEAN, peringkat IPM Indonesia (ke-100) masih tertinggal oleh Thailand (93), Malaysia (62), Brunei (31), dan Singapura (11). Namun, posisi IPM Indonesia masih lebih baik daripada Filipina (115), Vietnam (116), Kamboja (143), dan Myanmar (148).  Tetapi, kesejahteraan pendidik kita hingga kini menyisakan sejumlah persoalan. Barangkali, sebagai bahan perbandingan, bisa kita tengok hasil laporan Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) tentang gaji tenaga pendidik kita di antara negara-negara lainnya. Dari 30 anggota OECD, Indonesia tergolong negara yang gaji pendidiknya sangat rendah. Swiss memberi gurunya gaji USD 68.820 atau sekitar Rp 915 juta (kurs Rp 13.300) per tahun. Di Korea sebanyak USD 47.340 atau sekitar Rp 630 juta per tahun. Di Jepang USD 45.930 atau sekitar Rp 610 juta per tahun. Sedangkan gaji profesi pendidik di Indonesia hanya USD 2.830 atau sekitar Rp 37,6 juta per tahun.  Tragisnya, di tengah kondisi memilukan yang dialami para pendidik kita, justru tersiar kabar praktik korupsi para pejabat dan wakil rakyatnya di sejumlah daerah. Dalam catatan Kementerian Dalam Negeri, pada 2004&ndash;2013 setidaknya 2.545 anggota DPRD provinsi dan 431 anggota DPRD kabupaten/kota terseret kasus korupsi. Selama kurun waktu 2006&ndash;2015, Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat ada 425 kasus korupsi di sektor pendidikan dengan melibatkan 618 pelaku di seluruh Indonesia.  Bahkan, dunia pendidikan tinggi kita tak luput dari gurita korupsi. Data yang dipaparkan ICW baru-baru ini menunjukkan, ada sekitar 12 modus korupsi di pendidikan tinggi. Mulai praktik suap pemilihan pejabat PTN, korupsi pengadaan barang dan jasa, penjualan aset kampus, urusan kemahasiswaan, hingga suap serta pungli dalam kegiatan riset. Diperkirakan, korupsi tersebut merugikan negara sekitar Rp 424 triliun (Jawa Pos, 29/10/2016).  Tak heran jika mereka yang terabaikan masa depan nasibnya melakukan aksi protes. Hal itu merupakan bagian dari gerakan demokratis dalam dunia pendidikan kita. Sebab, UU Pendidikan Tinggi (2012) serta UU Guru dan Dosen (2014) menuntut kampus harus menegakkan iklim demokratis dan terbebas dari intervensi kekuasaan. Artinya, civitas academica bukanlah mayoritas terbungkam (silent majority). Menurut Baudrillard (1992), mayoritas yang terbungkam akan muncul ketika terjadi ekstasi komunikasi. Yakni suatu praktik komunikasi yang mengaburkan batas-batas kenyataan dan kepalsuan, kejujuran dan kebohongan, serta dominasi dan otonomi.  Sejarah bangsa kita menunjukkan bahwa kaum intelektual kampus turut andil dalam upaya kemerdekaan dan kebangkitan nasional. Pada masa kolonial, kaum bangsawan pemikir itu umumnya berlatar belakang pendidikan dari Stovia. Gagasan utamanya adalah antikolonialisme. Alat penyebar gagasannya berupa tulisan. Baik di koran, majalah, buku, maupun selebaran berbahasa daerah, Jawa, serta Melayu. Sejak 1908, gerakan kolektif mereka terumuskan ke dalam organisasi Budi Utomo. Selanjutnya diikuti dengan berdirinya Sarekat Dagang Islam, Sarekat Islam, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan organisasi pergerakan kemerdekaan lainnya.  Pendidikan tinggi merupakan penjaga moral dan garda depan tumbuh kembangnya ilmu pengetahuan. Ia pun menjadi alat pembebasan dan modalitas perubahan sosial. Di dalamnya berisi sekumpulan homo akademikus yang posisinya menurut Pierre Bourdieu (1994) berada setingkat di bawah Tuhan. Bagi dia, sejak dulu kala dari Yunani hingga Eropa, kaum intelektual (homo akademikusnya) selalu diberi posisi istimewa. Mereka kerap dimintai gagasan dan analisis tentang rekonstruksi dan revitalisasi masa depan kehidupan masyarakatnya.  Karena itulah, pemerintah dan pemangku kebijakan pendidikan perlu mendengar sekaligus mengakomodasi berbagai aspirasi kalangan pendidiknya. Kedua pihak perlu duduk bersama untuk mencarikan jalan keluar. Hal tersebut penting agar kualitas pendidikan dan mutu ilmu pengetahuan di negeri kita dapat meningkat pesat. Bukankah tujuan tertinggi dalam demokrasi pendidikan adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Tanyakan kepada hatimu, Kawan. (*)    *Dosen pendidikan kritis dan kajian budaya di Departemen Sosiologi Unesa

