<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/16/IMG_1767-3907345509.jpeg" alt="Ilustrasi kabel fiber optic. (Persel System)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kabel fiber optic. (Persel System)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Transformasi digital di Indonesia semakin mendesak untuk diwujudkan, terutama dengan meningkatnya ketergantungan masyarakat dan industri pada layanan digital. Salah satu faktor kunci dalam percepatan transformasi ini adalah ketersediaan dan ketahanan infrastruktur jaringan telekomunikasi, khususnya fiber optic. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (APJATEL), Fariz Azhar Harahap, dalam diskusi publik bertema &ldquo;Transformasi Layanan Publik Digital yang Merata di Daerah: Implementasi Strategis Permendagri No. 7 Tahun 2024,&rdquo; yang digelar di Jakarta. Diskusi yang diinisiasi oleh Sekolah Tinggi Ekonomi dan Perbankan Islam Sjafruddin Prawiranegara dan APJATEL ini menyoroti pentingnya penguatan infrastruktur telekomunikasi sebagai dasar layanan digital yang maju dan merata di seluruh Indonesia. &ldquo;Transformasi digital bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga memastikan bahwa infrastruktur telekomunikasi dapat mendukung kebutuhan masyarakat dan industri yang semakin bergantung pada sistem digital. Untuk itu, kita membutuhkan kerja sama aktif dari pemerintah pusat hingga daerah, masyarakat, dan pelaku industri agar transformasi digital dapat berjalan selaras,&rdquo; ujar Fariz, Sabtu (15/2/2025). Fariz juga menekankan perlunya pembangunan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT) untuk mendukung infrastruktur digital yang lebih efisien, aman, dan tertata. Ia menjelaskan bahwa konsep ini memungkinkan penyelenggara telekomunikasi menggunakan jalur infrastruktur yang sama, sehingga dapat mengurangi biaya dan risiko perbaikan akibat kerusakan jaringan. Selain itu, APJATEL turut mendorong pemerintah dalam penerbitan Permendagri Nomor 7 Tahun 2024, yang mengatur tarif sewa Barang Milik Daerah (BMD) bagi infrastruktur telekomunikasi. Regulasi ini bertujuan untuk memastikan biaya sewa yang lebih terjangkau serta mewajibkan pembangunan SJUT agar dapat digunakan bersama oleh berbagai penyelenggara telekomunikasi. Fariz berharap, pemerintah daerah dapat segera mensosialisasikan dan menyesuaikan implementasi regulasi ini agar manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh industri telekomunikasi dan masyarakat luas. Sementara itu, Anggota Ombudsman RI, Hery Susanto, menyoroti pentingnya digitalisasi dalam meningkatkan pelayanan publik yang lebih merata. Menurutnya, transformasi digital tidak hanya mengubah gaya hidup masyarakat, tetapi juga mendorong efisiensi dalam sektor pemerintahan dan bisnis. &ldquo;Transformasi digital dapat mengubah cara kita berinteraksi dengan pemerintah dan dunia bisnis. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk memiliki pemahaman yang sama tentang arah dan strategi transformasi digital,&rdquo; ujar Hery. Ia juga menambahkan bahwa Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 menjadi pedoman strategis dalam percepatan transformasi digital melalui pengelolaan BMD yang lebih fleksibel. Dengan regulasi ini, penyelenggara telekomunikasi akan lebih mudah mengakses infrastruktur yang dibutuhkan, asalkan pemerintah daerah telah menyiapkan sarana jaringan yang dapat digunakan bersama. Pada kesempatan yang sama, Plt Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Horas Maurits Panjaitan, turut memaparkan ketentuan baru dalam regulasi tersebut. Ia menjelaskan bahwa kebijakan mengenai sewa, pinjam pakai, dan penghitungan BMD bertujuan untuk mempercepat digitalisasi melalui pembangunan infrastruktur yang lebih terintegrasi. Melalui sinergi antara pemerintah, APJATEL, dan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan transformasi digital dapat terwujud lebih cepat dan merata di seluruh Indonesia. Langkah ini tidak hanya meningkatkan kualitas layanan publik, tetapi juga membuka akses digital yang lebih luas bagi seluruh masyarakat.

