<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/gus-dur-dan-kiai-hasym-dilarang-muncul-di-spanduk-ini-reaksi-pkb_m_192025.jpeg" alt="Wasekjen DPP PKB Daniel Johan" width="100%">
<figcaption>Wasekjen DPP PKB Daniel Johan</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Anggota DPR RI Daniel Johan menilai ada banyak persoalan yang tengah dihadapi masyarakat, khususnya dalam sektor riil. Salah satu yang menjadi sorotan mengenai tenaga kerja asing (TKA) yang menggunakan visa turis untuk menjalankan usaha dagang di Indonesia.</p> <p>&nbsp;<strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015173396/pemenang-sayembara-nasib-beruntung-15-weton-pilihan-yang-sebentar-lagi-dapat-mengubah-nasib-menjadi-juragan-kaya-raya-menurut-primbon-jawa">Pemenang Sayembara Nasib Beruntung: 15 Weton Pilihan yang Sebentar Lagi Dapat Mengubah Nasib Menjadi Juragan Kaya Raya Menurut Primbon Jawa</a></strong></p> <p>Ia menilai, maraknya TKA ilegal merugikan perekonomian Indonesia, terutama bagi usaha usaha kecil menengah (UKM) lokal.</p> <p>"Sekarang harus diperhatikan banyak sektor riil kita itu mulai dikuasai oleh TKA yang mereka memakai visa turis. Semua dirambah, kasihan UKM lokal," kata Daniel kepada wartawan, Selasa (8/10).</p> <p>Modus para TKA ilegal ini menjual barang-barangnya dengan harga yang lebih murah karena tidak membayar pajak penjualan mengingat mereka ada di Indonesia dengan visa turis. Daniel menyoroti bagaimana para TKA nakal ini mengimpor barang dari luar negeri untuk dijual di Indonesia tanpa prosedur dan mekanisme yang sesuai aturan.</p> <p>&ldquo;Mereka impor sendiri, kita hanya jadi pasar. Ini orang asing sendiri ngimpor barangnya sendiri tetapi mereka merambah pasar kita,&rdquo; ucap Daniel. &ldquo;Ada banyak seperti di Bali, Glodok, Mangga Dua, Tanah Abang. Itu mereka semua menguasai pasar mulai dari handphone, baju sampai ke jam tangan. Itu mereka banyak memakai visa turis dan itu menghancurkan para pengusaha lokal kita,&rdquo; terang Daniel.</p> <p>Menurutnya, fenomena TKA bervisa turis yang merajai pasar Indonesia tersebut merugikan perekonomian rakyat. Belum lagi imbasnya pada sumber daya manusia (SDM) lokal karena usaha mereka tidak menyerap tenaga kerja Indonesia.</p> <p>&ldquo;Uang mereka tidak berputar di Indonesia karena mereka kirim ke luar negeri, jadi tidak nambah daya beli masyarakat yang saat ini dibutuhkan oleh pertumbuhan ekonomi kita dan kegiatan mereka tidak menyerap tenaga kita,&rdquo; paparnya.</p> <p>Daniel pun mempertanyakan pihak Bea Cukai hingga Imigrasi yang meloloskan barang-barang jualan milik TKA itu, di tengah banyak masyarakat yang terkena masalah dengan urusan cukai saat ingin membawa masuk barang dari luar negeri.</p> <p>"Mereka nggak bayar pajak. Negara dirugikan tapi kok Bea Cukai bisa lolos, imigrasi lolos, kepolisian lolos. Kita minta tindak tegas lah TKA ilegal seperti ini,&rdquo; tegas Daniel. &ldquo;Sementara kita ingat beberapa waktu lalu TKI kita bawa pulang barangnya diobak-obrik Bea Cukai. Ini kan ironis,&rdquo; imbuh Legislator dari Dapil Kalimantan Barat I itu.</p> <p>Daniel juga menyoroti soal aplikasi Temu yang belakangan sedang menjadi sorotan. Aplikasi Temu merupakan sebuah e-commerce asal Tiongkok yang mulai masuk ke Indonesia. Aplikasi tersebut menjadi pembicaraan karena konsepnya yang menjual barang dari pabrik langsung ke konsumen.</p> <p class="class-paragraph">Melalui konsep seperti itu, harga jual barang menjadi lebih murah dari platform e-commerce lainnya. Sehingga, produk yang dijual memutus rantai fungsi para pedagang eceran yang mayoritas adalah pelaku usaha kecil seperti UKM. &ldquo;Ini apalagi ada aplikasi dari Tiongkok itu (Temu, Red), UKM kita semakin terancam,&rdquo; seru Daniel. <strong>(*)</strong></p>

Salah satu yang menjadi sorotan mengenai tenaga kerja asing (TKA) yang menggunakan visa turis untuk menjalankan usaha dagang di Indonesia.

