<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/15/IMG-20251215-WA0016-1960343196.jpg" alt="Pengurus dan anggota APJI DPD Jakarta berfoto bersama dalam Rakerda ke-5 tahun 2025 di Jakarta. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Pengurus dan anggota APJI DPD Jakarta berfoto bersama dalam Rakerda ke-5 tahun 2025 di Jakarta. (Istimewa)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Asosiasi Pengusaha Jasaboga Indonesia (APJI) DPD Jakarta menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) ke-5 tahun 2025 di Lippo Swasana Ballroom, Kuningan, Jakarta, Senin (15/12). Kegiatan ini mengusung tema &ldquo;APJI Jakarta Bergerak: Membangun Ketahanan Pangan menuju Indonesia Tangguh melalui Penguatan MBGpreneur, Upscale UMKM, dan Manajemen Food Waste Berkelanjutan.&rdquo; Tema tersebut diangkat sebagai respons terhadap perkembangan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta meningkatnya kebutuhan akan penyediaan pangan yang aman, berkelanjutan, dan inklusif. Ketua APJI DPD Jakarta Riri Puspita menyampaikan bahwa kondisi tersebut menjadi momentum bagi pelaku usaha jasa boga untuk terlibat lebih aktif dalam ekosistem MBG. Menurut Riri, tantangan utama pelaksanaan MBG tidak hanya terletak pada penyediaan makanan bergizi dalam skala besar, tetapi juga kesiapan infrastruktur dapur, dukungan pembiayaan, pemberdayaan UMKM, serta pengelolaan limbah pangan. APJI DPD Jakarta, kata dia, menaruh perhatian khusus pada kesiapan mitra dapur atau MBGpreneur yang menjadi penggerak operasional program. Ia menambahkan, banyak pelaku usaha jasa boga membutuhkan dukungan permodalan untuk pembangunan dapur, pengadaan peralatan, serta pemenuhan standar keamanan pangan. Karena itu, kolaborasi dengan perbankan dan sektor pembiayaan dinilai penting untuk mendukung keberlangsungan program MBG. Selain MBGpreneur, APJI DPD Jakarta juga mendorong percepatan UMKM pangan agar mampu naik kelas melalui peningkatan kapasitas produksi, sertifikasi, serta integrasi ke dalam rantai pasok MBG. UMKM dipandang memiliki peran strategis dalam memperkuat ekonomi pangan lokal. Rakerda ini juga menyoroti persoalan food waste yang berpotensi meningkat seiring produksi makanan berskala besar. APJI mendorong penerapan pemisahan sampah, pengomposan, kerja sama dengan bank sampah, serta penerapan prinsip ekonomi sirkular sebagai bagian dari standar operasional dapur MBG. Ketua Umum APJI Tashya Megananda Yukki menyampaikan bahwa sektor jasa boga dan kuliner merupakan penyumbang terbesar produk domestik bruto (PDB) dari pengolahan non-migas dan terus menunjukkan tren peningkatan. Menurutnya, hal tersebut menegaskan peran strategis industri jasa boga dan kuliner dalam perekonomian nasional sekaligus ketahanan pangan. Saat ini, APJI menaungi lebih dari 3.000 pengusaha jasa boga dan kuliner yang tersebar di 27 provinsi di Indonesia serta tiga perwakilan di luar negeri. Rangkaian Rakerda diawali dengan pelantikan pengurus baru APJI DPD Jakarta, dilanjutkan dengan talkshow, sebelum memasuki agenda utama Rakerda. Talkshow menghadirkan perwakilan Badan Gizi Nasional, pemerintah daerah, perbankan, serta praktisi MBGpreneur yang membagikan pengalaman lapangan kepada anggota APJI. Melalui Rakerda ini, APJI DPD Jakarta berharap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat memperkuat sinergi, khususnya dalam standarisasi dapur MBG, sertifikasi pangan, percepatan perizinan usaha, serta penyediaan skema pembiayaan yang lebih mudah diakses. APJI juga mendorong keterlibatan masyarakat dalam edukasi gizi, dukungan terhadap UMKM lokal, dan pengurangan food waste di tingkat rumah tangga.

APJI DPD Jakarta menggelar Rakerda ke-5 tahun 2025 untuk mendorong ketahanan pangan melalui penguatan MBGpreneur, UMKM, dan pengelolaan food

