<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/dpr-minta-kppu-lebih-tegas-tindak-pelaku-monopoli-usaha_m_170874.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dugaan monopoli usaha yang dilakukan oleh pemegang merek dagang air minum dalam kemasan (AMDK) Aqua yang masih ditangani Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pun menyorot perhatian dari legislatif. Apalagi pada sidang terakhir di KPPU, majelis hakim mendapatkan dua alat bukti yang menyatakan Aqua bersalah. Wakil Ketua Komisi VI DPR pandangan Azzam menuturkan, dari informasi yang didapat Aqua jelas melanggar. Pebisnis itu diduga telah menghalang-halangi pedagang untuk menjual produk lain. Ini jelas melanggar UU nomor 5/1999 tentang persaingan usaha. "Ini jelas monopoli perdagangan," ungkap Azza kepada wartawan di Jakarta, Senin (27/11). Menurut Azzam, di Indonesia tidak dibenarkan ada yang memonopoli usaha. Bersaing boleh tapi dengan cara sehat. Tidak boleh ada pihak yang membatasi usaha orang lain, apalagi sampai mengancam pemilik toko. Lain halnya kalau toko itu punya dia. Tapi dalam kasus ini kan toko punya orang lain. "Semua punya hak yang sama dalam menjual dan memasarkan satu produk. Kalau kasus ini muncul karena laporan pemilik toko ke KPPU yang merasa dirugikan saya kira itu sudah tepat. Apalagi ini dari KPPU yang punya inisiatif untuk mengatasi masalah ini. Semoga majelis KPPU bisa memutus dengan tepat dan adil," ungkap Azzam. Sebagaimana diketahui saat ini KPPU tengah menangani perkara dugaan pelanggaran pasal 15 ayat 3 huruf b dan pasal 19 huruf a dan b UU no 5/1999 yang diduga dilakukan oleh produsen dan distributor tunggal Aqua. Yakninya ini PT Tirta Investama (produsen) dan PT Balina Agung Perkasa (distributor). Lebih jauh Azzam mengatakan bahwa komisi VI sangat mendukung langkah KPPU. "Kalau kasusnya memang seperti itu saya dukung investigator untuk mengungkap kebenarannya," tandasnya. Hal itu sudah menjadi kewajiban DPR sebagai mitra KPPU. Di sisi lain, Azzam menilai hukuman bagi pelanggaran monopoli selama ini belum maksimal. "Walaupun sudah ada yang diproses, banding, sampai ada yang disanksi KPPU, tapi kami menilai itu masih belum cukup. Kami mendorong untuk lebih baik lagi, yaitu meningkatkan sanksi. Selama ini sanksi maksimal denda Rp 25 miliar. Tapi ini belum menimbulkan efek jera. Makanya kami mengusulkan untuk mengganti dendanya sebesar 5 sampai 30 persen, " tuturnya.

DPR Minta KPPU Lebih Tegas Tindak Pelaku Monopoli Usaha

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/kppu-sebut-aqua-memonopoli-usaha-amdk_m_167751.jpeg" alt="Ilustrasi AMDK" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi AMDK</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyimpulkan PT Tirta Investama selaku produsen air minum dalam kemasan (AMDK) merek Aqua melakukan monopoli usaha. Tidak hanya itu, KPPU juga menyatakan tindakan PT Tirta Investama dilakukan bersama-sama dengan PT Balina Agung Perkasa (distributor tunggal aqua). Tim Investigator KPPU Helmi Nurjamil mengungkapkan, perkara dengan nomor 22/KPPU-L/2016&nbsp;secara meyakinkan bahwa PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa terbukti bersalah dengan bukti&ndash;bukti yang sangat kuat. Adapun bukti-bukti pelanggaran yang dilakukan oleh PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa yakni, telah mendegredasi Toko Cuncun milik Yatim Agus Prasetyo dari status super outlet (SO) menjadi whole seller (WS). Degradasi tersebut bukan berdasarkan performa penjualan, tetapi karena menjual produk pesaing. "Selain itu terbukti terdapat keterlibatan karyawan lebih dari satu orang, dari KAE (Key