<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/18/JKT_-Posko-Nasional-Sektor-ESDM_SALMAN-TOYIBI-8JPG-4138968542.jpg" alt="Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung (tengah) di dampingi Kepala BPH Migas Erika Retnowati (kiri) memberikan keterangan saat peluncuran Posko Nasional Sektor ESDM Ramadhan dan Idul Fitri 1446 H di Kantor BPH Migas Jakarta, Se" width="100%">
<figcaption>Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung (tengah) di dampingi Kepala BPH Migas Erika Retnowati (kiri) memberikan keterangan saat peluncuran Posko Nasional Sektor ESDM Ramadhan dan Idul Fitri 1446 H di Kantor BPH Migas Jakarta, Se</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan mengevaluasi izin pengambilan air tanah imbas polemik sumber air yang digunakan oleh produsen air minum dalam kemasan (AMDK) AQUA, yang menggunakan air dari sumur bor bukan mata air. "Jadi, nanti berdasarkan evaluasi, kalau perusahaan sudah memenuhi persyaratan, mereka bisa tetap melaksanakan kegiatan (pengambilan air)," ujar Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung dikutip dari Antara, Sabtu (25/10). Apabila hasil evaluasi menunjukkan terdapat aspek-aspek pelanggaran, seperti perizinan yang tidak lengkap hingga permasalahan di lapangan, barulah ESDM akan meminta kepada perusahaan untuk melakukan perbaikan.&nbsp;"Tetapi kalau itu memang harus dihentikan, itu harus dihentikan. Sesuai dengan kondisi air tanah yang ada," ujar&nbsp;Yuliot. Dalam kesempatan tersebut, Yuliot menyampaikan bahwa izin pengambilan air tanah diberikan setelah melalui evaluasi teknis terhadap kondisi lingkungan sekitar. Jika ditemukan pelanggaran atau ketidaksesuaian izin, pemerintah akan mengambil langkah tegas. Adapun ihwal pemberian izin pengambilan air tanah telah diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Izin Pengusahaan Air Tanah dan Persetujuan Air Tanah. "Jadi, untuk proses perizinannya sudah didetailkan di dalam permen dan implementasinya di Badan Geologi," kata Yuliot Lebih jauh, Yuliot juga menyampaikan bahwa AQUA bukanlah satu-satunya perusahaan yang mengambil air tanah. Hingga 17 Oktober 2025, Kementerian ESDM mencatat telah menerbitkan sekitar 4.700 izin pengusahaan air tanah di seluruh Indonesia, termasuk untuk perusahaan-perusahaan air minum. "Bukan satu perusahaan, itu 4.700-an yang sudah kami terbitkan perizinannya," kata dia&nbsp; lagi. Sebelumnya, Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia (BPKN RI) siap memanggil manajemen dan Direktur Utama PT Tirta Investama selaku produsen air minum kemasan merek AQUA terkait dugaan sumber air produksi dari sumur bor atau air tanah bukan air pegunungan. Rencana pemanggilan tersebut dilakukan, setelah muncul dugaan bahwa sumber air produksi berasal dari sumur bor atau air tanah, bukan dari mata air pegunungan sebagaimana diklaim dalam iklan produk mereka selama ini. Isu ini mencuat setelah hasil inspeksi di salah satu pabrik AQUA menunjukkan penggunaan air tanah dari sumur bor dalam proses produksi. Padahal, dalam berbagai iklan televisi dan media digital, AQUA selama ini dikenal dengan slogan &ldquo;Air pegunungan yang murni dan alami&rdquo;, yang memberi kesan bahwa airnya berasal langsung dari sumber mata air pegunungan. Temuan tersebut menimbulkan pertanyaan publik terkait kejujuran klaim iklan dan transparansi sumber air, terutama karena label dan citra merek AQUA telah lama mengasosiasikan diri sebagai air murni dari pegunungan.

"Jadi, nanti berdasarkan evaluasi, kalau perusahaan sudah memenuhi persyaratan, mereka bisa tetap melaksanakan kegiatan (pengambilan air)".

