<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/01/images-2024-04-01T135324918-489532845.jpeg" alt="Ilustrasi: Vape sebagai alternatif penghantar nikotin selain tembakau. (Ocean Recovery)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Vape sebagai alternatif penghantar nikotin selain tembakau. (Ocean Recovery).</figcaption>
</figure> </p> <p><br /><strong>JawaPos.com</strong>&nbsp;&ndash; Wacana pembatasan kandungan kadar maksimal tar dan nikotin pada produk tembakau dan rokok elektronik menuai polemik. Hal tersebut dipicu oleh potensi tumpang tindih regulasi (<em>over-regulation</em>) yang ditimbulkan oleh usulan batas tar dan nikotin dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK).<br /> <br />Ketua Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI), Budiyanto mengatakan bahwa usulan kandungan batas maksimal nikotin dan tar yang akan diusulkan oleh tim penyusun dari Kementerian Koordinator Bidang PMK perlu dikaji lebih komprehensif. Sebab, kebijakan tersebut tidak bisa diposisikan hanya sebagai isu kesehatan, namun juga menyangkut keberlangsungan industri, tenaga kerja, serta kontribusi fiskal negara.<br /> <br />"Pendekatan regulasi yang terlalu ketat tanpa peta jalan (<em>roadmap</em>) transisi yang jelas dan pelibatan pemangku kepentingan berpotensi menimbulkan ketidakpastian usaha. Dalam jangka panjang, kondisi ini justru dapat melemahkan industri legal yang taat aturan dan membuka ruang bagi peredaran produk ilegal yang tidak terkontrol dari sisi kualitas maupun keamanan," ujarnya, Selasa (24/2).<br /> <br />Dia menyampaikan bahwa pelaku usaha rokok elektrik (REL) selalu berkomitmen untuk mematuhi regulasi yang ditetapkan pemerintah. Meski demikan aturan yang ada diharapkan dapat bersifat proporsional agar tidak menekan pelaku usaha sekaligus menjaga penerimaan fiskal yang berkelanjutan.</p> <p>Di sisi lain, wacana kebijakan pembatasan tar nikotin juga digadang-gadang menimbulkan <em>over-regulation.</em> Budi menyatakan aturan teknis terkait tar dan nikotin lebih dulu diatur melalui Standar Nasional Indonesia (SNI) yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN).</p> <p>"Kami menilai potensi terjadinya over-regulation cukup nyata jika usulan kandungan maksimal nikotin dan tar dari KemenkoPMK tidak diselaraskan dengan regulasi teknis yang lebih dulu ditetapkan," ungkapnya.</p> <p>Kekhawatiran serupa juga diungkapkan oleh pelaku industri rokok konvensional. Ketua Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo), Benny Wachjudi menegaskan sudah seharusnya aturan kadar nikotin dan tar pada produk tembakau diatur melalui SNI yang ditetapkan oleh BSN.</p> <p>Kebijakan ini sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian. Lebih lagi, SNI ditetapkan dalam serangkaian rapat Konsensus Nasional yang pesertanya mewakili berbagai kepentingan, seperti produsen, konsumen, wakil usaha sepanjang rantai nilai, pemerintah selaku pembuat kebijakan, pakar dari perguruan tinggi hingga lembaga penelitian, serta pihak terkait lainnya sesuai dengan keperluan.</p> <p>"Kami percaya bahwa SNI yang telah ditetapkan tersebut sepatutnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penyusunan Penentuan Batas Maksimal Kadar Nikotin dan Tar kedepannya," papar Benny.</p> <p>Benny turut mengingatkan dampak penetapan kadar maksimal nikotin dan tar KemenkoPMK juga bertolak belakang dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan petani. Sebab, 99,96 persen areal perkebunan tembakau merupakan perkebunan rakyat.<br /> <br />"Apabila pemerintah tetap akan mengeluarkan PMK itu, kiranya parameter yang dipergunakan sama dengan parameter SNI, karena mempunyai kekuatan hukum berdasarkan UU 20/2014," pungkasnya. <br /> <br />Ketua Umum Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (Gappri), Henry Najoan menilai pembatasan kadar tar dan nikotin serta larangan bahan tambahan yang sangat esensial dalam proses produksi akan berdampak langsung pada karakteristik rokok kretek, yang merupakan produk khas Indonesia. Pasalnya IHT memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) mencapai 97&nbsp;persen sehingga kebijakan tersebut berpotensi menekan petani tembakau dan cengkih lokal.<br /> <br />"Rokok kretek memiliki rantai pasok yang hampir seluruhnya bersumber dari dalam negeri. Jika kandungan tar dan nikotin dibatasi atau bahan tambahan dilarang, maka penyerapan hasil tembakau dan cengkih petani lokal akan terdampak signifikan," jelasnya.</p>

Aturan teknis terkait tar dan nikotin lebih dulu diatur melalui Standar Nasional Indonesia yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional

Pelaku Usaha Khawatir Usulan Kemenko PMK soal Kadar Tar dan Nikotin Tumpang Tindih Aturan dari BSN

