<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/Kawasan-Tanpa-Rokok-5.jpg" alt="Pemkot Surabaya nyatakan sanksi pelanggar Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok berlaku bagi rokok konvensional maupun rokok elektrik atau vape" width="100%">
<figcaption>Pemkot Surabaya nyatakan sanksi pelanggar Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok berlaku bagi rokok konvensional maupun rokok elektrik atau vape</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Kabar baik datang bagi ratusan ribu pedagang pasar di Jakarta. Rancangan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok (Ranperda KTR) DKI Jakarta kini memasuki babak baru setelah mendapatkan fasilitasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Hasil fasilitasi tersebut menghasilkan poin krusial. Diantaranya, penghapusan pasal pelarangan pemajangan rokok pada titik penjualan. Selain itu, Ditjen Otda Kemendagri juga meminta DPRD DKI Jakarta untuk menetapkan pengecualian penjualan dan pembelian produk rokok di pasar dan tempat umum lainnya yang menyelenggarakan kegiatan ekonomi. Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) menyambut positif arahan dari Ditjen Otda Kemendagri ini. Selama ini, para pedagang khawatir aturan yang terlalu ketat justru akan mematikan mata pencaharian mereka. Sekretaris Jenderal APPSI, Mujiburrohman, menegaskan bahwa aspirasi pedagang kecil harus menjadi prioritas dalam penyusunan Perda KTR ini agar tetap berkeadilan. "Kami mengapresiasi Kemendagri atas hasil fasilitasi yang sejalan dengan harapan kami. APPSI berharap aspirasi kami, para pedagang tolong benar-benar diakomodir. Kami berharap ketika Ranperda ini lahir menjadi Perda KTR, hasilnya sesuai dengan hasil fasilitasi Kemendagri tersebut," ujar Mujiburrohman, Kamis (25/12). Sebelumnya, draf Ranperda KTR sempat memicu kekhawatiran karena memuat aturan yang dianggap eksesif. Beberapa poin yang disoroti antara lain: - Larangan menjual rokok dalam radius 200 meter dari sekolah atau tempat bermain. - Larangan memajang produk rokok (display) di toko. - Perluasan area tanpa rokok hingga masuk ke dalam pasar tradisional. Data APPSI menunjukkan ada 153 pasar di bawah naungan Perumda Pasar Jaya dengan total 110.480 pedagang yang bisa terdampak langsung jika aturan ini dipaksakan. Pakar: Pemprov DKI Wajib Patuhi Kemendagri Secara hukum, hasil fasilitasi Kemendagri bukanlah sekadar saran, melainkan perintah regulasi. Pengamat Hukum Tata Negara, Ali Rido, menjelaskan bahwa mengabaikan arahan pusat bisa berakibat fatal secara hukum. Apabila hasil fasilitasi Ditjen Otda Kemendagri atas Ranperda KTR DKI Jakarta tidak ditindaklanjuti, maka bertentangan dengan Pasal 88 dan Pasal 90 Permendagri No. 80 Tahun 2015 jo. Permendagri No. 120 Tahun 2018.&nbsp; "Jika DPRD DKI Jakarta maupun Pemprov DKI Jakarta tidak mengikuti hasil fasilitasi tersebut, ini berarti bentuk pengabaian terhadap konsepsi pembinaan Pemerintah Daerah yang diatur dalam Pasal 374 UU No. 23/2014," tegas Ketua Pushati FH Universitas Trisakti tersebut. Rido menambahkan, jika pemerintah daerah tidak mematuhi hasil fasilitasi ini, maka Perda tersebut secara legal tidak dapat ditetapkan maupun diundangkan. Kini, bola panas ada di tangan DPRD dan Pemprov DKI Jakarta untuk memastikan aturan yang lahir tetap mendukung keberlanjutan ekonomi rakyat kecil. </div>

Hasil fasilitasi tersebut menghasilkan poin krusial. Diantaranya, penghapusan pasal pelarangan pemajangan rokok pada titik penjualan.

