<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/03/pabrik-sepatu-1897885741.jpg" alt="Ilustrasi: Pabrik sepatu. (Frizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Pabrik sepatu. (Frizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.Com- Ketua Umum Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Eddy Widjanarko mengatakan tahun ini banyak pengusaha sepatu berbondong-bondong berinvestasi di Jawa Tengah. Angkanya bahkan mencapai 9,6 persen per Kuartal I/2023 dibandingkan dengan tahun lalu. "Demikian juga yang domestik investment itu naik hampir 50 persen. Jadi saya kira sekarang ini memang (pengusaha sepatu) berbondong bondong berinvestasi di Indonesia terutama mengambil di Jawa Tengah," kata Eddy saat ditemui di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (3/8). Eddy menjelaskan, ada sejumlah faktor yang memicu para investor untuk berinvestasi di tanah air. Mulai dari pengaruh China yang perang dingin dengan Amerika hingga gaji Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang relatif murah di Jawa Tengah. Menurut Eddy, dampak dari perang dingin China dan Amerika telah mengurangi order ke Negeri Tirai Bambu itu. Akibatnya China, Vietnam, Taiwan, dan Korea melakukan investasi ke Indonesia dan ke India "Karena Jateng itu tempatnya masih bagus, karyawannya mudah didapat. dan tentu gaji umk nya relatif lebih murah dibandingkan dengan Jatim maupun Jakarta. Jadi ini adalah satu indikasi bahwa Indonesia itu ke depan itu masih sangat bagus (jadi tempat investasi)," jelasnya. Selain itu, berdasarkan data Aprisindo, dari sejumlah sentra industri alas kaki di Indonesia yang terpusat di Banten, Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah, PMA pada Kuartal I/2023 menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Tengah menjadi daerah tujuan investasi terbesar hingga mencapai 44 persen. Peringkat ke dua sebesar 25 persen diraih Provinsi Banten, kemudian Jawa Barat sebesar 22 persen, dan peringkat empat sebesar 9 persen adalah Provinsi Jawa Timur. Dari data tersebut, kata Eddy, menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Tengah dalam beberapa tahun ini telah menjadi primadona investasi khususnya untuk industri alas kaki orientasi ekspor dan sejumlah industri pendukungnya. Pada tahun 2022, investasi di Jateng mencapai 51 persen, Jabar 25 persen, Banten 21 persen, dan Jatim 3 persen.&nbsp; Dia menyebut, sudah ada banyak pabrik sepatu yang telah berdiri di Jawa Tengah tersebar dari Batang hingga ke Sukoharjo. Daftar investasi industri kulit, alas kaki dan komponen pendukungnya di Jawa Tengah, meliputi, YIH Quan Footwear Indonesia dan YIH Xin Footwear Indonesia di Kabupaten Batang, Jateng. Lalu, di Semarang Kota ada Kingda Marine Technical Indonesia dan SIC Mundus Creatus; di Kabupaten Brebes ada Naga Angkasa Perkasa Shengnuo, Sports Products Indonesia, Yihfull Footwear Indonesia, Shyang Tah Jyun, Sumber Masanda Jaya, Bintang Indokarya Gemilang, Rubber Pan Java, Tah Sung Hung (SHI). Kemudian, di Kabupaten Tegal meliputi Pabrik Adonia Footwear Indonesia, Gold Emperor Indonesia, Shyang Hung Tah. Di Kota Salatiga ada Selalu Cinta Indonesia, Kabupaten Sukoharjo ada pabrik Young Tree Industries. Selanjutnya di Demak ada pabrik Handmade Group, di Jepara ada Joo Won Indonesia, Sung Shin Advance Indonesia, Hong Won Industry, Wanxinda Travel Goods, Win Win Travel Goods, Hwaseung Indonesia (HWI), dan Parkland World Indonesia Jepara. "Di Kabupaten Rembang adan perusahaan Handal Sukses Karya, Juri Sinar Abadi, dan Parkland World Indonesia," tandasnya. (*) &nbsp;

Ketua Umum Aprisindo Eddy Widjanarko mengatakan tahun ini banyak pengusaha sepatu berbondong-bondong berinvestasi di Jawa Tengah.