<p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/28/Screenshot-2025-08-28-161020-3818174358.png" alt="Ilustrasi seorang perempuan yang sedang menggunakan vape (Dok. Freepik)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi seorang perempuan yang sedang menggunakan vape (Dok. Freepik)</figcaption>
</figure> </p> <p><br /><strong>JawaPos.com</strong>&nbsp;&ndash; Pegiat ekosistem vape buka suara meminta lembaga pemerintah untuk tidak pukul rata dalam melihat suatu peristiwa dan menetapkan kebijakan secara proporsional serta berbasis data. Permintaan ini disampaikan menyusul tuduhan Badan Narkotika Nasional (BNN) yang menyebut rokok elektrik (REL) atau vape sebagai pintu masuk baru bagi penyalahgunaan narkotika.</p> <p>Kepala BNN RI Komjen Pol. Suyudi Ario Seto dalam pidato sambutan acara&nbsp;<em>Focus Group Discussion</em>&nbsp;(FGD) di Gedung BNN RI, Jakarta, Rabu lalu menyatakan,&nbsp;rokok elektrik atau vape menjadi pintu masuk narkoba sebagai fakta yang tidak terbantahkan.&nbsp;"Kami menemukan fakta tak terbantahkan bahwa vape telah menjadi sarana efektif atau media baru untuk mengkonsumsi narkoba dan zat psikoaktif baru atau NPS," ujarnya dikutip dari <em>Antara</em>, Senin (23/2).</p> <p>Dari temuan BNN, Suyudi menegaskan bahwa narasi vape sebagai alat berhenti merokok merupakan ilusi yang tidak teruji secara ilmiah. Dalam peredarannya, vape menjadi pintu masuk baru. "Saya tegaskan disini bahwa narasi vape sebagai alat bantu berhenti merokok adalah ilusi yang belum terbukti efektif secara ilmiah. Alih-alih sebaliknya, produk ini justru mendapat pintu masuk baru," ungkapnya.</p> <p>Pernyataan Kepala BNN Suyudi mendapat tanggapan dari&nbsp;Aliansi Konsumen Vape Indonesia (Akvindo). Ketua Akvindo, Paido Siahaan&nbsp;menegaskan, pihaknya tetap menghormati peran dan kewenangan BNN dalam memberantas peredaran narkotika di Indonesia. Namun, ia menilai pendekatan yang digunakan seharusnya tidak menyamaratakan seluruh ekosistem rokok elektrik sebagai sumber masalah.<br /> <br />"Saya menghormati kekhawatiran Kepala BNN terkait potensi penyalahgunaan perangkat dan liquid vape. Dukungan penuh juga kami berikan kepada BNN untuk menindak tegas segala bentuk kriminalitas dan peredaran produk vape ilegal. Namun demikian, BNN seharusnya tidak mengeneralisasi dan menghukum sektor legal akibat ulah pelaku ilegal," ujar Paido,&nbsp;dalam pernyataan terpisah Senin (23/2).<br /> <br />Ia menekankan, penegakan hukum terhadap kejahatan narkotika harus tetap berjalan, tetapi pada saat yang sama pemerintah juga berkewajiban melindungi pelaku usaha rokok elektrik legal yang telah patuh terhadap regulasi. "BNN perlu melakukan koordinasi dan pendalaman sebelum mengeluarkan pernyataan atau kebijakan. Jangan sampai langkah yang terlalu ekstrem justru mendorong peredaran produk ilegal semakin masif," tambahnya.<br /> <br />Paido juga menyoroti klaim yang menyebut bahwa fungsi vape sebagai alat bantu berhenti merokok adalah sebuah ilusi atau tidak teruji secara ilmiah. Menurutnya, klaim tersebut tidak sejalan dengan perkembangan literatur ilmiah global yang tersedia saat ini. <br /> <br />"Saya tidak setuju jika dikatakan vape untuk berhenti merokok adalah 'ilusi' atau 'tidak teruji', karena rangkuman bukti ilmiah paling ketat dari Cochran, yang mengumpulkan dan menilai banyak studi, menyimpulkan bukti sangat kuat bahwa rokok elektronik bernikotin membantu lebih banyak perokok berhenti dibanding terapi pengganti nikotin lainnya seperti <em>patch</em> atau permen nikotin, serta lebih efektif dibanding vape tanpa nikotin," tegasnya.<br /> <br />Ia menjelaskan, temuan ini bersifat konsisten dan didukung oleh uji klinis di berbagai negara maju seperti Inggris, Selandia Baru, Finlandia, Italia, dan Amerika Serikat. Pola yang muncul menunjukkan bahwa rokok elektrik bernikotin merupakan alat bantu yang efektif bagi perokok dewasa, terutama jika disertai pendampingan yang tepat.<br /><br />Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (Apvi) Budiyanto menekankan perlunya kebijakan proporsional terhadap sektor rokok elektrik yang masih berkembang di Indonesia. Fokus BNN seharusnya diarahkan pada pelaku ilegal, bukan justru menuding semua pelaku industri legal yang sudah patuh pada aturan.<br /> <br />"Masalah utamanya ada pada praktik ilegal, bukan pada perangkat vape itu sendiri. Solusi yang tepat menurut kami adalah pengawasan yang ketat dan penindakan tegas terhadap pelaku kriminal tanpa menjadikan industri legal sebagai korban," tegas dia.<br /> <br />Budiyanto menambahkan, sektor rokok elektrik saat ini melibatkan ribuan pelaku usaha, menyerap ratusan ribu tenaga kerja, dan menyumbang triliunan rupiah bagi negara melalui cukai. Dengan kontribusi tersebut, menurutnya kebijakan publik perlu menjaga keseimbangan antara upaya pemberantasan narkoba dan perlindungan terhadap lapangan kerja serta perekonomian nasional.</p>

Ketua Apvi menekankan perlunya kebijakan proporsional terhadap sektor rokok elektrik yang masih berkembang di Indonesia.