Kemendagri Minta Larangan Pajang Rokok Dihapus dari Raperda KTR, APPSI: Kawal Aspirasi Pedagang Jakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/18/JKT_Kamisan-ke-836_MIFTAHUL-HAYAT10-4008394841.jpeg" alt="ILUSTRASI. Para aktivis penegak HAM dan korban pelanggaran HAM mengikuti aksi Kamisan yang ke-836 di depan Istana Negara, Kamis (17/10/2024). (Miftahul Hayat/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Para aktivis penegak HAM dan korban pelanggaran HAM mengikuti aksi Kamisan yang ke-836 di depan Istana Negara, Kamis (17/10/2024). (Miftahul Hayat/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) bakal menggelar pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan HAM (Musrenbang HAM) Nasional 2025 di Jakarta, pada Senin (8/11) hingga Rabu (10/12). Forum ini akan menjadi langkah strategis pemerintah dalam menjadikan HAM sebagai acuan pembangunan nasional. Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) sekaligus Gubernur Jambi, Al Haris, mendukung pelaksanaan Musrenbang HAM Nasional 2025. Haris meyakini, kegiatan yang diadakan Kementerian HAM akan jadi sarana pemenuhan hak dasar masyarakat. "Intinya kita mendukung tugas-tugas daripada Kementerian HAM, dan kita mendukung untuk hak-hak asasi manusia itu kita perjuangkan," kata Haris kepada wartawan, Minggu (7/12). Haris menekankan, pentingnya pemenuhan nilai HAM dalam pembangunan daerah. Sebab nilai-nilai HAM merupakan hak dasar masyarakat, seperti hak atas pendidikan dan hak atas kesehatan. Oleh karena itu, pihaknya sejalan dengan semangat pelaksanaan Musrenbang HAM. "Karena HAM ini kan memang hak-hak dasar manusia, hak-hak masyarakat yang perlu kita perjuangkan. Pemerintah berpihak pada HAM itu sendiri. Kenapa? Karena masih banyak kita menemukan bahwa di bawah itu masih ada yang melanggar HAM," ujar Haris. Haris juga menekankan, pemenuhan HAM sebagai tugas pemerintah kepada masyarakat. Ia berharap, Musrenbang HAM 2025 dapat menjadi momentum sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam menunaikan nilai HAM dalam setiap kebijakan dan program pembangunan. "Nah, tugas pemerintah agar semua warga itu tidak ada yang merasa dizalimi dan tidak ada yang merasa diucilkan atau mungkin dikriminalisasi dan sebagainya," tegasnya. Sementara, Menteri HAM Natalius Pigai menyebut Musrenbang HAM Nasional ini merupakan yang pertama di Indonesia. Pigai meyakini, langkah ini merupakan tonggak sejarah pembangunan HAM sebagai aset yang tidak berwujud. &ldquo;Selama ini musyawarah pembangunan nasional, sekarang ada lagi Musrenbang HAM Nasional yang secara resmi dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia. Ini salah satu tonggak sejarah terpenting,&rdquo; ucap Pigai. Pigai meyakini Musrenbang HAM Nasional merupakan bagian dari rencana strategis nasional, sekaligus tindak lanjut dari amanat Astacita Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan aspek HAM dalam butir pertama. "Musrenbang tersebut bakal merumuskan langkah-langkah pembangunan HAM nasional untuk mewujudkan rencana strategis, mengarusutamakan HAM dalam pembangunan nasional," pungkasnya.

Pemerintah menggelar Musrenbang HAM Nasional 2025 di Jakarta, APPSI mendukung pemenuhan hak dasar masyarakat.

Pemerintah Inisiasi Musrenbang HAM, APPSI Tekankan Tak Ada Rakyat yang Dizalimi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/28/MADURA-28-792957171.jpg" alt="Agenda Sapa Komunitas Indonesia Toyota Hilux Rangga bersama APPSI berlanjut di Pulau Madura, Minggu (27/7). (Puguh Sujiatmiko/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Agenda Sapa Komunitas Indonesia Toyota Hilux Rangga bersama APPSI berlanjut di Pulau Madura, Minggu (27/7). (Puguh Sujiatmiko/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Setelah dilangsungkan hari pertama pada Sabtu (26/7) lalu di Studio Jawa Pos Surabaya, agenda Sapa Komunitas Indonesia Toyota Hilux Rangga berlanjut di Pulau Madura. Kali ini, Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) area Madura diundang dalam gathering di Cafe Pantai Rindu Bangkalan Minggu (27/7) lalu. Suasana guyub langsung terasa begitu para undangan berkumpul. Di kafe terapung sebelah Jembatan Suramadu tersebut, belasan