<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/16/judol-2490747712.jpg" alt="Pandi Meeting ke 14 membahas sejumlah isu kedaulatan siber di Indonesia, salah satunya adalah kasus judi online yang makin meresahkan." width="100%">
<figcaption>Pandi Meeting ke 14 membahas sejumlah isu kedaulatan siber di Indonesia, salah satunya adalah kasus judi online yang makin meresahkan.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Kasus judi online belakangan makin meresahkan. Tidak hanya mengincar masyarakat yang lemah iman, lemah pengetahuan, dan ingin selalu instan, judi online kerap mengincar situs pemerintahan untuk disusupi konten mereka yang membahayakan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Nggak sekali dua kali. Sering. Masyarakat bisa menemukan banyak berita yang menyebut bahwa situs pemerintahan baik di pusat, Kementerian/Lembaga dan pemerintah di daerah dalam beberapa kasus kerap kecolongan oleh defacing judi online.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kewalahan dengan hal tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bersama Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (Pandi) menjalin sinergi untuk mengatasi penyusupan konten judi online pada situs web pemerintah dan pendidikan dengan domain .id (dot id).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal ini diumumkan dalam rangkaian acara 'Indonesia Berdaulat Digital' dalam agenda Pandi Meeting 14. Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika (Aptika)&nbsp;</div> <div dir="auto">Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Semuel Abrijani Pangerapan mengatakan bahwa banyak situs web termasuk situs pemerintah daerah, telah disusupi konten tersebut, namun kini mulai dibersihkan dengan bantuan Pandi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Orang-orang yang menggunakan website-website dot id termasuk pemerintah yang disisipkan itu, penyelesaiannya di Pandi Jadi dibuatnya 404, enggak bisa dicari. Banyak ada ribuan yang menyerang Pemda punya website, dan itu dibantu Pandi dan mulai dibersihkan," ujar Semuel ditemui JawaPos.com di Jakarta dalam acara Pandi Meeting ke 14, Kamis (16/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Semuel menambahkan bahwa pemilik atau pengelola situs web pemerintah maupun pendidikan sering kali tidak mengetahui bahwa situs mereka telah disusupi oleh konten judi online. Untuk itu, Kemenkominfo dan Pandi berupaya untuk terus membersihkan situs-situs web tersebut agar konten-konten judi online tidak semakin memapar masyarakat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam kesempatan yang sama, Ketua Pandi John Sihar Simanjuntak menuturkan bahwa penyusupan konten judi online adalah bentuk penyalahgunaan domain atau subdomain pada situs web yang kurang dikelola dengan baik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami melihat apa yang terjadi sekarang ini adalah masif dan terorganisir jadi ini adalah kejahatan yang bukan sekadar hacker kebetulan tapi ini terorganisir dan terprogram dengan baik, jadi ini harus melawan secara bersama-sama," kata John.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk menangani masalah tersebut, Pandi akan memperkuat sistem mereka dan mengembangkan aplikasi untuk mendeteksi domain yang terkena masalah tersebut. Selain itu, Pandi bersama Kementerian Kominfo juga aktif melakukan edukasi kepada pihak-pihak terkait, seperti pemerintah daerah tentang bagaimana mengelola situs web dengan baik agar terhindar dari praktik penyusupan konten judi online.</div>

Tidak hanya mengincar masyarakat yang lemah iman, lemah pengetahuan, dan ingin selalu instan, judi online kerap mengincar situs pemerintahan

