<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/23/APKI-52950354.jpg" alt="Pelaksana Harian Dirjen Binwasnaker dan K3 Kemnaker, Sunardi Manampiar Sinaga pada Peringatan Hari Ulang Tahun Pengawasan Ketenagakerjaan ke-76, di Ruang Serbaguna Kemnaker Jakarta, Selasa (23/7/2024)" width="100%">
<figcaption>Pelaksana Harian Dirjen Binwasnaker dan K3 Kemnaker, Sunardi Manampiar Sinaga pada Peringatan Hari Ulang Tahun Pengawasan Ketenagakerjaan ke-76, di Ruang Serbaguna Kemnaker Jakarta, Selasa (23/7/2024)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Asosiasi Pengawas Ketenagakerjaan Indonesia (APKI) diharapkan dapat kuat dan mandiri untuk mewujudkan Pengawas Ketenagakerjaan yang andal, cerdas serta kompeten. Pernyataan itu disampaikan Pelaksana Harian Dirjen Binwasnaker dan K3 Kementerian Ketenagakerjaan, Sunardi Manampiar Sinaga pada acara Peringatan Hari Ulang Tahun Pengawasan Ketenagakerjaan ke-76, di Ruang Serbaguna Kementerian Ketenagakerjaan Jakarta, Selasa (23/7/2024). &ldquo;Saya mengharapkan APKI agar terus menjadi sarana untuk memperkuat fungsi pengawasan ketenagakerjaan di seluruh Indonesia,&rdquo; ujar Sunardi ketika menyampaikan sambutan. Dirinya mengatakan, sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum ketenagakerjaan, Pengawas Ketenagakerjaan harus terus berbenah diri dan memperbaiki kualitas pelayanan di tengah gencarnya upaya mendorong masuknya investasi. &ldquo;Adanya kepastian hukum di bidang ketenagakerjaan, diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan dan kepercayaan bagi investor dalam menjalankan usaha di Indonesia,&rdquo; katanya. Senada dengan Manampiar, Ketua Umum APKI yang juga Direktur Bina Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan Kemnaker, Yuli Adiratna mengatakan, selaku organisasi profesi, APKI terus mendorong agar pengawasan ketenagakerjaan senantiasa melakukan introspeksi dan berbenah diri, serta memperbaiki kualitas pelayanan dan perlindungannya di tengah upaya mendorong masuknya investasi. Menurutnya, adanya kepastian hukum di bidang ketenagakerjaan dan usaha yang maksimal untuk senantiasa mengedepankan represif non yustisia serta menghindari opsi represif yustisia dalam melaksanakan tugas. &ldquo;Upaya-upaya tersebut bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan dan kepercayaan bagi investor dalam menjalankan usaha, yang pada akhirnya menaikkan peringkat kemudahan berbisnis di Indonesia,&rdquo; ujar Yuli. Yuli menambahkan, secara keseluruhan, peningkatan pengawasan ketenagakerjaan menjadi tanggung jawab negara sebagai upaya menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban bagi pengusaha dan pekerja. &ldquo;Untuk itu, Pengawas Ketenagakerjaan harus memberikan kesan positif kepada masyarakat, serta menjadi figur penegak hukum yang dapat bersinergi dengan stakeholders, berintegritas dan profesional,&rdquo; tutupnya.

Kemnaker berharap APKI dapat terus menjadi sarana untuk memperkuat fungsi pengawasan ketenagakerjaan di seluruh Indonesia.

