<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/27/rojali-883583750.jpg" alt="Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) DKI Jakarta Elisabeth Ratu Rante Allo (kiri) dan Ketua APPBI DPD DKI Jakarta Mualim Wijoyo (kanan). (istimewa)" width="100%">
<figcaption>Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) DKI Jakarta Elisabeth Ratu Rante Allo (kiri) dan Ketua APPBI DPD DKI Jakarta Mualim Wijoyo (kanan). (istimewa)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Istilah "Rojali" alias Rombongan Jarang Beli, kini diusung naik kelas menjadi "Rombongan Jadi Beli". Konsep "Rojali 2.0" diusung Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) DPD DKI Jakarta sebagai strategi menjawab tantangan era digital dan social retail. Ketua APPBI DPD DKI Jakarta Mualim Wijoyo menegaskan, pusat perbelanjaan harus adaptif. Konsep Rojali 2.0 berfokus pada pengalaman berbelanja yang lebih mendalam, bukan sekadar urusan uang. "Era digital dan sosial retail menghadirkan peluang besar bagi pusat perbelanjaan untuk tumbuh melalui kreativitas dan kolaborasi. Konsep &lsquo;Rombongan Jadi Beli&rsquo; menegaskan bahwa pengalaman berbelanja kini bukan hanya transaksi, tetapi perjalanan sosial yang menciptakan nilai bersama/komunitas," ujar Mualim saat Seminar dan Musyawarah Daerah (Musda) APPBI DPD DKI Jakarta Tahun 2025.&nbsp; Mualim memastikan komitmennya untuk terus bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam memperkuat ekosistem retail yang adaptif, inovatif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat urban khususnya generasi Milenial dan Gen Z. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) DKI Jakarta Elisabeth Ratu Rante Allo berharap UMKM binaan Pemprov DKI dapat "naik kelas" dan menjadi trendsetter di pusat perbelanjaan. "Pemprov DKI sebagai wadah pelatihan dan pengembangan ratusan ribu UMKM, diharapkan dapat naik kelas, sehingga dapat bersaing dengan produk-produk yang disukai dan menjadi trendsetter di pusat belanja," terangnya. Ratu mengatakan, saat ini Pemprov DKI telah melakukan berbagai upaya dan kegiatan. Antara lain dengan mengajak UMKM binaan melakukan studi banding ke pusat belanja di dalam dan luar negeri.&nbsp; Diharapkan UMKM dapat belajar dan meningkatkan kualitas produk lokal agar menarik dan disukai oleh pengunjung pusat belanja.&nbsp; "Upaya ini tidak mudah, kolaborasi antara Pemprov DKI dan pusat belanja yang sudah terjalin selama ini dapat memberikan dorongan positif bagi Pemprov DKI dalam membina pelaku UMKM di DKI Jakarta," katanya. Dalam Musyawarah Daerah (Musda) APPBI DPD DKI Jakarta Tahun 2025, Mualim Wijoyo kembali terpilih secara aklamasi untuk memimpin APPBI DPD DKI Jakarta periode 2025-2028. Pemilihan ini dianggap sebagai bentuk apresiasi atas konsistensi dan kepemimpinan beliau dalam memajukan industri pusat belanja di Jakarta.

APPBI DKI Jakarta luncurkan Rojali 2.0, strategi baru untuk tingkatkan pengalaman berbelanja di era digital dan sosial retail.

Usung ROJALI 2.0, Rombongan Jadi Beli: Strategi Pusat Belanja di Jakarta Hadapi Era Digital

