<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/aturan-ojek-online-resmi-diterbitkan-begini-kata-grab_m_.jpg" alt="Logo Grab Dok." width="100%">
<figcaption>Logo Grab Dok.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Chloe Tong, istri founder aplikasi layanan Grab, menjadi bulan-bulanan warganet. Dia diduga berpihak kepada Israel. Sikapnya itu membuat warganet berang dan mengancam meng-uninstal aplikasi Grab. Dugaan tersebut bermula dari unggahan Chole Tong di Instagram pribadinya (@chloetong). Dilansir dari Jawa Pos Radar Kudus pada Minggu (5/11), Chole Tong sempat mengunggah foto dengan menyebutkan keterangan bahwa Israel adalah tempat liburan terbaik. &ldquo;My Israel trip, this trip was the best trip of my life,&rdquo; tulis Chole Tong. Sontak saja, unggahan itu dibanjiri kritikan dari warganet. Menurut publik media sosial, Chole Tong dinilai tak memiliki empati dengan mengungkapkan kesan demikian di tengah bencana di Palestina. Tak hanya itu, warganet juga mengancam akan meng-uninstall dan memblokir aplikasi Grab yang dibuat oleh suaminya. Parahnya, ancaman serupa tak hanya dilakukan oleh warganet Indonesia, melainkan juga Malaysia. Seperti diketahui, negara Malaysia juga turut mengecam dan mengutuk tindakan Israel yang menyerang Palestina bertubi-tubi selama ini. Melihat animo warganet yang tak bisa dibendung, alih-alih meminta maaf atau memberikan klarifikasi, Chole Tong justru langsung mengunci akun Instagramnya. Dalam pantauan JawaPos.com hari ini, Minggu (5/11), akun bercentang biru itu memiliki 668 unggahan, 9.839 pengikut dan 360 diikuti. Alfa Kamila

Chloe Tong, istri founder aplikasi layanan Grab, menjadi bulan-bulanan warganet. Dia diduga berpihak kepada Israel.

Istri Founder Grab Diduga Dukung Israel, Warganet Ancam Uninstall Aplikasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/GRAB-EXPRESS.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Bagi penyedia jasa transportasi dalam jaringan (daring), keamanan dan kenyamanan konsumen adalah prioritas. Berbagai cara mereka lakukan untuk mempertahankan kepercayaan konsumen terhadap layanan. Namun, itu tidak membuat mereka abai pada keamanan dan kenyamanan pekerja. Terutama para pekerja perempuan.  City Manager Grab Surabaya Dede Sadeli menyatakan, sebanyak 20 persen pekerjanya adalah perempuan. ”Kami bekerja sama dengan Komnas Perempuan untuk mewujudkan keamanan dan kenyamanan kerja. Baik bagi pekerja kami maupun konsumen,” katanya seperti dikutip Jawa Pos, Jumat (19/7). Selain edukasi, Grab menyosialisasikan pentingnya keamanan dan kenyamanan layanan transportasi daring mereka.  Di Surabaya, menurut Dede, sebagian pekerja perempuan memilih untuk mematikan opsi ride. Dengan demikian, mereka hanya melayani pembelian makanan daring. Demi keamanan dan kenyamanan, para pekerja perempuan memang diperkenankan untuk mengambil kebijakan tersebut. Meskipun demikian, sebenarnya kebutuhan konsumen terhadap penyedia layanan antar atau jemput perempuan juga tinggi. Sebab, sekitar 60 persen pelanggan Grab adalah kaum hawa.  Dede mengakui, pihaknya masih terus berupaya mengembangkan fitur-fitur layanan yang membuat keamanan dan kenyamanan konsumen serta pekerja terjamin. Sejauh ini, Grab memiliki lima fitur keamanan. Yakni, penyamaran nomor telepon, free call, verifikasi wajah pengemudi dan pelanggan, tombol darurat, dan share lokasi perjalanan real time. ”Sebenarnya itu kami terapkan sejak 2017,” katanya.  Beberapa layanan tersebut diterapkan sejak 2017. Grab mencatat, 80 persen keluhan keamanan dari konsumen menurun berkat fitur-fitur itu. ”Kami akan terus memperbarui layanan keamanan sesuai kebutuhan pasar,” imbuh Dede.  Hingga November 2018, Grab menguasai 60 persen pasar layanan transportasi roda dua daring di Indonesia. Sementara itu, untuk kendaraan roda empat, pangsa pasarnya mencapai 70 persen melalui bisnis layanan.