APKI Dinilai Mampu Perkuat Fungsi Pengawasan Ketenagakerjaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/03/APKI-779950956.jpg" alt="Dirjen Binwasnaker dan K3 Kementerian Ketenagakerjaan, Haiyani Rumondang, melantik Dewan Pengurus Pusat (DPP) Asosiasi Pengawas Ketenagakerjaan Indonesia (APKI) periode 2023- 2026." width="100%">
<figcaption>Dirjen Binwasnaker dan K3 Kementerian Ketenagakerjaan, Haiyani Rumondang, melantik Dewan Pengurus Pusat (DPP) Asosiasi Pengawas Ketenagakerjaan Indonesia (APKI) periode 2023- 2026.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dirjen Binwasnaker dan K3 Kementerian Ketenagakerjaan, Haiyani Rumondang, melantik Dewan Pengurus Pusat (DPP) Asosiasi Pengawas Ketenagakerjaan Indonesia (APKI) periode 2023 s.d 2026. Pengurus APKI yang baru dilantik diharapkan dapat seoptimal mungkin berkonstribusi bagi Kemnaker dalam menyusun, mengembangkan, mengevaluasi kebijakan, regulasi, serta program kegiatan instansi Pembina yakni Ditjen Binwasnaker dan K3 Kemnaker. &ldquo;Karena itu, sangat penting bagi APKI untuk selalu bersinergi dan kolaborasi dengan instansi pembina tingkat pusat maupun daerah, serta seluruh mitra baik nasional dan internasional,&rdquo; kata Haiyani di Jakarta, Kamis (2/11/2023). Haiyani mengatakan, APKI sebagai organisasi yang menaungi para Pengawas Ketenagakerjaan diharapkan dapat membantu Ditjen Binwasnaker dan K3 selaku instansi pembina dalam mencapai salah satu dari 9 Lompatan Kemnaker, yakni Reformasi Pengawasan Ketenagakerjaan. Oleh karena itu, ia meminta APKI untuk belajar dan berkembang menjadi organisasi profesi yang profesional, kuat, mandiri, berdedikasi serta menjadi wadah komunikasi dan memiliki tujuan mewujudkan Pengawas Ketenagakerjaan yang andal, cerdas, kompeten, berintegritas, serta unggul agar menciptakan kondisi ketenagakerjaan yang harmonis. Menurut Haiyani, agar DPP APKI dapat mencapai arah tersebut, maka DPP APKI perlu menyusun program dalam meningkatkan integritas, pemahaman, maupun kapasitas peran pengawas ketenagakerjaan, &ldquo;Pesan saya, maksimalkan organisasi ini dan terus lakukan peningkatan kapasitas pengawas dalam menyelesaikan permasalahan ketenagakerjaan dan penegakan hukum di bidang ketenagakerjaan,&rdquo; katanya. Kepengurusan baru APKI ini merupakan tindaklanjut dari Munas V APKI pada September 2023. Dalam Munas tersebut, Direktur Binariksa Kemnaker, Yuli Adiratna, terpilih sebagai Ketua Umum APKI Periode 2023 s.d 2026. &ldquo;Sekali lagi kami berharap APKI dapat melakukan kolaborasi dan koordinasi serta sinergi dengan seluruh unsur yang terlibat, baik antara DPP APKI dengan DPK dan DPD maupun stakeholder lainnya,&rdquo; ujarnya.

APKI sebagai organisasi yang menaungi  Pengawas Ketenagakerjaan diharapkan dapat membantu Ditjen Binwasnaker dan K3 melakukan pengawasan.

Kemnaker Kukuhkan Pengurus DPP APKI Periode 2023-2026

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/23/WAMENAKER-23-2258865759.jpg" alt="Wamenaker Afriansyah Noor. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Wamenaker Afriansyah Noor. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor menyampaikan apresiasi kepada para pengawas ketenagakerjaan atas kontribusinya dalam pembangunan ketenagakerjaan khususnya dan pembangunan nasional pada umumnya. "Para pengawas ketenagakerjaan berperan sebagai garda terdepan dalam penegakkan hukum norma ketenagkerjaan, termasuk norma K3 di setiap tempat kerja di seluruh Indonesia," kata Wamenaker pada Sarasehan Hari Jadi ke-75 Pengawasan Ketenagakerjaan Nasional yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pengawas Ketenagakerjaan Indonesia (APKI) di Gedung Kemnaker, Jakarta, Minggu (23/7/2023). Ia menjelaskan, pengawas ketenagakerjaan berperan untuk memastikan perlindungan tenaga kerja sesuai peraturan perundangan serta meningkatkan produktifitasnya, dan di sisi lain berperan penting untuk mendukung kemajuan dan kelangsungan dunia usaha. Meski demikian, ia meminta eksistensi dan kapasitas pengawas ketenagakerjaan untuk terus ditingkatkan dan dikembangkan, termasuk spesialisasi para fungsional pengawas ketenagakerjaan untuk meningkatkan profesionalisme dan memberikan pelayanan publik yang terbaik. "Perlunya peningkatan kapasitas ini seiring dengan kemajuan pembangunan nasional di tengah-tengah dinamika globalisasi, di mana dunia ketenagakerjaan Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang makin dinamis dan komplek," ucapnya. Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang diwakili Direktur Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan, Yuli Adiratna berharap di usia yang ke-75 tahun ini, pengawas ketenagakerjaan lebih bersemangat dalam menciptakan iklim ketenagakerjaan yang kondusif. "Mudah-mudahan dengan adanya hari jadi ini kita menambah semangat untuk mengabdi bagaimana pengawasan ketenagakerjaan bisa menciptakan ketenangan bekerja dan berusaha melalui penegakkan hukum yang berkeadilan," ucapnya. Pada kesempatan tersebut ia mengatakan bahwa di era digitalisasi ini, Kemnaker sudah mengembangkan berbagai kebijakan dan program dalam rangka WLKP online dan aplikasi layanan K3 berbasis digital (temank3.id), dan baru-baru ini Menteri Ketenagakerjaan telah meluncurkan aplikasi Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan berbasis web yang disebut dengan &ldquo;Norma 100&rdquo;. "Norma 100 ini dikembangkan untuk mempermudah kita memetakan kondisi kepatuhan terhadap norma-norma ketenagakerjaan di perusahaan. Kita mendorong masing-masing perusahaan mengisi secara mandiri kepatuhan terhadap norma-norma ketenagakerjaan. Baru kemudian kita jadikan bahan untuk melakukan pembinaan, pemeriksaan, pengujian, bahkan penegakkan hukum," ucapnya.

