<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/30/arbitrase-1806712853.jpg" alt="Deputi Bidang Koordinasi Hukum Kemenko Kumham Imipas Nofli membuka Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Pemantauan dan Peninjauan UU Nomor 30 Tahun 1999. (Kemenko Kumham Imipas untuk Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Deputi Bidang Koordinasi Hukum Kemenko Kumham Imipas Nofli membuka Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Pemantauan dan Peninjauan UU Nomor 30 Tahun 1999. (Kemenko Kumham Imipas untuk Jawa Pos)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Pemerintah menilai revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sudah menjadi kebutuhan mendesak. Langkah ini diperlukan bukan hanya untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan bisnis dan hukum global, tetapi juga guna memperkuat kepastian hukum bagi dunia usaha dan investasi di Indonesia. Isu tersebut menjadi bahasan utama dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Pemantauan dan Peninjauan UU Nomor 30 Tahun 1999, yang digelar Kedeputian Bidang Koordinasi Hukum, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan di Jakarta. Asisten Deputi Koordinasi Materi Hukum dan Keadilan Restoratif, Robianto, menjelaskan kegiatan ini merupakan bagian dari evaluasi komprehensif pemerintah terhadap pelaksanaan UU Arbitrase yang telah berusia lebih dari dua dekade. "Kegiatan ini diselenggarakan untuk menginventarisasi data, menghimpun perspektif lembaga dan praktisi hukum, serta menyusun rekomendasi kebijakan terhadap kebutuhan revisi UU Nomor 30 Tahun 1999. Kami ingin memastikan arah perubahan undang-undang ini selaras dengan prinsip reformasi hukum dan kebutuhan investasi global," ujar Robianto. Menurutnya, pembaruan regulasi menjadi penting karena masih terdapat sejumlah celah dan isu yang belum terakomodasi. "Mulai dari pengaturan kelembagaan, klausula arbitrase yang komprehensif, mekanisme perlindungan pihak ketiga, hingga penerapan online dispute resolution semuanya perlu dirancang ulang agar arbitrase dapat menjadi instrumen penyelesaian sengketa yang inklusif, termasuk bagi pelaku UMKM," jelasnya. Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Hukum Nofli menegaskan, reformasi sistem arbitrase menjadi bagian integral dari upaya pemerintah memperkuat ekosistem hukum ekonomi nasional. "Setelah lebih dari dua dekade, dinamika praktik bisnis dan perkembangan arbitrase baik nasional maupun internasional telah berubah secara signifikan. Oleh karena itu, revisi UU ini bukan hanya bersifat kosmetik, tetapi harus menyentuh substansi agar sesuai dengan kebutuhan zaman," ujarnya. Dia menambahkan, revisi UU Arbitrase juga sejalan dengan arah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025&ndash;2029, yang menempatkan pembaruan regulasi ini sebagai salah satu agenda prioritas pembangunan hukum nasional. Reformasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan efisiensi penyelesaian sengketa, menurunkan biaya transaksi bisnis, dan memperkuat kepercayaan investor terhadap sistem hukum di Indonesia. "Kita harus memastikan klausula arbitrase dihormati secara ketat dan tidak ada lagi celah bagi pihak yang kalah untuk memanipulasi proses hukum di pengadilan umum. Kepastian eksekusi putusan arbitrase adalah jantung dari sistem hukum ekonomi modern," tegas Nofli.

Usai lebih dari dua dekade, dinamika praktik bisnis dan perkembangan arbitrase baik nasional maupun internasional telah berubah signifikan.