Langkah Grab Peduli Konsumen dan Pekerja Perempuan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/DONASI.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Era digital membuat apa saja dilakukan lewat genggaman, termasuk berdonasi. Demi tujuan memajukan pendidikan Indonesia, aplikasi non tunai OVO, Grab, dan Tokopedia bekerja sama menggalang donasi online lewat kampanye 'Patungan Untuk Berbagi'.  Ajakan berdonasi melalui platform digital yang diluncurkan pada 2 Mei 2019 ini, menggugah pengguna ketiga platform tersebut untuk berpartisipasi dalam memberikan akses pendidikan berkelanjutan bagi anak yatim di Indonesia. Total sumbangan yang telah dikumpulkan kemudian akan dilipatgandakan oleh OVO, Grab dan Tokopedia.  "Total sumbangan sebesar lebih dari Rp 11,5 miliar," kata Direktur OVO Setiawan Adhiputro, Presiden Grab Indonesia Ridzki Kramadibrata, dan Wakil Presiden Komunikasi Perusahaan Tokopedia Nuraini Razak dan disaksikan oleh Direktur Rumah Yatim, Nugroho BW baru-baru ini.  Selama kampanye sebulan penuh, OVO, Grab, dan Tokopedia juga mengadakan rangkaian acara Festival 'Patungan Untuk Berbagi' di delapan kota, di mana total 380 merchant GrabFood dan Tokopedia memberikan kesempatan kepada para pengunjung untuk merasakan kegembiraan dalam perayaan bulan Ramadan bersama keluarga dan orang-orang terdekat. Festival ini juga telah mengajak 800 anak yatim untuk berbuka puasa bersama pengunjung dan perwakilan pemerintahan dari sejumlah kota di Indonesia.  Pengguna OVO, Grab dan Tokopedia dapat merasakan pengalaman kemudahan untuk melakukan donasi melalui ketiga aplikasi. Dengan mengedepankan kenyamanan dan kemudahan dalam melakukan donasi, diharapkan penggunaan ekosistem digital untuk sarana menunaikan kebaikan selama Ramadan di Indonesia dapat meningkat.  Rumah Yatim telah menyalurkan bantuan senilai Rp 1,5 miliar dalam bentuk paket beasiswa dan perlengkapan sekolah kepada lebih dari 4 ribu anak yatim dan kurang mampu dari 30 kota serta kabupaten. Penyaluran donasi akan terus dilakukan hingga mencapai lebih dari 30 ribu anak di berbagai wilayah di Indonesia.  “Donasi digital ini menegaskan peran teknologi dalam memudahkan dan mendekatkan pengguna untuk mencapai tujuan yang positif. Sebagai bagian dari ekosistem digital terbesar di Indonesia, OVO tetap berkomitmen memberikan kemudahan bertransaksi non tunai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia, mulai dari melakukan pembayaran, donasi hingga berbagai layanan keuangan yang berperan penting dalam menciptakan akses keuangan yang merata,” tutur Direktur OVO, Setiawan Adhiputro.  President of Grab Indonesia, Ridzki Kramadibrata menjelaskan pihaknya berkomitmen untuk meningkatkan dampak sosial dengan memanfaatkan teknologi kami, terutama didasari oleh semangat berbagi dan memberi. Program ini membawa kebahagiaan lebih dekat kepada seluruh masyarakat Indonesia, sekaligus memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi puluhan ribu anak yatim di seluruh negeri.  "Kami sangat antusias dengan program ini karena sejalan dengan inisiatif #TechForGood kami, dan kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengguna yang telah berpartisipasi dalam program donasi ini," tuturnya.  Senada diungkapkan VP of Corporate Communications Tokopedia, Nuraini Razak. Tokopedia, sebagai perusahaan teknologi terkemuka di Indonesia percaya bahwa teknologi memainkan peran penting dalam menciptakan peluang sehingga memudahkan orang untuk menggapai impian mereka. Donasi dari kampanye Patungan Untuk Berbagi disalurkan dalam bentuk paket perlengkapan sekolah dan beasiswa sebagai upaya mendorong keberlangsungan pendidikan dasar bagi anak yatim dan kurang mampu dan terancam putus sekolah akibat kendala finansial.

