<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/13/IMG-20240813-WA0006-522338525.jpg" alt="Pengunjung Tunjungan Plaza dan Pakuwon Mall bisa memanfaatkan promosi program Shop Till U Drive. (Dimas Maulana/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Pengunjung Tunjungan Plaza dan Pakuwon Mall bisa memanfaatkan promosi program Shop Till U Drive. (Dimas Maulana/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Perkembangan transaksi non-tunai atau cashless di pusat perbelanjaan makin pesat. Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Jatim Sutandi Purnomosidi menyebut, saat ini sekitar 70 persen transaksi di mal sudah menggunakan pembayaran digital. Mulai dari kartu kredit hingga QRIS dan e-wallet. Menurut Sutandi, tren ini membuat pengunjung lebih nyaman karena praktis. Bagi tenant, pembayaran digital juga menguntungkan. "Mereka tidak perlu repot menyiapkan uang kecil, menghitung kembalian, atau berurusan dengan uang receh yang ribet. Dari sisi kebersihan juga lebih higienis," ujarnya. Hampir seluruh tenant di pusat perbelanjaan kini menyediakan sistem pembayaran digital, termasuk food and beverages (F&amp;B) skala kecil. APPBI memperkirakan angka penggunaan cashless akan terus meningkat seiring gaya hidup masyarakat. Karena banyak orang sudah terlanjur nyaman dengan cashless, dari belanja kecil sampai besar.

"Mereka tidak perlu repot menyiapkan uang kecil, menghitung kembalian, atau berurusan dengan uang receh yang ribet," kata Sutandi.

APPBI Jatim Sebut Transaksi di Mal 70 Persen Cashless

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/26/HADIRKAN-BRAND-INTERNASIONAL-DI-BEKASI_IMAM-HUSEIN-3-710986999.jpg" alt="Suasana para pengunjung melihat-lihat produk saat pembukaan sekaligus peresmian Pakuwon Mall Bekasi, Jawa Barat, Jumat (22/11/2024). (Imam Husein/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Suasana para pengunjung melihat-lihat produk saat pembukaan sekaligus peresmian Pakuwon Mall Bekasi, Jawa Barat, Jumat (22/11/2024). (Imam Husein/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Asosiasi Pengelola Pusat Perbelanjaan Indonesia (APPBI) Jatim mendorong mal-mal Surabaya semakin kreatif menarik pengunjung. Tahun ini, tantangan ekonomi semakin berat sehingga pengelola harus bekerja lebih keras memenuhi target. Ketua APPBI Jatim Sutandi Purnomosidi mengatakan kondisi mal tahun ini mengalami banyak tantangan. Hal itu sudah terlihat sejak awal tahun 2025 lalu. Ia menjelaskan performa kuartal pertama cukup terbantu adanya masa Lebaran dan cairnya THR. &ldquo;Itupun belum sebaik tahun lalu. Kalau dibandingkan 2019, Lebaran kemarin ada penurunan 30 persen,&rdquo; jelasnya kemarin. Sutandi menjelaskan, pihaknya memahami adanya daya beli yang melemah belakangan ini. Beberapa faktor ekonomi juga mulai nampak di masyarakat. Namun, kondisi global juga banyak memengaruhi. &ldquo;Seperti Perang Tarif Trump juga perlu diwaspadai, kita harus melihat kondisi dua bulan lagi seperti apa,&rdquo; sambungnya. Dia mendorong pengelola mal lebih kreatif dan berani dalam menggaet masyarakat. Misalnya, melalui gelaran acara hiburan, bazaar, diskon, hingga promosi. &ldquo;Bentuk apa pun bisa dicoba, siapa yang bisa kreatif dan membaca kebutuhan, itu yang bertahan,&rdquo; imbuhnya. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/29/image-20-1-2512020786.png" alt="ribuan pengunjung padati Royal Plaza, rayakan Imlek 2025. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>ribuan pengunjung padati Royal Plaza, rayakan Imlek 2025. (Istimewa).</figcaption>
</figure> Sutandi juga menyinggung adanya gelaran Surabaya Shopping Festival yang diharapkan bisa ikut menyumbang peningkatan transaksi di kuartal kedua 2025. &ldquo;Akan terbantu SSF dan ada musim libur sekolah. Nah kalau sudah masuk sekolah lagi, ini yang akan jadi tantangan kita putar otak nanti,&rdquo; jelasnya.&nbsp; Supervisor Promosi Royal Plaza Retnayu Trisninasari mengatakan, kondisi trafik pengunjung tenant makanan dan minuman masih unggul. Sedangkan, trafik tenant fashion memang melaporkan penurunan. Namun, pihaknya rutin melakukan promosi dengan beragam event. &ldquo;Kita tetap upayakan adanya event, bazaar yang sesuai kebutuhan masyarakat,&rdquo; jelasnya. (dya)