Aprisindo Sebut Tahun Ini Pengusaha Sepatu Berbondong-bondong Investasi di Jawa Tengah

<div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/03/pengusaha-sepatu-3920109436.jpg" alt="Ketua Umum Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Eddy Widjanarko mengatakan pihaknya banyak menerima keluhan para pengusaha sepatu terkait kebijakan pemerintah soal Pelarangan Impor Kain." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Eddy Widjanarko mengatakan pihaknya banyak menerima keluhan para pengusaha sepatu terkait kebijakan pemerintah soal Pelarangan Impor Kain.</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Ketua Umum Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Eddy Widjanarko mengatakan pihaknya banyak menerima keluhan para pengusaha sepatu terkait kebijakan pemerintah soal Pelarangan Impor Kain. Adapun dampaknya, pengusaha mengaku sulit memperoleh bahan baku impor untuk membuat sepatu.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk diketahui, pelarangan impor kain sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (PMK) Nomor 78/PMK.010/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.010/2020 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Kain.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Eddy mengatakan, tujuan Pemerintah melarang impor salah satunya agar tekstil di dalam negeri bisa maju. Namun dia mengatakan, kenyataan yang terjadi adalah sebaliknya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Setiap peraturan itu ada dua sisi yang bisa baik dan jelek, yang jelek itu adalah semua pabrik sepatu komplain karena dengan pelarangan tekstil itu, bahan baku sepatu sangat sulit diimpor,"&nbsp; kata Eddy dalam Pameran Indo Leather &amp; Footwear Expo 2023 di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (3/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/01568226/banjir-impor-tekstil-ilegal-capai-rp-35-triliun-per-tahun-apsyfi-minta-pemerintah-jangan-diam-saja">Banjir Impor Tekstil Ilegal Capai Rp 35 Triliun per Tahun, APSyFI Minta Pemerintah Jangan Diam Saja</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia menjelaskan, kulit imitasi yang menjadi bahan baku pembuatan sepatu sebetulnya memiliki tiga lapisan. Meliputi, PU atau Polyurethane yang merupakan unsur plastik yang bisa diemboss dan di modifikasi dengan bentuk menyerupai kulit.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/teknologi/011797347/incaran-kolektor-apple-ternyata-pernah-bikin-sepatu-dan-masuk-bursa-lelang">Incaran Kolektor, Apple Ternyata Pernah Bikin Sepatu dan Masuk Bursa Lelang</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kemudian, tengahnya adalah foam, tapi di lapisan terakhir itu pasti ada tekstil. Jadi mereka ini semua yang kerja tas, sepatu, atau perabot sofa-sofa itu tidak bisa impor," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Atas dasar itu, Eddy menyarankan kepada Pemerintah untuk bisa melakukan evaluasi terkait kebijakan larangan impor kain tersebut. Selain karena impornya yang mendatangkan masalah, kebijakan itu juga tidak berpengaruh banyak terhadap industri tekstil dan garmen di dalam negeri untuk bisa lebih maju.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ini yang ingin saya sampaikan kepada Pak Menteri (Airlangga Hartarto) bahwa kebijakan impor tekstil itu harus dilakukan evaluasi ulang. Tujuannya baik, karena supaya pabrik tekstil dan garmen (di dalam negeri) itu maju. Tapi dalam kenyataan, itu tidak maju. Bahkan di beberapa daerah banyak sekali masuk baju-baju bekas," tuturnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski demikian, Eddy mengungkapkan bahwa hingga hari ini bahan baku yang digunakan oleh pabrik sepatu di Indonesia masih berasal dari impor. Hanya saja ia mengaku bahwa proses perizinan impor tidak mudah dan memakan waktu yang lama.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Padahal biasanya, kata Eddy, pihaknya mendapat kemudahan perizinan jikalau hasil sepatu yang dibuat ditujukan untuk pasar ekspor. Oleh sebab itu, di sisi lain pihaknya terus mendorong sejumlah negara seperti Taiwan dan China untuk bisa berinvestasi bahan baku di tanah air.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Biasanya kita impor kain dengan tujuan ekspor itu memang mudah. Tapi dengan adanya keputusan untuk menghambat produk tekstil sehingga memang secara dokumentasi bea masuk dan sebagainya menjadi lebih rumit," tandasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk diketahui, pelarangan impor kain secara resmi telah ditetapkan sejak tahun 2021 oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Aturan tersebut sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (PMK) Nomor 78/PMK.010/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.010/2020 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Kain.</div>

Tujuan Pemerintah melarang impor salah satunya agar tekstil di dalam negeri bisa maju. Namun, kenyataan yang terjadi malah sebaliknya.