Anggota DPR Daniel Johan Khawatir Aplikasi Temu dan Visa Turis yang Disalahgunakan Hancurkan UKM Lokal   

<div id=":3gu" class="ii gt"> <div id=":3gv" class="a3s aiL "> <div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/02/paluu-3850362242.jpg" alt="Ilustrasi: Aplikasi TEMU. (Platform X)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Aplikasi TEMU. (Platform X)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Kondisi ekonomi sudah sulit, lapangan pekerjaan terbatas, PHK massal dimana-mana, deflasi terjadi selama lima bulan berturut-turut yang mana di September mencapai 0,12 persen dibanding bulan sebelumnya, kini pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM dibayangi ketakutan hadirnya saingan baru dari Tiongkok.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia adalah TEMU, aplikasi perdagangan dari Tiongkok yang mempertemukan langsung pembeli atau konsumen akhir dengan produsen. Eksistensi aplikasi TEMU kembali menjadi perbincangan di media sosial X setelah adanya cuitan yang mengulas presentasi salah satu narasumber pada acara E-Commerce Expo tentang bahaya aplikasi TEMU.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lalu, apa itu aplikasi TEMU? TEMU adalah sebuah platform E-commerce yang berasal dari Tiongkok. Sebelumnya, aplikasi tersebut telah memikat perhatian konsumen global dengan keragaman produknya yang mencakup segala hal dari fashion terkini, gadget elektronik canggih, hingga peralatan rumah tangga esensial.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/entertainment/015153904/kronologi-meninggalnya-marissa-haque-yang-cukup-mengejutkan-bagi-banyak-pihak">Kronologi Meninggalnya Marissa Haque yang Cukup Mengejutkan Bagi Banyak Pihak</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">TEMU adalah pasar daring yang dioperasikan oleh perusahaan E-Commerce Tiongkok PDD Holdings. Pasar ini menawarkan barang-barang konsumen dengan diskon besar yang sebagian besar dikirimkan langsung ke konsumen dari Tiongkok.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Model bisnis TEMU telah membuatnya populer di kalangan konsumen tetapi juga menimbulkan kekhawatiran atas privasi data, kerja paksa, hak kekayaan intelektual, dan kualitas produk pasarnya termasuk potensi predatory pricing&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Aplikasi tersebut diluncurkan pada September 2022 dan dipakai sebagai pasar tempat konsumen mencari dan membeli produk dari berbagai vendor. Aplikasi tersebut menawarkan berbagai macam produk yang mencakup beberapa kategori, yaitu elektronik, peralatan rumah tangga, pakaian dan aksesori, kesehatan dan kecantikan, rumah dan taman, serta mainan dan hobi. Banyak sekali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Disitu masalahnya. Barang-barang dikirim langsung dari Tiongkok. Artinya, jika TEMU masuk ke Tanah Air, Indonesia akan mendapat serbuan barang-barang impor dari Tiongkok, dari yang berskala besar, sampai yang terkecil.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menanggapi isu tersebut, Staf Khusus Menteri Bidang Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM), Fiki Satari menegaskan, bahwa Pemerintah saat ini terus berkomitmen untuk mengawal dan memastikan agar aplikasi TEMU tidak masuk ke Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Jika TEMU sampai masuk ke Indonesia, ini akan sangat membahayakan UMKM dalam negeri. Apalagi platform digital dari Cina ini bisa memfasilitasi transaksi secara langsung antara pabrik di Cina dengan konsumen di negara tujuan ini akan mematikan UMKM,&rdquo; ujar Fiki dalam keterangan resminya di Jakarta, Rabu (2/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Aplikasi tersebut dinilai berbahaya. Hal senada diungkapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi. Menkominfo Budi menegaskan melarang platform perdagangan TEMU yang berasal dari Tiongkok untuk masuk ke Indonesia guna melindungi pelaku usaha kecil.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita tetap larang. Hancur UMKM kita kalau dibiarkan," ujar Budi Arie di Jakarta, Selasa (1/10) seusai Konferensi Pers terkait Peluncuran Sistem Nasional Peringatan Dini Kebencanaan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Budi Arie mengatakan, TEMU tidak bisa masuk ke pasar Indonesia karena dapat merusak ekosistem UMKM dan menurutnya, ruang digital seharusnya menjadi sarana bagi pelaku usaha lokal untuk memperoleh keuntungan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hadirnya TEMU dinilai bisa menimbulkan kerugian bagi UMKM. "Kita enggak akan kasih kesempatan, masyarakat rugi. Kan kita mau jadi ruang digital itu untuk membuat masyarakat produktif dan lebih untung, kalau membuat masyarakat rugi buat apa," tegas Budi Arie.</div> </div> <div class="yj6qo">&nbsp;</div> <div class="adL">&nbsp;</div> </div> </div> <div id=":3fs" class="hq gt">&nbsp;</div>

