<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/Aplikasi-My-Pertamina-untuk-Pebelian-Pertalite-Dan-Solar_Salman-Toyibi-6-1.jpg" alt="REKAM HISTORI: Warga menunjukkan aplikasi MyPertamina saat mengisi pertalite di salah satu SPBU di kawasan Kuningan, Jakarta, (28/6/2022)." width="100%">
<figcaption>REKAM HISTORI: Warga menunjukkan aplikasi MyPertamina saat mengisi pertalite di salah satu SPBU di kawasan Kuningan, Jakarta, (28/6/2022).</figcaption>
</figure>Pelat Kuning-Angkutan Barang Tetap Berhak Dapatkan Solar Bersubsidi  JawaPos.com – Pertamina terus mematangkan kebijakan pembelian BBM melalui aplikasi MyPertamina. Sesuai rencana, kebijakan tersebut bakal diterapkan secara bertahap mulai 1 Juli 2022.  Pjs Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga Subholding Commercial &amp; Trading Pertamina Irto Ginting menuturkan, untuk implementasi tahap I, ada sebelas daerah yang bakal menerapkan kebijakan tersebut.  Lantas, kepada siapa saja kebijakan itu diperuntukkan? Irto menjelaskan, khusus untuk pertalite, hingga saat ini belum ada kriteria khusus jenis kendaraan apa saja yang berhak. Sebab, kriteria peruntukan kendaraan masih menunggu finalisasi revisi Perpres 191 Tahun 2014.  ’’Selama proses pendaftaran dalam dua minggu, pembelian pertalite masih seperti biasa. Ini salah satu bentuk sosialisasi,’’ ujarnya kepada Jawa Pos kemarin (28/6).  MyPertamina adalah aplikasi layanan keuangan digital dari Pertamina yang terintegrasi dengan aplikasi LinkAja. Mirip platform e-money lain seperti OVO, DANA, dan lainnya. Aplikasi itu digunakan untuk pembayaran BBM secara nontunai di stasiun pengisian bahan bakar umum Pertamina.  MyPertamina dapat di-download di Play Store (Android) dan App Store (iOS). Siapa pun boleh mendaftarkan kendaraannya melalui MyPertamina. Nanti Pertamina melakukan verifikasi dan pencocokan data lebih lanjut. Hasil verifikasi itu akan menentukan apakah yang bersangkutan berhak menerima BBM bersubsidi. Irto belum memastikan kapan revisi Perpres 191 Tahun 2014 tersebut rampung. Karena itu, hingga saat ini pertalite masih disalurkan seperti biasa.  Sementara itu, pembelian solar masih sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan sebelumnya. ’’Untuk solar sudah ada aturannya sesuai dengan kriteria pada Perpres 191 Tahun 2014,’’ imbuhnya.  Dia mengimbau agar kendaraan industri dan masyarakat mampu membeli BBM nonsubsidi. ’’Dengan demikian, solar subsidi bisa lebih tepat sasaran ke mereka yang berhak dan membutuhkan,’’ jelasnya.  Area Manager Communication, Relations &amp; CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat Eko Kristiawan menyampaikan, pada periode 1 Juli nanti, ada empat kota/kabupaten di Jawa Barat yang melakukan uji coba transaksi pertalite dan solar bagi pengguna kendaraan roda empat terdaftar.  ”Kota Bandung, Kota Sukabumi, Kota Tasikmalaya, dan Kabupaten Ciamis akan menjadi daerah yang terlebih dahulu dilakukan pendataan melalui laman subsiditepat.mypertamina.id untuk pendaftaran masyarakat,’’ ujar Eko.  