Cara OVO, Grab dan Tokopedia Peduli Pendidikan Lewat Donasi Digital

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/beri-order-prioritas-ke-mitra-khusus-grab-diduga-langgar-uu_m_.jpg" alt="ilustrasi taksi online" width="100%">
<figcaption>ilustrasi taksi online</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyatakan ada pelanggaran oleh Grab terkait diskriminasi pemberian order terhadap mitra pengemudi mandiri GrabCar. Aplikator transportasi daring asal Malaysia tersebut diketahui lebih memprioritaskan order bagi mitra pengemudi GrabCar yang berada di bawah naungan PT Teknologi Pengangkutan Indonesia (PT TPI). "Ada persaingan tidak sehat antara mitra pengemudi mandiri dengan mitra pengemudi PT TPI. Harusnya tidak ada yang diprioritaskan," kata Komisioner KPPU Guntur Syahputra Saragih,&nbsp; yang saat dihubungi media, Rabu (6/3). Saat ini, proses investigasi atas kasus pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang dilakukan Grab tersebut sudah hampir rampung. KPPU menurunkan sejumlah investigator untuk menyelidiki kasus ini, dan dalam waktu dekat hasilnya sudah bisa dilanjutkan ke proses pemberkasan perkara. "Ada hak-hak eksklusif yang diberikan Grab kepada mitra pengemudi GrabCar di bawah PT TPI. Akibatnya, mitra pengemudi mandiri kehilangan kesempatan bersaing secara sehat dalam mendapatkan pelanggan," ujar Guntur. Ia menyatakan penyelidikan kasus pelanggaran persaingan usaha yang tidak sehat tersebut merupakan inisiatif KPPU. Jadi, kasus tersebut diselidiki bukan atas laporan pihak tertentu. "Ini semua ditemukan atas rangkaian kejadian, tapi (penyelidikan) murni inisiatif KPPU. Dan kasusnya sudah (berada) di pusat," katanya. Sebelumnya, sejumlah mitra pengemudi mandiri GrabCar di Medan, Sumatera Utara, memang pernah berunjuk rasa terkait diskriminasi prioritas order. Para mitra pengemudi mandiri menilai Grab lebih memprioritaskan order untuk para mitra pengemudi GrabCar di bawah naungan PT TPI. Guntur juga membenarkan bahwa Grab memiliki hubungan bisnis dengan PT TPI dan sudah berlangsung sejak beberapa tahun. PT TPI merupakan vendor Grab untuk menyediakan mobil sewa dan kredit bagi mitra pengemudi yang mendaftar khusus. Para mitra pengemudi di bawah naungan PT TPI mendapat hak istimewa berupa priotitas memperoleh order pelanggan. Grab dinilai telah melanggar pasal tentang penyalahgunaan integrasi vertikal, termasuk pasal tentang perjanjian tertutup. "Jadi jelas, ada perbuatan diskriminatif oleh Grab. Sehingga, praktik pemberian hak-hak eksklusif bagi mitra di bawah PT TPI telah merugikan mitra pengemudi mandiri," pungkasnya.