Pelaku Industri Tanggapi Pernyataan Kepala BNN soal Vape jadi Pintu Masuk Penyalahgunaan Narkotika

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/13/plain-packaging-273111514.jpg" alt="Kemasan rokok tanpa merek, menjadi salah satu aturan yang ditolak pelaku industri tembakau di aturan turunan PP 28 tahun 2024. (McCabe Centre)" width="100%">
<figcaption>Kemasan rokok tanpa merek, menjadi salah satu aturan yang ditolak pelaku industri tembakau di aturan turunan PP 28 tahun 2024. (McCabe Centre)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Banyaknya pasal-pasal kontroversial di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan (PP Kesehatan) maupun aturan turunannya masih terdapat polemik yang dinilai merugikan banyak pihak, termasuk pelaku usaha kecil di bidang tembakau alternatif. Selain itu, Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) juga semakin menegaskan posisi pelaku usaha industri rokok elektronik untuk menolak aturan yang diprakarsai oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Salah satu pasal PP kesehatan&nbsp;yang dinilai berpotensi semakin mengancam kelangsungan industri ini adalah ketentuan larangan menjual produk tembakau alternatif di media sosial (medsos). Di samping itu, RPMK yang masih berupa rancangan juga memuat ketentuan kemasan polos tanpa merek untuk produk tembakau dan rokok elektronik.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Keduanya dinilai memberatkan bagi pengusaha kecil dan menengah. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI), Garindra Kartasasmita.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kepada wartawan di Jakarta, dirinya menjelaskan, industri produk tembakau alternatif merupakan industri kecil yang mayoritas pelaku usahanya tergolong Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta berbasis komunitas. Dengan adanya larangan menjual di media sosial, maka semakin mempersempit ruang pelaku usaha untuk mengedukasi konsumen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mengutip PP 28/2023 pada Pasal 434 Ayaf F disebutkan bahwa &ldquo;setiap orang dilarang menjual produk tembakau dan rokok elektronik menggunakan jasa situs web atau aplikasi elektronik komersial dan media sosial&rdquo;.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dengan pasal-pasal yang ada justru semakin lebih berat karena kami menggunakan media sosial untuk mengedukasi konsumen dewasa. Produk kami memenuhi unsur edukasi, tapi kalau dilarang beriklan bagaimana kami bisa memerangi produk ilegal?" kata Garindra, Jumat (13/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Garindra melanjutkan, perilaku konsumen produk tembakau alternatif memiliki karakteristik tersendiri. Oleh sebab itu, penggunaan media sosial menjadi instrumen yang penting bagi pelaku usaha untuk menjangkau konsumen dewasa guna mendorong pertumbuhan bisnis. Keberadaan PP 28/2024 semakin memperparah industri produk tembakau alternatif.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Konsumen dewasa kami banyak yang menggunakan media sosial. Kami saat ini sudah terdampak. Di tahun ini, kami sudah mengalami penurunan penjualan 50 persen secara <em>month to month</em> (mtm)," tegasnya.&nbsp;&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Di sisi lain, verifikasi umur pun dapat dilakukan di media sosial. Pelaku industri rokok elektronik juga sudah proaktif mencegah pembelian oleh anak-anak. Pihaknya memastikan bahwa rokok elektronik hanya diperuntukkan bagi konsumen dewasa, dan anggotanya patuh pada regulasi batas usia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">APVI menjadi bagian dari 20 organisasi lintas sektor industri hasil tembakau yang menandatangani petisi menolak ketentuan kemasan polos tanpa merek pada RPMK serta sejumlah pasal bermasalah pada PP 28/2024 di kantor Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) pada Rabu (11/9/2024) lalu.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Penolakan dilakukan karena kebijakan tersebut dibentuk tanpa mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan kesehatan dan dampak ekonomi yang berpotensi mengganggu kestabilan perekonomian nasional.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Industri saat ini sedang sangat prihatin. Regulasi yang dibuat jangan sampai mematikan industri tembakau dan sektor-sektor terkait,&rdquo; kata Wakil Ketua Umum Apindo, Franky Sibarani, Rabu (11/9) lalu.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Di tengah lesunya perekonomian nasional dan gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), tidak menutup kemungkinan, nasib industri produk tembakau alternatif akan mengikuti jejak industri manufaktur, seperti tekstil, garmen, dan alas kaki, yang lebih dulu melakukan pemangkasan karyawan. Konfederasi Serikat Buruh di Seluruh Indonesia mencatat hampir 50 ribu buruh terkena PHK sejak Januari hingga Agustus 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagai informasi, Kementerian Kesehatan tengah membahas Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik.&nbsp; Produk turunan dari PP 28/2024 ditargetkan rampung pada minggu ketiga bulan September 2024, dengan dalih mengejar target sebelum pergantian menteri.</div>

Perilaku konsumen produk tembakau alternatif punya karakteristik tersendiri. Oleh sebab itu, penggunaan medsos menjadi instrumen penting.

Polemik PP Kesehatan, Aturan Turunannya Bikin UMKM Produk Tembakau Alternatif Menjerit