Pengawas ketenagakerjaan berperan sebagai garda terdepan dalam penegakkan hukum ketenagkerjaan, termasuk norma K3 di setiap tempat kerja.

Pengawas Ketenagakerjaan Garda Terdepan Penegakkan Norma Ketenagakerjaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/produk-daur-ulang.jpg" alt="ILUSTRASI. Aneka produk daur ulang yang unik untuk digunakan demi mengurangi pemakaian plastik." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Aneka produk daur ulang yang unik untuk digunakan demi mengurangi pemakaian plastik.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Produktivitas industri pulp dan kertas di dalam negeri terus meningkat. Itu seiring peningkatan kebutuhan domestik dan ekspor. Namun, diperlukan kebijakan yang dapat menjaga ketersediaan bahan baku. "Salah satu kebutuhan bahan baku itu adalah kertas bekas atau daur ulang. Adapun Uni Eropa merupakan pemasok utamanya, yang hingga saat ini belum bisa dipenuhi dari dalam negeri. Baik dari sisi kualitas maupun kuantitas," kata Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian Putu Juli Ardika. Dia melanjutkan, Uni Eropa mengeluarkan kebijakan mengenai pembatasan atau larangan ekspor limbah non-B3, termasuk kertas bekas. Hal itu sesuai dengan European Union Waste Shipment Regulation (EUWSR). "Guna mengatasi hal tersebut, delegasi Indonesia telah melakukan pertemuan dan diskusi dengan likeminded countries, Komisi Uni Eropa (UE), dan Parlemen UE," ungkapnya. Delegasi Indonesia terdiri atas perwakilan Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, KBRI Brussels, serta Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI). Pertemuan dengan likeminded countries dilakukan untuk meningkatkan kesadaran negara pengimpor limbah dari UE. Di antaranya Turki, Malaysia, Vietnam, Thailand, dan Mesir guna menyusun strategi dalam mengurangi dampak penerapan regulasi UE. Mayoritas likeminded countries belum mengetahui perkembangan terkini terkait proposal EUWSR, kecuali Turki yang sudah menyampaikan tanggapan resmi pada notifikasi EUWSR melalui WTO. "Pemerintah RI akan menyusun position paper untuk kemudian dibahas bersama dengan likeminded countries dan disampaikan kepada UE," ujarnya. Menurut Putu, Indonesia menekankan bahwa limbah non-B3 seperti kertas bekas hanya dapat diimpor sebagai bahan baku industri dan berkontribusi penting bagi perekonomian. Khususnya, peningkatan implementasi ekonomi sirkular.&nbsp;(dee/c17/dio) --- INDUSTRI KERTAS BERKELANJUTAN UNI EROPA - UE menghasilkan lebih dari 90 juta ton kertas dan karton setiap tahun. - Eropa juga memproduksi lebih dari 36 juta ton pulp setiap tahun. - Hasil produksi kertas dan pulp adalah 23 persen dari produksi dunia. - Bahan baku terdiri atas 40 persen serat daur ulang dan 44 persen pulp murni. Sisanya 1 persen adalah pulp lain dan 15 persen bahan tidak berserat. - 94 persen kebutuhan kayu berasal dari hutan kelolaan di Eropa. - Industri pulp dan kertas Eropa adalah industri produsen dan konsumen energi terbesar dari sumber terbarukan. Diolah dari berbagai sumber

Salah satu kebutuhan bahan baku itu adalah kertas bekas atau daur ulang. Adapun Uni Eropa merupakan pemasok utamanya.