Dia menekankan bahwa Pertamina Patra Niaga sebagai operator yang ditunjuk pemerintah dalam penyaluran BBM subsidi harus mematuhi regulasi. Antara lain, memastikan penyaluran pertalite dan solar tepat sasaran dan tepat kuota. ’’Perlu diketahui bahwa di empat kota/kabupaten ini masyarakat tidak perlu khawatir apabila belum mengunduh aplikasi MyPertamina. Sebab, registrasi bisa dilakukan melalui situs subsiditepat.mypertamina.id tersebut,’’ katanya.  Eko melanjutkan, jika kendaraan dan identitas masyarakat sudah terkonfirmasi dan terdaftar, sistem akan mengirim QR code unik yang dapat digunakan melalui aplikasi MyPertamina. Bisa juga di-print atau disimpan di galeri ponsel masing-masing. QR code tersebut nanti dicocokkan datanya di SPBU sebelum Pertamina melayani transaksi pertalite dan solar. ’’Jadi, pembayaran pun masih sama seperti transaksi biasa. Masyarakat memiliki banyak opsi, mulai dari pembayaran tunai (cash), kartu kredit/debit, ataupun pilihan nontunai lainnya, tidak terbatas hanya menggunakan MyPertamina,’’ tambah Eko.  Selanjutnya, uji coba di wilayah lain akan dilakukan secara bertahap sambil memastikan kesiapan infrastruktur dan sistem. Masyarakat dapat menghubungi Pertamina Call Center (PCC) 135 serta media sosial resmi @ptpertaminapatraniaga dan @mypertamina untuk informasi lebih lanjut.  Sementara itu, Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Organda Ateng Aryono mengatakan, pihaknya belum menerima petunjuk teknis lebih jauh mengenai regulasi tersebut. Namun, pada dasarnya, Organda akan mendukung kebijakan dan upaya pemerintah dalam menertibkan pembelian BBM agar sesuai dengan target pasar. ”Kami sudah sangat siap jika yang diperlukan adalah registrasi kendaraan atau pendataan armada. Sebab, sebelum ada skema seperti ini, kami sudah punya semua database armada kita,” ujar Ateng kemarin (28/6).  Pada bagian lain, Ketua Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Jawa Timur (Jatim) Sundoro mendukung penuh proyek percontohan penyaluran BBM subsidi di Indonesia. Menurut dia, sudah seharusnya BBM subsidi tersalurkan ke kendaraan yang tepat. Karena itu, dia tak mempermasalahkan kalau sistem tersebut akhirnya disamaratakan di semua wilayah. ’’Sekarang simpulnya ada di Pertamina. Apakah siap mengimplementasikan kebijakan tersebut di seluruh Indonesia,’’ ujarnya.  Dia mengatakan, aturan bahwa pertalite atau biosolar tak boleh dikonsumsi kendaraan mewah sudah disebut sejak lama. Namun, kenyataannya masih banyak penyelewengan di lapangan. Karena itu, pengusaha truk seperti dia mengaku khawatir jika ada pembatasan BBM. Selama pemerintah bisa menepati kuota truk angkutan barang sesuai kebijakan, Sundoro mengatakan bahwa pihaknya tak akan mengeluh saat harus menggunakan aplikasi dalam pembelian BBM. ’’Seperti yang sudah kami tegaskan berkali-kali. Kami senang melakukan kebijakan apa pun itu, termasuk kenaikan harga, selama tidak ada kelangkaan,’’ imbuhnya.