Beri Order Prioritas ke Mitra Khusus, Grab Diduga Langgar UU

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/buntut-driver-lecehkan-penumpang-warganet-minta-grab-dibekukan_m_.jpg" alt="Manajemen Grab Indonesia diminta serius tanggapi keluhan pelecehan kepada penumpang." width="100%">
<figcaption>Manajemen Grab Indonesia diminta serius tanggapi keluhan pelecehan kepada penumpang.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kasus driver ojek online yang diduga melakukan pelecehan seksual kepada penumpang berbuntut panjang. Warganet membuat petisi ke pemerintah untuk membekukan izin operasional Grab Indonesia. Petisi yang dimulai atas nama pemilik akun, Dewi Mardianti ditujukan kepada Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Rudiantara dan Presiden Jokowi itu menindaklanjuti deretan kasus yang terjadi di Grab. Setidaknya sebanyak 13 kasus pelecehan seksual yang ditampilkan situs change.org dalam bentuk grafis terjadi di Grab sejak 2017 hingga 2018. Bahkan, aplikator Grab saja masih blunder dalam menangani kasus yang sudah jelas masuk ranah hukum. Atas dasar itu, warganet membuat petisi&nbsp;agar izin operasional Grab dicabut. Sementara itu, Director Marketing Grab Indonesia Mediko Azwar mengatakan, berdasarkan hasil investigasi yang disertai dengan keterangan, Grab memutuskan memberikan sanksi kepada mitra pengemudi sesuai Kode Etik Mitra Pengemudi . Pihaknya juga menjelaskan mitra pengemudi yang bersangkutan telah bersedia untuk dipertemukan dengan penumpang untuk memberikan penjelasan secara langsung dan menawarkan proses mediasi antara kedua belah pihak. &ldquo;Namun hingga saat ini penumpang yang bersangkutan masih menolak untuk bertemu walaupun telah menerima penjelasan dengan baik dari pihak kami,&rdquo; ujarnya kepada JawaPos.com, Rabu (10/10). Medika menjelaskan, pihaknya melakukan pemantauan yang ketat dan memastikan tingkat keselamatan yang tinggi bagi para penumpang dan mitra pengemudi. Beragam fitur keamanan yang canggih seperti &lsquo;Share My Ride&rsquo;, tombol darurat bagi penumpang serta fitur selfie authentication dan uji coba fitur kamera keamanan dan tombol darurat bagi mitra pengemudi GrabCar merupakan bentuk komitmen terhadap keselamatan dan kenyamanan berkendara. "Keselamatan merupakan prioritas utama bagi Grab dan merupakan pilar dari seluruh kegiatan operasional serta layanan kami,&rdquo; tuturnya. Mediko mengimbau, jika masyarakat menerima peredaran informasi yang melibatkan mitra pengemudi dan penumpang Grab, disarankan untuk selalu mengecek kebenaran informasi tersebut sebelum meneruskannya ke pihak lain dengan meneruskan ke tim Customer Experience kami untuk segera ditindaklanjuti.