Account Executive) Area Sales Manager, Regional Sales manager dan sampai tingkat Direktur Utama,&rdquo; papar Helmi Nurjamil kepada wartawan di Jakarta, Jumat (10/11). Dia menyebut, kesimpulan itu telah disampaikan majelis hakim KPPU di hadapan pihak produsen dan distributor Aqua kantor KPPU Jakarta Pusat, pada Selasa (7/11) lalu. Lebih jauh Helmi Nurjamil menjelaskan, Tim Investigator juga menemukan bukti pelanggaran berupa komunikasi melalui telepon dan WhatsApp, Koordinasi untuk tidak memberi harga khusus kepada SO yang menjual Le Minerale. Juga terdapat bukti prosedur degradasai, bukti form sosialisasi kesetiaan kepada Aqua, terdapat bukti form sosialisasi ke toko-toko. Toko-toko tersebut diminta menandatangani komitmen untuk tidak menjual produk Le Minerale yang merupakan produk AMDK lainnya. "Menurut Saksi Ahli Siti Anisah, tindakan anti kompetitif, menghimbau saja tidak boleh. Apalagi sampai melarang,&rdquo; papar helmi Nurjamil. Kepala Tim Investigator KPPU Arnold Sihombing menambahkan, berdasarkan bukti-bukti yang telah disampaikan tim Investigator, disimpulakn PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa terbukti telah melanggar&nbsp;pasal 15 ayat 3 huruf b dan pasal 19 huruf a dan b.

KPPU Sebut Aqua Memonopoli Usaha AMDK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/pengamat-melarang-pedagang-jual-produk-tertentu-tidak-dibenarkan_m_164002.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) terus mendalami dugaan monopoli yang ditengarai dilakukan oleh produsen dan distributor produk air minum dalam kemasan (AMDK) merek aqua. Selain meminta keterangan dari pihak berperkara juga meminta pendapat dari saksi ahli bidang hukum bisnis. Siti Anisah, ahli hukum Universitas Islam Indonesia (UII) menuturkan, melarang pedagang untuk menjual produk tertentu adalah sesuatu yang mutlak tidak boleh dilakukan. Hal itu jelass melanggar pasal 15 ayat 3 huruf b UU Nomor 5/1999 ini yang berbunyi sebagai berikut: &ldquo;Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu atas barang dan atau jasa, yang memuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima barang dan atau jasa dari pelaku usaha pemasok: harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok; atau tidak akan membeli barang dan atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok.&rdquo; "Berbisnis itu harus dilakukan secara fair. Apalagi melibatkan pihak ketiga untuk mengembangkan sebuah usaha. Kalau ada intervensi dari pihak luar, maka ini akan mengganggu stabilitas bisnis," ujarnya kepada Tim investigasi KPPU, Sabtu (21/10). Sementara itu, Ketua Tim investigasi KPPU Arnold Sihombing mengatakan, pihaknya terus mencari fakta-fakta lain dalam perkara dugaan monopoli yang dilakukan oleh PT Tirta Investama (produsen Aqua) dan PT Balina&nbsp; Agung Perkasa (distributor tunggal). "Meminta keterangan kepada ahli hukum adalah bentuk independsi dari KPPU untuk melihat dari sebuah persoalan," tandasnya. Dari sidang lanjutan atas dugaan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan PT Tirta Investama dan PT Balina&nbsp; Agung Perkasa pada&nbsp;Kamis (18/10) lalu pihak Investigator KPPU memanggil saksi ahli dari bidang hukum. Dari pemeriksaan sebelumnya, Tim Investigator KPPU telah menghadirkan saksi dari pihak pedagang-pedagang yang merasa telah dirugikan dan diintimidasi oleh pihak aqua. Mulai dari pedagang yang merasa outletnya diturunkan statusnya dari Super Outlet menjadi whole seller (WS), pihak dari PT Tirta Investama dan PT Balina&nbsp; Agung Perkasa. Tidak hanya itu, pihak Le Minerale, produk yang dipersoalkan oleh pihak aqua pun diminta keterangannya.

