<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/12/tembakau-dijemur-2606826597.jpg" alt="ILUSTRASI Tembakau dijemur." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI Tembakau dijemur.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Musim panen tahun ini disambut penuh rasa syukur oleh para petani tembakau di Indonesia. Hasil panen tembakau jauh lebih berkualitas dibandingkan dengan tahun lalu, dan diproyeksikan jumlah hasil produksinya juga mengalami peningkatan. Wakil Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Jember Abdurrahman mengatakan, para petani tak hentinya bersyukur karena kondisi pertanian tembakau yang sangat baik tahun ini. "Kualitas hasil panennya lebih baik dari tahun kemarin. Ini baru musim petik pertama sudah terlihat peningkatan, proyeksinya sampai akhir musim panen nanti akan lebih tinggi dari produktivitasnya," katanya melalui keterangan tertulis, Selasa (12/9). Abdurrahman mengungkapkan, ada perluasan areal tanam tembakau di Jember sebanyak 30-40 persen dari tahun sebelumnya, sehingga hasil panen juga lebih banyak. "Persediaan tembakau menjadi dua kali lipat lebih banyak dari sebelumnya. Kalau tahun lalu kan agak kurang persediaan tembakau," ujarnya. Dia menjelaskan bahwa faktor cuaca, pola tanam, dan kualitas bibit menjadi faktor pendukung dari baiknya kualitas hasil panen tembakau. "Sebagian petani sudah bisa mengakses update prakiraan cuaca di mana menurut BMKG tahun ini kemaraunya panjang, dan ini yang diharapkan oleh petani tembakau karena proses pengeringannya membutuhkan sinar matahari," katanya. Abdurrahman juga mengatakan bahwa petani sudah lebih sigap dalam pengolahan dan perawatan tembakau. "Harapannya produksinya bisa lebih tinggi dan mutunya bisa lebih baik. Sehingga pada akhirnya pendapatan petani bisa meningkat dan tingkat kesejahteraannya juga akan terwujud," katanya. Petani tembakau daerah Kalisat di Jember, Totok Wahyudi mengatakan, peningkatan kualitas hasil tanam sudah terlihat pada panen pemetikan pertama daun bawah tembakau. "Tanamannya bagus dan cuacanya normal tidak seperti tahun lalu yang kadar airnya tinggi, jadi kualitas dan produktivitas tembakau kasturi tahun ini otomatis lebih baik," katanya. Totok menjelaskan saat ini terjadi peningkatan 2-3 kuintal per 1 hektare pertanian tembakau. "Dari daun bawah saja sudah terlihat kenaikan, padahal petani yang panen masih 20 persen. Panen raya di Kalisat pada pertengahan September diproyeksikan akan berhasil," ujarnya. Dengan kondisi pertanian tembakau yang membaik ini, Totok berharap sampai akhir musim panen nanti hasil tembakau akan terus terjaga dan menguntungkan bagi para petani.

Hasil panen tembakau jauh lebih berkualitas dibandingkan dengan tahun lalu, dan diproyeksikan jumlah hasil produksinya juga meningkat.

Kualitas Hasil Panen Tembakau Tahun ini Meningkat

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/1669203726131.jpg" alt="Ilustrasi rak penjualan rokok di supermarket." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi rak penjualan rokok di supermarket.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sebelumnya sempat diwacanakan&nbsp; bahwa Rancangan Undang-undang (RUU) Kesehatan akan dibawa ke rapat paripurna DPR RI pada Selasa (20/6). Namun, menurut Puan Maharani, Ketua DPR RI, pihaknya akan mendalami perkembangan lebih lanjut terkait RUU Kesehatan. Kendati demikian, elemen ekosistem pertembakauan berkomitmen terus mengawal keberadaan pasal&nbsp; mengenai pengamanan zat adiktif, mulai dari Pasal 154 hingga Pasal 158, dan Pasal 457 dalam RUU Kesehatan Omnibus Law. Ketua DPC Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Pamekasan Samukrah menegaskan bahwa petani tetap mengandalkan tembakau sebagai sumber mata pencaharian.&nbsp; Oleh karena itu, pemerintah diharapkan mampu melindungi hak ekonomi, ladang penghidupan dua juta petani yang bergantung pada tembakau. Menurutnya, pemerintah harus bijak dalam membuat peraturan. Harus dikaji dampaknya pada berhentinya petani yang bekerja untuk menghidupi keluarganya jika draf RUU Kesehatan yang ada saat ini disahkan. "Tembakau adalah mata pencaharian utama kami di Madura. Jangan sampai pasal-pasal pengamanan zat adiktif, termasuk yang menyamakan tembakau dengan narkotika, psikotropika, dan minuman beralkohol membunuh para petani," usulnya, Jumat (23/6). Senada, Anwar, petani tembakau di Lampung Selatan menuturkan jika pasal pengamanan zat adiktif yang menyamakan tembakau dengan narkotika, psikotropika, dan minuman beralkohol di RUU Kesehatan Omnibus Law ini lolos, bukan hanya petani, namun juga seluruh mata rantai pertembakauan terdampak. Sebagai petani yang sudah 12 tahun menanam tembakau, Anwar menolak keras keberadaan pasal-pasal pengaturan tembakau di RUU Kesehatan yang berujung pada pelarangan total tembakau. "Pemerintah tidak boleh mengabaikan begitu saja kontribusi tembakau sebagai komoditas penyumbang penerimaan negara melalui cukai tembakau dan pajak rokok. Begitu pula penyerapan jutaan tenaga kerja. Kenyataannya selama ini, tembakau juga sudah berkontribusi terhadap kesehatan melalui&nbsp; timbal balik DBHCHT," tegasnya. Ia juga menyayangkan masifnya tekanan dan kampanye yang terus dilakukan oleh kelompok-kelompok anti-tembakau yang berupaya menghilangkan ekosistem pertembakauan di Indonesia. "Tembakau adalah tanaman dengan nilai ekonomi tinggi, bermanfaat tapi selalu dimusuhi. Bahkan saat ini disamakan dengan barang ilegal. Berarti ada upaya untuk mengkriminalisasi petani sampai konsumen. Ini perlakuan yang tidak adil!," seru Anwar. Elemen pedagang dan peritel juga masih khawatir dengan polemik RUU Kesehatan Omnibus Law, terutama terkait pasal pertembakauan. Seperti yang diutarakan oleh Anang Zunaedi, Wakil Ketua Umum Asosiasi Koperasi dan Ritel Indonesia (Akrindo).&nbsp; Menurutnya, Pasal 154 dan pasal-pasal lainnya terkait pengamanan zat adiktif,&nbsp; pada praktiknya memarginalkan produk hasil tembakau yang berdampak langsung pada omzet peritel dan UMKM. Yang mana para peritel mengandalkan pendapatannya pada konsumen produk tembakau namun diciptakan ketakutan kriminalisasi hak-haknya yang disamakan dengan pecandu narkotika. "Padahal jelas-jelas tembakau adalah komoditas andalan dan produk yang legal diperdagangkan serta legal dikonsumsi. Harapan kami Pasal 154 dihapus. Ingat, bahwa ekosistem pertembakauan dan seluruh elemen di dalamnya adalah kontributor perekonomian masyarakat dan memberi sumbangsih pada penerimaan negara," tambah Anang.