Wamen ESDM Pastikan Aqua Tetap Bisa Sedot Air dari Sumur Bor jika Memenuhi Syarat, Tunggu Evaluasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/25/aqua-dari-sumur-2886416201.jpg" alt="Proses produksi dijalankan secara higienis hingga menghasilkan AQUA yang sehat dan aman dikonsumsi. (Radar Sukabumi)" width="100%">
<figcaption>Proses produksi dijalankan secara higienis hingga menghasilkan AQUA yang sehat dan aman dikonsumsi. (Radar Sukabumi)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PKB, Mafirion, mendesak pemerintah untuk menindak tegas dugaan praktik iklan menyesatkan yang dilakukan oleh produsen air minum dalam kemasan (AMDK) Aqua.&nbsp; Sorotan ini muncul setelah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkap bahwa sumber air yang digunakan Aqua berasal dari sumur bor, bukan mata air pegunungan seperti yang selama ini diklaim dalam berbagai materi promosi. Mafirion menilai, jika benar informasi tersebut, maka praktik pemasaran Aqua telah menyesatkan publik dan berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM) serta Undang-Undang Perlindungan Konsumen. &ldquo;Masyarakat berhak tahu kebenaran tentang apa yang mereka konsumsi. Hak atas informasi yang benar dan lingkungan hidup yang sehat merupakan bagian dari HAM sebagaimana dijamin Pasal 28F dan 28H ayat (1) UUD 1945,&rdquo; ujar Mafirion mengutip Radar Sukabumi (Grup JawaPos). Menurutnya, label dan iklan yang tidak sesuai dengan kenyataan adalah bentuk pelanggaran serius terhadap UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam aturan tersebut, pelaku usaha dilarang membuat pernyataan yang menyesatkan terkait asal, jenis, mutu, atau komposisi barang. &ldquo;Konsumen membeli dengan keyakinan bahwa air tersebut berasal dari pegunungan yang alami dan murni. Jika ternyata hanya sumur bor, maka perusahaan telah mengeksploitasi kepercayaan publik demi keuntungan,&rdquo; tegasnya. Politikus PKB itu juga menyoroti aspek etika bisnis dan keadilan sosial, mengingat banyak masyarakat rela membayar lebih mahal karena percaya pada citra alami produk tersebut. Lebih jauh, Mafirion menegaskan bahwa negara tidak boleh diam menghadapi praktik bisnis yang menyesatkan publik. Pemerintah, kata dia, wajib memastikan setiap produk yang beredar memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur. &ldquo;Ini bukan sekadar soal air minum, tapi tentang integritas informasi, hak konsumen, dan tanggung jawab sosial korporasi. Negara harus hadir,&rdquo; pungkasnya.

DPR RI mendesak pemerintah tindak tegas praktik iklan menyesatkan Aqua, soroti hak atas informasi konsumen.