Pengamat: Melarang Pedagang Jual Produk Tertentu Tidak Dibenarkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/kppu-sebut-manajer-aqua-terlibat-turunkan-status-toko-pedagang_m_163788.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengungkap fakta terbaru bentuk monopoli usaha bisnis air minum dalam kemasan (AMDK) yang melibatkan PT Tirta Investama selaku produen Aqua dengan beberapa pedagang. Ketua Tim Investigator KPPU Arnold Sihombing mengungkapkan, pihaknya terus mendalami perkara dugaan monopoli yang melibatkan PT Tirta Investama, PT Balina&nbsp;Agung Perkasa (distributor aqua), dan pedagang. Dari hasil sidang KPPU baru-baru ini, ketika mendapatkan keterangan dari Distribution And Relation Manager,&nbsp;PT Tirta Investama, Didin Sirodjudin. Ketika ada rencana penurunan status toko penjual AMDK milik Yatim Agus Prasetyo dari Star Outlet (SO) menjadi Whole Seller WS), Didin Sirodjudin berkomunikasi dengan bawahannya Sulistiyo Pramono yang menjabat Key Account Executive, lewat surat elektronik.&nbsp; Semula Didin Sirodjudin mengaku tidak memiliki wewenang untuk menurunkan status Toko Vanny alias Cuncun milik Yatim Agus Prasetyo. "Tetapi dari bukti-bukti surat email tertulis nama Didin. Di situ dapat diduga dia ikut berperan dalam&nbsp;penurunan status Toko Vanny," ujar Arnold Sihombing kepada wartawan, Jumat (20/10). Ketika itu, kata Arnold, Didin memforward email kepada Lutfi atasannya yang dikirim dari Sulistiyo Pramono kepada dirinya pada 17 Mei 2016. Mulanya email dari Sulistiyo Pramono tidak sampai karena alamat email Didin, karena salah nama email. Setelah berkomunikasi barulah dikirim ulang oleh Sulistiyo. Lalu email itu diteruskan kepada atasannya pada tanggal 24 Mei 2016. Isi email tersebut agar Toko Cuncun membeli&nbsp; produk dengan harga WS. Pasalnya,&nbsp;status&nbsp;toko itu sudah diturunkan dari SO menjadi WS. &ldquo;Saksi (Didin, red) menindaklanjuti keinginan Sulistiyo pramono dengan ikut meligitimasi keinginan degradasi&nbsp;dengan membuat email lanjutan ke PT Balina. Hal itu membuat PT Balina makin yakin harus ada degradasi karena sudah terkonfirmasi oleh DRM Aqua yang menjadi atasan Sulistiyo Pramono," kata Arnold. Diketahui, kasus ini terjadi ketika melesatnya penjualan AMDK merek Le Minerale. Hal itu sangat menggelisahkan pihak Aqua dan melakukan berbagai cara untuk menghambatnya. Mulai dari melarang memajang Le Minerale, melarang jual Le Minerale sampai ancaman penurunan status SO. &ldquo;Bahwa ini bukan semata-mata kebijakan oknum Sulistiyo Pramono tapi telah diketahui oleh jajaran TIV (produsen Aqua) di level Depo," tegas Arnold. Kasus yang ditangani KPPU ini merupakan bagian dari sidang dugaan monopoli usaha dengan nomor perkara 22/KPPU-L/2016. Kasus ini ditangani oleh Ketua Tim Majelis R Kurnia Sya&rsquo;ranie. PT Tirta Investama dan PT Balina&nbsp;Agung Perkasa diduga melanggar pasal 15 ayat 3 huruf b dan pasal 19 huruf a dan b UU No 5/1999.