Pemerintah Dorong Revisi UU 30/99 tentang Arbitrase untuk Perkuat Kepastian Hukum dan Daya Saing Investasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/18/a4eb3b24-de6e-4a43-bf7e-81a8616c4d7f-2969918157.jpg" alt="Pabrik pembuat alas kaki dari Indonesia menangkan sengketa hukum di lembaga peradilan Jerman. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Pabrik pembuat alas kaki dari Indonesia menangkan sengketa hukum di lembaga peradilan Jerman. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Perusahaan asal Indonesia, PT Indo RX, mengapresiasi putusan adil dan profesional yang dikeluarkan oleh Lembaga Arbitrase Jerman, Deutsche Institution f&uuml;r Schiedsgerichtsbarkeit atau DIS dalam sengketa hukum antara PT Indo RX dan Rhenoflex GmbH, perusahaan yang berbasis di Jerman. Majelis arbitrase memutuskan mendukung PT Indo RX dan menyatakan bahwa pemutusan sepihak kerja sama oleh Rhenoflex GmbH tidak sah secara hukum. Majelis arbitrase yang terdiri dari Dr. Joseph Schwartz (Ketua), Dr. Paul Hauser, LL.M. (King&rsquo;s College London), dan Andreas Heinrich, LL.M. oec., mengeluarkan putusan final dan mengikat pada 6 Maret 2025. Dalam putusannya, disebutkan bahwa surat pemutusan kerja sama tertanggal 11 Januari 2024 yang dikirimkan oleh Rhenoflex GmbH (menggunakan kop surat &ldquo;Coats Footwear&rdquo; milik Coats Group plc) tidak memiliki dasar hukum dan oleh karena itu dinyatakan tidak sah. Selama lebih dari 14 tahun, PT Indo RX dan Rhenoflex GmbH menjalin kerja sama dalam industri komponen sepatu, di mana PT Indo RX bertanggung jawab atas produksi dan pemasaran di Indonesia, sementara Rhenoflex GmbH memasok bahan baku. Kerja sama ini menghasilkan kontribusi besar bagi kedua pihak, termasuk keberhasilan ekspor ratusan juta pasang sepatu bermerek global, terutama Nike, tanpa satu pun wanprestasi, bahkan saat pandemi Covid-19. Permasalahan muncul setelah Coats Group plc (perusahaan asal Inggris) mengakuisisi Rhenoflex GmbH melalui anak perusahaannya, Coats Industrial Thread Holdings, pada Agustus 2022. Tanpa ada pelanggaran kontrak oleh PT Indo RX, Rhenoflex GmbH tiba-tiba memutus kerja sama secara sepihak dan menghentikan pasokan bahan baku. Tindakan ini melumpuhkan operasional PT Indo RX dan menyebabkan hilangnya pekerjaan bagi tenaga kerja yang berkompeten dan berdedikasi. Lebih jauh lagi, pejabat senior Coats Group plc juga berupaya mengambil alih pelanggan dan bisnis komponen sepatu PT Indo RX dengan memasok komponen sepatu tersebut dari Tiongkok. Tama S. Langkun, Kuasa Hukum PT Indo RX, menyatakan harapannya agar semua pihak mematuhi vonis yang telah ditetapkan. &ldquo;Putusan ini bukan hanya kemenangan hukum bagi klien kami, tetapi juga bentuk perlindungan atas integritas bisnis Indonesia di mata dunia. Kami berharap Rhenoflex dan Coats Group segera mematuhi putusan ini secara penuh, memulihkan keadaan seperti semula, dan bertanggung jawab atas seluruh kerugian yang ditimbulkan," katanya melalui keterangannya. Dia melanjutkan, dengan adanya putusan arbitrase ini, PT Indo RX menyerukan kepada Rhenoflex GmbH dan Coats Group plc untuk secara penuh mematuhi keputusan arbitrase yang bersifat final dan mengikat. "Selain itu, PT Indo RX juga meminta agar seluruh kondisi kerja sama dikembalikan ke keadaan semula sebelum terjadinya pemutusan sepihak yang tidak sah. Di samping itu, PT Indo RX menuntut agar Rhenoflex GmbH dan Coats Group plc memberikan ganti rugi atas seluruh kerugian yang telah ditimbulkan akibat tindakan tersebut," pungkas Tama. PT Indo RX mengklaim tetap berkomitmen terhadap prinsip bisnis yang sah dan etis. Perusahaan mendorong semua pihak yang terkait untuk menghormati dan menaati keputusan hukum ini demi menjaga kepercayaan dan kredibilitas dalam menjalin kerja sama bisnis, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Sebagai informasi, PT Indo RX perusahaan asal Indonesia yang bergerak di bidang industri pembuatan alas kaki, khususnya memproduksi komponen sepatu berupa heel counter dan toe box.