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/16/rokok-2301562357.jpg" alt="Dampak nyata bahaya rokok mengancam kesehatan. (Healthway Medical)" width="100%">
<figcaption>Dampak nyata bahaya rokok mengancam kesehatan. (Healthway Medical)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Asosiasi pelaku usaha dan konsumen produk tembakau alternatif menyampaikan deklarasi Gerakan Bebas TAR pada Asia Pacific Harm Reduction Forum (APHRF) 2024 di Jakarta, baru-baru ini. APHRF sendiri adalah forum yang membahas isu mengenai pengurangan bahaya dari penggunaan tembakau di Asia Pasifik.</p> <div id=":qn" class="ii gt"> <div id=":qo" class="a3s aiL "> <div dir="auto"> <div dir="auto">Deklarasi tersebut diklaim merupakan komitmen para asosiasi agar produk tembakau alternatif, seperti rokok elektronik (vape) dan produk tembakau yang dipanaskan, dimaksimalkan perokok dewasa sebagai bagian dari upaya beralih merokok.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Persoalannya, banyak perokok yang tidak bisa berhenti merokok. Asosiasi tersebut menekankan bahwa produk ini khusus ditujukan bagi perokok dewasa berusia 18 tahun ke atas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Deklarasi Gerakan Bebas TAR tertuang dalam tiga poin. Pertama, komitmen penjualan produk tembakau alternatif pada perokok dewasa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sekretaris Jenderal Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI), Garindra Kartasmita, menegaskan bahwa pihaknya memastikan bahwa produk hanya dijual kepada perokok dewasa, bukan kepada anak-anak di bawah umur, non-perokok, ibu hamil dan menyusui.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami akan memastikan bahwa seluruh anggota asosiasi kami mematuhi peraturan dan regulasi yang berlaku terkait penjualan produk ini," ungkap Garindra dalam deklarasinya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagai asosiasi pelaku usaha, Garindra juga memastikan kualitas produk yang dihasilkan dan didistribusikan kepada konsumen. Hal ini menjadi poin komitmen kedua dari gabungan asosiasi produsen dan konsumen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Produk-produk tembakau alternatif yang dipasarkan tersebut telah melewati proses kontrol kualitas yang ketat untuk memenuhi standar keamanan sebagai bentuk perlindungan konsumen.&nbsp;"Kami juga berusaha terus-menerus untuk meningkatkan kualitas produk melalui inovasi dan penelitian yang berkelanjutan," tegasnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Komitmen ketiga adalah edukasi dan informasi. Ketua Umum Aliansi Vaper Indonesia (AVI), Johan Sumantri, mengatakan pihaknya bersama APVI akan bersama-sama memberikan edukasi dan informasi yang tepat serta akurat kepada masyarakat mengenai penggunaan produk tembakau alternatif.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam mengedukasi dan menginformasikan fakta-fakta tentang produk tembakau alternatif, AVI juga siap berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan terkait lainnya.&nbsp;"Informasi yang disebarkan berbasis pada bukti ilmiah dan penelitian terbaru. Kami percaya bahwa masyarakat yang teredukasi dengan baik akan mampu membuat keputusan yang lebih bijak terkait penggunaan produk ini," kata Johan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pasca penyampaian ketiga komitmen tersebut, Garindra dan Johan menandatangani deklarasi Gerakan Bebas TAR yang turut disaksikan para narasumber dalam diskusi APHRF 2024 yang antara lain, perwakilan Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar Kementerian Perindustrian Nugraha Prasetia Yogie.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian, perwakilan Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Adi Bowo Wijaya, Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia Hari Prasetiyo, Sekretaris AVI Wiranta Eko Indra Putra, dan Ketua Bidang Produksi APVI Eko Prio.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dengan deklarasi ini, kami berharap dapat berkontribusi secara positif terhadap upaya pengurangan bahaya tembakau dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat bagi masyarakat Indonesia," pungkas Johan.</div> </div> </div> </div>

Deklarasi Gerakan Bebas TAR tertuang dalam tiga poin. Pertama, komitmen penjualan produk tembakau alternatif pada perokok dewasa.

Reduksi Dampak Negatif Merokok, APVI dan AVI Deklarasikan Gerakan Bebas TAR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/03/smoke-2636848_19201-4260886415.jpg" alt="Ilustrasi vape atau rokok elektrik. Pemerintah Singapura mulai merazia vape, karena masuk tindak pidana narkotika. Ancaman denda Rp 25 juta." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi vape atau rokok elektrik. Pemerintah Singapura mulai merazia vape, karena masuk tindak pidana narkotika. Ancaman denda Rp 25 juta.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Data Survei Kesehatan Nasional (SKI) 2023 yang dipublikasikan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menunjukkan bahwa jumlah perokok aktif diperkirakan mencapai 70 juta orang. Kolaborasi seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah, pelaku industri, akademisi, praktisi kesehatan, dan konsumen sangat penting guna merumuskan strategi yang tepat untuk menurunkan prevalensi merokok.</p> <p>Praktisi kesehatan dan psikolog klinis dewasa, Nuran Abdat, menyatakan pendekatan pentahelix melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan seperti pemerintah, akademisi, masyarakat, media, hingga pelaku usaha dapat menjadi salah satu solusi yang bertujuan agar perokok dewasa memiliki pilihan untuk beralih dari kebiasaan merokok sekaligus menurunkan risikonya. Pilihan tersebut perlu dihadirkan lantaran banyak perokok dewasa yang sulit berhenti merokok.</p> <p>"Menurunkan prevalensi merokok bukan sekadar fokus pada adiksi perokok. Namun, peran seluruh bidang keilmuan termasuk pemerintah, praktisi kesehatan, serta pelaku industri dan konsumen untuk berkolaborasi meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengurangan dampak buruk tembakau melalui pendekatan alternatif," ujar Nuran, Kamis (4/7).</p> <p>Menurut Nuran, kebiasaan merokok yang telah dilakukan dalam jangka panjang sering menjadi tantangan dalam menurunkan prevalensi. Oleh karena itu, Nuran menekankan perlu adanya modifikasi perilaku bagi perokok dewasa yang kesulitan berhenti dari kebiasaan merokok dengan beralih ke produk tembakau alternatif yang secara ilmiah terbukti memiliki profil risiko yang lebih rendah.</p> <p>"Pendekatan alternatif melalui produk tembakau alternatif, seperti rokok elektronik atau vape dan produk tembakau yang dipanaskan, memiliki potensi dalam menurunkan prevalensi merokok. Harapannya ke depan kita bisa bersama-sama mengevaluasi penggunaan produk yang lebih rendah risiko ini," tambahnya.</p> <p>Pada kesempatan berbeda, Sekretaris Umum Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI), Garindra Kartasasmita, juga menekankan peran aktif seluruh pemangku kepentingan dalam upaya menurunkan prevalensi merokok. Pelibatan lintas sektoral tersebut untuk menjadi langkah awal dalam memberikan edukasi dan solusi lebih rendah risiko bagi perokok dewasa yang sulit berhenti merokok.</p> <p>"Kami berharap pemerintah dapat ikut berperan memberikan informasi yang akurat tentang produk tembakau alternatif. Hal ini penting karena merupakan kewajiban kita semua untuk memberi edukasi yang ke masyarakat mengenai produk lebih rendah risiko yang didasari oleh penelitian, bukan opini yang dibuat untuk kepentingan tertentu," ujar Garindra.</p> <p>Meski lebih rendah risiko ketimbang rokok, produk tembakau alternatif tidak ditargetkan untuk yang berusia di bawah 18 tahun, ibu hamil dan menyusui, serta non-perokok. Garindra menegaskan produk tersebut hanya diperuntukkan bagi perokok dewasa.</p> <p>"Produk tembakau alternatif dapat dimanfaatkan untuk menurunkan prevalensi merokok di kalangan perokok dewasa, yang pada akhirnya akan menghemat pengeluaran pemerintah terkait beban kesehatan akibat kebiasaan merokok," tambahnya.</p>

Menurut Nuran, kebiasaan merokok yang telah dilakukan dalam jangka panjang sering menjadi tantangan dalam menurunkan prevalensi.