KPPU Sebut Manajer Aqua Terlibat Turunkan Status Toko Pedagang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/kppu-sebut-distributor-turunkan-status-toko-pedagang-tanpa-alasan_m_161448.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terus mendalami kasus monopoli bisnis air minum dalam kemasan (AMDK) yang melibatkan pihak Aqua dengan sejumlah pedagang. Dari hasil investigasi terakhir, diketahui pihak PT Tirta Investama selaku produsen dan PT Balina Agung Perkasa sebagai distributor tunggal Aqua, tidak memiliki alasan jelas saat menurunkan status outlet pedagang dari super outlet (SO) menjadi whole saler (WS). Investigator KPPU Arnold Sihombing menuturkan, dari investigasi terakhir pihaknya yang meminta penjelasan dari pedagang, pihak aqua, baik produsen maupun distributor telah melakukan pemaksaan penurunan status toko pedagang dari SO menjadi WS tanpa memberikan pejelasan yang konkret. Seperti yang dialami Sudali, pemilik toko Tirta Willys. "Sudali didatangi orang Balina (distributor aqua) untuk dibuatkan pernyataan pernah diajak&nbsp;Agus untuk tidak berjualan Aqua. Sudali hanya tinggal tanda tangan&nbsp;saja&nbsp;surat pernyataan tersebut, bukan mengkonsep. Sudali pun tidak pernah menghubungi orang Balina, tapi tiba-tiba orang Balina datang dan menawarkan surat pernyataan," ungkap Arnold Sihombing, Sabtu (8/10). Di sini, kata Arnold, Sudali posisinya dirugikan. Dia "dipaksa" oleh Aqua untuk tidak boleh menjual produk kompetitor tanpa diberikan penjelasan. Selain itu ada pedagang lain bernama Agus, pemilik toko Vanny, juga bersitegang dengan aqua. Persitegangan itu buntut dari Balina menurunkan status tokonya dari SO menjadi WS. Penurunan itu akibat dia Agus tetap menjual produk kompetitor aqua, yakni Le Mineralle. Investigasi ini akan terus dilanjutkan oleh KPPU untuk menentukan sanksi kepada pelaku bisnis usaha&nbsp; AMDK yang diduga melakukan niaga secara monopoli. Kasus ini diduga melanggar pasal 15 ayat 3 huruf b dan pasal 19 huruf a dan b Undang Undang nomor 5/1999 tentang monopoli&nbsp;usaha&nbsp;yang dilakukan PT Tirta Investama sebagai produsen AMDK merk Aqua dan PT Balina Agung Perkasa. PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa selaku pihak dari aqua diadukan oleh pedagang karena menurunkan status toko pedagang dari SO menjadi WS. Tindakan itu dilakukan di beberapa toko. Hal dianggap oleh pedagang sebagai kesewang-wenangan.

KPPU Sebut Distributor Turunkan Status Toko Pedagang Tanpa Alasan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/permintaannya-tak-dituruti-pegawai-aqua-turunkan-status-toko-pedagang_m_157471.jpeg" alt="Ilustrasi AMDK" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi AMDK</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Konflik antara perusahaan air minum dalam kemasan (AMDK) merek Aqua dengan pedagang belum kunjung selesai, meskipun telah dibawa ke ranah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), namun penyelesaianny belum diputuskan.&nbsp; Fakta terbaru diketahui pihak PT Tirta Investama Aqua selaku produsen Aqua, kerap mengintervensi pedagang yang menjual produk AMDK tersebut. Sehingga memicu konflik emosional yang berujung pada penurunan status toko pedagang yang selama ini menjadi mitra Aqua. Ketua Tim Investigator KPPU Arnold Sihombing menuturkan, pada sidang KPPU beberapa hari lalu pihaknya menghadirkan Sulistiyo Pramono, Key Account Executive Aqua, sebagai saksi. Sehari-hari Sulistiyo Pramono bertugas di wilayah Cikampek dan Cikarang, Jawa Barat. Dari kesaksian itu terungkap bahwa Sulistiyo Pramono sempat terlibat cekcok dengan Yatim Agus Prasetyo, pemilik status toko Cuncun yang beralamat di KH Ahmad Dahlan no 1 Karawang. Cekcok itu puncak dari permintaan Sulistiyo agar Yatim Agus Prasetyo tidak lagi menjual AMDK merek lain, seperti Le Minerale. Namun permintaan itu tidak dipenuhi Yatim, karena pada saat itu penjualan Le Minerale sedang bagus-bagusnya. "Buntut dari cekcok itu status toko Cuncun diturunkan dari Star Outlet (SO) menjadi Whole Selle (WS)," kata Arnold Sihombing dalam keterangan pers yang diterim JawaPos.com, Jumat (15/9). Di sidang yang berlangsung pada Selasa (12/9) itu, KPPU selain meminta keterangan dari Sulistiyo Pramono juga menghadirkan Yatim Agus Prasetyo. Dari sidang itu terungkap Yatim mengaku marah lantaran sering diintimidasi akan diturunkan statusnya dari SO menjadi WS. "Bahkan sering diimbau untuk tidak menjual Le Minerale yang sedang bagus penjualannya. Padahal sebagai pedagang ingin punya kemerdekaan bisa menjual semua produk apalagi yang penjualannya sedang melesat," sebut Arnold Sihombing mengutip pernyataan Yatim. Atas fakta ini, Sidang perkara nomor 22/KPPU-L/2016 terus dilanjutkan untuk meminta keterangan dari pihak Aqua hingga akhirnya diambil sebuah keputusan terhadap pelanggaran Monopoli dan persaingan tidak sehat dalam sebuah bisnis.