Buntut Driver Lecehkan Penumpang, Warganet Minta Grab Dibekukan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tuntutan-angkutan-daring-yang-tak-kunjung-usai_m_.jpg" alt="Massa aksi pengemudi angkutan online berunjuk rasa di depan gedung Gojek Indonesia, Pasar Raya Blok M, Jalan Iskandarsyah, Rabu (12/9)." width="100%">
<figcaption>Massa aksi pengemudi angkutan online berunjuk rasa di depan gedung Gojek Indonesia, Pasar Raya Blok M, Jalan Iskandarsyah, Rabu (12/9).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Permasalahan angkutan daring masih terus berlanjut. Beberapa hari ini para pengemudi ojek online dan taksi online yang tergabung dalam Gerakan Hantam Aplikator Nakal (Gerhana) menggelar aksi demo kedua aplikasi layanan transportasi online yakni Grab Indonesia dan Gojek. Setidaknya ada empat tuntutan yang disampaikan oleh para pengemudi angkutan online tersebut. Tuntutannya yakni pengemudi transportasi online se-Indonesia menolak keras pihak aplikasi menjadi perusahaan transportasi. Kedua menolak keras eksploitasi terhadap driver, ketiga menolak keras monopoli dan kartelisasi dari pihak Grab. Serta keempat apabila tidak dipenuhi mereka akan membuat gerakan se-Indonesia untuk meminta pemerintah pusat untuk mengusir pihak aplikasi. Tuntuan tersebut disampaikan kepada Grab Indonesia dan Gojek secara bergantian. Bahkan pada aksi demo yang digelar di Gedung Lippo Kuningan Jalan Setiabudi Raya, Jakarta Selatan, pada Senin (10/9) lalu berakhir ricuh. Humas Aksi Gerakan Jabodetabek Bersatu, Dedi mengatakan para pengemudi ojek online dan taksi online telah diperbudak oleh pemilik aplikasi dengan perjanjian dan peraturan sepihak. Bahkan selama ini para pengemudi dicap sebagai pengemudi yang nakal. "Padahal kami pengemudi yang selama ini disebut mitra hanya menjadi budak aplikasi dengan perjanjian dan peraturan sepihak berat sebelah serta target yang tidak manusiawi," kata Dedi, seperti rilis yang diterima JawaPos.com, Senin (10/9). Tuntutan Berlanjut ke Gojek Jika sebelumnya massa menggeruduk kantor Grab Indonesia, kini giliran kantor Gojek yang menjadi sasaran. Aksi digelar pada Rabu (12/9) kemarin. Tuntutannya pun masih sama. Koordinator aksi, Wendra mengatakan sedikitnya ada empat tuntutan para pengemudi daring kali ini. Yaitu, menagih janji aplikator, menolak keras aplikator menjadi perusahaan transportasi, menolak eksploitasi terhadap driver online dan menolak keras kartelisasi serta monopoli bisnis transportasi online. "Kami terus mendesak kepada Gojek untuk memenuhi tuntutan kami. Jika tidak, kami akan mengusir Grab dan Gojek dari Bumi Pertiwi," serunya. Dia menambahkan, perjanjian kemitraan antara aplikasi dan mitra tidak sesuai dengan PP Kemitraan No. 17/2013. Selain itu, aplikator tidak memenuhi peraturan Kementerian Perhubungan untuk menghentikan perekrutan pengemudi, menentukan besaran tarif dan besaran pendapatan pengemudi. "Dalam menentukan kebijakan, kami (driver) nggak pernah dilibatkan. Asuransi tidak diberi. Suspend driver tanpa alasan," keluh dia. Tanggapan Grab dan Gojek Managing Director Grab Indonesia, Ridzki Kramadibrata mengaku pihaknya telah berkomunikasi dengan pihak dari pengunjuk rasa. Aksi yang digelar oleh Gerhana juga diklaim hanya sebagian kecil mitra pengemudi dari 137 kota dimana aplikasi Grab Indonesia beroperasi. "Kami berkomunikasi secara reguler dengan komunitas mitra pengemudi termasuk melalui berbagai pertemuan untuk memastikan bahwa aspirasi mereka kami dengar dan kebijakan perusahaan dimengerti dengan baik oleh seluruh mitra pengemudi," jelas Ridzki, Selasa (11/9). Selain itu, Ridzki juga mengatakan pengemudi yang menggelar aksi kemarin itu banyak yang melakukan kecurangan dan mendapatkan sanksi suspend karena dinilai merugikan penumpang dan mitra pengemudi lainnya. "Dari yang melakukan aksi ini banyak yang terindikasi sebelumnya melakukan kecurangan yang merugikan penumpang dan mitra pengemudi lainnya," tegas CEO Grab Indonesia itu. Sementara itu Michael Reza Say selaku VP Corporate Communication Gojek, menemui langsung para pendemo. Empat tuntutan yang disuarakan para sopir angkutan online tersebut dijawab satu per satu pihak perwakilan Gojek. "Kebijakan itu tidak lain karena memperhatikan seluruh pengemudi Gojek demi keberlangsungan (pendapatan)," kata dia saat memberikan jawaban atas tuntutan para pendemo di depan Kantor Gojek. Dirinya pun mengaku siap memenuhi tuntutan para driver agar perusahaan melibatkan aliansi angkutan online untuk mempertimbangkan kebijakan. "Kami siap mempertimbangkan teman-teman dari aliansi Gerhana untuk berdiskusi dan membahas tentang kesejahteraan para driver," kata Michael. Selain itu, dia berjanji bakal membuat perencanaan program yang bertujuan demi kebaikan bersama. Gojek pun akan mengupayakan pemenuhan asuransi bagi mitra penyedia jasa angkutan transportasi online Gojek. "Semua itu semangatnya satu. Yaitu, memajukan Gojek," kata dia. Kemenhub Turun Tangan Protes para driver angkutan online karena tidak pernah dilibatkan dalam pengambilan kebijakan penentuan tarif dan pemberian insentif, direspon Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Dirjen Hubdat Kemenhub) Budi Setiyadi. Terkait perusahaan aplikasi angkutan online menjadi transportasi umum, menurutnya belum bisa diterapkan. Mengingat, belum ada aturan hukum yang menjadi keputusan pemerintah. Revisi Permenhub No.108/2017 tentang Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek masih dalam kajian. Bahkan, permenhub tersebut sedang digugat di tingkat Mahkamah Konstitusi (MK). Poin penting bagi perusahaan Gojek dan Grab, kata Budi, yakni mengenai sistem pengupahan, perekrutan serta pemberian insentif. Sehingga baik driver maupun perusahaan aplikasi online harus sama-sama taat pada hukum. "Aplikasi layanan transportasi online tinggal dua. Semuanya harus taat hukum. Kami pun sudah meminta penjelasan dari Grab maupun Gojek," tegas Budi saat menemui massa pengunjuk rasa driver online di kawasan Blok M, Rabu (12/9).