Gelar Rakerda 2025, Dorong Ketahanan Pangan Lewat MBGpreneur dan UMKM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/JUDI-ONLINE.jpg" alt="Foto: Ilustrasi: Judi online kembali marak belakangan ini. (MooChowChow)." width="100%">
<figcaption>Foto: Ilustrasi: Judi online kembali marak belakangan ini. (MooChowChow).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penggunaan internet secara positif dan bertanggung jawab oleh masyarakat di Tanah Air ternyata masih menjadi pekerjaan rumah terberat bagi pemerintah. Belakangan ini misalnya, masyarakat tengah dihebohkan dengan maraknya situs judi online slot yang makin berani muncul di ruang publik.  Perjudian sendiri termasuk salah satu yang diatur dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Sanksinya berat dan jelas, namun hal ini nyatanya tak cukup membuat masyarakat takut untuk mengakses situs atau platform perjudian tersebut.  Kucing-kucingan, kepolisian juga terus melakukan upaya untuk membuat ruang maya bersih dari hal-hal negatif tersebut, termasuk perjudian. Belum lama ini, Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan sebelumnya mengatakan, fenomena ini turut menjadi perhatian petugas.  Dia menyebut, polisi tak segan melakukan penindakan hukum terhadap para pelaku. “Semua pelanggaran terkait ITE apakah itu judi online, penipuan online, investasi bodong, yang kaitannya menggunakan jaringan internet kita tetap proses dan itu ditangani direktorat siber,” kata Ramadhan kepada wartawan.  Menanggapi hal ini, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) turut prihatin. Ketua Umum APJII Muhammad Arif menyebut, harusnya hal ini jadi perhatian serius pemerintah dan masyarakat juga harus bisa memanfaatkan akses internet dan ruang maya secara lebih bertanggung jawab.  "Yang pasti kita di Indonesia patuh kepada Perundang-undangan yang ada. Dan tentu nya judi online dilarang di Indonesia," jelas Arif kepada JawaPos.com.  Selaku asosiasi yang juga punya tanggung jawab dalam penggunaan internet yang lebih positif, Arif juga mengimbau masyarakat agar lebih dapat memanfaatkan internet untuk kegiatan produktif dan bermanfaat. Terlebih, belum lama ini, APJI mencatat, saat ini di Indonesia terdapat lebih dari 200 juta pengguna internet aktif.  Dalam upaya membuat ruang internet lebih baik, Arif menyebut, saat ini APJII juga tengah merancang DNS atau Domain Name System Nasional. Tujuannya, dengan tools ini, APJII juga turut bisa beperan untuk menciptakan ruang maya yang lebih baik.  "Kalau pemblokiran itu (kewenangan) ISP (Internet Service Provider). Cuma di APJII, kita memang sedang merancang DNS Nasional agar penggunaan internet bisa lebih positif," ungkapnya.  Sebagai informasi, DNS secara sederhana adalah mesin filtering. Lewat tools ini, otoritas terkait bisa melakukan filtering konten-konten negatif. Kemudian, DNS Nasional juga disebut bisa memberikan perlindungan akses layanan hanya ke konten-konten yang baik dan tidak melanggar hukum.  "Nanti kita akan pasang di beberapa lokasi. Semoga akhir tahun bisa rampung," tandas Arif.

APJI Siapkan Sejumlah Langkah Tekan Dampak Negatif Internet

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/image-5-3.jpg" alt="Ilustrasi pondok pesantren. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pondok pesantren. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pendaftaranan sertifikasi halal meningkat dibandingkan tahun lalu. Selama 2021, total ada sekitar 500 pengusaha yang mendaftarkan usahanya ke lembaga sertifikasi halal Majelis Ulama Indonesia (MUI).  ”Tahun ini, dalam tiga bulan mulai Januari hingga Maret, sudah ada 500 pengusaha yang mendaftarkan atau memperbarui sertifikasi halalnya,” kata Rudi Harsono, konsultan Halal untuk MUI ketika ditemui pada Selasa (22/3).  Banyak pengusaha yang tertarik untuk mendaftarkan sertifikasi halal karena beberapa faktor. Di antaranya kondisi pandemi Covid-19 yang mulai terkendali. Kondisi pandemi tahun lalu, membuat pengusaha kesulitan mengembangkan bisnisnya.  ”Faktor kedua karena ada aturan baru dari pemerintah soal biaya sertifikasi. Misalnya, kalau dulu pengusaha harus mengeluarkan uang sekitar Rp 20 juta untuk mendaftarkan sertifikasi halal 500 menunya, sekarang cukup Rp 10 juta sudah bisa,” tutur Rudi.  Rudi yang juga koordinator bidang organisasi Asosiasi Pengusaha Jasa Boga Indonesia (APJI) memprediksi jumlah pengusaha yang mendaftarkan produknya dalam sertifikasi halal akan meningkat 3–4 kali lipat pada 2022.  ”Sebab di triwulan awal saja jumlahnya sudah mencapai jumlah pada tahun lalu,” ujar Rudi.  Sementara itu, Ketua Umum APJI Rahayu Setyowati mengatakan, pihaknya aktif melakukan sosialisasi sertifikasi halal kepada pengusaha. Rata-rata pengusaha yang tergabung adalah mereka yang bergerak di bidang katering.  ”Kami aktif sosialisasikan untuk segera mendaftarkan sertifikasi halal dan juga asuransi para pekerja. Karena anggota kami tidak hanya pengusaha di industri besar, namun juga menengah dan UMKM (usaha mikro kecil menengah),” papar Rahayu.  Salah satu wilayah yang mendaftarkan banyak pengusaha untuk sertifikasi halal adalah Jawa Timur. Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) APJI Jawa Timur (Jatim) Indah Nugro Wibowo menyebut, selama 2022, sudah ada 200 pengusaha yang mendaftarkan diri.  ”Anggota APJI rata-rata sudah mendaftar. Untuk tahun ini sudah ada 200 pengusaha yang mendaftar. Sementara yang lain masih belum,” kata Indah yang baru dilantik pada acara musyawarah daerah luar biasa itu.  Artinya, sudah 70 persen anggota APJI yang sudah terdaftar dan 30 persen sisanya belum mendapatkan sertifikasi halal.  ”(Yang belum) masih kami sosialisasikan. Memang mulai menggeliat lagi karena 2 tahun ini kendalanya pandemi Covid-19. Sekarang sudah menurun, jadi mulai banyak,” ujar Indah.

Jumlah Pendaftar Sertifikasi Halal Diprediksi Meningkat 3 Kali Lipat

APJI

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#APJI

Berita Terkini

Gelar Rakerda 2025, Dorong Ketahanan Pangan Lewat MBGpreneur dan UMKM

APJI Siapkan Sejumlah Langkah Tekan Dampak Negatif Internet

Jumlah Pendaftar Sertifikasi Halal Diprediksi Meningkat 3 Kali Lipat

Download Aplikasi JawaPos.com