Asosiasi Pengelola Pusat Perbelanjaan Indonesia (APPBI) Jatim mendorong mal-mal Surabaya untuk lebih kreatif di tengah tantangan ekonomi.

Ekonomi Makin Berat, APPBI Jatim Dorong Kreativitas Mal Gelar Event Demi Datangkan Pengunjung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/17/Retail-Dery-Ridwansah-6JPG-1881527329.jpg" alt="Pengunjung berbelanja di salah satu gerai retail di salah satu pusat perbelanjaan, Jakarta, Senin (16/12/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Pengunjung berbelanja di salah satu gerai retail di salah satu pusat perbelanjaan, Jakarta, Senin (16/12/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan Pemerintah dikhawatirkan berimbas pada daya beli masyarakat. Dampak itu memang belum langsung terlihat. Diperkirakan dampaknya beberapa bulan mendatang. Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Jawa Timur (Jatim) Sutandi Purnomosidi mengatakan, saat ini tingkat kunjungan ke pusat perbelanjaan di Jawa Timur masih stabil. Belum ada penurunan jumlah pengunjung. Sutandi memprediksi dampak efisiensi anggaran baru akan terasa dalam waktu dekat. "Kita khawatirkan bisa berdampak pada penurunan daya beli masyarakat karena semua mau ngirit. Nah efeknya baru bisa kita lihat mungkin 1-2 bulan ke depan (setelah kebijakan efisiensi diketok)," tutur Sutandi, Jumat (14/2). Kebijakan efesiensi anggaran oleh pemerintah membuat APPBI Jatim akan melakukan evaluasi secara berkala. Evaluasi itu untuk melihat dampak dari efisiensi signifikan terhadap daya beli masyarakat. "Kalau sekarang masih belum kelihatan (dampaknya)," imbuhnya. Sutandi pun menyoroti fenomena lembaga atau instansi pemerintah yang berbondong-bondong membatalkan seminar dan meeting di hotel, setelah Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. "Nah sekarang dengan efisiensi begini, semua seminar-seminar di hotel dibatalkan, meeting-meeting di hotel tidak boleh, otomatis uang berhidang akan berkurang, kan," tutur Direktur Marketing Pakuwon Grup tersebut. Sebelumnya, melalui Inpres Nomor 1 Tahun 2025, Presiden Prabowo Subianto melakukan penghematan APBN sebesar Rp 306,69 Triliun. Anggaran transfer ke Daerah (TKD) pun dipangkas sebesar Rp 5O,5 Triliun. Sutandi menegaskan dirinya tidak menentang kebijakan efisiensi, namun ia mengingatkan bahwa dampak negatif dari kebijakan tersebut akan dirasakan oleh banyak pihak, termasuk para pelaku usaha dan UMKM. &ldquo;Bukan saya nggak setuju efisiensi, tapi karena dampaknya. Harapan ya pokoknya percaya yang di pemerintah itu orang-orang pintar lah gitu ya. Kita nggak usah ngapa-ngapain. Yang penting berusaha,&rdquo; tandasnya. (*)

Kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan Pemerintah dikhawatirkan berimbas pada daya beli masyarakat. Dampak itu memang belum langsung.