Dugaan Air Aqua dari Sumur Bor, DPR Desak Pemerintah Tindak Praktik Iklan Menyesatkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/04/aqua-3-475505307.jpg" alt="AQUA selalu berkomitmen untuk menghadirkan produk yang keamanan, kualitas, dan kebersihannya selalu memenuhi standar tinggi sesuai regulasi seperti SNI dan BPOM. (istimewa)" width="100%">
<figcaption>AQUA selalu berkomitmen untuk menghadirkan produk yang keamanan, kualitas, dan kebersihannya selalu memenuhi standar tinggi sesuai regulasi seperti SNI dan BPOM. (istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; AQUA merupakan pionir air minum dalam kemasan (AMDK) di Indonesia sejak 1983, yang selalu berkomitmen menghadirkan produk berkualitas yang berorientasi pada jaminan keamanan dan kesehatan. Pada Rabu (31/7), AQUA menerima kunjungan dari Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Pabrik AQUA, Mambal, Bali. Para perwakilan pemerintah tersebut dapat menyaksikan langsung proses produksi AQUA dari hulu ke hilir, serta memastikan keamanan dan kualitas produk-produk AQUA yang terjamin dengan standar tinggi dan mengikuti seluruh regulasi yang berlaku. Pada kesempatan ini juga, perwakilan pemerintah menyaksikan langsung proses produksi pada produk kemasan Galon Guna Ulang, baik yang berbahan polycarbonate (PC) maupun yang berbahan polyethylene terephthalate (PET). Sejak 2019, AQUA Galon Guna Ulang PET telah didistribusikan ke area Bali dan Sulawesi Utara sebagai varian pendamping dari produk kemasan Galon Guna Ulang PC yang lebih dahulu beredar. Kedua produk Galon Guna Ulang, baik PET dan PC, sama-sama berkualitas, berstandar keamanan pangan tinggi, dan menjaga kemurnian AQUA di dalamnya.&nbsp; Pada 2024, AQUA Galon Guna Ulang PET mulai didistribusikan lebih luas secara bertahap ke wilayah Jakarta dan Jawa Barat. Hal ini juga menjadi bagian dari komitmen AQUA untuk mendukung agenda Pemerintah Indonesia, yakni Target Bersih Sampah 2025 melalui pengurangan sampah sebesar 30% dan penanganan sampah sebesar 70%, sesuai dengan komitmen #BijakBerplastik AQUA.&nbsp; "Kunjungan ke salah satu pabrik AQUA di Mambal, Bali, telah memberikan kami gambaran bahwa industri AMDK di Indonesia sudah semakin maju dan memenuhi standar nasional serta internasional. Apa yang sudah dilakukan AQUA saat ini, yakni menghadirkan varian kemasan baru Galon Guna Ulang PET yang ramah lingkungan serta senantiasa mengikuti pedoman Standar Nasional Indonesia, adalah hal yang patut dicontoh oleh pelaku industri lainnya. Kami mengapresiasi komitmen AQUA untuk terus berinovasi pada produk-produknya agar bisa mengedepankan tanggung jawab terhadap lingkungan sekaligus memberikan manfaat kebaikan bagi masyarakat," kata&nbsp;Merrijantij Punguan Pintaria, ST, M.Eng, Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar, Kementerian Perindustrian. Komitmen dan langkah yang diambil AQUA untuk menghadirkan varian kemasan produk baru bagi masyarakat juga disambut baik oleh Syuhada, Dipl. Chem., Periset Ahli Madya bidang Polimer dari Pusat Riset Teknologi Polimer (PRTP) Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). "Selain PC, penggunaan material PET diketahui secara luas menjadi materi yang juga sering digunakan oleh industri sebagai kemasan produk. AQUA melakukan pilihan yang bijak dengan memanfaatkan Galon Guna Ulang PET sebagai varian kemasan produk AMDK, mendampingi kemasan PC mereka yang sebelumnya sudah hadir, karena bahan tersebut bisa digunakan kembali sekaligus didaur ulang," ujarnya.&nbsp; Seperti halnya PC, lanjutnya, bahan PET juga aman digunakan tanpa perlu menimbulkan kekhawatiran di masyarakat apabila digunakan secara berulang, selama kualitas kemasannya memenuhi standar yang berlaku, melalui proses pencucian menyeluruh dan proses sterilisasi. "Kami merasa terhormat untuk menerima kunjungan perwakilan pemerintah kali ini. Sebagai pionir di industri AMDK Indonesia, kami terus berupaya melakukan berbagai inisiatif dan aktivitas secara berkelanjutan, terutama dalam mendukung sinergi antara pelaku industri dengan pemerintah yang dapat memberikan dampak baik bagi ekonomi masyarakat dan mewujudkan kelestarian lingkungan. Kedua varian produk AQUA kemasan Galon Guna Ulang berbahan PET dan PC adalah wujud nyata komitmen kami untuk menghadirkan produk berkualitas yang keamanan, kualitas, dan kebersihannya selalu memenuhi standar keamanan pangan sesuai regulasi yang berlaku di Indonesia," timpal Rachmat Hidayat, Government and External Scientific Affairs Director Danone Indonesia.&nbsp; Sejak diperkenalkan di Bali dan Manado pada 2019 lalu, varian kemasan Galon Guna Ulang PET&nbsp; ternyata diterima dengan baik oleh masyarakat. Di Bali khususnya, Galon Guna Ulang PET dan PC dijual dan digunakan berdampingan. Masyarakat meyakini varian manapun adalah produk terbaik yang diberikan AQUA karena sudah terbukti aman dan bersih. Pada kesempatan yang sama, AQUA juga menegaskan komitmennya terhadap pengurangan sampah plastik ke lingkungan melalui gerakan #BijakBerplastik. Gerakan ini terdiri dari tiga pilar, yaitu Pengumpulan, Edukasi, dan Inovasi. AQUA senantiasa mendukung Gerakan Indonesia Bersih dari pemerintah, dan berambisi untuk mengumpulkan dan menggunakan kemasan daur ulang lebih banyak dari yang dihasilkan perusahaan. Oleh karena itu, selain mengunjungi Pabrik AQUA di Mambal, Bali, AQUA juga mengajak para undangan ke Recycle Business Unit (RBU) Bali PET di Denpasar. Lokasi ini merupakan salah satu fasilitas yang menjadi bagian dari ekosistem daur ulang dan pengelolaan sampah AQUA di Bali.

"Kunjungan ke salah satu pabrik AQUA di Mambal, Bali, telah memberikan kami gambaran bahwa industri AMDK di Indonesia sudah semakin maju".

