<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<h3>&nbsp;</h3> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/23/ASTRA-AGRO-1421838004.jpg" alt="Ilustrasi perkebunan kelapa sawit. BRIN bersama PT Astra Agro Lestari mengembangkan teknik kultur jaringan sebagai metode klonal bibit sawit yang berkualitas.(Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi perkebunan kelapa sawit. BRIN bersama PT Astra Agro Lestari mengembangkan teknik kultur jaringan sebagai metode klonal bibit sawit yang berkualitas.(Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Presiden Asian Society of Agricultural Economists (ASAE) Bustanul Arifin menyebutkan pentingnya para menteri Kabinet Merah Putih bekerja keras untuk menerjemahkan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait rencana penambahan lahan kelapa sawit. Jika kebijakan ini menjadi bagian dari rencana nasional, pengawasan bersama dengan mengedepankan prinsip keberlanjutan harus diutamakan. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional saat ini, tidak ada program penambahan lahan sawit. "Jika kebijakan baru ini diterapkan, diperlukan revisi kebijakan untuk memastikan keberlanjutannya," ujar Bustanul Arifin dalam keterangannya kepada wartawan pada Senin (6/1). Bustanul menyoroti dampak lingkungan, seperti perubahan tata guna hutan menjadi kebun sawit, yang dapat memengaruhi daya simpan karbon. Menurutnya, kompensasi melalui reforestasi (penanaman kembali pohon di lahan terdegradasi) atau aforestasi (menciptakan hutan baru di area non-hutan) menjadi langkah penting. Ia juga mengingatkan bahwa pembukaan lahan gambut untuk sawit berisiko menambah emisi karbon, yang bertentangan dengan komitmen Indonesia dalam mengatasi perubahan iklim. <h3>Standar Keberlanjutan Sawit di Indonesia</h3> Indonesia telah menerapkan standar keberlanjutan melalui sertifikasi RSPO (Roundtable Sustainable Palm Oil) dan ISPO (Indonesia Sustainable Palm Oil). Standar ini mendapatkan pengakuan internasional meskipun masih menghadapi hambatan perdagangan, seperti penerapan European Union Deforestation Regulation (EUDR). Dengan pangsa pasar sawit ke Eropa hanya 12 persen, dampaknya terhadap perdagangan langsung mungkin kecil. Namun, Eropa sebagai trendsetter global dikhawatirkan memengaruhi kebijakan negara lain terhadap produk sawit Indonesia. <h3>Dukungan Petani Sawit</h3> Ketua Umum DPP APKASINDO, Dr. Gulat ME Manurung, menyatakan bahwa 17 juta kepala keluarga petani sawit mendukung penuh kebijakan Presiden Prabowo. Ia menilai arahan Presiden mencerminkan perhatian terhadap produktivitas sawit, yang dapat ditingkatkan melalui: <ol> <li> Replanting (Peremajaan Sawit Rakyat): <ul> <li>Meningkatkan produktivitas hingga 3-4 kali lipat melalui intensifikasi.</li> </ul> </li> <li> Ekstensifikasi (Penambahan Lahan Baru): <ul> <li>Mengoptimalkan lahan terdegradasi, eks tambang, atau kawasan non-hutan sesuai rekomendasi riset IPB.</li> </ul> </li> </ol> Rencana penambahan lahan sawit di Indonesia menghadirkan peluang besar bagi petani dan ekonomi nasional, tetapi juga memunculkan tantangan terkait keberlanjutan lingkungan. Dengan strategi yang tepat, termasuk memprioritaskan reforestasi dan mengoptimalkan lahan terdegradasi, kebijakan ini dapat memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjaga komitmen lingkungan global.

Presiden Prabowo Subianto mengusulkan kebijakan penambahan lahan kelapa sawit. Temukan tantangan, peluang, dan tanggapan.