Praktisi Kesehatan: Kolaborasi Pemangku Kepentingan Dibutuhkan untuk Tekan Prevalensi Merokok

<div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/01/images-2024-04-01T135324918-489532845.jpeg" alt="Ilustrasi: Vape sebagai alternatif penghantar nikotin selain tembakau. (Ocean Recovery)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Vape sebagai alternatif penghantar nikotin selain tembakau. (Ocean Recovery).</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Produk tembakau alternatif seperti vape masih menyisakan perdebatan mengenai bahaya bagi tubuh. Padahal dengan pengetahuan yang memadai, manfaat pengurangan faktor risiko dari produk inovasi ini akan semakin terasa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kami percaya bahwa vape mulai diterima oleh masyarakat Indonesia sebagai produk inovatif dari tembakau. Hingga hari ini, tercatat sekitar 1.317 individu atau kelompok di berbagai provinsi yang terdaftar sebagai anggota kami," kata Ketua Umum APVI Budiyanto dalam diskusi peringatan World Vape Day, Jumat (31/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kondisi saat ini berbeda dibandingkan dengan ketika APVI pertama kali didirikan pada 2015. Ketika itu, masyarakat masih belum banyak mengenal vape. Sekarang, vape sudah dikenal, tetapi tantangannya adalah meyakinkan para pemangku kepentingan bahwa produk ini rendah risiko,&rdquo; imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Budi menjelaskan, risiko kesehatan tiap produk tembakau berbeda, terutama antara produk yang dibakar dan tidak. Secara spesifik, sudah banyak kajian di luar negeri yang mengindikasikan vape memiliki risiko lebih rendah daripada produk tembakau konvensional. Namun demikian, belum banyak kajian ilmiah dalam negeri yang dapat mendukung perumusan kebijakan yang berbasis bukti.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Food and Drug Administration (FDA) Amerika Serikat dalam halaman situs resminya mengatakan, produk vape dapat menjadi alternatif berisiko rendah bagi perokok dewasa. Selain itu, mereka yang beralih sepenuhnya kepada vape akan merasakan manfaat yang lebih signifikan dibanding dual user,&rdquo; ujar Budi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pertumbuhan pesat pengguna vape di Indonesia belum diikuti oleh pemahaman yang benar tentang cara pemakaian alat secara bertanggung jawab. Bahkan, sering terjadi penyebaran informasi yang kurang tepat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;World Vape Day tahun ini mengambil tema Epidemi Mispersepsi. Dalam konteks Indonesia, topik ini sangat relevan dengan beberapa pemberitaan terkini mengenai penggunaan produk vape secara tidak tepat," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara, Sekretaris Jenderal APVI, Garindra Kartasasmita menyampaikan, berdasarkan studi Public Health England menunjukkan vape memiliki risiko lebih rendah hingga 95 persen. Garindra meyakini prinsip-prinsip saintifik adalah fondasi dari perumusan kebijakan publik yang seimbang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kami mendorong lebih banyak wadah berkumpul dan berdiskusi bagi para pelaku dan pegiat industri vape, akademisi, dan pemerintah. Kita harus terus berkolaborasi agar produk vape dapat meyakinkan lebih banyak perokok dewasa untuk berpindah,&rdquo; tandasnya.</div>

Secara spesifik, sudah banyak kajian di luar negeri yang mengindikasikan vape memiliki risiko lebih rendah daripada rokok konvensional.