Web Pemerintahan Sering Kebobolan Judi Online, Kominfo Jalin Sinergi dengan Pandi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/yahoo.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mulai menjalankan sanksi tegas berupa pemblokiran terhadap penyelenggara sistem elektronik (PSE) yang belum mendaftarkan diri pada pemerintah Indonesia setelah lewatnya tenggat akhir pada 20 Juli lalu. Beberapa platform digital besar dilaporkan tidak dapat diakses dan ramai menjadi perbincangan warganet sepanjang Sabtu (30/7).  Beberapa platform tersebut, antara lain, tiga distributor game besar, yakni Epic Game, Steam, dan Origin milik Electronic Arts (EA).  Kemudian, ada situs penyedia layanan mesin pencari Yahoo. Ada pula situs game Counter Strike dan Dota2. Lalu, platform pembayaran daring PayPal dan Steam. Juga beberapa layanan seperti Xandr. Meski demikian, pemblokiran itu dilaporkan belum merata di semua perangkat maupun penyedia layanan internet (ISP).  Beberapa warganet melaporkan masih dapat mengakses platform-platform tersebut dengan mengutak-atik DNS ataupun berganti ISP. Menurut penelusuran Jawa Pos pada Sabtu pukul 09.33 WIB, Steam tidak dapat diakses melalui peramban dengan laporan invalid SSL. Namun, Jawa Pos berhasil mengakses kembali Steam, Xandr, dan Origin pada Sabtu sore sekitar pukul 18.00 WIB.  Pemblokiran itu mengundang kemarahan banyak warganet. Beberapa platform seperti Steam dan PayPal dinilai punya peran besar dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Banyak anak muda yang melakukan transaksi game dari Steam, termasuk melakukan streaming. Kemudian, beberapa kreator digital juga mengandalkan transaksi keuangan dari PayPal.  Sejak Sabtu pagi tagar "blokirkominfo" menjadi trending di Twitter dan sampai Sabtu malam telah dicuitkan hingga 99 ribu kali. Hingga Sabtu malam, pihak Kemenkominfo maupun Dirjen Aplikasi Informatika (Aptika) Semuel Abrijani Pangerapan belum mau berkomentar tentang dinamika tersebut.  Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno turut berkomentar mengenai ribut-ribut pemblokiran itu. Mantan wakil gubernur DKI Jakarta tersebut menyatakan dukungan terhadap Kemenkominfo yang melakukan pemblokiran terhadap SPE yang enggan mendaftar. ”Ora iso sak penake dewe (tidak bisa semaunya sendiri, Red),” kata Sandi. Dia menjelaskan bahwa setiap negara memiliki aturan tersendiri dan wajib dipatuhi. ”Sama ketika kita mau berbisnis di luar negeri. Kita harus patuh dan mengikuti aturan di sana,” jelasnya.  Apalagi, kata Sandi, pemerintah hanya mewajibkan PSE-PSE tersebut untuk mendaftar, bukan melakukan proses perizinan baru. Sandi juga meminta pengertian masyarakat, pelaku pariwisata, dan ekonomi kreatif yang terdampak aturan tersebut. Dia juga meyakinkan bahwa jika persyaratan telah dipenuhi, blokir akan dicabut.  Meski demikian, pakar telematika Abimanyu Wachjoewidajat menyebut, Kementerian Kominfo telah melanggar janjinya. Yakni, memberikan surat peringatan terhadap PSE yang belum mendaftar hingga batas waktu 20 Juli 2022 dan tidak melakukan pemblokiran. Pernyataan itu disampaikan Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Dirjen Aptika) Kemenkominfo Semuel A. Pangerapan dalam konferensi pers di Labuan Bajo, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), pada 21 Juli lalu. "Itu melanggar perjanjian Kominfo sendiri,” ujar Abimanyu melalui pesan singkat.

Pemblokiran PSE Tidak Merata

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/Rizki-Natakusumah-Komisi-I-DPR.jpg" alt="dok DPR RI" width="100%">
<figcaption>dok DPR RI</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Aptika) Kominfo bekerjasama dengan DPR RI, menggelar webinar Ngobrol Bareng Legislator yang bertajuk “Transformasi Tata Kelola Penilaian Kinerja Kepegawaian Kearsipan Secara Digital”.  Dalam webinar, Anggota Komisi I DPR Rizki Aulia Rahman Natakusumah mengatakan, saatnya bangsa ini bisa menghadapi tantangan digitalisasi yang ada di Kabupaten Pandeglang dengan meningkatkan pengetahuan digital masyarakat.  “Oleh karena itu, saya harapkan tema-teman mahasiswa bisa menjadi agen perubahan, dan menjadi bagian yang meluruskan dan membenarkan dengan merangkul masyarakat yang masih perlu bimbingan agar dapat melek digital. Sehingga kita dapat bersama-sama memanfaatkan digital untuk berbagai kemudahan,” ucapnya.  Saat ini sistem informasi kepegawaian di Kabupaten Pandeglang sudah mulai bertransformasi dengan digital, meskipun dalam pelaksanaannya masih banyak kendala-kendala yang terjadi.  Kepala BKD Kabupaten Pandeglang Mohammad Amri menjelaskan bahwa Kabupatennya sudah mempunyai laman website yang bisa diakses oleh pegawai.  “Sistem informasi yang kami gunakan saat ini termuat di aplikasi kikiping, pada laman tersebut kami menyediakan berbagai fitur yaitu capaian kinerja, kehadiran, dan fitur pegawai Pandeglang yang didalamnya memuat informasi pembayaran, data pegawai, dan e-cuti," unjarnya.  Dalam kesempatan yang sama, Mohammad Amri memberikan pesannya untuk bisa bersama-sama mengoptimalkan penggunaan digital.  Diketahui, webinar yang dilaksanakan kemarin ini (30/6) ini, diikuti oleh ratusan peserta dari Kabupaten Pandeglang melalui Zoom Virtual, dengan narasumber dari berbagai bidang keahlian dan profesi yaitu, Rizki Aulia Rahman Natakusumah, M.Sc selaku Komisi 1 DPR RI, Semuel A. Pengerapan selaku Dirjen Aplikasi Informatika, dan Mohammad Amri, SH selaku Kepala BKD Kabupaten Pandeglang.

Komisi I DPR Dorong ASN Pandeglang Optimalkan Kikiping

Aptika kominfo

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Aptika kominfo

Berita Terkini

Web Pemerintahan Sering Kebobolan Judi Online, Kominfo Jalin Sinergi dengan Pandi

Pemblokiran PSE Tidak Merata

Komisi I DPR Dorong ASN Pandeglang Optimalkan Kikiping

Download Aplikasi JawaPos.com