<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/16/IMG_0097-888771602.jpeg" alt="ILUSTRASI: E-commerce. (Pexels)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: E-commerce. (Pexels)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua Hubungan Pemerintah Asosiasi Ponsel Seluruh Indonesia (APSI), Syaiful Hayat mengimbau masyarakat agar tidak mudah tergiur dengan penjual gawai yang membanderol harga tidak wajar. "Masyarakat kalau bisa jangan cepat mudah atau langsung percaya jika ada gadget yang memiliki harga tidak wajar, apalagi kalau produk Apple yang dijual dengan harga sangat murah sekali," kata Syaiful Hayat, dikutip dari Antara, Kamis (28/12). Menurut dia, gadget dengan harga yang tidak wajar perlu dicurigai kualitas atau spesifikasinya. Menurut dia, harga yang tidak wajar itu akan memiliki efek yang tidak menyenangkan ketika konsumen memaksakan membeli gawai tersebut. Efek negatifnya, ketika konsumen memaksakan membeli gawai yang dibanderol dengan harga jauh dari pasaran akan banyak aplikasi yang nantinya bermasalah. Bahkan, IOS atau android akan tidak berfungsi. Dia juga menjelaskan bahwa gawai yang dijual dengan harga di bawah pasaran itu, memiliki&nbsp;sparepart&nbsp;yang tidak asli atau mengambil&nbsp;sparepart&nbsp;dari bongkaran gawai lainnya. Syaiful Hayat menjelaskan lebih lanjut bahwa konsumen juga harus memperhatikan aspek perlindungan konsumen, garansi dan juga label Indonesia itu yang harus diperhatikan oleh calon konsumen. Dia menuturkan bahwa penjual yang membanderol dengan harga diskon hingga 90 persen dari harga pasaran, calon pembeli wajib untuk mencurigai kondisi dan juga kualitas dari gawai tersebut. "Harga selisih itu dari harga pasaran&nbsp;paling tidak 20 atau 30 persen, misal kalau ada yang jual harga gawai aslinya Rp 10 juta itu konsumen dapat Rp 7 juta itu masih wajar. Nah kalau harga 10 juta, dijual Rp 1 juta itu patut dicurgai lah," tutup dia.

Gawai yang dijual dengan harga di bawah pasaran itu, memiliki sparepart yang tidak asli atau mengambil sparepart dari bongkaran.

Hati-hati! Jangan Mudah Tergiur Ponsel dengan Harga Kelewat Murah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/saat-ini-penilaian-guru-tidak-bisa-sekadar-kognitif_m_.jpg" alt="Suasana pelatihan Gerakan Sekolah Menyenangkan untuk para pengawas sekolah dan madrasah di komplek BSD, Serpong (28/2)." width="100%">
<figcaption>Suasana pelatihan Gerakan Sekolah Menyenangkan untuk para pengawas sekolah dan madrasah di komplek BSD, Serpong (28/2).</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) meniadakan keberadaan pengawas sekolah. Di mana dalam Pasal 30 dikatakan bahwa pengawasan kegiatan pendidikan tidak dilakukan lagi oleh pengawas sekolah.  Adapun yang memastikan pelaksanaan pendidikan yang transparan dan akuntabel serta peningkatan kualitas proses dan hasil belajar secara berkelanjutan diatur oleh kepala satuan pendidikan, pemimpin perguruan tinggi, komite sekolah atau madrasah, pemerintah pusat dan pemerintah daerah.  Hal ini pun mendapat protes dari berbagai pihak, salah satunya berasal dari Ketua Umum Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia (APSI) Agus Sukoco. Ia mengatakan bahwa fungsi pengawas sekolah diganti menjadi standar tenaga pendidikan dalam PP 57/2021.  “Di standar tengaga kependidikan PP 57/2021, itu pasal 23 memang di sebutkan standar tenaga kependidikan dan ada kata-kata pengawasan dan di sambung pasal 24 itu akan diatur dengan peraturan menteri,” terang dia dalam siaran YouTube Vox Populi Institute Indonesia, Senin (10/5).  Padahal dalam PP 19/2005 sebagai acuan dari PP tersebut sudah jelas dikatakan bahwa pengawasan pada pendidikan formal dilakukan oleh pengawas satuan pendidikan. Namun, di PP 57/2021, hal itu akan diturunkan dalam peraturan menteri.  “Dari PP 19/2005 sudah jelas, tapi PP 57/2021 ini akan diatur dalam permen, ini lah substansi bahwa ini akan diturunkan dalam permen,” tuturnya.  Sebelumnya, Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rosyidi. Dia mengapresiasi keputusan Kemendikbud yang mengajukan inisiatif revisi PP 57/2021 itu. Unifah juga berharap dalam revisi nanti Kemendikbud mengakomodasi keberadaan pengawas sekolah.  ’’PGRI memohon agar keberadaan pengawas sekolah dan penilik dikembalikan keberadaannya,’’ katanya.  Sebab keberadaan pengawas dan penilik sangat dibutuhkan dalam pembinaan managerial satuan pendidikan. Sehingga dapat meningkatkan kualitas proses pengajaran guru di kelas. Bahkan fungsi pengawas dan penilik sekolah perlu diperkuat sebagai kepanjangan tangan Dinas Pendidikan setempat.