perwakilan APPSI Bangkalan, Sumenep, Pamekasan, dan Sampang saling bertukar kabar dan isu terkini perihal perdagangan. Momen itu sekaligus jadi ajang diskusi lintas bidang, yakni dari akademisi dan media. Sekretaris DPW APPSI Jatim Adi Sucipto hadir mewakili Ketua DPW APPSI Jatim Achmad Zaini. Ia mengatakan, acara gathering tersebut menjadi langkah tepat yang dilakukan Toyota. Sinergi dengan para pedagang akan memberikan insight baru bagi semua pihak. Diskusi-diskusi dari acara itu, bakal menjadi pemecah permasalahan dan ruang inovasi para undangan. Di samping itu, adanya Jembatan Suramadu menjadikan Pulau Madura makin berkembang di seluruh sektor, termasuk perdagangan. Meski begitu, beragam tantangan kerap ditemui para pedagang termasuk era digitalisasi kini. Untuk makin memaksimalkan perdagangan, perlu adanya dorongan dari pihak lain. Termasuk produsen alat transportasi. &ldquo;Disini, kita bisa melihat bahwa seluruh pihak yang terlibat punya misi yang sama. Yakni, meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jatim terutama para pedagang pasar. Jika dilakukan bersama-sama, upaya untuk mendorong kemajuan pedagang tidak akan terasa begitu sulit. Mari satukan langkah demi mewujudkan misi besar itu,&rdquo; ujar Adi. Potensi yang dimiliki Pulau Madura dibenarkan oleh Dosen Departemen Bisnis Fakultas Vokasi Unair Yanuar Nugroho SE MSc Ak CA. Ia menceritakan, tamu-tamu praktisi atau akademisi dari luar negeri yang ia dampingi, kerap berkeinginan untuk mengunjungi pasar di Madura. Mereka memotret keunikan pasar disana. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/28/RANGGA-28-522226269.jpg" alt="Di parkiran Cafe Pantai Rindu, Jimhur mencoba Toyota Hilux Rangga. Pedagang bisa menjadikan Toyota Hilux Rangga untuk kendaraan utamanya. (Puguh Sujiatmiko/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Di parkiran Cafe Pantai Rindu, Jimhur mencoba Toyota Hilux Rangga. Pedagang bisa menjadikan Toyota Hilux Rangga untuk kendaraan utamanya. (Puguh Sujiatmiko/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> &ldquo;Tapi, kini pasar tradisional harus bersaing dengan online atau marketplace. Apakah itu hal yang sulit? Mungkin. Tapi, apakah bisa bersaing kedepan? Tentu saja bisa,&rdquo; tuturnya optimis. Yanuar mengatakan, pasar harus menonjolkan keunikan dan karakteristik masyarakatnya. Itu jadi salah satu langkah inovasi. Dengan begitu, berbelanja di pasar bakal berbeda dengan tempat lain. Karena memberikan pengalaman real, unik, dan adanya human interest yang berbeda dari tempat lain. &ldquo;Masalah penjualan ini tidak hanya dialami skala micro atau pedagang kecil, namun juga pengusaha skala besar. Jadi, harus tetap melangkah kedepan, berinovasi,&rdquo; pungkasnya. Daya Angkut Besar, Kendaraan Utama Pedagang Pasar Beberapa faktor menjadi penentu kelancaran jalannya perdagangan di pasar. Mulai dari infrastruktur, manajemen, logistik, hingga transportasi. Ketua APPSI DPD Bangkalan Jimhur Saros mengatakan, transportasi jadi faktor krusial. Terlebih di Pulau Madura dengan kontur jalanan yang berliku, naik-turun, dan bergelombang. Di parkiran Cafe Pantai Rindu, Jimhur sempat mencoba Toyota Hilux Rangga. Ia mengaku langsung kepincut sejak kali pertama mengendarai. &ldquo;Ternyata setelah mencoba, cukup enak, AC dingin, dan fiturnya lengkap. Kalau menurut saya, ini bukan sekadar mobil untuk angkut barang, tapi mobil penumpang yang nyaman,&rdquo; ujarnya. Menurutnya, pedagang pasar bisa menjadikan Toyota Hilux Rangga untuk kendaraan utamanya. &ldquo;Ini membuat nyaman pedagang karena sekali muat bisa mengangkut dengan volume besar. Mobilnya juga tangguh. Cocok untuk tekstur jalan di Madura, terlebih harganya juga terjangkau&rdquo;, papar Jimhur. Toyota Hilux Rangga memang dirancang untuk kebutuhan bisnis. Baik untuk logistik, konstruksi, manufaktur, foodtruck, maupun mobil servis. Varian pikap dari Toyota itu juga memiliki radius putar pendek 4,9 meter yang membuatnya lincah. Bukaannya 3 arah, dengan desain kokoh dan awet. Toyota Hilux Rangga hadir sebagai solusi untuk kebutuhan bisnis dengan menawarkan kombinasi antara performa tangguh, daya angkut yang luas, dan kenyamanan dalam berkendara. (ree)