APJATEL menekankan pentingnya fiber optic dan SJUT dalam percepatan transformasi digital, sejalan dengan Permendagri No. 7 Tahun 2024.

Apjatel Sebut Infrastruktur Fiber Optic Dipercepat, Jadi Kunci Transformasi Digital di Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/30/IMG-20240429-WA0012-1341858855.jpg" alt="Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (Apjatel), Jerry M. Swandy menanggapi kehadiran Starlink di Indonesia saat ditemui di sela acara Halalbihalal bersama Apjatel, Senin (29/4)." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (Apjatel), Jerry M. Swandy menanggapi kehadiran Starlink di Indonesia saat ditemui di sela acara Halalbihalal bersama Apjatel, Senin (29/4).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Layanan internet berbasis satelit low orbit milik Elon Musk, Starlink dipastikan segera beroperasi di Indonesia. Hal ini setelah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) memastikan bahwa Starlink telah lolos Uji Laik Operasi (ULO). Demikian artinya, Starlink kini sudah bisa melayani pelanggan ritel Indonesia. Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (Apjatel), Jerry M. Swandy mengatakan pihaknya masih membahas lebih lanjut dengan Kemenkominfo terkait dengan masuknya Starlink di Tanah Air. &ldquo;Pandangan Apjatel kita sepertinya masih harus membahas dengan rekan-rekan Kemenkominfo terhadap penggelaran Starlink ini. Cakupannya sampai seluas mana?&rdquo; ujar Jerry saat ditemui JawaPos.com di acara Halal Bihalal Apjatel di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Senin (29/4) malam. Jerry melanjutkan, Apjatel sendiri berharap operasional Starlink hanya bisa digunakan khusus di daerah-daerah urban atau daerah 3T (Terluar, Terdepan, dan Tertinggal). Pasalnya, Apjatel sendiri merupakan asosiasi yang menaungi anggota perusahaan internet berbasis kabel. Perusahaan internet berbasis kabel ini telah melakukan investasi cukup mahal demi menggelar konektivitas. Terutama yang saat ini sudah banyak digelar di Kota-kota di Indonesia. &ldquo;Karena kalau Starlink masuk di wilayah retail atau kota, nanti bisa mengganggu ekosistem dari sisi harga dan dari sisi bagaimana penyerapan layanan itu sendiri kepada masyarakat atau user,&rdquo; imbuh Jerry. Seperti sudah diberitakan sebelumnya, dalam kesempatan yang sama, Direktur Telekomunikasi, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI) Kemenkominfo, Aju Widya Sari mengungkapkan bahwa saat ini Uji Laik Operasi (ULO) yang dilakukan Starlink sudah selesai. "Starlink sudah punya izin penyelenggara telekomunikasi itu sudah selesai semua. (ULO) sudah beres semua, Hasilnya, (Starlink) sudah lulus uji laik operasi. Jadi, mereka sudah mendapatkan izin (dari Kominfo untuk jualan layanan internet ke pelanggan ritel)," kata Aju.

Layanan internet berbasis satelit low orbit milik Elon Musk, Starlink dipastikan segera beroperasi di Indonesia.

Bukan di Perkotaan, Apjatel Sarankan Starlink Milik Elon Musk Beri Akses Internet di Wilayah 3T