Pemerintah Efesiensi Anggaran, Masyarakat Ngirit, APPBI Jatim Khawatir Daya Beli Turun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/17/Retail-Dery-Ridwansah-6JPG-1881527329.jpg" alt="Pengunjung berbelanja di salah satu gerai retail di salah satu pusat perbelanjaan, Jakarta, Senin (16/12/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Pengunjung berbelanja di salah satu gerai retail di salah satu pusat perbelanjaan, Jakarta, Senin (16/12/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com -&nbsp;Kebijakan efisiensi anggaran pemerintah, sebagaimana Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, membuat&nbsp; Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia khawatir terkena dampaknya. Pasalnya, melalui regulasi tersebut, Presiden Prabowo Subianto melakukan penghematan APBN sebesar Rp 306,69 triliun, anggaran transfer ke Daerah (TKD) pun dipangkas sebesar Rp 50,5 triliun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Saat kunjungannya ke Surabaya beberapa hari yang lalu, Prabowo memberikan instruksi kepada pejabat untuk mengurangi melakukan perjalanan dinas ke luar negeri, seminar, FGD, dan lain sebagainya. "Bandel, nggak usah ke luar negeri, keluar negeri yang tugas untuk atas nama negara boleh. Cukup seminar, kajian-kajian, cukup," tutur Presiden Prabowo Subianto dalam kongres Muslimat NU di Surabaya, Senin (10/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Akibatnya, tidak sedikit lembaga yang berbondong-bondong membatalkan seminarnya di hotel. Ini lah yang disoroti oleh Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Jawa Timur, Sutandi Purnomosidi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya khawatirkan akan terjadi. Nah sekarang dengan efisiensi begini, semua seminar-seminar di hotel dibatalkan, meeting-meeting di hotel tidak boleh, otomatis uang berhidang akan berkurang, kan," tutur Sutandi, Jumat (14/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Direktur Marketing Pakuwon Grup itu lantas bercerita bahwa saat terjadi kekacauan geopolitik global karena perang dagang antara Amerika, Kanada, Meksiko, kondisi tersebut tidak terlalu berpengaruh ke Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kenapa? Karena konsumsi dalam negeri kita sangat kuat. Kenapa? Karena tidak ada efisiensi (anggaran)," imbuhnya. Oleh karena itu, dengan kebijakan efisiensi ini. Sutandi khawatir akan berdampak pada penurunan daya beli.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Nah ini yang kita khawatirkan bisa berdampak pada penurunan daya beli masyarakat karena semua mau ngirit. Nah efeknya baru bisa kita lihat mungkin 1-2 bulan ke depan (setelah kebijakan efisiensi diketok)," tuturnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sutandi menegaskan bahwa dirinya tidak menentang kebijakan efisiensi, namun ia mengingatkan bahwa dampak negatif dari kebijakan tersebut akan dirasakan oleh banyak pihak, termasuk para pelaku usaha dan UMKM.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Bukan saya nggak setuju efisiensi, tapi karena dampaknya. Nah kalau dampaknya negatif begitu, yang nggak setuju bukan cuma saya, tapi pasti banyak sekali. Retailer-retailer, pelaku-pelaku UMKM juga itu yang pasti juga akan keberatan gitu ya,&rdquo; tandas Sutandi.</div>

Saat kunjungannya ke Surabaya, Prabowo memberikan instruksi kepada pejabat untuk mengurangi melakukan perjalanan dinas, seminar, dan FGD.