APVI Klaim Vape Dianggap Lebih Rendah Risiko, Tapi Kurang Kajian Ilmiah Dalam Negeri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/04/vape2-1822525254.jpg" alt="Ilustrasi: Vape sebagai produk tembakau alternatif." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Vape sebagai produk tembakau alternatif.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Asosiasi pelaku usaha dan konsumen mengecam keras terjadinya penyalahgunaan rokok elektronik yang mengandung narkoba berupa likuid ganja. Asosiasi mengklaim berkomitmen untuk terus mendukung pemerintah dalam menegakkan hukum.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mereka juga menyatakan siap berkolaborasi agar penyalahgunaan rokok elektronik tidak kembali terjadi di masyarakat sehingga esensi dari produk ini sebagai opsi bagi perokok dewasa untuk beralih dari kebiasaannya tersebut tetap dapat dimaksimalkan secara luas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sekretaris Jenderal Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI) Garindra Kartasasmita menjelaskan, pihaknya secara tegas mengecam penyalahgunaan narkoba dalam bentuk apapun, termasuk menggunakan rokok elektronik sebagai medium.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia mengharapkan, seluruh pemangku kepentingan dan tindakan lainnya untuk fokus memberantas narkoba serta tidak menyudutkan rokok elektronik. Sebab, penyalahgunaan terhadap produk ini karena tindakan oknum yang tidak bertanggung jawab.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/014571258/chandrika-chika-dan-5-kawan-selebgramnya-ditangkap-gara-gara-rokok-elektrik-ganja-polisi-buru-pemasoknya">Chandrika Chika dan 5 Kawan Selebgramnya Ditangkap Gara-gara Rokok Elektrik Ganja, Polisi Buru Pemasoknya</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Rokok elektronik bukanlah alat untuk mengonsumsi narkoba. Penyalahgunaan rokok elektronik dan produk ilegal oleh oknum tidak bertanggung jawab tentunya sangat merugikan pelaku usaha legal dan konsumen dewasa yang sudah menggunakan produk resmi," ujar Garindra, di Jakarta, Selasa (30/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Garindra meneruskan, APVI sangat mengapresiasi gerak cepat Kepolisian Republik Indonesia dan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam menindak kasus penyalahgunaan narkoba serta penyitaan produk ilegal yang merugikan pelaku usaha resmi di Indonesia. APVI pun siap bekerja sama dengan lembaga terkait untuk berperan aktif dalam pencegahan narkoba di Tanah Air.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pada tahun 2019, kami pernah menjalin kerja sama dengan Polri dan BNN terkait kasus serupa sehingga kolaborasi ini bisa diperkuat kembali. Dengan pengetahuan dan pengalaman APVI, kami siap untuk berbagi informasi dan berperan aktif dalam pencegahan narkoba di Tanah Air," kata dia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dengan kembali terulangnya kasus ini, Garindra mengimbau konsumen dewasa rokok elektronik agar menggunakan produk resmi yang memiliki pita cukai. Hal ini bertujuan agar konsumen terhindar dari penggunaan produk-produk ilegal.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami berharap kepada semua pihak untuk saling menjaga dan menjauhkan segala hal negatif dari ekosistem vape yang telah kita bangun dengan cukup baik sebagai produk solusi untuk beralih dari kebiasaan merokok," tambahnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/014573687/waketu-komisi-iii-dpr-sahroni-minta-polisi-gandeng-apvi-untuk-awasi-penyebaran-ganja-liquid">Waketu Komisi III DPR Sahroni Minta Polisi Gandeng APVI untuk Awasi Penyebaran Ganja Liquid</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam kesempatan berbeda, Ketua Asosiasi Konsumen Vape Indonesia (AKVINDO) Paido Siahaan menyampaikan pandangan yang senada dengan Garindra. Pihaknya juga mengecam penyalahgunaan narkoba pada produk rokok elektronik.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagai upaya untuk meminimalkan penyalahgunaan di masyarakat, AKVINDO gencar memberikan edukasi tentang penggunaan rokok elektronik yang tepat sasaran serta pemahaman mengenai bahaya narkoba hingga konsekuensi hukum bagi yang melanggarnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Langkah asosiasi konsumen untuk mengedukasi masyarakat terkait penggunaan rokok elektronik yang tepat sasaran, meliputi kampanye yang jelas dan transparan serta menyebarkan fakta-fakta tentang risiko beserta manfaatnya bagi perokok dewasa yang ingin beralih dari kebiasaan merokok," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk menghindari penyalahgunaan rokok elektronik, Paido menyarankan agar konsumen senantiasa menggunakan produk secara bertanggung jawab. Selain itu, asosiasi konsumen juga akan mendorong pelaku usaha untuk fokus pada standar keselamatan dan kualitas produk tembakau alternatif.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pelaku usaha dapat melakukan advokasi regulasi terhadap produk vape, melakukan riset independen untuk memvalidasi klaim keselamatan produk, memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada konsumen dewasa tentang manfaat penggunaan vape sebagai opsi yang lebih rendah risiko," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sekadar informasi, rokok elektronik, termasuk produk tembakau yang dipanaskan, terbukti memiliki profil risiko lebih rendah 90-95 persen dibandingkan rokok.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal ini diperkuat berdasarkan hasil kajian ilmiah Public Health England (saat ini dikenal sebagai UK Health Agency), divisi dalam Departemen Kesehatan dan Pelayanan Sosial di Inggris, bertajuk "Evidence Review of E-Cigarettes and Heated Tobacco Products" pada 2018. Dengan fakta tersebut, rokok elektronik merupakan opsi bagi perokok dewasa yang ingin beralih dari kebiasaannya.</div>

Asosiasi pelaku usaha dan konsumen mengecam keras terjadinya penyalahgunaan rokok elektronik yang mengandung narkoba berupa likuid ganja.

Merasa Dirugikan atas Viralnya Kasus Vape Diisi Likuid Ganja, Asosiasi Komit Terus Dukung Pemberantasan Narkoba