Permintaannya Tak Dituruti, Pegawai Aqua Turunkan Status Toko Pedagang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/pedagang-ungkap-bentuk-monopoli-perusahaan-amdk_m_153177.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terus membongkar bentuk monopoli bisnis air minum dalam kemasan (AMDK) yang dilakukan oleh produsen dan distributor Aqua. Hal itu terungkap dari pengakuan para pedagang kepada tim investigasi KPPU. Ketua Tim Investigator KPPU Arnold Sihombing menuturkan, dari hasil pemeriksaannya terhadap sejumlah pedagang. Para pedagang itu dihadirkan pada sidang KPPU Rabu (23/8) lalu. Diketahui PT Balina Agung Perkasa selaku distributor tunggal dan PT Tirta Investama sebagai produsen Aqua memaksa pedagang agar tidak menjual produk lain sejenis. Sebagaimana yang diakui oleh Edy, pemilik Toko Noval yang berada di kawasan Cimanggis, Kota Depok. Dikatakannya, sejak 2010 menjual AMDK baru kali ini dia mendapat intimidasi dari distributor ataupun produsen. Selama berjualan itu dia dibantu oleh empat orang karyawan. Jenis produk AMDK yang dijual yakni Aqua, Le Minerale, 2 Tang, Vit, Sanqua dan Club dengan berbagai kemasan dan ukuran. Sejak 2010 menjual AMDK, pada 2015 toko milik Edy mendapat status Star Outlet (SO) dari PT Balina Agung Perkasa. Namun status SO itu hanya sampai pertengahan 2016 dirasakannya. Sebab pada Juli 2016 dia diminta oleh Ace, Supervisor PT Balina Agung Perkasa cabang Cimanggis untuk tidak memajang produk lain, khususnya Le Minerale. &rdquo;Padahal penjualan Le Minerale sedang bagus-bagusnya. Akhirnya produk Le Minerale saya taruh di belakang. Kondisi ini jelas tidak nyaman bagi saya,&rdquo; beber Edy. Kendati telah tidak memajang produk Le Minerale, Edy masih saja mendapat intervensi. Baik secara langsung maupun lewat telepon. "Puncak larangan itu saatmengikuti gathering yang diadakan Le Minerale pada Minggu, 20 September 2016," sambungnya. Setelah itu toko Edy tidak lagi mendapat status SO, melainkan menjadi WS (Whole Seller). Hal senada juga diungkapkan Yuli, pemilik Toko Yania, Jalan Raya Narogong Bekasi. Yuli mengaku Toko Yania terdaftar sebagai SO atas produk AMDK bermerek Aqua dan Le Minerale. Dia juga diminta untuk tidak menjual produk Le Minerale. "Saya taruh di tengah. Dia datang lagi, tanya kenapa saya masih pajang Le Minerale, bilangnya tolong taruh di belakang," ungkap Yuli. Arnold Sihombing menyebut, perkara dugaan Monopoli oleh Aqua ini bermula dari laporan para pedagang ke Kantor KPPU pada September 2016. Kemudian PT Tirta Fresindo Jaya melayangkan somasi terbuka terhadap PT Tirta Investama di surat kabar pada 1 Oktober 2016. "Somasi ini selanjutnya ditanggapi oleh KPPU," ujar Arnold. Arnodl menduga PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa diduga melakukan pelanggaran Pasal 15 ayat (3) huruf b dan Pasal 19 huruf a dan b Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, tentang larangan praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pedagang Ungkap Bentuk Monopoli Perusahaan AMDK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/diancam-distributor-pedagang-amdk-hanya-boleh-jual-satu-brand_m_150253.jpeg" alt="Irwan pemilik toko Sinar Jaya yang beralamat di Nirwana Estate Cibinong, Bogor saat memberikan keterangan ke majelis KPPU." width="100%">