Efisiensi Anggaran Pemerintah Bisa Bikin UMKM dan Retail Lesu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/WhatsApp-Image-2023-03-27-at-16.55.33.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri cahyadi. Dimas Nur Apriyanto/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri cahyadi. Dimas Nur Apriyanto/JawaPos.com</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menandatangani kesepakatan bersama dengan 32 pengelola pusat belanja di Hotel Sheraton. Dalam penandatanganan tersebut, Wali Kota Eri Cahyadi turut disaksikan Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Jawa Timur Sutandi Purnomosidi. Wali Kota Eri Cahyadi mengatakan, penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) bersama 32 pengelola pusat belanja di Surabaya kali ini untuk mendorong pengelola pusat belanja menggunakan produk dalam negeri dan penyerapan tenaga kerja. Itu untuk pengentasan kemiskinan bersama. Pemkot menurut wali kota, tiga poin yang tertuang di dalam MoU tersebut, perlu peran pengelola pusat belanja. &rdquo;Alhamdulillah, matur nuwun (terima kasih kepada Ketua APPBI Jawa Timur, Pak Sutandi, dan seluruh pimpinan pengusaha mal di Surabaya. Inilah sejatinya, Surabaya mulai bergerak, melakukan pembangunan, baik itu sumber daya manusia maupun infrastrukturnya,&rdquo; kata Wali Kota Eri Cahyadi. Penerapan MoU yang telah ditandatangani bersama yakni ada penempatan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di mal. Selain itu ada juga yang menjadi orang tua asuh dan penggunaan produk dalam negeri. &rdquo;Juga ada pembinaan-pembinaan terhadap UMKM, sehingga dapat berkembang,&rdquo; kata Wali Kota Eri. Dia menyampaikan, para pelaku UMKM dinilai sudah siap bergabung di 32 pusat belanja yang tergabung di APPBI Jatim. &rdquo;Contoh seperti di Pasar Turi Baru, yang stannya diberikan satu tahun gratis itu isinya hampir 1.000 yang diisikan UMKM Kota Surabaya. Salah satunya itu, untuk yang lain sedang dilakukan pengembangan-pengembangan yang dilakukan Ketua APPBI dan pengelola mal di Surabaya,&rdquo; ucap Eri. Namun, lanjut Wali Kota Eri, tak semudah itu UMKM masuk ke dalam pusat belanja. Setiap UMKM harus mengikuti tahap kurasi terlebih dahulu, setelah itu bisa masuk ke dalam stan pusat belanja. Lantas bagaimana yang tidak lulus kurasi? Pemkot Surabaya tak diam begitu saja. UMKM yang tidak lulus kurasi akan diikutkan pelatihan agar bisa masuk ke pusat-pusat belanja yang bekerja sama dengan Pemkot Surabaya. &rdquo;Maka akan kita latih kembali untuk bisa masuk di mal-mal ini,&rdquo; lanjut Eri. Ketua APPBI Jatim Sutandi Purnomosidi mendukung sepenuhnya program yang digagas Wali Kota Eri Cahyadi. Dengan mendukung program kerja sama itu, kemiskinan dan pengangguran di Kota Surabaya dapat ditekan dan menurun jumlahnya. &rdquo;Sampai saat ini hampir semua mal sudah melaksanakan koordinasi dengan dekranasda dan para pelaku UMKM binaan pemkot untuk melakukan pameran dan usaha di dalam mal,&rdquo; tutur Sutandi. Sutandi menyatakan, program kerja sama itu merupakan terobosan pemkot yang bukan sekadar janji untuk meningkatkan kualitas maupun memperluas pasar UMKM Surabaya. Sutandi turut mengapresiasi para pengelola pusat belanja yang hadir dalam penandatanganan kerja sama itu. &rdquo;Terima kasih, saya bangga dengan kerja sama ini, karena telah mendukung program yang telah Pak Wali (Eri Cahyadi) jalankan,&rdquo; ujar Sutandi.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menandatangani kesepakatan bersama dengan 32 pengelola pusat belanja mendukung perkembangan UMKM