Tuntutan Angkutan Daring yang Tak Kunjung Usai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/giliran-kantor-gojek-digeruduk-driver-taksi-online_m_1536740284_242447.jpg" alt="Massa aksi sopir angkutan online berunjuk rasa di depan gedung Gojek, Pasar Raya Blok M, Jalan Iskandarsyah, Rabu (12/9)." width="100%">
<figcaption>Massa aksi sopir angkutan online berunjuk rasa di depan gedung Gojek, Pasar Raya Blok M, Jalan Iskandarsyah, Rabu (12/9).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Massa aksi Gerakan Hantam Aplikator Nakal (Gerhana) kembali berunjuk rasa. Kali ini aksi digelar di areal parkir belakang Pasar Raya Blok M, Rabu (12/9). Mereka menyuarakan aspirasi para driver ojek online dan taksi online kepada penyedia jasa layanan transportasi Gojek. Sebelumnya aksi serupa juga telah digelar di kantor Grab Indonesia. Sambil membawa spanduk berisi tuntutan, para mitra aplikasi online ini mendesak kepada pihak Gojek Indonesia untuk memenuhi aspirasi mereka. Mereka menilai Gojek sudah semena-mena terhadap mitra layanannya. Padahal selama ini, besarnya perusahaan transportasi online itu tidak lepas dari peran driver. Koordinator aksi, Wendra mengatakan sedikitnya ada empat tuntutan para pengemudi daring kali ini. Yaitu, menagih janji aplikator, menolak keras aplikator menjadi perusahaan transportasi, menolak eksploitasi terhadap driver online dan menolak keras kartelisasi serta monopoli bisnis transportasi online. "Kami terus mendesak kepada Gojek untuk memenuhi tuntutan kami. Jika tidak, kami akan mengusir Grab dan Gojek dari Bumi Pertiwi," serunya. Wendra mengatakan, peraturan yang dibuat aplikasi selalu sepihak tanpa melibatkan para pengemudi. Bila pengemudi menolak order, maka mendapat hukuman suspend. Padahal driver menolak order untuk beristirahat. Dia menambahkan, perjanjian kemitraan antara aplikasi dan mitra tidak sesuai dengan PP Kemitraan No. 17/2013. Selain itu, aplikator tidak memenuhi peraturan Kementerian Perhubungan untuk menghentikan perekrutan pengemudi, menentukan besaran tarif dan besaran pendapatan pengemudi. "Dalam menentukan kebijakan, kami (driver) nggak pernah dilibatkan. Asuransi tidak diberi. Suspend driver tanpa alasan," keluh dia. Usai berorasi di areal belakang parkir Mall Pasar Raya, massa aksi sempat long March di Jalan Raya Iskandarsyah menuju depan kantor Gojek. Pantauan di lokasi, aksi para pengemudi ojek online dan taksi online di depan Mall Pasaraya tersebut sempat mengganggu arus lalu lintas. Petugas kepolisian pun mengatur lalu lintas. Unjuk rasa driver online itu diterima oleh VP Corporate Communication, Michael Reza Say dan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Dirjen Hubdat Kemenhub) Budi Setiyadi. Usai sekitar tiga jam berunjuk rasa di sekitar kantor Gojek, massa pun akhirnya membubarkan diri.