Curhat Sulitnya Impor Bahan Baku, Pengusaha Sepatu Minta Pemerintah Evaluasi Soal Larangan Impor Kain

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/Industri-Alas-Kaki-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Industri kulit, barang jadi kulit, dan alas kaki tumbuh positif sebesar 13,12 persen pada kuartal II tahun ini. Kinerja gemilang tersebut masuk tiga besar di sektor industri pengolahan. Itu disebabkan tingginya permintaan ekspor, daya tarik investasi yang semakin baik, dan pengalihan order dari beberapa brand global ke Indonesia.  "Utilitas industri kulit, barang jadi kulit, dan alas kaki juga mengalami kenaikan menjadi 84,49 persen pada Juli lalu. Sedangkan utilitas sebelum pandemi sekitar 80,18 persen," ujar Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta Selasa (6/9).  Salah satu langkah yang rutin dijalankan adalah promosi dan pengenalan produk alas kaki, kulit, dan barang jadi kulit, khususnya di pasar domestik. Contohnya, penyelenggaraan Pameran Sepatu Kulit dan Fashion 2022.  "Pameran ini merupakan upaya yang tepat sebagai sarana pengenalan produk dan business matching industri sebagai jembatan antar sesama pelaku usaha (B2B) dan antar pelaku usaha dengan konsumen (B2C) serta sebagai sarana untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri pada sektor kulit, barang jadi kulit, dan alas kaki," ujar Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Dody Widodo kemarin.  Pada kesempatan itu, dilaksanakan MoU antara produsen alas kaki nasional yang diwakili Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) dan produsen kulit dalam negeri yang diwakili Asosiasi Penyamak Kulit Indonesia (APKI). Tujuannya, meningkatkan keterkaitan antarindustri serta upaya untuk menyukseskan program substitusi impor.  "MoU ini juga untuk memastikan agar rantai pasok antara hulu dan hilir dari industri sepatu dalam negeri benar-benar terwujud," ujar Plt Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Ignatius Warsito.  Tak hanya berpotensi di ranah domestik, produksi sepatu dalam negeri juga merambah pasar ekspor. Catatan Asosiasi Persepatuan Indonesia (Asprisindo) membeberkan bahwa pertumbuhan ekspor sepatu 28,3 persen pada 2021 dengan nilai USD 6,15 miliar. Posisi Indonesia berapa pada peringkat keenam pengekspor alas kaki di dunia.  "Tahun ini pertumbuhan ekspor terus naik. Kenaikannya sampai di atas 40 persen," ujar Sekjen Aprisindo Lany Sulaiman.  Sementara itu, nilai ekspor kulit, barang jadi kulit, dan alas kaki sampai dengan Juni 2022 tercatat USD 4,62 miliar atau naik 41,26 persen jika dibandingkan dengan periode sama pada tahun sebelumnya sebesar USD 3,26 miliar.  ---  KINERJA EKSPOR PRODUK KULIT DAN ALAS KAKI  Periode | Nilai Ekspor  Semester I 2022 | USD 4,62 miliar  Semester I 2021 | USD 3,26 miliar  Diversifikasi Ekspor Produk Kulit dan Alas Kaki  Jenis Produk | Kontribusi  Alas kaki | 86%  Barang jadi kulit | 13%  Kulit samak | 1%  Sumber: Kemenperin

Tak Banyak yang Tahu, Indonesia Peringkat 6 Pengekspor Alas Kaki Dunia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/Rapat-Paripurna-DPR-Sahkan-RUU-Cipta-Kerja-Dery-Ridwansah-4-1.jpg" alt="Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kedua kanan) menyerahkan berkas pendapat akhir pemerintah kepada Ketua DPR Puan Maharani (kedua kiri) saat pembahasan tingkat II RUU Cipta Kerja pada Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/1" width="100%">
<figcaption>Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kedua kanan) menyerahkan berkas pendapat akhir pemerintah kepada Ketua DPR Puan Maharani (kedua kiri) saat pembahasan tingkat II RUU Cipta Kerja pada Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/1</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Firman Bakri mengatakan, secara prinsip omnibus law lahir karena adanya obesitas regulasi. Gemuknya birokrasi ini memunculkan tarik menarik kewenangan terkait perizinan dunia usaha yang mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum dan rawan korupsi.  "Tidak adanya kepastian hukum dalam dunia usaha sangat merugikan dan berbahaya. Sudah pasti tidak efisien dalam soal waktu dan biaya," ujar Firman dalam keterangannnya, Senin (19/10).  Karena itu, Firman berharap, UU Cipta Kerja bisa memotong prosedur yang panjang dalam membuat perizinan usaha. Karena, salah satu turunan dari UU Cipta kerja ini adalah penyederhanaan jenis dan prosedur berusaha di daerah.  "Regulasinya bisa menjadi sangat sederhana. Sekaligus memperbaiki sistem Online Single Submission (OSS) pada 2018 lalu belum mampu menyelesaikan permasalahan di sektor dunia usaha. Semoga pemerintah mau mengevaluasi dan mau mengubahnya di level yang tinggi lagi dan momentunya tepat," kata Firman. <ul> 	<li>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/15/10/2020/uu-ciptaker-kadin-tak-perlu-lagi-mengemis-ngemis-izin-usaha/">UU Ciptaker, Kadin: Tak Perlu Lagi Mengemis-Ngemis Izin Usaha</a></li> </ul> Firman meyakini UU Cipta Kerja juga memberikan peluang bagi UMKM di Indonesia tumbuh dan berkembang baik. Dia menekankan beleid itu sudah ditunggu lama oleh dunia usaha dan asosiasi.  "Jadi saya rasa, kalau dari dunia usaha saya sudah menunggu lama. Sebab selama ini bongkar pasang regulasi juga enggak memmpan juga. Tapi dengan omnibus law ini diharapkan dapat jadi peletak dasar di UU," kata Firman.  Ia juga berharap, aturan itu bisa mendukung pemulihan ekonomi mendorong pertumbuhan jangka panjang. Karena diharapkan juga bisa menghapus hambatan investasi dan memberi sinyal bahwa Indonesia terbuka dalam sektor investasi.