Wali Kota Surabaya Jalin Kerja Sama dengan 32 Pengelola Pusat Belanja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/11/eri-dan-ttd-pengelola-mal-3033451888.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menandatangani MoU bersama 32 pengelola pusat belanja di Kota Surabaya." width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menandatangani MoU bersama 32 pengelola pusat belanja di Kota Surabaya.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mendorong pengelola pusat belanja di Kota Pahlawan, menjual produk dalam negeri. Termasuk, hasil pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Wali Kota menyebut ada tiga poin yang ditekankan dalam kerja sama pemkot dengan pengelola pusat belanja di Surabaya. Tiga poin itu masuk dalam penandatanganan memorandum of understanding (MoU) bersama 32 pengelola pusat belanja di Surabaya pada Senin (10/4). &rdquo;Yakni mendorong pengelola pusat belanja menggunakan produk dalam negeri, penyerapan tenaga kerja, dan pengentasan kemiskinan,&rdquo; ujar Cak Eri, panggilan akrab Wali Kota Eri Cahyadi seperti dilansir dari Antara di Surabaya, Selasa (11/4). Sedangkan, untuk penerapan MoU yang telah ditandatangani bersama itu yakni ada penempatan UMKM di mal. selain itu, lanjut wali kota, ada juga yang menjadi orang tua asuh dan penggunaan produk dalam negeri. &rdquo;Juga ada pembinaan-pembinaan terhadap UMKM, sehingga dapat berkembang,&rdquo; ujar Eri Cahyadi. Eri menyampaikan, para pelaku UMKM siap bergabung di 32 pusat belanja yang tergabung di Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Jawa Timur. &rdquo;Contoh seperti di Pasar Turi Baru, yang stannya diberikan satu tahun gratis itu isinya hampir 1.000 UMKM Kota Surabaya. Salah satunya itu, untuk yang lain sedang dilakukan pengembangan-pengembangan yang dilakukan Ketua APPBI dan pengelola mal di Surabaya,&rdquo; papar Eri Cahyadi. Namun, lanjut dia, tidak semudah itu UMKM masuk pusat belanja. Sebab, setiap UMKM harus mengikuti tahap kurasi terlebih dahulu. Setelah itu, baru bisa masuk stan pusat belanja. &rdquo;Untuk UMKM yang tidak lulus kurasi akan diikutkan pelatihan agar bisa masuk ke pusat-pusat belanja yang bekerja sama dengan Pemkot Surabaya. Akan kami latih kembali untuk bisa masuk mal-mal ini,&rdquo; ucap Eri. Ketua APPBI Jatim Sutandi Purnomosidi mengatakan, program kerja sama itu merupakan terobosan pemkot. Bukan sekadar janji untuk meningkatkan kualitas maupun memperluas pasar UMKM Surabaya. &rdquo;Kami turut mengapresiasi para pengelola pusat belanja yang ikut dalam penandatanganan kerja sama itu,&rdquo; tutur Sutandi Purnomosidi. Selain itu, Sutandi mengatakan, pada Hari Jadi ke-730 Kota Surabaya (HJKS), APPBI Jatim bakal menggelar kegiatan akbar Surabaya Shopping Festival dan Surabaya Marathon. &rdquo;Kami berharap tahun ini bisa lebih meriah dan menghadirkan berbagai peserta dari nasional maupun internasional untuk mendukung pelaku usaha di mal Surabaya,&rdquo; terang Sutandi Purnomosidi.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dorong pengelola pusat belanja menjual produk dalam negeri. Termasuk, hasil pelaku UMKM

Wali Kota Surabaya Dorong Pusat Belanja Jual Produk Dalam Negeri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/WhatsApp-Image-2023-03-27-at-16.58.54.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bertemu dengan Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Jawa Timur, Senin (27/3). Dimas Nur Apriyanto/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bertemu dengan Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Jawa Timur, Senin (27/3). Dimas Nur Apriyanto/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Ketua DPD Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Jawa Timur Sutandi Purnomosidi berkomitmen menyerap tenaga kerja warga ber-KTP Surabaya.  Dia menyatakan, rata-rata mal di Surabaya sudah melakukan penyerapan tenaga kerja warga ber-KTP Surabaya. Yakni kurang lebih 50-95 persen.  Sutandi menjelaskan, APPBI Jatim bersama Disperinaker Surabaya akan berkoordinasi dengan tenant-tenant di mal yang membutuhkan tenaga kerja. Pihaknya yakin, tenan di mal-mal Surabaya banyak yang membutuhkan tenaga kerja.  ”Kita pasti bisa penyerapan tenaga kerja lebih dari 40 persen, kita optimistis. Terutama yang bekerja di bawah naungan mal langsung, pasti akan lebih dari itu,” ucap Sutandi Purnomosidi.  Sebelumnya, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bertemu dengan Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Jawa Timur, Senin (27/3).  Dalam pertemuan tersebut, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama 33 pengelola mal di Surabaya membahas percepatan penanganan pengangguran dan penyerapan tenaga kerja.  Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, mengentaskan pengangguran di Surabaya bukan hanya tugas pemerintah, namun juga ada kontribusi dari para investor.  ”Saya ingin membuka peluang investasi di Surabaya, namun saya juga ingin investasi itu berdampak pada warga,” kata Wali Kota Eri saat ditemui di ruang sidang wali kota.  Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi ingin, peluang investasi di Surabaya itu berdampak pada warga, baik itu dari sektor lapangan pekerjaan, maupun bentuk CSR untuk pembangunan kota.