Pengawas Sekolah Dihapus Dalam PP 57/2021, Ini Kata Ketua Umum APSI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/Demo-Tolak-Omnibus-Law-Dery-Ridwansah-3-1.jpg" alt="Demonstrasi buruh dengan tuntutan menolak Omnibus Law, di sekitar gedung DPR/MPR Jakarta, Selasa (25/8/2020). Dalam tuntutannya mereka ingin menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang saat ini sedang dibahas oleh DPR RI dan pemerintah. Foto: Dery Ridwansa" width="100%">
<figcaption>Demonstrasi buruh dengan tuntutan menolak Omnibus Law, di sekitar gedung DPR/MPR Jakarta, Selasa (25/8/2020). Dalam tuntutannya mereka ingin menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang saat ini sedang dibahas oleh DPR RI dan pemerintah. Foto: Dery Ridwansa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perdebatan publik mengenai Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja terlalu timpang. Ekonom Australian National University Arianto Patunru menilai, kepentingan yang dibahas melulu soal pekerja. Sedangkan untuk para pencari kerja kurang mendapat tempat.  "Seringkali orang melihat aturan ketenagakerjaan dalam konteks mereka yang sudah bekerja. Padahal aturan ketenagakerjaan juga pasti mempengaruhi mereka yang sedang mencari kerja," tegas Arianto dalam diskusi virtual.  Menurut dia, pembahasan aturan ketenagakerjaan harus dilihat dari dua sudut pandang. Jika hanya dilihat dari sisi pekerja, maka kebijakan akan berat sebelah.  Hanya memaksimalkan kepastian kerja (job security) bagi para pekerja. Akibatnya, kepentingan para pencari kerja tersisihkan.  Agar pencari kerja mudah mendapat pekerjaan, maka harus melihat dari sisi kebutuhan tenaga kerja (demand side). Makanya, butuh pandangan dari pelaku usaha.  "Kita gunakan kacamata mereka," imbuhnya.  Arianto menyebut, ada beberapa faktor yang dipertimbangkan dari sisi demand side. Yakni, gaji, lama bekerja, dan tunjangan (benefit).  Besarnya pesangon menjadi persoalan yang dikeluhkan oleh banyak pengusaha. Ini membuat iklim investasi kurang ramah bagi para pelaku usaha untuk menanamkan modalnya.  Dia pernah melakukan studi di kawasan industri Jakarta Timur. Salah satu temuannya, bahwa para pengusaha umumnya mengeluhkan masalah pemecatan dan perekrutan (fiting and hiring). Selain itu, juga ada persoalan pada aspek kompensasi pada para pekerja.  "Soal upah minimum mereka tidak terlalu keberatan. Justru sistem firing dan hiring di Indonesia yang relatif lebih memberatkan daripada di negara-negara lain," kata alumnus University of Illinois, Amerika Serikat itu.  Makanya, Arianto mengusulkan, agar dalam RUU Cipta Kerja jumlah pesangon dikurangi. Tapi, perlu ditetapkan semacam unemployment benefit atau tunjangan pemutusan hubungan kerja yang layak.  "Ada severance payment sangat tinggi, tapi job security kurang, tunjangan pekerja dan kemudahan mendapatkan asuransi seperti BPJS kurang jelas," kata dia.  Sementara itu, Sekjen Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) Andi Syafrani mengatakan RUU Cipta Kerja menyederhanakan regulasi melalui satu pintu. "Tapi, perlu dikritisi RUU ini soal kewenangan Pemerintah Daerah yang bisa berkurang karena sentralisasi perizinan pada Pemerintah Pusat," pungkasnya.  https://www.youtube.com/watch?v=4F3k4ZErWP8  &nbsp;