Aprsindo Dukung UU Cipta Kerja Pangkas Obesitas Regulasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/aprisindo.jpg" alt="Ketua Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Jatim Winyoto Gunawan" width="100%">
<figcaption>Ketua Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Jatim Winyoto Gunawan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gempuran alas kaki impor dari Tiongkok membuat produsen sepatu dan sandal di dalam negeri keok. Tidak terkecuali Jawa Timur (Jatim). Tahun ini ada dua perusahaan alas kaki yang tutup.  "Di Sidoarjo dan Lamongan," kata Ketua Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Jatim Winyoto Gunawan beberapa waktu lalu.  Tidak hanya itu, merosotnya penjualan sepatu dan sandal di Jatim yang mencapai 60 persen membuat 12 perusahaan meninggalkan ring satu. "Pindah ke ring dua dan ring tiga," ungkap pria berkacamata tersebut.  Kondisi itu, menurut dia, akan terus berlanjut jika pemerintah tidak segera menerbitkan kebijakan-kebijakan yang pro-industri. Produsen alas kaki dalam negeri, menurut Winyoto, tidak bisa bersaing dengan pabrik-pabrik Tiongkok.  Sebab, regulasi yang kini berlaku tidak mendukung keberlangsungan industri dalam negeri. "Bayangkan saja. Barang-barang dari Tiongkok yang masuk sini itu sudah jaraknya jauh, kena ongkos kapal, ongkos pajak, tapi harganya masih lebih murah. Perusahaan bisa gulung tikar semua kalau seperti ini terus," keluhnya.  Karena itu, Winyoto berharap Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim lebih peduli pada industri alas kaki. Gubernur Khofifah Indar Parawansa, menurut dia, perlu menciptakan terobosan yang menguntungkan industri padat karya.  Jika tidak demikian, akan lebih banyak pabrik yang hijrah ke luar Jatim. Itu tidak hanya berlaku pada pabrik sepatu dan sandal.  "Kami sangat berharap stakeholder berkomitmen dengan pelaku industri. Sebab, pelaku industri padat karya seperti anggota-anggota Aprisindo itulah yang membantu pemerintah mengurangi pengangguran," papar Winyoto.  Dia menyebutkan, insentif pemerintah merupakan bentuk dukungan nyata terhadap para pelaku industri padat karya. Misalnya, besaran gaji yang tidak disamaratakan dengan para pekerja di industri padat modal. Kebijakan itu juga pro-investor.  Idealnya, menurut Winyoto, pemerintah melibatkan asosiasi dalam merumuskan kebijakan atau merancang regulasi terkait dengan industri alas kaki. Dengan demikian, formula yang lahir pun bukan yang memberatkan industri melulu seperti sekarang.  "Kalau kondisinya seperti sekarang terus, prediksi saya industri sepatu pada 2020 tetap lesu," ujarnya. Tahun ini kinerja ekspor ke Eropa turun 10 persen.  &nbsp;  KENDALA INDUSTRI ALAS KAKI:  Maraknya produk impor dari Tiongkok  Kurangnya daya saing  Tingginya UMK

Prospek Bisnis 2020, Aprisindo: Alas Kaki asal Tiongkok jadi Tantangan

Aprisindo

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Aprisindo

Berita Terkini

Aprisindo Sebut Tahun Ini Pengusaha Sepatu Berbondong-bondong Investasi di Jawa Tengah

Curhat Sulitnya Impor Bahan Baku, Pengusaha Sepatu Minta Pemerintah Evaluasi Soal Larangan Impor Kain

Tak Banyak yang Tahu, Indonesia Peringkat 6 Pengekspor Alas Kaki Dunia

Aprsindo Dukung UU Cipta Kerja Pangkas Obesitas Regulasi

Prospek Bisnis 2020, Aprisindo: Alas Kaki asal Tiongkok jadi Tantangan

Download Aplikasi JawaPos.com