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/1627907775554.jpg" alt="Mal Tunjungan Plaza sebelum masa pandemi. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Mal Tunjungan Plaza sebelum masa pandemi. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pusat perbelanjaan atau mal di wilayah dengan tingkat penularan Covid-19 tinggi terpaksa tutup sekitar lebih dari sebulan seiring dari penerapan kebijakan PPKM. Hal tersebut memberatkan seluruh pelaku perbelanjaan baik dari sisi pengelola mal maupun tenant dan karyawan.  Ketua APPBI DKI Ellen Hidayat mengatakan, pihaknya menyambut baik pemberian kelonggaran bagi pusat perbelanjaan untuk empat kota termasuk DKI Jakarta, mulai 10 hingga 16 Agustus ini meskipun terdapat tambahan syarat masuk. "Semua pengunjung dan karyawan tidak terkecuali harus sudah divaksinasi minimal vaksin kesatu. Tata cara masuk ke pusat belanja adalah dengan mengunduh aplikasi Pedulilindungi dan scan QR code di pintu akses masuk dan akses keluar," ujarnya saat dihubungi oleh JawaPos.com, Rabu (11/8).  Selain itu, juga terdapat beberapa pembatasan bagi pengunjung mal seperti pelarangan untuk anak-anak di bawah 12 tahun dan umur 70 tahun ke atas. Kapasitas mal juga masih dibatasi maksimal 25 persen dengan jam operasional pukul 10.00 hingga 20.00 WIB.  "F&amp;B dine-in belum dibuka, hanya diizinkan untuk take away saja. Bioskop, entertainment, permainan anak belum dibuka," imbuhnya.  Khusus untuk DKI, lanjutnya anggota APPBI juga diminta menyediakan sentra vaksinasi umum untuk dapat mengakomodasi masyarakat yang belum di vaksin. Hal tersebut bertujuan untuk mendorong percepatan vaksinasi nasional dalam mencapai kekebalan tubuh komunal atau herd immunity di Indonesia.  Ellen menyebut, sejak 10 Agustus 2021 saat mal diizinkan beroperasi terdapat 70 mal yang sudah mendapatkan QR code baru dan diijinkan untuk beroperasional. "Minggu ini adalah minggu trial QR code dan merupakan minggu sosialisasi bagi masyarakat bahwa tata cara prokes tambahan ini kelak akan terus disempurnakan oleh Pedulilindungi dan saat ini pemerintah menugaskan pusat belanja untuk memulai terlebih dahulu dimana kedepannya akan juga digunakan untuk industri dan pelaku usaha lainnya," jelasnya.  Ellen menambahkan, pihaknya selaku pusat belanja menyambut baik segala sesuatu yang memang sudah dirancang oleh pemerintah yang bertujuan menjaga keamanan, kesehatan warganya dari pandemi Covid-19. "Mari kita sosialisasikan peraturan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan segera mengunduh aplikasi Pedulilindungi dan mari kita segera melakukan vaksinasi untuk kesehatan kita dan lingkungan kerja kita agar memudahkan kita untuk bekerja," pungkasnya.

Attention! Sudah Buka, ini Syarat dan Aturan Baru Nge-mal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/Lippo-Puri-Mall-Dery-Ridwansah-11-1.jpg" alt="Pengunjung mengunakan masker saat berkunjung di pusat perbelanjaan Lippo Mall Puri, Jakarta, Senin (15/6/2020). Pemprov DKI Jakarta pada minggu ketiga penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi membuka kembali operasional 80 pusat perbelan" width="100%">
<figcaption>Pengunjung mengunakan masker saat berkunjung di pusat perbelanjaan Lippo Mall Puri, Jakarta, Senin (15/6/2020). Pemprov DKI Jakarta pada minggu ketiga penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi membuka kembali operasional 80 pusat perbelan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk wilayah Jawa dan Bali dimulai hari ini, Senin (11/1) sampai dengan 25 Januari 2021. Hal ini diambil akibat melonjaknya kasus Covid-19 di dua pulau tersebut akibat libur natal dan tahun baru.  Akibat hal tersebut, pusat belanja DKI Jakarta pun sekali Iagi kena dampak dengan adanya pembatasan penutupan mall pada jam 19.00 WIB dan juga kapasitas restoran yang diizinkan hanya 25 persen dari total kapasitas.  Atas hal tersebut, Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) DKI Jakarta meminta agar mall dapat tetap buka hingga pukul 20.00 WIB. Pasalnya, mall sendiri bukan penyebab klaster Covid-19.  "Setidaknya pusat belanja diizinkan tutup sampai jam 8 malam dan resto dine-in tetap dengan kapasitas 50 persen. Pusat belanja DKI yang selama ini bukan menjadi kluster Covid-19," jelasnya kepada JawaPos.com, Senin (11/1). <a href="https://www.jawapos.com/nasional/11/01/2021/luhut-tragedi-sriwijaya-air-harus-jadi-evaluasi/">Baca Juga: Luhut: Tragedi Sriwijaya Air Harus Jadi Evaluasi</a> Kata dia, selama ini pusat belanja dengan sigap, tertib dan patuh serta bersedia melakukan pembiayaan berbagai peralatan protokol kesehatan. Tetapi, tetap saja bila ada peraturan baru yang terbit, maka pusat belanja kembali Iagi menjadi objek yang harus bersedia menerima berbagai keputusan dan menanggung kerugian akibat merebaknya penderita Covid-19.  "Apakah ini sudah tepat sasaran? Pengelola pusat belanja bersama para tenant-nya selama ini sudah berusaha untuk dapat meningkatkan ekonomi yang sejalan dengan protokol kesehatan, membuka lapangan pekerjaan untuk para karyawan, namun kembali harus tersudut," ungkap dia.  Padahal, kata Ellen, semua pengelola pusat belanja dan tenant saat memasuki tahun 2021 mulai bersemangat Iagi dan memprediksi akan adanya titik cerah. Namun dengan adanya PPKM, hal itu membuat semangat mereka meredup.  "Semoga pandemi Covid-19 dapat diatasi dan aktifitas masyarakat dapat pulih kembali," pungkasnya.