Industri Sawit Indonesia: Kebijakan Baru, Keberlanjutan, dan Peran Diplomasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/PTPN-XIV-Bibit-Sawit.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pertumbuhan ekonomi nasional tidak bisa dilepaskan dari sejumlah komoditas strategis, dengan petani sebagai garda terdepan pertumbuhan. Sayangnya banyak gerakan kampanye negatif dan intervensi lembaga-lembaga asing terhadap komoditas tersebut sehingga membuat petani yang juga merupakan pahlawan ekonomi ini tertekan. Beberapa komoditas tersebut diantaranya adalah sawit dan tembakau.  Ketua DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Gulat Manurung menilai bilang meski tak secara langsung, aksi kampanye negatif terhadap komoditas sawit turut memengaruhi serapan panen para petani. "Kampanye negatif terhadap sawit yang dilakukan LSM itu mengakibatkan citra minyak kelapa sawit mentah/crude palm oil (CPO) negatif di mata dunia. Itu kan bisa bikin negara lain membatalkan pesanan, dan akhirnya penyerapan pabrik dari petani juga pasti akan berkurang," papar Gulat, Rabu (23/11).  Gulat menambahkan, sejatinya aksi kampanye negatif ini memiliki motif perdagangan internasional. Menurutnya, terdapat pihak yang ingin merebut pasar minyak sawit Indonesia, mengingat Indonesia menguasai 52 persen pasar minyak sawit dunia.  Tekanan terhadap industri sawit, pasti akan berdampak pada kesejahteraan petani, sebab di Indonesia mayoritas perkebunan sawit dimiliki oleh petani swadaya. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Kementerian Pertanian, jumlah petani sawit di Indonesia mencapai 2,74 juta kepala keluarga.  Sementara kontribusi industri ini mencapai 13,50 persen terhadap kinerja ekspor nonmigas. Adapun tahun 2021 Indonesia berhasil mengekspor 34,2 juta ton sawit.  "Serapan dari industri selama 3 bulan terakhir sudah bagus karena ekspor sudah kembali normal. Artinya stok dalam negeri dengan serapan untuk ekspor sudah berada pada titik normal. Akibatnya tentu serapan TBS petani kan bagus," imbuh Gulat.  Serupa dengan petani sawit, petani tembakau juga kerap dihantui oleh kampanye negatif. Padahal sektor ini juga tak kalah besar kontribusinya terhadap perekonomian nasional.  Indonesia merupakan produsen tembakau terbesar keempat di dunia. Tembakau juga menyumbang pendapatan yang tinggi berupa cukai hasil tembakau (CHT) yang pada tahun lalu tercatat senilai Rp 188,81 triliun. Angka ini menjadikan CHT menyumbang sebesar 96,52 persen terhadap total penerimaan cukai.  "Kampanye negatif soal tembakau akan memengaruhi kebijakan pemerintah sehingga menjadi tidak adil bagi petani. Tujuan kampanye negatif mereka adalah agar pemerintah membuat kebijakan yang berpotensi mematikan pertanian tembakau," ujar Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (DPN APTI), Agus Parmuji.  Agus mencontohkan kebijakan di sektor pertanian tembakau turut didorong oleh sejumlah pihak mengatasnamakan kesehatan yang disokong oleh lembaga asing. Seperti halnya kebijakan kenaikan cukai tinggi yang justru mengancam serapan tembakau petani dan menyebabkan maraknya rokok ilegal.  "Yang berkedok kesehatan berusaha untuk menghentikan aktivitas tembakau dari hulu ke hilir dengan memengaruhi kebijakan pusat. Padahal sebenarnya tujuan lembaga asing adalah menguasai nikotin di Indonesia," tegas Agus.  Upaya kampanye negatif ditambah intervensi kebijakan sejatinya tak hanya menekan para petani, melainkan juga turut mengeliminasi kedaulatan negara. Apalagi jika aksi-aksi tersebut justru dilatarbelakangi oleh motif-motif ekonomi. Persaingan ekonomi harapannya harus dilakukan dengan adil dan proporsional.  Sebelumnya, pada KTT APEC di Thailand, Minggu, 20 November 2022 yang lalu, Presiden Joko Widodo meminta agar setiap negara diberikan kesempatan untuk melakukan hilirisasi. "Setiap negara harus diberikan kesempatan untuk melakukan industrialisasi agar nilai tambahnya dapat membantu perekonomian dan kesejahteraan negara tersebut dan ujungnya pertumbuhan ekonomi global bersama," jelasnya.  Hal ini disampaikan menyikapi perlakuan WTO terhadap berkembang yang memberikan kendala untuk negara-negara berkembang yang tengah berupaya untuk melakukan berbagai hilirisasi komoditas-komoditas strategisnya.