Gerakan Silent Majority Pendidikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/01/nasionalisasi-tubuh-dan-kosmopolitanisasi-pendidikan_m_104339.jpeg" alt="Ardhie Raditya" width="100%">
<figcaption>Ardhie Raditya</figcaption>
</figure> HASIL reportase Jawa Pos mengenai fenomena pijat plus-plus perkotaan beberapa waktu lalu sungguh mengejutkan. Bukan karena tukang pijatnya kaum perempuan sekaligus bisa dipakai dalam transaksi seksual. Lebih dari itu, kaum perempuan yang menyediakan pijat plus-plus itu didominasi perempuan dari negara luar. Asal mereka pun beragam. Ada yang dari Tiongkok, Vietnam, dan Rusia. Karena dianggap &rsquo;&rsquo;produk impor&rsquo;&rsquo;, tarifnya pun tergolong mahal (Jawa Pos, 21/1).  Perdagangan tubuh manusia di atas boleh dibilang tergolong baru di Indonesia. Sebelumnya, kasus perdagangan manusia, tampaknya, masih berkutat pada skala nasional saja. Hasil analisis IOM (International Organization for Migration) menunjukkan bahwa Indonesia menempati peringkat pertama dalam perdagangan manusia. Beberapa tahun terakhir ini telah tercatat sekitar 7.193 korban perdagangan manusia. Para korban didominasi kalangan perempuan. Yakni, anak-anak di bawah umur (950 orang), remaja (165 orang), hingga dewasa (4.888 orang). Dari jumlah itu, 82 persen merupakan perempuan korban eksploitasi tenaga kerja, baik yang bekerja di dalam maupun di luar negeri.  Lebih tragis, menurut Unicef, setiap tahun diperkirakan ada 100.000 anak dan perempuan yang diperdagangkan di Indonesia. Sekitar 30 persen perempuan yang terjebak dalam praktik prostitusi di Indonesia di bawah umur 18 tahun. Tak heran, Winterberger (1997) mengatakan, kendala terbesar negara berkembang adalah kualitas pendidikan yang memicu praktik eksploitasi penubuhan generasi bangsanya.  Selama ini, sebagian besar orang menganggap bahwa tubuh tak berarti apa-apa, selain organ fisik manusia. Hal ini semakin diteguhkan melalui nyanyian berjudul Dua Mata Saya. Secara kasatmata, lagu tersebut mengajarkan kepada anak-anak tentang bagian organ alamiah manusia. Hal itu tampak jelas dalam penggalan liriknya &rsquo;&rsquo;Dua kuping saya, yang kiri dan kanan. Satu mulut saya, tidak berhenti makan&rsquo;&rsquo;.  Masalahnya, apa yang disebut tubuh bukanlah badan dalam arti fisik dan fungsi alamiahnya. Sebab, secara logika, penubuhan (thelogic of embodiment) tubuh manusia merupakan entitas yang multidimensi, sehingga tubuh kita amat rentan menjadi sumber ketegangan dari berbagai kekuatan ekonomi, politik, gender, bahasa, dan budaya di baliknya. Contohnya kaki kita. Fungsi alamiah kaki adalah melangkah atau berjalan. Namun, di zaman modern ini, ia berubah sebagai komoditas alas kaki global melalui tayangan iklan. Bahkan, dongeng Cinderella mengisahkan pentingnya kaki perempuan bagi sarana transformasi kelas sosial, dari babu menjadi ratu dalam semalam.  Diakui atau tidak, bangsa ini dijajah bangsa asing sekian lamanya melalui struktur sosial penubuhan. Di antara mayoritas etnis di Indonesia, manusia Madura boleh dibilang kelompok etnis yang paling dicitrakan negatif dalam sejarah sosialnya. Berbagai riset sejarah yang ditulis sebagian besar ilmuwan Belanda menunjukkan bahwa laki-laki Madura terkesan menyeramkan dilihat dari penampilan tubuhnya. Sementara itu, perempuan lokal Madura sering kali dikonotasikan dengan simbol seksualitas tubuhnya (semisal, jamuan rapet Madura).  