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/ilustrasivape.jpg" alt="Ilustrasi: vape" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: vape</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com - </strong>Sekretaris Jenderal Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI), Garindra Kartasasmita, berharap calon presiden dan calon wakil presiden Indonesia yang terpilih&nbsp; dapat membuat regulasi berdasarkan penelitian dan kajian yang baik.&nbsp;</p> <p>Garindra berharap peraturan rokok elektrik disusun berdasarkan profil risikonya. Menurutnya produk rokok elektrik dipandang sebagai produk rendah risiko, di beberapa negara produk ini dijadikan solusi bagi para perokok yang ingin beralih.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p>"Harapan kami, Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka sebagai calon kuat pemimpin kita berdasarkan hasil hitung cepat, dapat menjadi pemimpin yang mendukung konsep harm reduction bukan hanya dari sisi kendaraan (elektrik)," ujar Garindra dalam keterangan tertulisnya kepada JawaPos.com, Jumat (16/2).</p> <p>Menurut Garindra, industri rokok elektrik berkembang pesat di dunia. Namun, belakangan Pemerintah Indonesia melalui Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Kesehatan ingin<span class="Apple-converted-space">&nbsp; </span>memberikan banyak poin pelarangan produk tembakau, termasuk rokok elektrik.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p>Garindra juga menyoroti RPP Kesehatan memuat poin-poin aturan kontroversial terhadap produk rokok elektrik. Ia melihat ada poin dalam RPP Kesehatan yang coba melangkahi aturan lain di Kementerian tertentu.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p>"Menurut pandangan kami, misalnya untuk kemasan rokok elektrik sudah diatur dengan sangat baik melalui Peraturan Menteri Keuangan yang sudah berjalan," kata Garindra.</p> <p>Kementerian Kesehatan berencana mengesahkan RPP Kesehatan setelah Pemilihan Umum 2024. Bila disahkan, aturan ini akan memberikan dampak yang signifikan pada beberapa industri, salah satunya industri tembakau yang juga telah menerima kenaikan cukai setiap tahunnya.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p>Selain itu, menurut Managing Director Politicial Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan, melakukan banyak pelarangan pada RPP Kesehatan, Pemerintah Indonesia juga konstan menaikkan cukai rokok secara signifikan. Kebijakan bernada restriktif seperti ini tidak serta merta akan menurunkan angka perokok.</p> <p>&ldquo;Pemerintah berdalih, menaikkan cukai rokok akan mengurangi jumlah perokok. Faktanya, hanya ilusi. Jumlah perokok tidak turun meskipun pemerintahan Joko Widodo menaikkan cukai rokok setiap tahun sejak 2015,&rdquo; kata Anthony Budiawan.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p>Di sisi lain, menyoroti RPP Kesehatan Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad, mengatakan penerimaan negara akan turun sekitar 0,53 persen jika pasal-pasal kontroversial tembakau di RPP Kesehatan disahkan.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p>"Dari sisi penerimaan negara, terdapat indikasi penurunan penerimaan perpajakan hingga Rp 52,08 triliun,&rdquo; jelas<span class="Apple-converted-space">&nbsp; </span>Tauhid (21/1).<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p>Tauhid berharap agar perumusan aturan RPP Kesehatan, terutama yang menyangkut industri tembakau perlu mempertimbangkan banyak hal. Mengingat luas dan besarnya ekosistem tembakau di Indonesia, ia menyarankan agar pasal-pasal tembakau diatur terpisah dalam rancangan peraturan tersendiri.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p>&nbsp;</p> <p class="class-paragraph">&nbsp;</p>

industri rokok elektrik berkembang pesat di dunia. Namun, belakangan Pemerintah Indonesia melalui RPP Kesehatan malah membuat pelarangan

APVI Berharap Presiden Terpilih Memahami Persoalan Rokok Elektrik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/22/ditjen-perimbangan-keuangan-1724739103.jpg" alt="Paguyuban/Asosiasi vape meminta pemerintah menunda implementasi pajak rokok elektrik dari rencana 2024 menjadi 2027." width="100%">
<figcaption>Paguyuban/Asosiasi vape meminta pemerintah menunda implementasi pajak rokok elektrik dari rencana 2024 menjadi 2027.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Paguyuban Asosiasi Vape Nasional Indonesia (PAVENAS) yang terdiri dari Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI), Aliansi Vapers Indonesia (AVI), Perkumpulan Produsen E-Liquid Indonesia (PPEI), Aliansi Pengusaha Penghantar Nikotin Elektronik Indonesia (APPNINDO), dan Asosiasi Vaporiser Bali (AVB) menyambangi Kementerian Keuangan di Jakarta untuk menyampaikan aspirasi terkait wacana pengenaan pajak rokok untuk rokok elektrik pada 2024. Kunjungan ini diterima oleh Kementerian Keuangan yang diwakili Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Madya Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI Bonatua Mangaraja Sinaga.</p> <p>Aksi dari gabungan pengusaha, konsumen, dan pelaku industri produk tembakau inovatif ini merupakan bentuk tuntutan pada Kementerian Keuangan untuk menunda implementasi pajak rokok untuk rokok elektrik hingga 2027, dan tidak ada kenaikan cukai saat implementasi pajak rokok tersebut dilakukan. PAVENAS juga mendorong pemerintah untuk transparan dan berlaku adil dalam perumusan kebijakan dengan melibatkan langsung pelaku usaha.</p> <p>Mewakili PAVENAS, Sekretaris Jenderal APVI Garindra Kartasasmita mengatakan bahwa rencana pengenaan pajak rokok untuk rokok elektrik berbarengan dengan kenaikan cukai merupakan pukulan berat bagi pengusaha, konsumen, dan pelaku industri. Dengan rencana pengenaan pajak rokok untuk rokok elektrik dengan besaran 10 persen dari tarif cukai yang berlaku, ditambah kenaikan tarif cukai untuk rokok elektronik sebesar 15 persen, maka rokok elektrik akan mendapat kenaikan beban pajak sebesar lebih dari 25 persen pada tahun 2024.</p> <p>"Perlu menjadi pertimbangan bahwa industri rokok elektrik merupakan industri yang tergolong baru dan sebagian besar pelaku industri ini berasal dari komunitas dan UMKM," katanya dalam keterangan tertulis, Jumat (22/12).</p> <p>Oleh karena itu, PAVENAS memohon kebijaksanaan pemerintah terkait dengan rencana pengenaan pajak rokok untuk rokok elektrik ini, mengingat informasi terkait wacana ini saja baru disampaikan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam rapat Sosialisasi Kebijakan di Bidang Cukai Tahun 2024 pada tanggal 28 November 2023.</p> <p>PAVENAS mendesak pemerintah agar implementasi pengenaan pajak rokok untuk rokok elektrik baru dilakukan setidaknya lima tahun ke depan yaitu pada 2027. Permohonan ini berkaca dari implementasi pajak rokok konvensional yang juga memiliki masa peralihan.</p> <p>Merujuk pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU 28/2009) ditetapkan implementasi Pajak Rokok dimulai pada tahun 2014 sehingga ada 5 tahun waktu transisi bagi industri. Selain itu, ketika pajak rokok konvensional diimplementasikan, saat itu pemerintah menetapkan tidak ada kenaikan cukai hasil tembakau agar industri tidak mengalami beban ganda.</p> <p>"Kami berharap proses perumusan kebijakan terkait industri rokok elektrik dilakukan secara terbuka dan transparan kepada pelaku industri yang terdampak oleh regulasi tersebut. Hal ini penting bagi keberlangsungan usaha, termasuk investasi dan penyerapan tenaga kerja di sektor ini secara keseluruhan," katanya.</p> <p>Setelah sebanyak dua kali mengirimkan surat tertulis dan permintaan audiensi kepada Kemenkeu RI, PAVENAS memutuskan untuk secara langsung mendatangi Kementerian Keuangan untuk menuntut penjelasan dan transparansi dari pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.</p> <p>Pasca menerima kunjungan audiensi dari PAVENAS hari ini, Garindra mengatakan bahwa pemerintah telah mendengarkan aspirasi terkait usulan penundaan implementasi pajak rokok elektrik dan permohonan tidak adanya kenaikan cukai saat aturan itu diterapkan.</p> <p>"Perwakilan Kementerian Keuangan yakni Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Madya Bonatua Mangaraja Sinaga tadi sudah menyampaikan akan mencari jalan tengah untuk implementasi pajak rokok tahun 2026, mengingat kebijakan cukai sudah berlaku pada 2023&ndash;2024, sementara pada 2025 akan ada kenaikan PPN, sehingga 2026 dapat dipertimbangkan untuk pengenaan pajak rokok elektronik asalkan cukainya tidak naik di tahun itu," katanya.</p> <p>Garindra mengatakan pihaknya berterima kasih kepada pemerintah yang menyambut baik aspirasi dari para pelaku usaha dan harapannya pemerintah dapat menjelaskan kepada seluruh pemangku kepentingan bahwa pengenaan pajak rokok elektrik akan dipertimbangkan kembali.</p> <p>"Kami mengapresiasi kesempatan diskusi hari ini dan kami berharap hasil pertemuan ini menjadi pertimbangan pengambilan keputusan terkait pajak rokok elektrik," kata Garindra.</p>