Uni Eropa Larang Ekspor Limbah Non-B3, Bahan Baku Kertas Bekas Terancam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/Industri-Alas-Kaki-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Industri kulit, barang jadi kulit, dan alas kaki tumbuh positif sebesar 13,12 persen pada kuartal II tahun ini. Kinerja gemilang tersebut masuk tiga besar di sektor industri pengolahan. Itu disebabkan tingginya permintaan ekspor, daya tarik investasi yang semakin baik, dan pengalihan order dari beberapa brand global ke Indonesia.  "Utilitas industri kulit, barang jadi kulit, dan alas kaki juga mengalami kenaikan menjadi 84,49 persen pada Juli lalu. Sedangkan utilitas sebelum pandemi sekitar 80,18 persen," ujar Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta Selasa (6/9).  Salah satu langkah yang rutin dijalankan adalah promosi dan pengenalan produk alas kaki, kulit, dan barang jadi kulit, khususnya di pasar domestik. Contohnya, penyelenggaraan Pameran Sepatu Kulit dan Fashion 2022.  "Pameran ini merupakan upaya yang tepat sebagai sarana pengenalan produk dan business matching industri sebagai jembatan antar sesama pelaku usaha (B2B) dan antar pelaku usaha dengan konsumen (B2C) serta sebagai sarana untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri pada sektor kulit, barang jadi kulit, dan alas kaki," ujar Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Dody Widodo kemarin.  Pada kesempatan itu, dilaksanakan MoU antara produsen alas kaki nasional yang diwakili Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) dan produsen kulit dalam negeri yang diwakili Asosiasi Penyamak Kulit Indonesia (APKI). Tujuannya, meningkatkan keterkaitan antarindustri serta upaya untuk menyukseskan program substitusi impor.  "MoU ini juga untuk memastikan agar rantai pasok antara hulu dan hilir dari industri sepatu dalam negeri benar-benar terwujud," ujar Plt Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Ignatius Warsito.  Tak hanya berpotensi di ranah domestik, produksi sepatu dalam negeri juga merambah pasar ekspor. Catatan Asosiasi Persepatuan Indonesia (Asprisindo) membeberkan bahwa pertumbuhan ekspor sepatu 28,3 persen pada 2021 dengan nilai USD 6,15 miliar. Posisi Indonesia berapa pada peringkat keenam pengekspor alas kaki di dunia.  "Tahun ini pertumbuhan ekspor terus naik. Kenaikannya sampai di atas 40 persen," ujar Sekjen Aprisindo Lany Sulaiman.  Sementara itu, nilai ekspor kulit, barang jadi kulit, dan alas kaki sampai dengan Juni 2022 tercatat USD 4,62 miliar atau naik 41,26 persen jika dibandingkan dengan periode sama pada tahun sebelumnya sebesar USD 3,26 miliar.  ---  KINERJA EKSPOR PRODUK KULIT DAN ALAS KAKI  Periode | Nilai Ekspor  Semester I 2022 | USD 4,62 miliar  Semester I 2021 | USD 3,26 miliar  Diversifikasi Ekspor Produk Kulit dan Alas Kaki  Jenis Produk | Kontribusi  Alas kaki | 86%  Barang jadi kulit | 13%  Kulit samak | 1%  Sumber: Kemenperin

Tak Banyak yang Tahu, Indonesia Peringkat 6 Pengekspor Alas Kaki Dunia

APKI

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#APKI

Berita Terkini

APKI Dinilai Mampu Perkuat Fungsi Pengawasan Ketenagakerjaan

Kemnaker Kukuhkan Pengurus DPP APKI Periode 2023-2026

Pengawas Ketenagakerjaan Garda Terdepan Penegakkan Norma Ketenagakerjaan

Uni Eropa Larang Ekspor Limbah Non-B3, Bahan Baku Kertas Bekas Terancam

Tak Banyak yang Tahu, Indonesia Peringkat 6 Pengekspor Alas Kaki Dunia

Download Aplikasi JawaPos.com