Permasalahan muncul setelah Coats Group plc (perusahaan asal Inggris) mengakuisisi Rhenoflex GmbH melalui anak perusahaannya.

Perusahaan Pembuat Sepatu Asal Indonesia Apresiasi Putusan Lembaga Arbitrase Jerman

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/hartini.jpg" alt="PEJUANG HUKUM: Dari kiri, Prof Dr Sogar Simamora, Basoeki, Hartini Mochtar Kasran, Omar Ishananto, dan Suparyadi saat peluncuran buku. (Dipta Wahyu/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>PEJUANG HUKUM: Dari kiri, Prof Dr Sogar Simamora, Basoeki, Hartini Mochtar Kasran, Omar Ishananto, dan Suparyadi saat peluncuran buku. (Dipta Wahyu/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>Wanita tangguh itu bernama Hartini Mochtar Kasran. Usianya sudah 92 tahun. Namun, dia tetap aktif berkecimpung di dunia hukum. Bahkan, hingga sekarang masih menjabat ketua Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Surabaya.  WAHYU ZANUAR BUSTOMI, Surabaya  DENGAN iringan lagu Frank Sinantra, Fly Me to the Moon, Hartini Mochtar Kasran mulai berdansa. Gerakannya luwes. Dia seperti sudah hafal betul koreonya. Kaki dan tangannya, bahkan semua anggota tubuhnya, bergerak. Padahal, saat itu dia mengenakan sepatu hak tinggi. Sekitar 5 sentimeter.  Bunda Hartini, sapaan akrabnya, memang rajin berdansa. Dia tergabung di Universal Lion Dance (ULD) Mutiara. Saat ulang tahunnya ke-92 Rabu kemarin, grup dansanya itu diundang. Kesempatan tersebut sekaligus menjadi ajang peluncuran kedua bukunya. Judulnya, Mozaik Hukum Arbitrase di Indonesia dan Hartini Mochtar Kasran, Perempuan Tangguh 92 Tahun Belum Pensiun. Hartini memang sudah sangat senior. Namun, urusan penampilan tetap nomor satu.  Baginya, tetap tampil cantik di usia nyaris seabad menjadi kewajiban. Saat acara, dia selalu menggunakan high heels 5 sentimeter. ”Saya setiap hari pakai high heels,’’ ucapnya kemarin siang.  Hingga kini nada suaranya masih jelas dan fasih. Sama seperti gerakannya di lantai dansa. Saat sambutan, suaranya bergetar. Air matanya jatuh menetes. Dia terharu dan tak menyangka acaranya meriah. Teman-teman hingga juniornya di dunia hukum datang semua. Apalagi, ditambah peluncuran kedua bukunya.  Penulisan buku biografinya tidak gampang. Sebab, Hartini sempat menolak. Alasannya, dia kurang senang dan takut dipuji. Akhirnya, ”diplomasi’’ gulai iga sapi dari istri arbiter BANI Surabaya Omar Ishananto, Jeanne Ananti Sutanto, dilakukan. Yakni, menyediakan makanan kesukaan Hartini. Percakapan dan bujukan dari juniornya itu membuatnya luluh. Hingga akhirnya, sang tokoh itu mau untuk ditulis.  Hartini tidak pernah mengaitkan usia dan karier profesionalnya. Di Surabaya ada lima arbiter yang masih aktif. Salah satunya dirinya. Kecintaannya pada BANI sangat luar biasa. Sidang BANI Surabaya diselenggarakan di rumahnya, Jalan Ketintang Baru.  Maklum, waktu itu BANI Surabaya belum memiliki kantor seperti sekarang. Kantor BANI Surabaya awalnya dibeli dengan uang pribadi Hartini.  Karena merasa tidak enak, anggota BANI Surabaya sepakat mengganti uang tersebut dengan dicicil. Hartini sudah 28 tahun menjadi pemimpin BANI Surabaya. Setiap kali membicarakan pergantian pengurus, teman-temannya selalu berkata, ”Jangan bahas itu, Bu.’’  Suatu ketika, dia meminta adanya pergantian pengurus. Nama-nama penggantinya pun sudah disiapkan. Ternyata, tetap gagal. Nama yang dia sodorkan menolak. Sosoknya memang sangat dihormati. Bahkan oleh guru besar. Dia pun dijuluki gurunya guru besar.  Menanggapi itu, Hartini hanya tersenyum. Dia justru malu disebut gurunya guru besar. Mantan anggota DPR RI tersebut mengatakan, dirinya bukan siapa-siapa. Dia juga tidak tahu munculnya sebutan itu bagaimana. ”Ah, itu Prof Sogar Simamora (guru besar di FH Unair) saja yang nyebut begitu,’’ ucapnnya merendah.  Perkenalan Hartini dengan BANI diawali saat menjadi anggota DPR RI. Suaminya waktu itu memintanya agar sering main ke kantor BANI di Jakarta. Jika tidak ada sidang di dewan, dia menyempatkan ke kantor BANI. Awalnya merasa asing. Karena mantan hakim, dia cepat nyambung.  Setelah resmi pensiun dari hakim, Hartini mengajukan sebagai arbiter di BANI Surabaya.