Apkasindo Sebut Kampanye Negatif Ujung-ujungnya Persaingan Bisnis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/BUAH-SAWIT-PANEN-KALTIM-POST-23-JULI-19-1.jpg" alt="TERTEKAN: Harga tandan buah segar kelapa sawit berpeluang turun kembali karena kampanye negatif dari Uni Eropa masih berlanjut dan memengaruhi ekspor CPO.DOKUMEN/KALTIM POST" width="100%">
<figcaption>TERTEKAN: Harga tandan buah segar kelapa sawit berpeluang turun kembali karena kampanye negatif dari Uni Eropa masih berlanjut dan memengaruhi ekspor CPO.DOKUMEN/KALTIM POST</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Gulat Manurung menyampaikan kritikannya terkait larangan ekspor minyak goreng, CPO dan turunannya. Sebab, ini berdampak langsung kepada anjloknya harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di seluruh Indonesia, terutama sentra perkebunan kelapa sawit.  Kata dia kondisi saat ini sudah kritis, sebab dari 1.118 pabrik sawit se-Indonesia, paling tidak 25 persen telah menghentikan pembelian TBS sawit petani. Ini terjadi setelah harga TBS petani sudah anjlok 40-70 persen dari harga penetapan dinas perkebunan dan ini terjadi secara merata sejak larangan ekspor.  "Dampaknya luar biasa, telah mengganggu sendi-sendi ekonomi petani sawit dan rantai ekonomi nasional. Kami berpacu dengan waktu karena sudah rugi Rp 11,7 triliun sampai akhir April lalu, termasuk hilangnya potensi pendapatan negara melalui Bea Keluar, terkhusus Pungutan Ekspor dimana sejak Februari sampai April sudah hilang Rp 3,5 triliun per bulannya," ungkap Gulat kepada wartawan, Rabu (18/5).  Semua permasalahan ini terjadi sejak adanya gangguan pasokan minyak goreng domestik dan harga minyak goreng curah yang tergolong mahal, padahal sudah disubsidi. Alhasil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengambil kebijakan Larangan ekspor CPO dan bahan baku minyak goreng sawit (MGS).  Terdapat lima pesan yang disampaikan kepada Presiden Jokowi. Pertama adalah agar Presiden Jokowi melindungi 16 juta petani sebagai dampak turunnya harga TBS sawit sebesar 70 persen di 22 provinsi sawit. Lalu, meminta presiden untuk meninjau ulang kebijakan larangan ekspor sawit dan produk MGS serta bahan bakunya.  Ketiga, meminta Presiden Jokowi tidak hanya mensubsidi MGS curah, tapi juga MGS kemasan sederhana. Agar tidak gagal, pihaknya meminta jaringan distribusi MGS subsidi melibatkan TNI-Polri. "Kami yakin pasti clear kalau TNI-Polri sudah dilibatkan. Contohnya saja program vaksin sukses dan cegah karhutla (kebakaran hutan dan lahan), hasilnya asap langsung hilang sejak 2015 sampai sekarang," ujar dia.  Pesan selanjutnya adalah mendesak pemerintah membuat regulasi yang mempertegas pabrik kelapa sawit dan pabrik MGS harus 30 persen dikelola oleh koperasi untuk kebutuhan domestik. Sementara urusan ekspor diurus oleh perusahaan besar sehingga kelangkaan tidak terulang lagi.  Terakhir adalah meminta Presiden Jokowi untuk menginstruksikan Menteri Pertanian untuk merevisi Permentan 01/2018 tentang Tataniaga TBS (Penetapan Harga TBS), sebab harga yang diatur hanya ditujukan kepada petani yang bermitra dengan perusahaan. Padahal petani bermitra dengan perusahaan hanya 7 persen dari total luas perkebunan sawit rakyat (6,72 juta ha).  "Gak masuk akal yang 93 persen (petani swadaya) terabaikan haknya dalam harga TBS Disbun," tegas Gulat.