Giliran Kantor Gojek Digeruduk Driver Taksi Online

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pengemudi-taksi-online-eksploitasi-harus-dihentikan_m_.jpg" alt="Aksi driver online tolak kecurangan aplikator." width="100%">
<figcaption>Aksi driver online tolak kecurangan aplikator.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Aksi&nbsp;demo Gerakan Hantam Aplikator Nakal (Gerhana) yang digelar di Jalan Setiabudi Raya, Kuningan, Jakarta Selatan menuntut eksploitasi terhadap driver dihentikan.&nbsp;Pengemudi&nbsp;online roda empat (R4) menggunakan hak dan aspirasinya untuk menghapus kebijakan manajemen yang&nbsp;mengeksploitasi. Humas dari Gerhana, Deddy Heriyanto mengatakan terlalu banyak eksploitasi yang dilakukan oleh pihak manajemen pengelola aplikasi. Bahkan pihak pengelola juga tidak memberikan perhatian terhadap pengemudi yang mengelami kecelakaan, bahkan sampai yang kehilangan nyawa. "Kami tidak diperlakukan sebagai mitra yang sebagai mestinya, tarif yang semakin tidak manusiawi, kami juga dipaksa memenuhi target yang mereka&nbsp; secara sepihak untuk mengejar bonus," kata Deny, Senin (10/9). Sementara itu, Kapolres Jakarta Selatan Indra Jafar menghimbau agar pihak Gerhana bersedia melakukan negosiasi dan melakukan pembubaran terhadap massa yang berkumpul di depan Gedung Lippo Kuningan siang ini. "Saya sarankan, kalau bisa perwakilan saja. Kan harus ada negosiasi dari pembicaraan ini," ujar Indra. Namun, dari pihak Gerhana tetap bersikeras agar pihak pengelola aplikasi Grab untuk turun menemui para demonstran dan memenuhi empat poin tuntutan yang dilayangkan kepada pihak pengelola.

Pengemudi Taksi Online: Eksploitasi Harus Dihentikan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#aplikasi grab

Berita Terkini