Padahal, cara berpikir seperti itu menandakan berjalannya praktik rasial yang diterima tanpa sikap kritis. Tumpulnya sikap kritis tersebut juga menimpa kalangan kelas atas seperti artis. Tesis Aquarini (2003) menegaskan bahwa artis Indo juga terjebak pada ideologi penubuhan global. Ketika mereka menjadi model iklan sabun mandi dari luar negeri, berarti tubuh orang Indonesia perlu dibersihkan secara masal. Tujuannya, rakyat Indonesia terintegrasi dengan tuntutan peradaban tubuh global yang terawat, putih, murni, dan universal.  Di tengah ancaman dunia global ini, tubuh kita, tubuh manusia Indonesia, sangat perlu &rsquo;&rsquo;dinasionalisasikan&rsquo;&rsquo;. Tubuh adalah sumber kedaulatan dan kepemilikan berharga bangsa kita. Pada kondisi inilah, kosmopolitanisasi pendidikan sangat dibutuhkan. Kosmopolitanisasi berbeda dengan globalisasi. Menurut Beck (1998), globalisasi berorientasi universalisasi, sedangkan kosmopolitanisasi berorientasi multidimensi. Meskipun globalisasi merupakan keniscayaan, karakter bangsa kita yang multietnis, budaya, bahasa, agama, ekologi, geografis, dan historisitasnya harus dijaga, dirawat, dan dipertahankan keberadaannya.  Kosmopolitanisasi pendidikan itu dapat berjalan bila ilmu eksakta dan sosial-humaniora bisa diposisikan secara adil dalam kurikulum pembelajarannya. Hancurkan stigma bahwa orang eksakta lebih unggul atau pintar atas orang sosial-humaniora. Begitu juga berikan porsi yang seimbang antara penelitian berbasis teknologi tepat guna dan kajian budaya, sosiologis, agama, seni, antropologis, gender, filosofis, dan kajian ilmu sosial lainnya. Semua ini harus bermuara pada eksplorasi keunikan lokalitas bangsa kita. Tanpa itu semua, bangsa kita akan terus dijajah bangsa asing dengan beragam taktiknya. Mungkinkah terwujud? Tanyalah pada hatimu, kawan.    *Dosen pendidikan kritis dan kajian budaya di Sosiologi Unesa, penulis buku Sosiologi Tubuh

Nasionalisasi Tubuh dan Kosmopolitanisasi Pendidikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/73889_93207_Ardhie-Raditya.jpg" alt="Ardhie Raditya" width="100%">
<figcaption>Ardhie Raditya</figcaption>
</figure>Aksi kejahatan yang terjadi di sekitar pusat ibu kota Indonesia, Jakarta, kemarin lusa adalah aksi terkutuk dan biadab. Betapa tidak, belasan orang disiksa dan dinistakan harga dirinya. Mereka kemudian disekap di kamar mandi berukuran kecil sehingga akhirnya enam di antaranya tewas. Seorang saksi yang mendobrak pintu kamar mandi mengatakan bahwa korban ditumpuk seperti ikan sampai klosetnya retak (Jawa Pos, 28/12). Dalam catatan dunia hitam atau dunia kejahatan, selama kurun waktu satu tahun ini, praktik kejahatan tersebut boleh dibilang yang paling sadis. Apalagi jika kasus itu diperbandingkan dengan kasus kopi beracun yang menjadikan Jessica sebagai terpidana. Meskipun sama-sama terjadi di pusat ibu kota, tersorot intensif media massa, keduanya menyulut kemarahan publik berskala nasional. Tak bisa dibayangkan jika kasus pembunuhan itu terjadi di aras lokal. Terutama daerah yang memiliki tradisi pertarungan. Barangkali spiral kekerasan dan kejahatan bakal terus berputar seakan tak pernah usai. Di Madura, misalnya, dikenal tradisi carok. Yakni upaya mempertahankan dan memulihkan harga diri yang telanjur tercoreng pihak lain dengan cara adu keberanian dan balas dendam. Masalahnya tidak sesederhana itu. Sebab, di dunia hitam para pelakunya terkadang sangat sulit dikenali secara langsung. Norma kolektif yang berlaku di antara anggota kelompok dunia hitam tersebut adalah memperkecil jejak aksi