Gathering APPSI - Toyota Hilux Rangga di Madura berlangsung guyup diisi dengan saling bertukar kabar dan isu terkini perihal perdagangan.

Gathering APPSI dan Toyota Hilux Rangga di Madura Soroti Kualitas Transportasi untuk Kelancaran Distribusi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/27/RANGGA-27-B-1588636566.jpg" alt="Agenda gathering dan sharing Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) bersama Toyota Hilux Rangga di Studio Jawa Pos TV Surabaya, Sabtu (26/7). (Puguh Sujiatmiko/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Agenda gathering dan sharing Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) bersama Toyota Hilux Rangga di Studio Jawa Pos TV Surabaya, Sabtu (26/7). (Puguh Sujiatmiko/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Agenda kopi darat Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) bersama Toyota Hilux Rangga berlangsung dua hari, 26-27 Juli. Kegiatan itu dimanfaatkan para pedagang untuk sharing terkait kondisi pasar tradisional. Keseruan hari pertama berlangsung di Studio Jawa Pos TV Surabaya, Sabtu (26/7/2025). Sejumlah perwakilan pedagang pasar datang dari berbagai daerah di Jawa Timur seperti Jember, Madiun, Tuban, Mojokerto, Malang, Batu, hingga Surabaya. Mereka menyebut, pasar tradisional disebut tengah menghadapi tantangan berat akibat perubahan zaman. Dosen Universitas Airlangga Yanuar Nugroho membagikan gagasannya terkait menyalakan spirit lokal di era disrupsi. Menurutnya, fenomena rojali (rombongan jarang beli) dan rohana makin umum di pasar tradisional. Okupansi parkir tinggi, tapi yang bertransaksi justru menurun. Oleh karena itu, Yanuar mendorong pedagang pasar untuk mulai melakukan transformasi dan inovasi termasuk memanfaatkan teknologi pembayaran non tunai. Moda transportasi turut menjadi sorotan. Hal ini penting dalam proses rantai pasok dalam dunia usaha khususnya kegiatan di pasar tradisional. &lsquo;&rsquo;Karena harus bisa mendukung proses yang efisien dan efektif dalam rantai pasok,&rdquo; terangnya. Produk moda transportasi diharap dapat mempermudah setiap tahap rantai pasok, dari hulu hingga hilir. Hal yang sama diungkapkan Adi Sucipto selaku Sekretaris DPD APPSI Jawa Timur. &lsquo;&rsquo;Sesuai kebutuhan pedagang, transportasi yang kami butuhkan spesifikasinya tentu lebih detail. Selain mudah dikendalikan dan nyaman juga harus memiliki kapasitas muatan besar. Hal ini salah satunya bisa dipenuhi oleh Toyota Hilux Rangga," cerita Adi. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/27/RANGGA-27-C-2500087369.jpg" alt="Toyota Hilux Rangga merupakan kendaraan komersial berbasis pickup dirancang khusus untuk mendukung produktivitas para pelaku usaha. (Foto: (Puguh Sujiatmiko/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Toyota Hilux Rangga merupakan kendaraan komersial berbasis pickup dirancang khusus untuk mendukung produktivitas para pelaku usaha. (Foto: (Puguh Sujiatmiko/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> Toyota memahami bahwa kebutuhan usaha sangat bervariasi, tergantung pada jenis bisnis dan lokasi operasional. Oleh karena itu, Hilux Rangga dikembangkan agar mudah dikustomisasi melalui kolaborasi dengan karoseri lokal. Pelaku usaha dapat menyesuaikan bentuk kendaraan sesuai kebutuhan spesifik industri mereka, dari konstruksi hingga layanan publik dan logistik. Toyota Hilux Rangga: Kendaraan Andal Penunjang Usaha di Segala Medan Agenda ini juga menjadi panggung bagi Toyota Hilux Rangga yang diposisikan sebagai kendaraan yang cocok untuk menunjang aktivitas pedagang pasar. Dengan performa tangguh, efisiensi bahan bakar, dan suspensi stabil, mobil ini diyakini mampu beradaptasi dengan berbagai medan serta mendukung kebutuhan mobilitas usaha. Toyota Hilux Rangga, kendaraan komersial berbasis pickup dirancang khusus untuk mendukung produktivitas para pelaku usaha. Baik untuk sektor pertanian, perdagangan, food truck, hingga layanan publik, Hilux Rangga mampu mengakomodasi kebutuhan operasional secara optimal. Bahkan dengan platform yang mudah dimodifikasi, Hilux Rangga bisa diubah menjadi mobile caf&eacute;, kendaraan promosi, angkutan barang, hingga armada logistik dengan desain khusus. Hal ini memberikan nilai tambah yang tinggi, khususnya bagi pelaku usaha yang membutuhkan solusi kendaraan multifungsi. Mengusung DNA tangguh khas Toyota, Hilux Rangga dibekali mesin bertenaga dengan efisiensi bahan bakar yang mendukung kegiatan usaha tanpa kompromi. Kendaraan ini mampu beroperasi di berbagai kondisi jalan. Baik di medan berat, jalur sempit, hingga rute antar kota dengan suspensi dan sistem handling yang stabil. Hilux Rangga ditawarkan dengan harga yang kompetitif, menjadikannya pilihan cerdas bagi para pelaku usaha yang ingin berinvestasi dalam kendaraan operasional jangka panjang. Konsumsi bahan bakar yang efisien serta daya tahan tinggi membantu menekan biaya operasional tanpa mengorbankan kualitas performa.

Toyota Hilux mendukung anggota APPSI menghadapi era disrupsi dengan melakukan transformasi memanfaatkan teknologi pembayaran non tunai.