Pertamina Verifikasi Penerima Subsidi BBM hingga 15 Juli

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/thumb_46_98_dilema_pengusaha.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penerapan standar Euro 4 untuk kendaraan bermesin diesel menjadi dilema bagi pengusaha truk. Mereka menganggap kebijakan itu bertentangan dengan upaya meningkatkan pemanfaatan biosolar yang juga digetolkan pemerintah.  Ketua Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Jatim Sundoro menyatakan, isu Euro 4 memang menjadi perhatian banyak pemilik truk. Sebab, mereka harus melakukan investasi besar untuk meremajakan armada.  Namun, polemik baru justru muncul. Sebab, Euro 4 harus memiliki standar bahan bakar tersendiri.  "Di sisi lain, pemerintah justru menggenjot pemanfaatan biosolar yang belum tersertifikasi dengan standar Euro 4," ujarnya.  Dia meminta pemerintah bisa benar-benar menentukan sikap. Sebab, mereka khawatir mesin yang mengakomodasi biosolar justru tidak memenuhi Euro 4.  "Apalagi, biaya untuk meremajakan unit tak sedikit," katanya.  Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian telah mengeluarkan regulasi untuk kendaraan niaga yang ramah lingkungan. Mulai 12 April 2022, truk dan bus baru yang diproduksi sudah harus berstandar Euro 4.  Chief Operating Officer Hino Motors Sales Indonesia (HMSI) Santiko Wardoyo mengakui, penerapan standar baru untuk aspek ramah lingkungan kendaraan niaga memang menjadi perhatian banyak pengusaha. Sebab, mereka harus melakukan peremajaan.  "Kebijakan itu menjadi kesempatan kami untuk kembali berkembang setelah pandemi," tuturnya dalam gathering konsumen di Surabaya.  Dia menerangkan, pandemi memang memukul berat penjualan kendaraan niaga. Terutama kendaraan dengan kapasitas besar. Sebab, moda transportasi darat itu sangat berkaitan dengan kegiatan ekonomi dan mobilitas masyarakat.  Selama 2020, pihaknya hanya berhasil menjual 12 ribu unit kendaraan niaga besar. Capaian penjualan tersebut jauh jika dibandingkan pada 2019 yang membukukan 31 ribu unit.  "Pada masa pandemi, memang LCV (light commercial vehicle) tumbuh karena banyak yang memulai usaha. Tapi, penjualan kendaraan niaga yang besar justru terhambat," paparnya.

Soal Standar Euro 4 Versus Biodiesel, Pemerintah Bikin Pengusaha Galau

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/demo-odol.jpg" alt="ASPIRASI ANGKUTAN BARANG: Ratusan pengemudi trus mengadakasn unjuk rasa memprotes kebijakan dishub. (Frizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>ASPIRASI ANGKUTAN BARANG: Ratusan pengemudi trus mengadakasn unjuk rasa memprotes kebijakan dishub. (Frizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Kebijakan tentang pembatasan dan larangan operasional truk <a href="https://www.jawapos.com/tag/odol/">over dimension overload</a> alias ODOL menuai polemik. Para sopir truk yang tergabung dalam Driver Logistik Community memprotes larangan itu. Selasa (22/2) mereka menggeruduk kantor Dinas Perhubungan (<a href="https://www.jawapos.com/tag/dinas-perhubungan-jatim/">Dishub</a>) Jawa Timur di Jalan Ahmad Yani. Tidak hanya dari Surabaya. Pengemudi juga datang dari Malang, Pasuruan, Probolinggo, dan Madura.  Puluhan truk dengan bak tinggi berjejer di jalan raya. Truk logistik itu rata-rata ditutupi terpal. Kondisinya menutup badan Jalan Ahmad Yani. Supriyanto, koordinator lapangan, meminta kebijakan larangan truk ODOL ditarik. Menurut dia, kebijakan itu sangat merugikan karena tidak bisa bersaing dengan truk-truk berukuran jumbo.  ’’Ini merugikan kami sebagai sopir truk logistik. Pabrik juga banyak yang nolak kalau pakai truk kecil,’’ kata Supriyanto.  Dampak kebijakan larangan ODOL, lanjut dia, membuat kesejahteraan sopir menurun drastis. Sebab, order dari pihak pabrik berkurang. Oleh karena itu, pihaknya berencana melakukan aksi protes selama dua hari. Para sopir pun sedang melakukan negosiasi dengan pejabat Dishub Jatim serta kepolisian untuk mencari solusi.  Dengan demikian, mereka masih bisa melakukan kegiatan tanpa harus melalui pengetatan.  Selama ini, petugas terkait memang aktif melakukan penindakan terhadap truk ODOL yang melanggar. Tindakan itu juga dilakukan <a href="https://www.jawapos.com/tag/dinas-perhubungan-surabaya/">Dinas Perhubungan</a> (Dishub) Kota Surabaya.  Truk dengan kapasitas berlebih yang melintas di tengah kota ditindak. ”Selain tidak standar, juga membahayakan lalu lintas,’’ kata <a href="https://www.jawapos.com/tag/dinas-perhubungan-surabaya/">Kadishub</a> Surabaya Tundjung Iswandaru.  Beberapa ruas jalan kerap dilintasi truk <a href="https://www.jawapos.com/tag/odol/">ODOL</a>. Di antaranya, Jalan Ahmad Yani, Jalan Diponegoro, hingga kawasan MERR.  Hasilnya, selama dua bulan terakhir, petugas menjaring 50 truk yang melanggar. Kapasitas muatannya overload serta bak truk yang sudah dimodifikasi. Selain tilang oleh kepolisian, pihaknya juga memberikan sanksi kepada perusahaan pengelola. Mereka dilarang untuk mengoperasikan truk tersebut.  Ketua Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (<a href="https://www.jawapos.com/tag/aptrindo-jatim/">Aptrindo</a>) Jatim Sundoro mengatakan, pihaknya sebenarnya berada di posisi netral mengenai pembatasan kegiatan ODOL. Sebab, hal tersebut berkaitan dengan keselamatan di jalan.