Tunjukkan Proses Produksi dari Hulu ke Hilir di Pabrik Mambal, AQUA Perkuat Sinergi Industri dan Pemerintah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/alfamart-di-semarang-sudah-terapkan-kantong-plastik-berbayar_m_.jpg" alt="Alfamart Setiabudi, Semarang sudah memberlakukan kantong plastik berbayar sejak Jumat (1/3)," width="100%">
<figcaption>Alfamart Setiabudi, Semarang sudah memberlakukan kantong plastik berbayar sejak Jumat (1/3),</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Seruan boikot produk Prancis menggema di berbagai belahan dunia. Produk buatan Prancis diminta ditarik peredarannya dari ritel-ritel modern.  Seruan serupa juga muncul di Indonesia. Menanggapi kondisi ini, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Solihin menyampaikan, anggotanya mengikuti aksi boikot tersebut.  Namun, dia juga meluruskan bahwa produk susu dengan merek SGM dan produk minuman air dalam kemasan dengan merek Aqua Danone tidak ditarik dari peredaran. Pasalnya, kedua produk itu dibuat di Tanah Air.  "Aqua Danone dibuatnya dari Sukabumi, dibuatnya di Indonesia. SGM diproduksi di Jawa Tengah, berarti diproduksi di mana? Di Indonesia," ujarnya saat dihubungi oleh JawaPos.com, Rabu (4/11).  Solihin menjelaskan, pihaknya mengikuti Surat Edaran MUI Nomor: Kep-1823/DP-MUI/X/2020 tentang poin dasar MUI desak pemerintah untuk boikot produk Prancis di Indonesia. Aksi boikot itu muncul menyusul kekecewaan terhadap Presiden Prancis Emmanuel Macron.  "Kita nggak masuk ke ranah yang terjadi, tapi di surat edaran mengimbau memboikot yang berasal dari Prancis. Yang dibuat di sana," ucapnya.  Meski mengikuti imbauan MUI, Direktur Utama PT Midi Utama Indonesia Tbk (Midi) atau Alfamidi itu berpendapat semestinya di tengah gejolak ekonomi akibat Covid-19, masyarakat tidak menambah kegaduhan lagi. Menurutnya, dibutuhkan kerja sama dari semua pihak untuk membangkitkan ekonomi dari jurang resesi.  "Dalam keadaan yang tidak normal ini, kalau ditambah isu kan nggak baik," pungkasnya.  Adapun beberapa poin dalam surat edaran MUI yaitu pertama, memboikot semua produk yang berasal dari Prancis serta mendesak pemerintah melakukan tekanan dan melakukan peringatan keras kepada pemerintah Prancis. Pemerintah diminta mengambil kebijakan untuk menarik sementara waktu Duta Besar Republik Indonesia di Paris hingga Presiden Emmanuel Macron mencabut ucapannya dan meminta maaf kepada seluruh umat Islam di dunia.  Kedua, jika Presiden Emmanuel Macron tidak menginginkan dan mengembangkan sikap toleransi dan saling menghormati, maka umat Islam dunia terutama Indonesia punya harga diri dan martabat. MUI mengklaim umat Islam di Indonesia akan membalas dengan tindakan memboikot semua produk yang datang dari Prancis.  Ketiga, meminta Prancis menghentikan segala tindakan penghinaan dan pelecehan terhadap Nabi Besar Muhammad SAW termasuk pembuatan karikatur dan ucapan kebencian dengan alasan apapun. Keempat, mendukung sikap Organisasi Koperasi Islam (OKI) dan anggotanya seperti Turki, Qatar, Kuwait, Pakistan, Bangladesh, yang telah memboikot semua produk Prancis.  Kelima, mendesak Kepala Uni Eropa untuk segera mengambil tindakan dan hukuman kepada Prancis atas tindakan dan sikap Emmanuel Macron yang telah menghina dan melecehkan Nabi Muhammad SAW. Keenam, mengimbau khatib/dai/muballigh, asatidzagar menyampaikan pesan materi khutbah Jumat untuk mengecam dan menolak penghinaan terhadap Rasulullah Muhammad SAW. Terakhir, MUI mengimbau umat Islam di Indonesia bisa menyampaikan aspirasinya secara damai dan beradab.  https://www.youtube.com/watch?v=2Td_lu0UmtM

Ada Seruan Boikot Produk Prancis, Peritel: SGM Dibuat di Mana Emang?

Aqua Danone

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Aqua Danone

Berita Terkini

Wamen ESDM Pastikan Aqua Tetap Bisa Sedot Air dari Sumur Bor jika Memenuhi Syarat, Tunggu Evaluasi

Dugaan Air Aqua dari Sumur Bor, DPR Desak Pemerintah Tindak Praktik Iklan Menyesatkan

Tunjukkan Proses Produksi dari Hulu ke Hilir di Pabrik Mambal, AQUA Perkuat Sinergi Industri dan Pemerintah

Ada Seruan Boikot Produk Prancis, Peritel: SGM Dibuat di Mana Emang?

Download Aplikasi JawaPos.com