Kiprah Panjang Hartini dan Dunia Arbitrase di Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/Ketua-INIAC-Arif-Edison.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dualisme Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dianggap menyisakan sejumlah masalah, terutama bagi kelompok pengusaha. Dengan dualisme tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.  Atas dasar itu, praktisi Hukum, Arif Edison bersama Jimly Asshiddiqie memutuskan meluncurkan Indonesia International Arbitration Center (INIAC). Yayasan ini dibentuk untuk memberikan kepastian hukum bagi para pengusaha.  Ketua INIAC, Arif Edison mengatakan, dualisme BANI memicu munculnya kerugian besar untuk investor dan pengusaha. Seperti halnya yang dialami oleh Maybank saat bersengketa dengan PT Reliance, Tbk.  Kasus ini bergulir sejak 2017 dan belum tuntas sampai dengan sekarang. Singkat cerita kasus ini yang awalnya memiliki nilai kerugian sekitar Rp 350 miliar, melonjak drastis menjadi Rp 2 triliun setelah lahirnya putusan kembar sebagaimana dikutip dari buku Twin Arbitration karya Arif Edison sendiri.  "INIAC hadir membawa solusi yang sangat dibutuhkan oleh pengusaha, yaitu kepastian. Setiap pengusaha butuh kepastian, dan tentunya tenaga profesional yang ada di INIAC sangat menjamin, karena banyak sekali pakar dan arbiter profesional asing yng tersebar di 5 benua," kata Arif kepada wartawan, Minggu (6/3).  Arif mengatakan, INIAC telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). INIAC juga memiliki banyak keunggulan.  "Biaya yang sangat terjangkau kurang lebih separuh dari biaya di BANI, dengan kualitas penanganan yang lebih cepat kurang lebih hanya 3 sampai 6 bulan untuk penyelesaian perkara, 2 kali lipat lebih cepat dari arbitrase Singapura, SIAC, dengan putusan arbitrase yang dapat di eksekusi hampir di seluruh dunia" imbuhnya.  Selain itu, INIAC juga tidak membolehkan ketuanya menjadi (majelis) arbiter/hakim yang memeriksa kasus. Ini merupakan hal baru di budaya peradilan Indonesia. Di mana setiap Ketua lembaga atau institusi peradilan bisa menjadi Majelis Hakim.  "Termasuk Ketua BANI bahkan sering menjadi arbiter yang menangani kasus. Sedangkan di INIAC ketuanya tidak boleh campur tangan, dan tidak bisa bersinggungan dengan kasusnya. Karena kepengurusan hanyalah untuk melayani organisasi secara profesional," ucap Arif.  INIAC juga menerapkan sistem peradilan daring yang menjauhkan dari praktik korupsi. Sebab, para arbiternya yang tersebar di banyak negara dengan sendirinya akan mempersulit perjumpaan fisik antara arbiter dengan pihak yang bersengketa.  "Yang pasti INIAC menawarkan layanan berkualitas bintang 5 dengan harga kaki 5, yang paling penting adalah bisa mempromosikan kepastian hukum di Indonesia ke dunia asing, sehingga akan meningkatkan kepercayaan investor maupun pengusaha asing untuk masuk dan berbisnis di Indonesia," pungkas Arif.  Selanjutnya INIAC akan mengedepankan pelatihan dan standarisasi Alternatif Penyelesaian Sengketa bisnis baik untuk profesional maupun pengusaha.