<figcaption>Irwan pemilik toko Sinar Jaya yang beralamat di Nirwana Estate Cibinong, Bogor saat memberikan keterangan ke majelis KPPU.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dugaan monopoli penjualan air minuman dalam kemasan (AMDK) semakin membuat para pedagang jadi tertekan. Takut diturunkan kelas outlet dari star outlet (SO) menjadi whole seller (WS) membuat para pedagang terpaksa mengikuti perintah dari sales pihak distributor. Sehingga keleluasaan pedagang berjualan jadi terhalang. Hal itu diungkapkan oleh Handi, pemilik Toko Sumber Jaya, Kota Wisata, Bogor. Di hadapan Tim Investigator Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dia mengungkapkan, dari Januari 2016 dia sudah diminta secara lisan sales distributor Aqua bernama Haris. Adapun distributor Aqua tersebut adalah PT Balina Agung Perkasa. "Beliau bilang jangan lagi memajang Le Minerale di depan toko. Karena imbauan sudah sering dilakukan setiap bulan lebih dari lima kali jadi produk Le Minerale terpaksa saya geser," ungkap Handi. Pada Sidang KPPU yang berlangsung di Jakarta Pusat, Kamis (10/8) itu merupakan pemeriksaan lanjutan atas dugaan Monopoli dan pelanggaran pasal 15 ayat 3 huruf b dan pasal 19 huruf a dan b yang dilakukan PT Balina Agung Perkasa dan PT Tirta Investama selaku produsen Aqua. Lebih jauh Handi menuturkan, dirinya bukan hanya diimbau tapi sudah diancam. Apabila imbauan tidak diindahkan maka status Star Outlet pada tokonya akan diturunkan menjadi Whole Seller (WS). Karena ancaman itu dilakukan cukup sering, sehingga Handi terpaksa tidak lagi menjual produk Le Minerale di tokonya. "Karena takut status saya akan diturunkan menjadi whole seller terpaksa saya tidak menjual Le Minerale dari bulan Juli sampai Agustus," ungkap Handi. Terbatasnya produk AMDK yang dijual itu membuat omsetnya jadi turun. Sebab permintaan AMDK dari pelanggannya bermacam-macam. Namun karena hanya ada satu brand sehingga dia merelakan konsumen itu lari ke toko lain. "Penjualan Le Minerale sedang bagus. Saya biasanya setiap bulan jual 2 ribu karton setiap bulan Le Minerale" tuturnya. Hal senada juga dialami Irwan pemilik toko Sinar Jaya yang beralamat di Nirwana Estate Cibinong, Bogor. Dia mengaku telah menggeluti bisnis AMDK selama 6 tahun. Sehingga dapat menyandang status Star Outlet (SO) untuk Aqua, Le Minerale, 2 Tang, Vit dan Tirta. Dia mendapat ancaman serupa, penurunan status dari SO menjadi WS apabila tetap menjual produk Le Minerale yang sedang melesat di pasar. Akan tetapi Irwan tidak pernah mengindahkan ancaman itu. Menurutnya sebagai pedagang harus bisa memenuhi kebutuhan konsumen karena produk Le Minerale sedang banyak dicari konsumen. Kisah ancaman itu bermula dari Le Minerale mengadakan gathering. Irwan mengutus istrinya untuk hadir dalam acara tersebut. Ternyata keesokan harinya langsung diinterogasi oleh pihak PT Balina Agung Perkasa karena telah menghadiri acara Le Minerale. "Tak lama kemudian PT Balina memberi tahu supaya Le Minerale jangan dipajang dan jangan jual Le Minerale lagi," tutur Irwan. Akan tetapi Irwan berusaha sedapat mungkin tetap menjual Le Minerale walau dengan cara kucing-kucingan dan rasa yang tidak nyaman untuk berjualan. Dari keterangan itu, Tim Investigator KPPU Arnold Sihombing merasa yakin bisa membuktikan adanya pelanggaran dalam bisnis AMDK. "Dengan adanya kesaksian seluruh saksi, semua bisa membuktikan adanya pelanggaran," tutur Arnold Sihombing.