APPBI Jatim Sebut  50-95 Persen Pekerja Mal Orang Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/WhatsApp-Image-2023-03-27-at-16.55.33.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri cahyadi. Dimas Nur Apriyanto/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri cahyadi. Dimas Nur Apriyanto/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan, saat ini, ada 80-95 persen mal di Kota Pahlawan yang menyerap tenaga kerja asal Surabaya.  Namun Eri mengingatkan kepada warga Surabaya, untuk tidak berharap mendapatkan gaji di atas upah minimum kota (UMK). Hal itu karena tidak semua rekrutmen ada di bawah naungan pihak mal.  ”Apakah gaji di semua mal itu UMK, ya enggak. Karena di mal itu tidak semua (tenant) pengusaha besar, karena ada juga UMKM, dan ada juga yang baru merintis. Kalau pengusaha baru mencoba, atau UMKM disuruh gaji Rp 4 juta, ya nggak untung malah tambah buntung,” papar Eri.  Karena itu, Cak Eri meminta kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kota Surabaya untuk hadir mendampingi pemilik tenant di mal. Hal itu agar tidak terjadi kesalahpahaman.  ”Karena kalau kerja di mal kemudian ada yang digaji di bawah UMK, bisa diserbu malnya. Padahal kan itu UMKM yang diberikan tempat di mal. Saya minta Disperinaker untuk mendampingi itu,” tutur Eri.  Cak Eri berharap, mal di Surabaya dapat menyerap tenaga kerja minimal 40 persen warga ber-KTP Surabaya. Dengan begitu, angka pengangguran akan menurun.  ”Karena sekarang angka pengangguran dari 9,7 persen, menjadi 7 sekian persen. Tahun ini saya ingin maksimalnya 4 persen, kemudian kemiskinannya bisa turun 2 persen,” ucap Eri.  Selain bersama mal, Cak Eri menambahkan, juga akan bekerja sama dengan perindustrian serta investor lain di Kota Surabaya.  ”Makanya tadi saya sampaikan, kalau perizinan itu harus satu pintu jangan sampai ketemu dinasnya, jadi langsung melalui PTSP,” ucap Eri.

Wali Kota Sebut 80-95 Persen Mal di Surabaya Serap Tenaga Kerja Lokal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/WhatsApp-Image-2023-03-27-at-16.49.07.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi Bersama Sutandi ketua APPBI Jatim di Balai Kota Surabaya. Dimas Nur Apriyanto/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi Bersama Sutandi ketua APPBI Jatim di Balai Kota Surabaya. Dimas Nur Apriyanto/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bertemu dengan Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Jawa Timur, Senin (27/3). Dalam pertemuan tersebut, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama 33 pengelola mal di Surabaya membahas percepatan penanganan pengangguran dan penyerapan tenaga kerja. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, mengentaskan pengangguran di Surabaya bukan hanya tugas pemerintah, namun juga ada kontribusi dari para investor. ”Saya ingin membuka peluang investasi di Surabaya, namun saya juga ingin investasi itu berdampak pada warga,” kata Wali Kota Eri saat ditemui di ruang sidang wali kota. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi ingin, peluang investasi di Surabaya itu berdampak pada warga, baik itu dari sektor lapangan pekerjaan, maupun bentuk CSR untuk pembangunan kota. Wali Kota Surabaya itu ingin APPBI Jatim bukan hanya bisa menyerap tenaga kerja. Namun juga bisa menjadi orang tua asuh bagi balita stunting Surabaya. ”Dalam membangun kota itu tidak bisa kalau hanya pemerintahnya sendiri. Tapi bagaimana pemerintah itu bisa merangkul semua pihak, memberikan kepastian dan jaminan, sehingga para investor ini juga menggerakkan perekonomian, mengurangi kemiskinan, dan pengangguran di kota ini,” tutur Wali Kota Eri.