Atasi Masalah Akibat Dualisme BANI, Praktisi Hukum Buat INIAC

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/02/kalau-ngotot-melawan-hal-buruk-ini-bisa-terjadi-pada-freeport_m_111794.jpeg" alt="CEO Freeport-McMoran Richard C. Adkerson (kanan) memberikan keterangan kepada media di Jakarta kemarin dengan disaksikan Chappy Hakim, penasihat PT Freeport Indonesia yang baru saja mengundurkan diri dari posisi Dirut." width="100%">
<figcaption>CEO Freeport-McMoran Richard C. Adkerson (kanan) memberikan keterangan kepada media di Jakarta kemarin dengan disaksikan Chappy Hakim, penasihat PT Freeport Indonesia yang baru saja mengundurkan diri dari posisi Dirut.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Hingga kini, operasional PT Freeport Indonesia (PT FI) terhenti karena belum adanya kesepakatan tentang persyaratan ekspor konsentrat. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, hal itu bisa berdampak pada jatuhnya harga saham Freeport McMoran, induk usaha PT FI yang merupakan raksasa tambang asal AS. ''Kalau kami mau terus-menerus menuju hal negatif, pasti tidak hanya buruk bagi kami, tapi juga Freeport,'' ujarnya di Kantor Kemenko Per&Acirc;&shy;ekonomian, Jakarta, kemarin (22/2). Karena itu, Ani, sapaan Sri Mulyani, berharap masa negosiasi antara PT FI dan pemerintah bisa dimanfaatkan dengan baik. ''Kami terus berusaha menyampaikan ke Freeport tentang suatu&nbsp;arrangement, suatu pengaturan yang bisa menjaga keberlanjutan ekonominya sendiri. Tapi, kami tetap konsisten dengan aturan UU (Minerba, Red),'' ungkapnya. Mantan direktur pelaksana Bank Dunia tersebut menegaskan, pemerintah bakal tetap berpegangan teguh pada UU Minerba 4/2009. Sebab, jika ingin tetap melakukan ekspor konsentrat, PT FI sudah semestinya mengubah status kontrak karya (KK) menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK). Selain itu, harus ada jaminan bahwa penerimaan negara harus lebih baik ke depan. ''Dalam UU itu diamanatkan, apa pun kontrak yang ditandatangani harus menjamin bahwa penerimaan negara harus lebih baik,'' imbuhnya.&nbsp; Peneliti Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM Fahmy Radhi yakin PTFI menghitung ulang rencananya untuk benar-benar melawan pemerintah. Salah satunya adalah makin merosotnya harga saham McMoRan Copper &amp; Gold Inc di Bursa New York (FCX). Dua tahun lalu, lanjut dia, harga saham FCX masih bertengger USD 62 per saham. Pada perdagangan akhir Desember 2015, harga saham mulai jeblok menjadi USD 8,3 per saham. ''Januari 2016 jadi USD 3,96 per saham. Salah satu penyebabnya adalah tidak adanya kepastian perpanjangan KK dari pemerintah Indonesia,'' ujarnya.&nbsp; Juru Bicara PT FI Riza Pratama mengungkapkan, perusahaan akan tetap beroperasi. Kegaduhan yang membuat perusahaan hanya memproduksi konsentrat 40 persen tersebut akan menyesuaikan PT Smelting. ''Awal Maret nanti, PT Smelting beroperasi. Produksi kami hanya mengandalkan Smelting,'' pungkasnya. (dee/dim/c16/sof)&nbsp;

Kalau Ngotot Melawan, Hal Buruk Ini Bisa Terjadi Pada Freeport

Penyelesaian Sengketa Lewat Arbitrase Tak Selalu Mulus Bagi Pemerintah, Ini Catatannya

arbitrase

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#arbitrase