APPSI dan Toyota Hilux Rangga Kolaborasi Dukung Pedagang Pasar Tradisional Hadapi Era Disrupsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/12/JKT1-Foto-Series-Vending-Machine-Tokyo-eca4-99909116.jpg" alt="Warga melintas dan duduk di depan vending mesin khusus dewasa yang menjual rokok." width="100%">
<figcaption>Warga melintas dan duduk di depan vending mesin khusus dewasa yang menjual rokok.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) merasa dirugikan dengan adanya pasal kontroversi terkait jarak penjualan rokok sejauh 200 meter dari instansi pendidikan dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Kesehatan yang merupakan aturan pelaksana dari Undang-Undang (UU) Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023. Saat ini, RPP Kesehatan yang diinisiasi oleh Kementerian Kesehatan dikabarkan akan segera disahkan. Sekretaris Jenderal APPSI, Mujiburrohman, mengatakan bahwa aturan zonasi penjualan rokok di RPP Kesehatan mustahil untuk diimplementasikan dan cenderung mendiskriminasi para pedagang pada wilayah tertentu, mengingat banyaknya para pedagang kecil di Indonesia. "Kalau dari sisi pedagang, jelas aturan zonasi penjualan rokok di RPP Kesehatan itu sangat merugikan karena di Indonesia ini kan lembaga pendidikannya banyak yang berdekatan. Nah pedagang yang dekat dengan lembaga pendidikan pasti akan turun omzetnya,&rdquo; kata Mujiburrohman&nbsp;dalam keterangan tertulis, Rabu (3/7). Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/bisnis/014824300/omzetterancam-lenyap-rp-20-triliunan-hippindo-tolak-aturan-zonasi-200-meter-jualan-produk-tembakau-di-rpp-kesehatan">Omzet&nbsp;Terancam Lenyap Rp 20 Triliunan, Hippindo Tolak Aturan Zonasi 200 Meter Jualan Produk Tembakau di RPP Kesehatan</a> Dia menjelaskan selama ini produk rokok telah memberikan kontribusi besar bagi pendapatan pedagang kecil. Oleh karena itu, dia menyesalkan sikap pemerintah yang tidak menyertakan para pedagang kecil sebagai pihak terdampak dalam perumusan RPP Kesehatan. "Jadi, para pedagang ini ya jelas keberatan karena produk rokok sendiri telah menjadi penjualan utama kami dan sekitar 50 persenan omzet pedagang di pinggiran jalan itu berasal dari rokok dan mirisnya kami belum dapat dan tidak tahu pasti isi RPP Kesehatan terkini seperti apa," tambahnya. Selain itu, Mujiburrohman mempertanyakan urgensi aturan zonasi. Dia berpendapat pasal-pasal terkait tembakau dalam RPP Kesehatan hanya akan memperparah keadaan saat ini dan akan menyasar jauh dari tujuan utama untuk membatasi konsumsi rokok. Baginya, pasal tembakau pada RPP Kesehatan hanya akan merugikan para pedagang dan rakyat kecil. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/bisnis/014781899/nilai-aturan-dalam-rpp-kesehatan-tak-berpihak-ke-rakyat-kecil-keris-tolak-zonasi-200-meter-jualan-rokok">Nilai Aturan dalam RPP Kesehatan Tak Berpihak ke Rakyat Kecil, Keris Tolak Zonasi 200 Meter Jualan Rokok</a> "Aturan ini justru terlihat seakan-akan pemerintah tidak ingin ada penjualan rokok sama sekali dan terkesan mengorbankan pedagang kecil," tegas Mujiburrohman. Terakhir, Mujiburrohman menghimbau agar pemerintah bersikap tegas dalam membuat kebijakan. Menurutnya, RPP Kesehatan tidak hanya menjadi preseden buruk sebuah regulasi yang akan merugikan masyarakat, tapi juga pemerintah sendiri. Di mana jika disahkan, aturan tersebut dipercaya akan menggerus pendapatan negara dari cukai hasil tembakau (CHT).

Sekjen APPSI, Mujiburrohman, mengatakan bahwa aturan zonasi penjualan rokok di RPP Kesehatan mustahil untuk diimplementasikan.

Protes soal Pasal Zonasi 200 Meter Penjualan Rokok dalam RPP Kesehatan, APPSI: Rugikan Rakyat Kecil

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/02/Intan-Fauzi-DPR-Komisi-VI-3629934146.jpeg" alt="Anggota Komisi VI DPR RI Intan Fauzi Fraksi PAN menyatakan pengaturan perdagangan online, termasuk dalam hal ini mengantisipasi dampak Project S TikTok sangat diperlukan." width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi VI DPR RI Intan Fauzi Fraksi PAN menyatakan pengaturan perdagangan online, termasuk dalam hal ini mengantisipasi dampak Project S TikTok sangat diperlukan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) Intan Fauzi menegaskan bahwa ketua umumnya Zulkifli Hasan (Zulhas) tidak bermaksud&nbsp;melecehkan dan menistakan agama. Karena itu, ia berharap masyarakat tidak terpancing karena bangsa ini sedang menuju Pemilu dan Pilpres 2024.&nbsp; &nbsp; Menurutnya, pidato Zulhas pada Rakernas Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) di Semarang, Jawa Tengah merupakan bentuk keheranannya dengan perubahan sikap di masyarakat di tahun politik. Dimana perubahan sikap itu sampai menjalar ke ranah privat yakni dalam beribadah. "Pidato Pak Zul pada dasarnya adalah mengingatkan agar semua pihak bisa menahan diri," tegas Intan Fauzi, Rabu (20/12). Intan Fauzi yang juga Ketua Umum Perempuan Amanat Nasional (PUAN) mengungkapkan,&nbsp;DPP PAN sejak awal sudah melakukan pemetaan, bukan hanya untuk pemenangan partai dan pasangan capres-cawapres yang didukung bersama partai lain. Pemetaan juga dilakukan terkait potensi adanya perpecahan di masyarakat akibat menghangatnya situasi politik jelang Pemilu. &ldquo;Potensi pembelahan di masyarakat perlu diantisipasi sejak dini agar tidak menimbulkan konflik di masyarakat. Oleh karena itu Ketum Zulhas, berpesan agar semua pihak saling mengingatkan pentingnya menjaga persatuan bangsa," ujarnya. "Komitmen Ketum kami, tidak perlu diragukan terkait perhelatan Pemilu. Tidak mungkin beliau sengaja melecehkan apalagi menistakan agama," tegas Intan. Sekedar diketahui, Menteri Perdagangan sekaligus Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan saat membuka acara Rakernas APPSI di Semarang mengungkapkan keheranannya soal perubahan sikap akhir-akhir ini tepatnya di tahun politik. "Saya keliling daerah, Pak Kiai. Sini aman sini, Jakarta nggak ada masalah, yang jauh-jauh ada lho yang berubah. Jadi kalau salat Maghrib baca Al Fatihah, 'waladholin... ' ada yang diam sekarang Pak, ada yang diam sekarang, ada Pak sekarang diam, banyak, sangking cintanya sama Pak Prabowo itu,&rdquo; ucap Zulhas saat Rakernas APPSI di Semarang, Selasa (19/12/2023).