RUU Omnibus Law Cipta Kerja Belum Cakup Kepentingan Pencari Kerja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/ayah-mengira-mawar-kena-mag-asosiasi-psikolog-terus-dampingi-korban_m_147353.jpeg" alt="PERLU DITELUSURI: Tersangka Agustinus Joko Purnomo, pelaku pemerkosaan terhadap Mawar, di kantor Polres Pelabuhan Tanjung Perak." width="100%">
<figcaption>PERLU DITELUSURI: Tersangka Agustinus Joko Purnomo, pelaku pemerkosaan terhadap Mawar, di kantor Polres Pelabuhan Tanjung Perak.</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Orang tua siswi SMP korban pencabulan oleh tukang kebun sekolah di Kenjeran ternyata tidak mengetahui kejadian yang dialami sang anak. Mawar memang tidak terlihat seperti perempuan hamil. Karena badannya gemuk, dia tidak tampak sedang berbadan dua. Jawa Pos menemui SN, ayah korban Kamis (27/7). Di rumah yang berlantai dua dengan dinding berwarna biru itu, dia menceritakan keresahannya selama ini. Maklum, Mawar merupakan anak satu-satunya. Harapannya, Mawar bisa meneruskan perjuangan orang tua dan menjadi anak yang sukses. Dengan begitu, dia bisa mengangkat derajat orang tuanya. Perasaan SN hancur berkeping-keping setelah mengetahui anaknya dicabuli hingga hamil tujuh bulan. &rdquo;Rasanya mangkel ning ati. Yok opo maneh, anak saya perempuan, satu-satunya,&rdquo; ucapnya sedih. Pria 48 tahun tersebut mengatakan bahwa dari segi fisik, Mawar biasa-biasa saja. Namun, mulai 27 Juni (seminggu sebelum korban diketahui berbadan dua), perilaku Mawar aneh. &rdquo;Dia tidak lagi mau keluar. Padahal, sehari-hari dia biasa main-main dengan tetangga di depan rumah sepulang sekolah. Terus kok gampang tidur,&rdquo; lanjutnya. Karena penasaran, SN pun bertanya kepada istrinya. Menurut sang istri, mag yang diderita Mawar sedang kambuh. Karena itu, dia lebih memilih tidur untuk beristirahat. Pada Senin (3/7) SN memeriksakan anaknya ke poliklinik di Kenjeran. Dia mengajak HP, paman Mawar. Setelah diperiksa, ternyata bukan mag yang membuat perempuan kelas VIII SMP itu lemas dan pucat. Namun, dia sedang mengandung 28 minggu. HP dan SN shock saat mendengar pernyataan dokter berdasar hasil pemeriksaan. Setelah itu, mereka pulang. Di dalam kamar, Mawar dicecar beberapa pertanyaan oleh pamannya. SN hanya bisa terdiam sambil mendengar setiap tanya dan jawaban yang keluar dari mulut keduanya. Mawar mengaku telah diperkosa beberapa kali oleh Agustinus Joko Purnomo, tukang kebun di tempatnya bersekolah. Dia dipaksa ke gudang sekolah. Berteriak dan meminta tolong pun sudah dilakukan. Namun, karena para siswa dan guru sudah pulang, tidak ada yang merespons teriakannya. HP dan SN hanya bisa menangis sedih bercampur marah karena kasihan dengan Mawar. Apalagi, peristiwa tersebut terjadi di lingkungan sekolah yang notabene tempat para orang tua menitipkan anak-anak mereka untuk menuntut ilmu. Tidak terima, HP melapor ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak pada 4 Juli 2017. Dua puluh hari berselang, pelaku cabul ditangkap polisi dan dijebloskan ke tahanan. Hasil pemeriksaan kepolisian, pelaku mengaku hanya melakukan perbuatan cabul kepada Mawar. Apakah ada korban selain Mawar? Hingga kini, polisi belum membongkarnya. Tidak diketahui apakah tersangka merupakan pelaku pedofilia ataukah bukan. Saat ditanya mengenai keberadaan Mawar, SN menuturkan bahwa anaknya tidak ada di rumah. &rdquo;Tapi, saya tidak tahu di mana tempatnya. Kakak saya (HP, Red) yang lebih tahu. Semuanya yang mengurus Mawar, ke sekolah, dan ke polisi adalah kakak saya,&rdquo; jelasnya. Sementara itu, saat dikonfirmasi Jawa Pos Rabu (26/7), pihak sekolah tidak bisa memberikan banyak keterangan. &rdquo;Kepala sekolah saat ini berada di Tuban. Baru pulang tiga hari lagi (Jumat 28/7). Selama beliau belum pulang, kami tidak bisa memberikan keterangan,&rdquo; kata Moch. Noor Arifin, salah seorang petugas keamanan sekolah. Meski begitu, Arifin membenarkan bahwa pencabulan tersebut terjadi di sekolahnya. Menurut dia, kasus tersebut sudah lama terjadi dan telah diselesaikan pihak sekolah. &rdquo;Sudah selesai kok,&rdquo; ujarnya. Menanggapi kasus itu, Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya Ikhsan mengatakan, pihaknya telah menerapkan beberapa strategi agar kejadian itu tidak terulang. Di antaranya, berkoordinasi dengan beberapa dinas untuk mengatasi kejadian tersebut. Salah satunya dengan menggandeng dinas pengendalian penduduk, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak (DP5A). &rdquo;Sekolah tempat terjadinya kasus pencabulan itu kini dalam pendampingan DP5A,&rdquo; terangnya. DP5A akan membimbing sekolah tersebut untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan. Khususnya terkait dengan keamanan siswa selama berada di sekolah. Selain itu, saat ini dispendik meningkatkan pelayanan bimbingan siswa. Mereka bekerja sama dengan Asosiasi Psikologi Sekolah Indonesia (APSI). Asosiasi itu nanti mengawal kondisi psikologis korban. Mereka juga membiasakan siswa untuk sharing mengenai permasalahan yang sedang dihadapi. Di tingkat siswa, Ikhsan mengatakan akan kembali memperkuat peran konselor sebaya yang selama ini telah berjalan. Melalui kader konselor sebaya, setiap permasalahan siswa bisa terdeteksi sejak dini. &rdquo;Kami akan meningkatkan kader-kader konselor sebaya di setiap sekolah,&rdquo; jelasnya.

Ayah Mengira Mawar Kena Mag, Asosiasi Psikolog Terus Dampingi Korban

apsi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#apsi

Berita Terkini

Hati-hati! Jangan Mudah Tergiur Ponsel dengan Harga Kelewat Murah

Pengawas Sekolah Dihapus Dalam PP 57/2021, Ini Kata Ketua Umum APSI

RUU Omnibus Law Cipta Kerja Belum Cakup Kepentingan Pencari Kerja

Ayah Mengira Mawar Kena Mag, Asosiasi Psikolog Terus Dampingi Korban

Download Aplikasi JawaPos.com