PPKM Dimulai Hari Ini, Pengelola Mall Minta Buka Sampai Jam 8 Malam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/Persiapan-Mall-New-Normal-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Petugas melakukan pembersihaan mengunakan cairan cairan disinfektan saat persiapan menyambut masa normal baru di Mal Senayan City, Jakarta, Selasa (9/6/2020). Pada Masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi di Ibukota Jakarta, sejumlah mall dan" width="100%">
<figcaption>Petugas melakukan pembersihaan mengunakan cairan cairan disinfektan saat persiapan menyambut masa normal baru di Mal Senayan City, Jakarta, Selasa (9/6/2020). Pada Masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi di Ibukota Jakarta, sejumlah mall dan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pusat perbelanjaan atau mal di DKI Jakarta mulai dibuka hari ini, Senin (15/6). Namun, untuk memastikan protokol kesehatan berjalan dan menjaga jarak aman, mal akan memberikan batasan pengunjung. Yakni, sebesar 50 persen dari kapasitas total gedung di masa transisi tahap pertama ini.  Ketua Asosiasi Persatuan Pusat Belanja Indonesia (APPBI) DKI Jakarta Ellen Hidayat mengatakan, nantinya setiap mal mengoptimalkan alat hitung untuk mengukur jumlah pengunjung. Sehingga, pihak mal dapat mengatur kapasitas pengunjung agar tidak padat. “Mal punya alat hitung pengunjung yang disebut Head-count, lalu ada yang tambahkan QR code . Selain ada hitungan kapasitas parkir yang bisa kami atur,” ujarnya kepada Jawapos.com, Senin (15/6).  Jika pengunjung mal sudah berjumlah separuh dari kapsitas, pengunjung dapat menunggu giliran hingga yang berada di dalam keluar. Cara ini diyakini bisa membuat jarak aman pengunjung di dalam mal tetap terjaga. “Pengunjung bisa menunggu. Karena pasti ada yang keluar juga,” ucapnya.  Ellen menjabarkan, tidak hanya pengunjung pusat belanja yang dibatasi. Resto Dine-In dan food court juga sudah menata kapasitas meja kursinya agar tidak terlalu sesak. Pengurangannya sama, menjadi 50 persen. Sehingga pengunjung bisa mendapatkan rasa aman saat makan.  Bagaimana memastikan pengelola mal tidak kecolongan jumlah pengunjung? katanya, ada tim pengendali covid-19 serta sekuriti yang akan membantu mengawasi traffic pengunjung. Termasuk, untuk mengawasi pengunjung agar patuh terhadap protokol kesehatan yang disyaratkan. ''Mereka juga bertugas mengurai antrean jika ada,'' tandasnya.  Untuk jam operasional pusat belanjaan di masa transisi ini, tidak seperti old normal. Memang, setiap mal bisa punya kebijakan sendiri. Namun, pada umumnya sebagian besar mal hanya akan buka dari pukul 11.00 – 20.00 sembari melihat perkembangannya lebih lanjut.  Dia berharap, dengan dibukanya kembali pusat belanja di DKI Jakarta akan turut serta memberikan kontribusi positif atas bergeraknya roda perekonomian Nasional.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=G-G2yFWdBXA  https://www.youtube.com/watch?v=PrA-9J9FJWc  https://www.youtube.com/watch?v=upbuhuiwtlg