Diancam Distributor, Pedagang AMDK Hanya Boleh Jual Satu Brand

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/kppu-terus-usut-dugaan-monopoli-usaha-amdk_m_145830.jpeg" alt="Saksi yang dihadirkan dalam Sidang KPPU atas perkara dugaan monopoli usaha antara Aqua dengan Le Minerale." width="100%">
<figcaption>Saksi yang dihadirkan dalam Sidang KPPU atas perkara dugaan monopoli usaha antara Aqua dengan Le Minerale.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) akan terus melanjutkan sidang dugaan monopoli usaha yang dilakukan oleh PT Tirta Investama, produsen&nbsp; air minum dalam kemasan (AMDK) merek aqua. Selain produsen, sidang KPPU itu juga menyeret agen tunggal AMDK tersebut, yakni PT Balina Agung Perkasa. Kabag Hukum yang juga Ketua Tim Investigasi KPPU Arnold Sihombing menuturkan, sidang lanjutan untuk perkara ini akan digelar lagi pada Senin (24/7) mendatang. Sidang minggu depan itu untuk menindaklanjuti meminta keterangan dari terlapor, yakni pihak produsen Aqua maupun agen tunggalnya. "Sebelumnya KPPU telah memanggil saksi dari pihak PT Tirta Fresindo Jaya sebagai pihak pelapor yang dirugikan oleh PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa," kata Arnold di Jakarta kepada wartawan, Jumat (21/7). Disebutkannya sidang perkara dugaan monopoli ini telah menjalani pada tahapan keempat. Pada sidang keempat yang berlangsung Selasa (18/7) itu, KPPU menghadirkan Yatim Agus Prasetyo, pemilik toko Vanny yang beralamat di jalan KH Ahmad Dahlan no 1 Karawang, Jawa Barat. Di depan majelis, Agus menjelaskan bahwa dia menjual berbagai merek AMDK di tokonya. Namun yang terbesar adalah merek Aqua. Oleh karena itu Agus mendapat status super outlet (SO) Aqua dari PT Balina Agung Perkasa sejak 2006. Pada tahun 2015, seiring dengan melesatnya penjualan Le Minerale, Agus juga mendapat status SO dari Le Minerale. Nah sejak menjual Le Minerale ini Agus kerap didatangi pejabat dari PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa. "Pada tahun 2016 saya mendapat teguran dari Pramono pegawai dari PT Tirta Investama yang intinya kalau masih mau menjual Aqua jangan menjual Le Minerale. Kalau tetap jual Le Minerale status akan diturunkan menjadi Whole seller (WS)," sebutnya. Mendapat ancaman itu, Agus tetap menjual produk Le Minerale. Menurut dia, dirinya bebas menjual produk merek apapun, karena semua produk itu diperoleh dengan cara dibeli, bukan dikasih. Ternyata Agus memang mendapatkan penurunan status. Pada bulan Mei 2016 status SO yang diperoleh dari Aqua diturunkan menjadi Whole Seller (WS). "Dampaknya Saya tidak bisa lagi beli Aqua langsung tapi beli ke teman dengan harga lebih tinggi," tutur Agus. Diketahui dalam perkara ini pihak perlapor adalah PT Tirta Fresindo Jaya selaku produsen AMDK merek Le Le Minerale. Sedangkan terlapor PT Tirta Investama (Aqua). Di sini posisi KPPU berusaha menciptkan persaingan usaha yang sehat di tanah air.

KPPU Terus Usut Dugaan Monopoli Usaha AMDK

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#aqua vs le minerale

Berita Terkini