Gulat Ngotot Minta Jokowi Cabut Kebijakan Pelarangan Ekspor CPO

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/Apaksindo.jpg" alt="istimewa" width="100%">
<figcaption>istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) merayakan ulang tahunnya ke-20. Acara syukuran organisasi petani sawit terbesar di Indonesia ini dirayakan sederhana di Jakarta dengan tetap mentaati protokol kesehatan.  Hadir dalam acara itu sejumlah menteri dan pejabat eselon yang hadir antara lain Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Kepala KSP/Ketua Dewan Pembina DPP Apkasiondo Jend.TNI (Purn) Moeldoko, dan Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian Kasdi Subagyono. Kegiatan ini diikuti 200 peserta melalui virtual dari kalangan Dewan Pembina, Dewan Pakar, pengurus wilayah, dan anggota Apkasindo serta tamu undangan.  Dalam sambutannya, Menkomarev Luhut mengucapkan selamat kepada Apkasindo di bawah kepemimpinan Gulat Manurung sebagai Ketua Umum dan Rino Afrino sebagai Sekjen yang telah menjalankan roda organisasi sangat baik.  “Saya berharap dengan kepemimpinan Pak Gulat dan Pak Rino, asosiasi petani kelapa sawit ini terus berkembang dan mampu berkontribusi bagus untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia ini," ujar Luhut sebagaimana dalam keterangan tertulisnya pada JawaPos.com. <ul> 	<li>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/energi/19/10/2020/dharma-satya-nusantara-ekspor-cangkang-sawit-ke-jepang/">Dharma Satya Nusantara Ekspor Cangkang Sawit ke Jepang</a></li> </ul> Luhut berharap, organisasi petani sawit ini diharapkan mampu menjaga persatuan dan kesatuan. Jangan mau dipecah belah orang lain. karena itu, peran Apkasindo sangat besar karena anggotanya berasal dari petani sawit biasa. "Saya percaya dengan kepemimpinan Pak Gulat dan Pak Rino, organisasi ini mampu berkontribusi dengan baik kepada kesatuan dan persatuan serta kesejahteraan petani kita semua. Sekali lagi, selamat HUT ke-20  kepada Apkasino,” kata Luhut.  Selanjutnya, Mentan Syahrul Yasin Limpo melalui teleconference, menyatakan dirinya ingin dekat dengan semua jajaran Apkasindo di bawah kepemimpinan Gulat Manurung dan Rino Afrino.  “Mari kita sama-sama bergandengan tangan agar seluruh aspek pertanian berjalan baik di masa datang. Saya yakin peranan Apkasidno di perkebunan sawit kita berharap akan mampu akselerasi dan tingkatkan berbagai upaya kita agar besok Apkasindo bersama rakyat akan berkembangan lebih baik dan terus maju,” ujar Syahrul Yasin Limpo.  Mentan juga berharap jajaran pertanian terutama asosiasi seperti Apkasindo bisa menjadi kekuatan ekonomi rakyat untuk menghadirkan pekebun kita lebih baik hidupnya di masa datang. Suka atau tidak pertanian berkontribusi baik di tengah pandemi. Perkebunan memberikan tren positif kepada kita. Sektor pertanian yang 16,2 persen dan nilai tukar petani naik.  "Begitupula sektor perkebunan naik ini menandakan sektor perkebunan lebih baik di masa datang,” ujarnya.  Syahrul Yasin Limpo menuturkan, ulangtahun ke-20 Apkasindo memberikan nilai dan arti sangat besar bagi kehidupan masyarakat secara nasional. Maupun dapat menjadi kekuatan secara nasional.  “Anggota keluarga besar Apkasindo yang saya banggakan. Di hari ulangtahun ini, kita dapat menyatukan emosional kita. Bahwa negara membutuhkan kita. Apkasindo dibutuhkan Kementerian Pertanian dalam membuat konsep dan menghadirkan program yang berkepentingan terhadap perkebunan,” sambung Mentan.  Sementara itu, Ketua Dewan Pembina DPP Apkasindo Jend.TNI (Purn) Moeldoko berharap Apkasindo yang diharapkan dapat menjembatani petani serta membantu persoalan yang mereka hadapi.  “Dulu waktu pelantikan pengurus, saya katakan jika organisasi (Apkasindo) tidak bermanfaat. Tidak usahlah, bubar saja. Tapi sekarang, pengurus Apkasindo membuktikan bisa membantu petani,” ujar Moeldoko yang saat ini masih menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan RI.

HUT ke-20 Apkasindo, Moeldoko: Terbukti Bisa Bantu Petani

Apkasindo

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Apkasindo

Berita Terkini

Industri Sawit Indonesia: Kebijakan Baru, Keberlanjutan, dan Peran Diplomasi

Apkasindo Sebut Kampanye Negatif Ujung-ujungnya Persaingan Bisnis

Gulat Ngotot Minta Jokowi Cabut Kebijakan Pelarangan Ekspor CPO

HUT ke-20 Apkasindo, Moeldoko: Terbukti Bisa Bantu Petani

Download Aplikasi JawaPos.com