Jaga Protokol Kesehatan, Mal Hanya Boleh Diisi 50 Persen Pengunjung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/Pusat-Perbelanjaan-Blok-M-Jakarta-Sepi-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Seorang pengunjung melintas pada pusat kuliner yang sebagian tutup di kompleks Pasaraya Blok M, Jakarta, Rabu (26/3/2020). Adanya imbauan pemerintah untuk tidak beraktivitas di luar rumah, membuat sejumlah pemilik toko memilih menutup usahanya sementara w" width="100%">
<figcaption>Seorang pengunjung melintas pada pusat kuliner yang sebagian tutup di kompleks Pasaraya Blok M, Jakarta, Rabu (26/3/2020). Adanya imbauan pemerintah untuk tidak beraktivitas di luar rumah, membuat sejumlah pemilik toko memilih menutup usahanya sementara w</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) DKI Jakarta menyerahkan keputusan kembali beroperasinya mal sesuai dengan kondisi masing-masing pengelola yang menjadi member APPBI. Asalkan, tidak melanggar jadwal yang ditentukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.  Ketua APPBI DKI Jakarta Ellen Hidayat mengatakan, pihaknya tetap mengizinkan para tenant melakukan perawatan gedung dan peralatan di pusat belanja atau mal saat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). "Untuk diketahui bahwa walaupun saat PSBB hanya beberapa kategori tenant yang diizinkan beroperasi, namun perlu juga diketahui bahwa semua pusat belanja selama PSBB secara rutin melakukan pembersihan terhadap gedung dan semua sarana gedung serta peralatan yang digunakan," ujarnya dalam keterangannya kepada JawaPos, Senin (18/5).  Ia juga menyebut, pengelola mal juga mengizinkan para tenant untuk rutin melakukan pembersihan terhadap ruang sewa, baik untuk kebersihan produk maupun kebersihan ruang sewa. "Jadi, bagi pusat belanja setiap saat bisa menambah berbagai kategori tenant bilamana diizinkan," tuturnya.  Selain itu, Ellen juga menyampaikan, pihaknya tidak pernah berencana akan melakukan pembatasan usia pengunjung. Dia menegaskan, APPBI tidak pernah berencana melakukan diskriminasi usia bagi pengunjung.  "Banyak pertanyaan terkait akan adanya batasan usia di atas 45 tahun yang tidak boleh berkunjung ke mal. Bilamana ada berita yang beredar tentang hal tersebut, maka berita tersebut berasal dari pihak yang tidak bertanggung jawab," tegasnya.  Ellen yakin, selama PSBB yang berlangsung hampir selama dua bulan ini, masyarakat sudah mengetahui berbagai cara untuk menjaga kesehatan bagi semua keluarga masing-masing. "Maka tidak diperlukan lagi adanya batasan yang terkait usia," pungkasnya.

APPBI Luruskan Isu Orang Berusia di Atas 45 Tahun Enggak Boleh Nge-mal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/Pusat-Perbelanjaan-Sepi-Dery-Ridwansah-6.jpg" alt="Suasana sepi pusat perbelanjaan Grand Indonesia, Jakarta, Jumat (20/3/2020). Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) memprediksi jika dalam dua bulan ke depan kalau kondisi masih sepi, dan tidak ada bantuan apapun dari pemerintah, toko-to" width="100%">
<figcaption>Suasana sepi pusat perbelanjaan Grand Indonesia, Jakarta, Jumat (20/3/2020). Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) memprediksi jika dalam dua bulan ke depan kalau kondisi masih sepi, dan tidak ada bantuan apapun dari pemerintah, toko-to</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Beredar kabar bahwa pusat perbelanjaan segera beroperasi kembali seiring dengan pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta. Jika benar dibuka, Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) akan menerapkan kebijakan protokol kesehatan bagi para pengunjung.  "Pusat belanja anggota APPBI DKI akan menerapkan berbagai Standard Operating Procedure (SOP) untuk memulai kembali operasional yang berpijak pada kesehatan dan kenyamanan serta kepercayaan kepada para pengunjung," kata Ketua APPBI DKI Jakarta Ellen Hidayat dalam keterangannya, Senin (18/5).  Ellen menjabarkan, di semua akses pintu masuk akan disediakan thermometer pengukur suhu tubuh. Kemudian, semua karyawan mal dan karyawan tenant serta pengunjung wajib memakai masker.  "Semua karyawan mal dan tenant memakai bahan pelindung tubuh yang wajar sesuai dengan karakteristik jenis industrinya," tuturnya.  Selain itu, juga disiapkan hand sanitizer di beberapa akses dan area umum. "Beberapa mal yang areanya memungkinkan akan juga menambah washtafel atau tempat cuci tangan di beberapa lokasi," imbuhnya.  Pihaknya juga memberi pengaturan jarak dan pemberian tanda agar konsumen mengikuti tata cara social distancing bilamana ada antrean baik di lift atau travelator maupun di excalator dan di area lainnya.  "Pihak pengelola mal juga masih akan terus melakukan disinfectant rutin terhadap area-area mal, misalnya area entrance, toilet, excalator, lift, dan area lainnya," ucapnya.  Untuk di area food court, lanjutnya, pihaknya juga mengatur tempat duduk. Sementara para tenant Food and Baverage juga diminta melakukan rearrange peletakan meja dan kursi sehingga ada jarak.  "Para tenant lainnya juga diminta mengatur tata cara agar ada social distancing sesuai dengan kategori bisnis yang dijalankannya, misalnya untuk area kasir. Detail pelaksanaannya akan dilakukan di masing-masing tenant," tegas Ellen.

APPBI Siap Sambut 'New Normal' Usai PSBB, Nge-Mal Tak akan Lagi Sama