Tolak Pembatasan, Sopir ODOL Geruduk Dishub Jatim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/tarif-penyeberangan.jpg" alt="Suasana kapal penyebrangan di Kamal Tanjung Perak dimana Pengusaha minta kenaikan tarif penyeberangan yang bakal berlaku besok ditunda dulu. Kamis 30/04/2020. Foto Puguh Sujiatmiko/Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Suasana kapal penyebrangan di Kamal Tanjung Perak dimana Pengusaha minta kenaikan tarif penyeberangan yang bakal berlaku besok ditunda dulu. Kamis 30/04/2020. Foto Puguh Sujiatmiko/Jawa Pos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Beberapa pihak mengeluhkan kenaikan tarif penyeberangan yang berlaku mulai hari ini (1/5). Berdasar Keputusan Menteri Perhubungan No 92 Tahun 2020, tarif sejumlah rute penyeberangan naik. Demikian juga biaya kas pelabuhannya.  Ketua Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia Jawa Timur (Aptrindo Jatim) Sundoro berharap pemerintah meninjau ulang kebijakan tarif tersebut. Persebaran virus SARS CoV2 membuat volume angkutan oleh mobil niaga turun sampai 25 persen.  "Banyak anggota kami yang keberatan kenaikan tarif 13 persen untuk rute Ketapang–Gilimanuk dan Lembar–Padangbai," ujarnya Kamis (30/4).  Jika kenaikan tarif itu tidak bisa dibatalkan atau ditunda, Sundoro mengusulkan agar kenaikannya tidak sampai 13 persen. "Sebaiknya, kenaikan tarifnya dikurangi," ucapnya.  Dia mengungkapkan, kenaikan tarif di tengah pandemi akan membuat perekonomian semakin terpukul. Sebab, sampai sekarang pun, para pengusaha truk juga masih kesulitan mengajukan keringanan cicilan kredit dari bank maupun multifinance.  Di sisi lain, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) Khoiri Soetomo menuturkan bahwa kebijakan untuk menaikkan tarif sudah disepakati sebelum pandemi. Dia juga menegaskan, bukan hanya para pemilik kapal yang menghendaki kenaikan itu.  Gapasdap, menurut dia, sudah mengusulkan kenaikan tarif sejak dua tahun lalu. Namun, karena momen pemilu dan rumitnya koordinasi Kementerian Perhubungan dengan Kemenko Kemaritiman dan Investasi, kenaikan tarif tersebut baru bisa diterapkan hari ini. "Tidak ada yang tahu juga akan terjadi pandemi," katanya.

Asosiasi Truk Jatim Minta Kenaikan Tarif Penyeberangan Ditinjau Ulang

Aptrindo Jatim

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Aptrindo Jatim

Berita Terkini

Pertamina Verifikasi Penerima Subsidi BBM hingga 15 Juli

Soal Standar Euro 4 Versus Biodiesel, Pemerintah Bikin Pengusaha Galau

Tolak Pembatasan, Sopir ODOL Geruduk Dishub Jatim

Asosiasi Truk Jatim Minta Kenaikan Tarif Penyeberangan Ditinjau Ulang

Download Aplikasi JawaPos.com