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/ilustrasi-smart-city-kokoh-2.jpg" alt="Ilustrasi: smart city. (Kokoh Praba Wardani/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: smart city. (Kokoh Praba Wardani/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Versi Smart City Index, Kota Surabaya tidak masuk dalam salah satu kota yang mendapat gelar kota pintar di Indonesia. Penilaian Smart City Index itu diamini Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (Apjatel). Ketua Umum Apjatel Jerry Mangasas Swandy berpendapat, di Surabaya sangat sulit menggelar jaringan telekomunikasi. Kesulitan itu karena Perda 5 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Jaringan Utilitas dan Perwali 80 tahun 2016 tentang Formula Tarif Sewa BMD berupa tanah dan/bangunan sebagaimana diubah dengan Perwali 1 tahun 2022. "Pada saat itu Wali Kota Tri Rismaharini menginginkan adanya tambahan PAD berupa pengenaan sewa tanah terhadap pembangunan jaringan telekomunikasi di Kota Surabaya," ujar Jerry Mangasas di sela-sela diskusi publik tertajuk &ldquo;Surabaya Bukan Smart City, Gak Bahaya Tah?&rdquo; baru-baru ini. Menurut Jerry, kebijakan itu bertentangan dengan UU 28/2009. Di dalam undang-undang itu dikatakan tanah yang tidak mengubah fungsi tanah seperti penanaman/ pembentangan kabel listrik/ telepon di tepi jalan umum dikecualikan dari pemanfaatan kekayaan daerah. Sehingga, tidak dapat dikenakan sewa tanah. Saat ini, kata Jerry, telekomunikasi merupakan kebutuhan primer masyarakat agar dapat terkoneksi. Seharusnya wali kota memiliki paradigma yang sama bahwa telekomunikasi merupakan kebutuhan dasar. "Akibat Perda dan Perwali tersebut saat ini belum semua wilayah di Surabaya punya infrastruktur broadband," ungkapnya dalam keterangannya kepada JawaPos.com, Rabu (5/7). Akibat perda dan perwali itu, sambung Jerry, sudah banyak jaringan telekomunikasi anggota Apjatel yang diputus Satpol PP Kota Surabaya. Sejatinya seluruh penyelenggara jaringan telekomunikasi yang tergabung di Apjatel akan tunduk terhadap aturan yang dibuat oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. "Perda ini memperbolehkan Pemkot untuk tidak melakukan apa pun, tetapi bisa mendapatkan PAD. Tentu saja ini menjadi preseden buruk penggelaran infrastruktur telekomunikasi di Kota Surabaya," terangnya. Jerry mengenang, Surabaya pernah mendapatkan predikat Smart City semasa era Wali Kota Tri Rismaharini. Padahal, klaim Jerry, anggota Apjatel telah berusaha untuk mengurus perizinan melalui Surabaya Single Window. Namun, kini pengurusan perizinan penggelaran jaringan telekomunikasi di Surabaya sulit. Sebelumnya, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengaku tak mempermasalahkan jika Kota Pahlawan tak masuk daftar Smart City versi IMD World Competitiveness Center. Terlebih, pihaknya mengaku selama ini tidak pernah melihat ada tim penilai yang turun menanyakan ke Kota Surabaya. "Sebenarnya yang kota smart city kalau dari (versi) Kementerian (Kominfo) ada Surabaya, Bandung, dan Jakarta. Tapi yang sekarang masuk (versi IMD) Jakarta, Medan dan Makassar. Kita juga tidak tahu yang dinilai apa, juga tidak pernah ada turun untuk menanyakan di sini," kata Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Minggu (28/5).

Versi Smart City Index, Kota Surabaya tidak masuk dalam salah satu kota yang mendapat gelar kota pintar di Indonesia.