bejatnya. Bahkan, di kalangan mafioso sendiri dikenal budaya tutup mulut (omerta). Sekalipun demikian, dunia hitam bukan dunia yang benar-benar tertutup dari dunia luar. Sebab, di kalangan mereka terdapat figur-figur sentral yang cukup disegani, baik sosial, kultural, maupun secara moral keagamaan. Karena itu, untuk membongkar dan meminimalkan aksi kejahatan, bukan hanya kekuatan hukum yang dibutuhkan. Tapi juga pemahaman mendalam sosiokultural yang menjadi kehidupan sehari-hari di kelompok mereka. Selama ini aksi kejahatan sering kali dikait-kaitkan dengan basis ekonomi. Mayoritas orang menganggap mereka yang terimpit modal ekonomi mudah tercebur ke dalam dunia hitam. Padahal, orang yang mapan secara ekonomi pun bisa gelap mata. Karena kerakusannya mengakumulasi surplus ekonomi, mereka bisa nekat melanggar prinsip hukum dan moralitas yang diajarkan sejak di ruang lingkup keluarganya (Siegel, 2000). Korupsi yang belakangan berlangsung masif di kalangan elite politik dari tingkat pusat hingga daerah adalah buktinya. Kasus penggandaan uang dan eksploitasi kekayaan alam yang melibatkan kelas sosial berharta juga dapat menjadi bukti lainnya. Bahkan, rezim Orde Baru juga disebut-sebut sejarah ekonomi politiknya ditopang persekutuan jahat dengan kelompok dunia hitam (Ananta Toer, 1999; Nordholt, 2002). Selain supremasi hukum dan kesejahteraan sosial, pendidikan memiliki andil penting untuk menangkal praktik dunia hitam terus berulang. Transformasi besar pendidikan (great transformation of education) sangat mendesak diperlukan. Terutama di tengah maraknya kejahatan (tak terkecuali kejahatan terorisme) yang belakangan mengancam dunia kehidupan bangsa ini. Transformasi besar pendidikan tersebut setidaknya dibangun atas empat fondasi. Pertama, harapan tentang kemajuan peradaban. Kemajuan itu bisa tampil dalam wajah pemerataan ekonomi, primanya pelayanan publik, dan kualitas kesehatan yang menjangkau kelompok marginal serta kelas sosial bawah. Dari aspek kesehatan, misalnya, bagaimana mungkin siswa dan guru mampu belajar dengan khusyuk apabila setiap hari mereka kekurangan gizi. Kedua, keteladanan strategis. Meskipun sejumlah pakar dan elite politik meyakinkan kepada media bahwa negeri ini berhasil meruntuhkan rezim Orde Baru, nyatanya di warung kopi kabar luhur itu dipandang sinis. Sebagian besar rakyat kecil merasa pendapat tersebut hanyalah pencitraan. Bagi mereka, bila di masa Orde Baru yang gila takhta dan harta tampaknya Soeharto saja, saat ini semua orang terkesan menjadi &rdquo;Soeharto-Soeharto&rdquo; kecil. Itu berarti mayoritas rakyat Indonesia berharap keteladanan yang nyata dari para pemimpinnya. Ketiga, mengembalikan agama kepada fitrahnya. Sebab, ajaran agama yang memberikan kedamaian bagi semua insan lambat laun terkontaminasi mentalitas parasit politik praktis. Ironisnya, hal itu dilakukan justru oleh tokoh agamanya sendiri yang rakus akan kenikmatan duniawi. Keempat, memasyarakatkan pendidikan ekoliterasi sosial. Ekoliterasi di sini tak sebatas berpusat pada bencana dalam arti alamiah seperti banjir, longsor, atau gempa. Termasuk pula bencana yang berpotensi merusak relasi kemanusiaan, keadilan, emansipasi, komunikasi massa, dan keintiman persaudaraan. Jika semua hal itu terwujud, bukan hanya pendidikan akan terhindar dari masa depan yang gagal (distopia). Namun juga memungkinkan terkikisnya dunia hitam yang mengancam harga diri dan martabat keindonesiaan. Mungkinkah terwujud? Tanyakan kepada hatimu, Kawan. (*) *Dosen pendidikan kritis di Sosiologi Unesa, sedang menempuh doktoral di KBM UGM &nbsp; &nbsp;

Dunia Hitam dan Distopia Pendidikan

ardhie raditya

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ardhie raditya

Berita Terkini