TEMU, aplikasi perdagangan dari Tiongkok yang mempertemukan langsung pembeli atau konsumen akhir dengan produsen.

Mengenal Aplikasi TEMU, Ancaman Bagi Pelaku UMKM yang Kabarnya Mau Masuk Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/02/IMG-20241001-WA0006_copy_2560x1920-3130474103.jpeg" alt="Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi dalam wawancara cegat di Gedung Kementerian Kominfo, Jakarta, Selasa (1/10/2024). (ANTARA/Fathur Rochman)" width="100%">
<figcaption>Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi dalam wawancara cegat di Gedung Kementerian Kominfo, Jakarta, Selasa (1/10/2024). (ANTARA/Fathur Rochman)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Ramai bahasan di media sosial mengenai aplikasi&nbsp;TEMU yang dikabarkan bakal masuk di Indonesia. Aplikasi TEMU ini terkenal merupakan aplikasi yang langsung mempertemukan pembeli dengan produsen langsung tanpa adanya pedagang atau pihak perantara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Rencana kehadiran TEMU, yang merupakan aplikasi buatan Tiongkok ini ditakutkan akan semakin mengancam pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sebabnya banyak produk nantinya akan langsung didatangkan dari Tiongkok, bahkan sampai kebutuhan terkecil yang biasa dibuat lokal.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Aplikasi tersebut dinilai berbahaya. Hal senada diungkapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi. Menkominfo Budi menegaskan melarang platform perdagangan TEMU yang berasal dari Tiongkok untuk masuk ke Indonesia guna melindungi pelaku usaha kecil.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita tetap larang. Hancur UMKM kita kalau dibiarkan," ujar Budi Arie di Jakarta, Selasa (1/10) seusai Konferensi Pers terkait Peluncuran Sistem Nasional Peringatan Dini Kebencanaan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Statement yang kali ini benar, keluar dari mulut Menkominfo Budi Arie. Dirinya mengatakan,&nbsp;TEMU tidak bisa masuk ke pasar Indonesia karena dapat merusak ekosistem UMKM dan menurutnya, ruang digital seharusnya menjadi sarana bagi pelaku usaha lokal untuk memperoleh keuntungan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hadirnya TEMU dinilai bisa menimbulkan kerugian bagi UMKM. "Kita enggak akan kasih kesempatan, masyarakat rugi. Kan kita mau jadi ruang digital itu untuk membuat masyarakat produktif dan lebih untung, kalau membuat masyarakat rugi buat apa," tegas Budi Arie.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Seperti sudah disinggung di atas, TEMU adalah <em>platform global cross-border</em> yang berasal dari Tiongkok. Aplikasi tersebut menggunakan metode penjualan <em>Factory to Consumer</em> (penjualan langsung dari pabrik ke konsumen).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Metode tersebut dinilai bisa berdampak buruk pada UMKM dan lapangan pekerjaan di Indonesia. Saat ini Temu telah penetrasi ke 58 negara dan bahkan di Eropa sana, TEMU sudah berhasil mengobrak-abrik pelaku usaha kecil.</div>

Menkominfo Budi menegaskan melarang platform perdagangan TEMU yang berasal dari Tiongkok untuk masuk ke Indonesia guna melindungi UMKM RI.