Intan Fauzi menegaskan bahwa ketua umumnya Zulkifli Hasan (Zulhas) tidak bermaksud melecehkan dan menistakan agama saat berpidato di APPSI

Ketum PUAN Intan Fauzi Bela Zulhas Soal Pidatonya di APPSI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/Cukai-Rokok-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Rencana pemerintah untuk melarang penjualan rokok secara eceran ditolak pedagang kecil. Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) menilai wacana ini akan semakin menggerus pendapatan para pedagang warung di tengah melemahnya daya beli masyarakat. Apalagi, harga rokok baru diumumkan naik.  Melalui Keputusan Presiden 25/2022 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2023, pemerintah berencana merevisi sejumlah aturan, termasuk Peraturan Pemerintah (PP) 109/2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan. Dalam salah satu poinnya, revisi PP 109/2012 akan melarang penjualan rokok ketengan.  "Pembatasan akses untuk mendapatkan rokok pasti akan berdampak kepada penjualan. Kami memperkirakan, jika aturan ini diberlakukan, omzet kami bisa menurun lebih dari 30 persen," ungkap Sekretaris Jenderal APPSI Mujiburrohman dalam keterangannya, Rabu (28/12).  Dia menjelaskan, penurunan omzet yang cukup besar ini dikarenakan penjualan rokok merupakan kontributor pendapatan warung terbesar setelah penjualan bahan-bahan pokok. Komposisinya bisa mencapai 30-50 persen dari total omzet yang biasa didapatkan para pedagang.  Tak hanya bagi para pedagang yang tergabung dengan APPSI, Mujiburrohman menaksir pembatasan ini juga pasti akan berpengaruh ke seluruh pedagang di Indonesia. Sebagai catatan, saat ini APPSI memiliki 1.200 kepengurusan di pasar yang tersebar di seluruh Indonesia. Pasar merupakan wadah usaha yang banyak mendukung pelaku UMKM dalam keberlanjutan usaha mereka.  Pedagang yang juga termasuk pelaku sektor bisnis usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan penopang perekonomian Indonesia pada saat pandemi. Seperti diketahui, sektor ini memang sudah menjadi tulang punggung tanah air.  Data Kementerian Koperasi dan UKM menyebut, jumlah sektor bisnis UMKM di Indonesia pada 2021 mencapai 64,19 juta dengan partisipasi terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 61,97 persen. Tak hanya dari aspek operasi bisnis, Mujiburrohman menaksir pelarangan penjualan rokok eceran bisa memiliki dampak yang lebih besar, lantaran kini daya beli masyarakat tengah melemah.  "Harga rokok terus naik, makanya masyarakat yang biasa membeli per bungkus, mulai mengurangi pembeliannya. Fakta di lapangan membuktikan bahwa kemampuan membeli masyarakat masih lemah dan belum pulih," lanjut Mujiburrohman.  Di sisi lain, dia menyampaikan bahwa APPSI juga telah mendorong para anggotanya untuk melarang penjualan rokok kepada anak-anak sesuai peraturan yang berlaku. Meskipun hal ini relatif cukup menantang dalam hal implementasinya.  Prevalensi merokok anak merupakan salah satu konsideran dalam melakukan pembatasan konsumsi dan penjualan tembakau. Padahal Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat prevalensi merokok di Indonesia terus menurun.  Pada kelompok anak-anak yang merokok, penurunan bahkan telah terjadi selama lima tahun berturut-turut. Prevalensi perokok anak di bawah 18 tahun tercatat sebesar 3,44 persen pada tahun 2022, atau turun dibandingkan tahun 2021 sebesar 3,69 persen. Sebelumnya, prevalensi perokok anak konsisten turun sejak tahun 2018 yaitu 9,65 persen, kemudian 2019 sebesar 3,87 persen, dan 2020 sebesar 3,81 persen.