"Pemerintah tidak boleh mengabaikan begitu saja kontribusi tembakau sebagai komoditas penyumbang penerimaan negara melalui CHT," katanya.

Petani dan Peritel Minta Tak Ada Pasal Diskriminasi terhadap Tembakau di RUU Kesehatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/Petani-Tembakau-Radar-Tulung-Agung-Jawa-Pos.jpg" alt="Petani Tembakau Radar Tulung Agung Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Petani Tembakau Radar Tulung Agung Jawa Pos</figcaption>
</figure>JawaPos.com — Para petani tembakau dari berbagai daerah di Indonesia mengaku khawatir bahwa kenaikan cukai hasil tembakau (CHT) pada 2023 akan membawa dampak buruk bagi penghidupan mereka. Menurut Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Nusa Tenggara Barat Sahminudin, kenaikan cukai jenis sigaret apapun, termasuk SKT, akan berpengaruh terhadap harga tembakau ke depan.  "Ingat bahwa pada tahun 2023, Indonesia di ambang resesi. Artinya, pertumbuhan ekonomi rendah, inflasi tinggi, dan imbasnya daya beli rendah," ujarnya lewat keterangan tertulis, Selasa (1/11).  Dia menjelaskan kenaikan cukai hasil y tembakau pada tahun ini telah merugikan petani tembakau. Padahal, keberlangsungan industri hasil tembakau sangat terkait dengan kesejahteraan hidup para petani tembakau.  "Cukai pasti memengaruhi kondisi petani. Belum dinaikkan saja sudah membuat petani tembakau Indonesia bangkrut, apalagi kalau dinaikkan," ucapnya.  Sementara itu, Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Jawa Timur, K.Mudi mengatakan, pihaknya menolak tegas rencana kenaikan cukai, terlebih untuk segmen SKT. "Kalau pemerintah mau menaikkan cukai, itu artinya pemerintah juga harus memperhatikan ke bawah, apakah berdampak ke industri dan petaninya," harap Mudi.  Dampak resesi global terhadap sektor tenaga kerja makin nyata, khususnya di sektor padat karya. Di Jawa Barat misalnya, telah terjadi pemutusan hubungan kerja besar-besaran di sektor yang menyerap banyak tenaga kerja.  Laporan Dinas Tenaga Kerja, per September 2022, terdapat 87 perusahaan yang memberhentikan pekerjanya. Setidaknya sebanyak 43.567 orang pekerja harus kehilangan pekerjaannya. "Ini masih data dari satu wilayah saja. Bisa dibayangkan jika dampak resesi juga terjadi di wilayah-wilayah lainnya," lanjut Mudi.  Dia mengatakan, kenaikan cukai sudah sangat pasti merugikan petani. Sehingga pihaknya mendorong agar pemerintah tidak melaksanakan kebijakan kenaikan cukai.  "Sebisa mungkin kondisi yang masih sulit ini alangkah baiknya pemerintah tidak usahlah menaikkan tarif cukai, karena IHT ini banyak menyerap baik itu bahan baku dan tenaga kerjanya yang bersifat padat karya," ujarnya. Mudi mengatakan, pihaknya akan terus menyerukan aspirasi dari seluruh petani tembakau di Indonesia.

Dibayangi Resesi, Petani Tembakau Makin Resah jika CHT jadi Dinaikkan

APTI Jatim

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#APTI Jatim

Berita Terkini

Kualitas Hasil Panen Tembakau Tahun ini Meningkat

Petani dan Peritel Minta Tak Ada Pasal Diskriminasi terhadap Tembakau di RUU Kesehatan

Dibayangi Resesi, Petani Tembakau Makin Resah jika CHT jadi Dinaikkan

Download Aplikasi JawaPos.com