Garindra mengatakan bahwa rencana pengenaan pajak rokok untuk rokok elektrik berbarengan dengan kenaikan cukai merupakan pukulan berat.

Pemerintah Diminta Tunda Implementasi Pajak Rokok untuk Rokok Elektrik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/smoke-2636848_19201.jpg" alt="Ilustrasi vape atau rokok elektrik. Pixabay" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi vape atau rokok elektrik. Pixabay</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Wacana pengenaan pajak rokok elektronik pada 2024 menuai keberatan dari kalangan industri. Sebab dinilai akan semakin membebani sektor yang baru mulai bertumbuh dan didominasi UMKM.</p> <p>Selain itu, industri menilai rencana pengenaan pajak rokok elektronik tidak memiliki landasan hukum yang kuat dan justru menunjukkan ketidakadilan pemerintah. &nbsp;Sekretaris Jenderal Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI) Garindra Kartasasmita mengatakan, pemberlakuan pajak rokok elektronik pada 2024 minim sosialisasi dan memberatkan pelaku usaha.</p> <p>Menurut Garindra, industri rokok elektronik saat ini masih merasakan tekanan yang ditimbulkan penetapan kenaikan tarif cukai sebesar 15 persen pada 2023 dan 2024.</p> <p>&rdquo;Apalagi kalau ditambah pemberlakuan pajak rokok yang tarifnya 10 persen dari cukai, rokok elektronik akan terkena kenaikan pajak nyaris 30 persen. Ini tidak adil dan menyengsarakan bagi industri baru yang mayoritas pelakunya UMKM,&rdquo; kata Garindra Kartasasmita.</p> <p>Garindra menjelaskan, merujuk pada pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, objek pajak rokok antara lain adalah sigaret, cerutu, rokok daun, dan bentuk rokok lain yang dikenakan cukai rokok.</p> <p>&rdquo;Rokok elektronik memiliki bentuk dan cara kerja yang berbeda serta menghasilkan keluaran yang juga berbeda. Hal ini menjadi pertanyaan kami mengapa kami dianggap bentuk rokok lainnya (sehingga bisa dikenakan pajak rokok),&rdquo; papar Garindra Kartasasmita.</p> <p>Garindra berharap pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dapat lebih adil dalam memberlakukan pajak rokok elektronik. Saat pajak rokok diberlakukan pada rokok konvensional, diberikan masa peralihan selama 5 tahun.</p> <p>&rdquo;Pada saat implementasi pajak rokok pertama kali pada 2014, tidak ada kenaikan cukai untuk mencegah <em>triple-hit</em> dari kenaikan cukai, harga jual eceran (HJE), dan pajak rokok, di mana ketiga hal tersebut sangat memengaruhi harga jual yang kemudian menurunkan daya beli konsumen,&rdquo; imbuh Garindra Kartasasmita.</p> <p>APVI sejatinya berharap, perumusan kebijakan dilakukan secara terbuka dan transparan khususnya pada pelaku industri yang akan terdampak. Garindra Kartasasmita menyayangkan hingga saat ini APVI tidak pernah diajak berkomunikasi tentang rencana implementasi pajak rokok elektronik. Terlebih rencananya pajak rokok ini akan diimplementasikan sangat mendadak pada 2024.</p> <p>&rdquo;Ini akan sangat memukul seluruh industri rokok elektronik dan vape. Kami keberatan dengan pemberlakuan pajak rokok untuk rokok elektronik pada 2024 karena minim sosialisasi. Kebijakan yang tiba-tiba tanpa komunikasi ini sangat tidak wajar dan tidak bisa dibenarkan,&rdquo; ungkap Garindra Kartasasmita.</p>

APVI menilai kebijakan pengenaan pajak rokok elektronik pada 2024 membebani sektor yang baru mulai tumbuh yang didominasi UMKM

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#apvi

Berita Terkini