Penjualan Rokok Ketengan Dilarang, APPSI: Omzet Bisa Turun 30 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/1655643773817.jpg" alt="Ilustrasi kawasan tanpa rokok. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kawasan tanpa rokok. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) menilai penerapan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok (Perda KTR) dapat membuat omset pedagang pasar menurun. Pasalnya, dengan adanya Perda KTR, aktivitas konsumsi dan jual beli rokok akan dibatasi.  Hal itu tentu berpengaruh pada menurunnya omset pedagang pasar. Padahal, rokok termasuk produk yang perputarannya cukup cepat, yang sangat membantu arus kas pedagang pasar.  Sekretaris Jenderal APPSI Mujiburrohman menjelaskan, pemerintah daerah seharusnya mempertimbangkan dampak sosial ekonomi ketika menyusun sebuah regulasi. Menurutnya, banyak pedagang pasar yang menggantungkan pendapatannya dari menjual rokok.  Sehingga dari sisi ekonomi, Perda KTR di pasar tradisional mengancam mata pencaharian pedagang. "Rokok, terutama kretek, adalah khas Indonesia. Kalau misalnya merokok dan menjualnya dilarang total dan bukan diatur, jelas ini akan berdampak pada menurunnya omset pedagang pasar," ujar Mujib melalui keterangannya, Selasa (11/10).  Mujib berharap pemerintah memperhatikan partisipasi publik dalam penyusunan regulasi terutama yang berkaitan dengan mata pencaharian masyarakat. Ia juga mengeluhkan atas absennya pelibatan stakeholder termasuk APPSI dalam penyusunan Perda KTR.  "Harusnya pengaturan di satu area memperhatikan aspirasi orang-orang di lingkungan tersebut supaya tidak menimbulkan polemik. Dilihat aturan ini mayoritas menolak berbagai bentuk larangan. Jadi, jangan maunya sendiri dalam menyusun kebijakan agar regulasi yang dihasilkan seimbang dan mendapat dukungan pemangku kepentingan yang akan menjalankan peraturan tersebut," tegas Mujib.  Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan sebagai payung hukum nasional peraturan pengendalian rokok telah mengatur kebijakan penjualan dan promosi rokok yang diizinkan pada tempat penjualan, termasuk di pasar. Peraturan Daerah (Perda) juga diharuskan menerapkan regulasi yang selaras dengan payung hukum nasional sesuai hierarki hukum yang berlaku.  Sebelumnya, Direktur Eksekutif INDEF Ahmad Tauhid menjelaskan, Perda KTR tidak akan efektif jika membatasi dan mengatur penjualan rokok di ritel tradisional, seperti warung dan pasar. Hal itu lantaran ekosistem ritel tradisional yang sangat heterogen.  "Pengawasan jika sampai ke warung dan pasar akan sulit, karena sangat heterogen dan terbuka. Siapa yang akan mengawasi warung yang jumlahnya sangat banyak? Perda tidak bisa menyentuh itu, karena Perda KTR hanya mengatur tempat tertentu saja," ujarnya.  Menurut Ahmad, mengatur penjualan rokok di ritel tradisional akan menekan pendapatan pedagang. Selain sebagai salah satu komoditas utama penjualan, di tengah kenaikan cukai dan harga rokok, terjadi peralihan preferensi untuk mengonsumsi rokok murah.

Polemik Perda Kawasan Tanpa Rokok, Begini Pandangan APPSI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/2jalin20220906132510.jpeg" alt="Caption: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan bahwa DKI Jakarta tengah mengurangi emisi gas rumah kaca di 28 Rumah Sehat untuk Jakarta milik Pemprov DKI Jakarta melalui penggunaan energi terbarukan (Solar PV system) (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Caption: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan bahwa DKI Jakarta tengah mengurangi emisi gas rumah kaca di 28 Rumah Sehat untuk Jakarta milik Pemprov DKI Jakarta melalui penggunaan energi terbarukan (Solar PV system) (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menghadiri sekaligus membuka seminar nasional yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (4/10). Dalam kesempatan itu, Anies mengingatkan urgensi kehadiran UMKM sebagai pihak yang turut berkontribusi dalam masalah ekonomi di Indonesia  Anies menjelaskan, tema “Kerja Sama antardaerah dalam Meningkatkan Daya Saing dan Pemberdayaan UMKM" adalah yang diusung dalam seminar tersebut. Tujuannya adalah untuk memperoleh gambaran model kerja sama kemitraan dengan UMKM yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah serta merumuskan strategi kerja sama untuk meningkatkan daya saing daerah.  "Salah satu program tersebut adalah dengan membuka lapangan kerja yang akan menjadi sumber pendapatan yang layak bagi masyarakat. Semoga kita semua dapat saling bertukar pikiran, pengalaman, memperoleh perspektif baru, sekaligus menjadi wadah untuk membangun kerja sama antardaerah dalam meningkatkan daya saing dan kemandirian pangan sekaligus membuat pelaku UMKM semakin berdaya," ujarnya.  Anies yang juga menjadi Ketua Umum APPSI itu juga menjelaskan bahwa tema yang diusung ini sesuai dengan pemahaman bersama bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah selalu dimaknai sebagai upaya untuk menyejahterakan masyarakat. Kondisi ini menjadikan Pemerintah Daerah membawa tugas untuk selalu melakukan program dan tindakan yang akan memajukan daerah dan masyarakatnya.  "Mari berdiskusi dan bertukar pendapat secara komprehensif mengenai kerja sama antardaerah dalam meningkatkan daya saing dan pemberdayaan UMKM. Sehingga dapat menemukan pemahaman bersama serta tekad yang kuat untuk memperbaiki kehidupan dan kesejahteraan masyarakat," tegasnya.  Untuk diketahui, berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM tahun 2021 telah mencapai 64,19 juta dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 61,97 persen atau senilai Rp 8.573 Triliun Rupiah. Terlebih lagi, UMKM mampu menyerap 97 persen dari total tenaga kerja di Indonesia pada 2020 serta dapat menghimpun sampai 60,4 persen dari total investasi.  Namun, tingginya jumlah UMKM di Indonesia dihadapkan pada berbagai tantangan serta kondisi pasca pandemi Covid-19 yang telah mengakselerasi transformasi di segala aspek kehidupan. Menurut Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), pandemi Covid-19 telah menghantam keras para pelaku UMKM dan berdampak pada penurunan kontribusinya terhadap PDB Indonesia.  Penurunan ini sendiri disebabkan oleh beberapa alasan, yaitu perubahan pola konsumsi barang dan jasa masyarakat di masa pandemi dari offline ke online, UMKM mengalami permasalahan tenaga kerja terampil, serta terhambatnya distribusi produk dan kesulitan bahan baku produksi.  Dengan melihat kondisi tersebut, Anies menyatakan hal itu perlu menjadi perhatian bersama, tidak terkecuali di lingkup daerah. Sebab faktanya, peningkatan kapasitas UMKM turut mendorong daya saing daerah sekaligus berperan sebagai penyedia sumber bahan pangan lokal, sehingga mengurangi tingkat ketergantungan impor.  "Dengan adanya hal ini, suatu daerah akan memiliki daya saing yang kompetitif dan pada akhirnya akan mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi serta pembangunan yang berimbang, adil, serta berkelanjutan," pungkasnya.