Entaskan Pengangguran, Mal di Surabaya Diminta Serap Naker Lokal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/PUSAT-PERBELANJAAN-SURABAYA.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Angin segar kembali menghampiri bisnis ritel. Dicabutnya aturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) oleh pemerintah pada Jumat (30/12) akan mendongkrak jumlah pengunjung mal. Sebab, event bakal lebih mudah digelar. Bahkan, beberapa masyarakat sudah mem-booking tempat untuk kegiatan Ramadan sejak sekarang.  Aktivasi PeduliLindungi untuk masuk mal kini ditiadakan. Hanya, pengunjung tetap dianjurkan memakai masker saat berada di dalam mal. Di bioskop, food court, hingga sarana ibadah tidak ada batasan kuota. Begitu juga lajur in dan out untuk pengunjung. ’’Saat ini 100 persen sudah normal lagi,’’ kata Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Jawa Timur Sutandi Purnomosidi kemarin (5/1).  Pencabutan PPKM sangat berdampak baik pada bisnis ritel. Menurut Sutandi, hal itu menjadi momen baik setelah Nataru lalu. Jumlah pengunjung mal naik signifikan. Misalnya, di Pakuwon Mall pada Minggu (25/12). Jumlah pengunjungnya mencapai rekor tertinggi. Hal itu dilihat dari jumlah kendaraan yang terparkir. Yakni, ada 18.500 mobil.  Dicabutnya PPKM tersebut akan berdampak pada bulan ini dan seterusnya. Terlebih mendekati momen Imlek. Tak lama lagi juga masuk bulan puasa dan Lebaran. Sementara itu, Juni–Juli adalah liburan sekolah. Artinya, bisnis ritel tahun ini diperkirakan jauh lebih menggeliat daripada sebelum pandemi. ’’Kami optimistis tahun ini bisnis ritel sangat positif,’’ terangnya.  APPBI Jatim memprediksi, tahun ini bisnis ritel bisa meningkat 15 persen dibandingkan tahun 2019 sebelum pandemi. Hal tersebut juga terlihat dari tingginya masyarakat menggelar event di mal. Bahkan, untuk acara Ramadan nanti, ada yang sudah memesan tempat.  ’’Mereka nanya dan booking atrium untuk acara Ramadan nanti,’’ kata Yuvit Ikhwanul Shafa, assistant marcomm manager Grand City Mall.  Menurut dia, pencabutan PPKM membuat orang luar Surabaya antusias mengadakan event di mal. Sebagian besar di antara mereka menanyakan wajib vaksin atau tidak. ’’Sekarang mereka jauh hari sudah booking tempat, takut nggak kebagian,’’ terangnya.  Meski PPKM dicabut, fasilitas cuci tangan dan prokes tetap disediakan pengelola mal. Pengunjung juga tetap menggunakan masker saat berada di dalam mal. Artinya, mereka sudah terbiasa menjaga prokes meskipun aturan tidak seketat sebelumnya.  ---  KEBIJAKAN MAL PASCA PPKM DICABUT <ul> 	<li>Aplikasi PeduliLindungi tidak diwajibkan untuk masuk mal.</li> 	<li>Dianjurkan pakai masker di dalam mal.</li> 	<li>Fasilitas penunjang prokes masih disediakan.</li> 	<li>Tidak ada pembatasan pengunjung.</li> </ul> Sumber: APPBI Jatim

APPBI Jatim Sebut Mal Kini 100 Persen Sudah Normal Lagi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#appbi jatim

Berita Terkini