Aplikasi TEMU Mau Masuk Indonesia, Pelaku UMKM Was-was, Menkominfo Budi Arie Tumben Bilang Begini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/02/Screenshot_2024-10-02-17-18-10-64_0b2fce7a16bf2b728d6ffa28c8d60efb-987415803.jpg" alt="Aplikasi TEMU. (Platform X)" width="100%">
<figcaption>Aplikasi TEMU. (Platform X)</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Staf Khusus Menteri Bidang Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) Fiki Satari memastikan bahwa aplikasi TEMU, asal Tiongkok tidak masuk ke Indonesia. Hal ini disampaikan guna merespons soal perbincangan di media sosial X yang mengulas presentasi salah satu narasumber pada acara E-Commerce Expo tentang bahaya aplikasi TEMU.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurutnya, komitmen ini akan terus dijaga oleh Pemerintah Indonesia lantaran aplikasi TEMU sangat membahayakan bagi UMKM Indonesia. &ldquo;Jika TEMU sampai masuk ke Indonesia, ini akan sangat membahayakan UMKM dalam negeri. Apalagi platform digital dari Cina ini bisa memfasilitasi transaksi secara langsung antara pabrik di Cina dengan konsumen di negara tujuan ini akan mematikan UMKM,&rdquo; kata Fiki dalam keterangan resminya di Jakarta, Rabu (2/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Fiki menjelaskan, aplikasi TEMU memiliki konsep menjual barang langsung dari pabrik ke konsumen tanpa adanya seller, reseller, dropshipper maupun afiliator sehingga tidak ada komisi berjenjang. Hal tersebut ditambah dengan adanya subsidi yang diberikan platform membuat produk di aplikasi dihargai dengan sangat murah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Mereka sudah masuk ke Amerika Serikat (AS) dan Eropa, bahkan sekarang sudah mulai ekspansi ke Kawasan Asia Tenggara, khususnya di negara tetangga seperti Thailand dan Malaysia. Maka kita harus terus kawal agar tidak masuk ke Indonesia,&rdquo; tutur Fiki.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Fiki mengungkapkan, sejak September 2022 lalu aplikasi TEMU telah berupaya mendaftarkan merek sebanyak tiga kali di Indonesia. Bahkan pada 22 Juli 2024, aplikasi TEMU sempat mengajukan ulang pendaftarannya di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KemenkumHAM).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Aplikasi TEMU dari China ini sudah coba mendaftarkan merk, desain, dan lainnya ke DJKI, tapi tidak bisa karena sudah ada perusahaan asal Indonesia dengan nama serupa dan dengan KBLI yang mayoritas sama. Tapi kita tidak boleh lengah, harus kita kawal terus," tegas Fiki</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Fiki berharap agar KemenkumHAM, Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta stakeholders terkait dapat bersinergi mencegah masuknya marketplace TEMU ke Indonesia. &ldquo;Hal ini diperlukan semata-mata demi melindungi pelaku usaha di dalam negeri khususnya UMKM,&rdquo; pungkas Fiki.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

“Jika TEMU sampai masuk ke Indonesia, ini akan sangat membahayakan UMKM dalam negeri," kata Fiki, Stafsus KemenkopUKM.

KemenKopUKM Pastikan TEMU Tidak Masuk Indonesia karena Membahayakan UMKM RI

Aplikasi Temu

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Aplikasi Temu

Berita Terkini

Anggota DPR Daniel Johan Khawatir Aplikasi Temu dan Visa Turis yang Disalahgunakan Hancurkan UKM Lokal

Mengenal Aplikasi TEMU, Ancaman Bagi Pelaku UMKM yang Kabarnya Mau Masuk Indonesia

Aplikasi TEMU Mau Masuk Indonesia, Pelaku UMKM Was-was, Menkominfo Budi Arie Tumben Bilang Begini

KemenKopUKM Pastikan TEMU Tidak Masuk Indonesia karena Membahayakan UMKM RI

Download Aplikasi JawaPos.com