Buka Seminar APPSI, Anies Harapkan UMKM Semakin Diperhatikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/JKT-LAJU-INFLASI-KENAIKAN-BBM-FED-1.jpg" alt="Pedagang menyiapkan kebutuhan pokok yang dijual di pasar Senen, Jakarta, Kamis (15/9/2022). Pemerintah memprediksi laju inflasi sebesar 1,38% pada September 2022. Adapun prediksi ini akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Kementerian Keuangan men" width="100%">
<figcaption>Pedagang menyiapkan kebutuhan pokok yang dijual di pasar Senen, Jakarta, Kamis (15/9/2022). Pemerintah memprediksi laju inflasi sebesar 1,38% pada September 2022. Adapun prediksi ini akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Kementerian Keuangan men</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Sudaryono berharap pemerintah untuk lebih bekerja keras menjaga stabilitas harga pangan nasional. Tujuannya agar daya beli masyarakat terus stabil serta memerhatikan nasib para pedagang pasar.  "Ini lantaran saat ini para pedagang harus mengeluarkan biaya operasional yang lebih besar akibat kenaikan inflasi. Kami meminta pemerintah untuk segera turun tangan menekan inflasi yang diprediksi akan terus meroket, imbas dari kebijakan pemerintah menaikan harga BBM beberapa waktu lalu," Kata Sudaryono dalam keterangan tertulisnya pada JawaPos.com, Selasa (4/10)  Sudaryono juga menuturkan, bila hal tersebut tak segera dicarikan jalan keluar maka akan memberatkan masyarakat, terutama kelas menengah bawah. Kata dia, kelompok masyarakat ini akan lebih mudah masuk ke jurang kemiskinan.  "Masyarakat bawah memang sangat rentan. Termasuk pedagang pasar juga yang paling terdampak atas kenaikan inflasi ini," ujarnya.  Lebih jauh Sudaryono menuturkan, kenaikan inflasi ini membuat daya beli masyarakat anjlok. Anjloknya daya beli ini karena hampir semua kebutuhan pokok naik tajam. Bahkan harga bahan pokok itu naik sejak awal isu kenaikan BBM itu muncul ke permukaan.  "Bayangin semua harga sudah naik sejak awal isu BBM naik. Telur saja harganya tembus di angka Rp30 ribuan lebih. Nah kalau ini tidak segera dicarikan solusi maka rakyat akan semakin menderita," katanya.  Karena itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera memerintahkan jajarannya menyelesaikan permasalahan ini. Dia yakin apabila hal itu dilakukan dengan sungguh-sungguh, maka akan ditemukan jalan keluar nya.  "Saya memohon Pak Presiden Jokowi segera perintahkan jajarannya. Karena saat ini teman-teman saya yang ada di pasar sudah banyak mengeluhkan hal ini," ujarnya.  Selain itu, Sudaryono juga menegaskan bahwa APPSI siap bekerjasama dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Satgas Pangan Daerah untuk terus memastikan keterjangkauan harga, sehingga daya beli masyarakat terus terjaga ditengah kenaikan harga BBM bersubsidi ini.  "Saat ini Pandemi sudah mereda, tapi kedatangan pengunjung ke pasar masih belum membaik juga. Sekarang pasar sudah sepi mulai dari jam dua siang, padahal masih banyak barang yang belum habis terjual. Ini menunjukkan daya beli masyarakat sudah mulai menurun, ini yang harus kita waspadai bersama," Imbuhnya.  Menurutnya, gerak cepat menjaga stabilitas komoditas strategis ini harus dibarengi komitmen kepala daerah dengan memperkuat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan kinerja Satgas pangan untuk menjaga stabilitas pangan serta melakukan intervensi kebijakan yang diperlukan.  “Gubernur, Bupati, dan Wali kota juga harus memperkuat TPID dan menjaga stabilitas pangan dari inflasi volatile food. Hal itu untuk menjamin stabilitas ketersediaan bahan pokok serta harganya yang semakin terjangkau,” Imbuhnya.  Adapun inflasi Indonesia diperkirakan akan melonjak pada September 2022. Hal imbas imbas sebagai imbas kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi.  Bank Indonesia memproyeksikan inflasi pada September 2022 tembus di angka 5,88 persen secara tahunan (years on years/yoy). Tentunya angka ini lebih tinggi dibanding sebelumnya pada Agustus yang mencapai 4,69 persen yoy.  "Kami melakukan tracking sesuai survei pemantauan harga. Bulan ini inflasinya sekitar 5,88 persen, sumbernya mostly (terutama) kenaikan bensin," ujar Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI Wahyu Agung Nugroho kemarin.

Daya Beli Masyarakat Menurun, APPSI Minta Pemerintah Stabilkan Harga

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#appsi

Berita Terkini