Apjatel Ungkap Pemicu Surabaya Tidak Masuk Smart City

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/jaringan-antena-telekomunikasi-bts-pixabay.jpg" alt="Ilustrasi: antena BTS telekomunikasi. (Life-Of-Pix via Pixabay)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: antena BTS telekomunikasi. (Life-Of-Pix via Pixabay)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (Apjatel) mendukung rencana pemerintah yang mewajibkan Over-The-Top (OTT) global bekerja sama dengan penyelenggara jaringan telekomunikasi nasional.  Ketua Umum <a href="https://www.jawapos.com/tag/apjatel/">Apjatel</a> Muhammad Arif mengatakan, rencana pemerintah yang mewajibkan OTT global untuk kersa jama dengan penyelenggara jaringan domestik tertuang pada pasal 14 RPP Postelsiar. Dengan penerapan kewajiban tersebut membuktikan pemerintah konsisten menjalankan amanat UU Cipta Kerja.  "Spirit utama yang diusung UU Cipta Kerja adalah menarik investasi baru dan menciptakan lapangan kerja, terutama di industri telekomunikasi nasional," kata Muhammad Arif kepada wartawan di Jakarta, Senin (1/2).  Lebih jauh Arif menjelaskan, saat ini kemampuan <a href="https://www.jawapos.com/tag/jaringan-telekomunikasi/">operator telekomunikasi</a> di Indonesia dalam membangun infrastruktur sangat terbatas. Pasalnya, sumber daya yang dimiliki banyak tersita untuk memperbesar kapasitas jaringan dan Conten Delivery Network (CDN) untuk menjaga layanan OTT global agar dapat dinikmati pelanggan dengan baik. Di satu sisi, beberapa layanan OTT mensubstitusi layanan telekomunikasi, sehingga membuat kondisi keuangan penyelenggara telekomunikasi semakin terpuruk.  "Selama ini penyelenggara OTT global kerap berlindung di balik konsep Net Neutrality. Semua pihak termasuk Pemerintah Indonesia selalu ditakut-takuti dengan konsep tersebut," sebutnya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/oto-dan-tekno/teknologi/17/06/2020/kebijakan-network-sharing-menghadapi-sejumlah-tantangan/">Kebijakan Network Sharing Menghadapi Sejumlah Tantangan</a>  Kondisi itu sangat berbeda situasinya di Amerika Serikat (AS). Negara itu merupakan asal mayoritas penyelenggara OTT. Di AS sendiri, Federal Communication Commission telah mencabut kebijakan Net Neutrality pada 11 Juni 2018. Sementara itu, Indonesia tidak pernah mengadopsi konsep tersebut. "Seharusnya pemerintah tak perlu ragu untuk mewajibkan OTT global untuk bekerja sama dengan penyelenggara jaringan di Indonesia," sebut Arif.  Adapun bentuk kerja sama itu bisa melalui sewa jaringan, sewa kapasitas atau investasi langsung. Pola kerja sama itu bisa untuk membantu pemerintah untuk meningkatkan infrastruktur telekomunikasi nasional.  "Sebab, saat ini penggelaran infrastruktur telekomunikasi di Indonesia belum merata," sebutnya. Sehingga OTT global nantinya dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan infrastruktur telekomunikasi nasional. Mereka tidak sekadar lewat saja di jaringan operator telekomunikasi. Melainkan memberikan benefit yang signifikan bagi perekonomian nasional.  Arif menjelaskan lebih lanjut keuntungan kewajiban OTT global bekerja sama dengan penyelenggara telekomunikasi nasional. Dengan menyewa kapasitas dari penyelenggara jaringan, OTT global dapat meningkatkan kualitas layanan yang akan diberikannya kepada masyarakat Indonesia.  Jika server OTT global tersebut ada di Indonesia, Pemerintah berpotensi menggurangi current account deficit. Selama ini belanja bandwith internasional penyelenggara jaringan Indonesia cukup besar. Semua itu dibayar dengan mata uang USD. Manfaat lainnya yang dapat dipetik pemerintah dengan kewajiban kerja sama OTT global dengan penyelenggara jaringan adalah mempermudah Pemerintah untuk menarik PPh atau pajak transkasi OTT.  "Kewajiban OTT global bekerjasama dengan penyelenggara jaringan ini akan menguntungkan semua pihak termasuk OTT global, masyarakat, dan pemerintah," tandasnya.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=NLUANrkGWUc

Pengaturan OTT Global Diyakini Dapat Tingkatkan Investasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/jaringan-antena-telekomunikasi-bts-pixabay.jpg" alt="Ilustrasi: antena BTS telekomunikasi. (Life-Of-Pix via Pixabay)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: antena BTS telekomunikasi. (Life-Of-Pix via Pixabay)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Setelah UU Omnibus Law Cipta Kerja disahkan, kini regulasi turunannya mulai disiapkan pemerintah. Sejumlah kalangan berharap regulasi turunan dari UU Cipta Kerja (Ciptaker) mempermudah perizinan. Di sektor telekomunikasi diharapkan bisa mempermudah penetrasi layanan komunikasi publik.  Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (Apjatel) Muhammad Arif mengatakan, pelaksanaan UU Ciptaker bertujuan untuk meningkatkan penetrasi jaringan telekomunikasi dan perekonomian nasional, khususnya di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). "Semoga lapangan pekerjaan baru dapat segera terwujud,” terang Arif dalam keterangan persnya, Senin (26/10).  Arif menuturkan, selama ini pelaku usaha jaringan telekomunikasi kesulitan menggelar jaringan telekomunikasi di daerah. Dengan adanya UU Omnibus Law diharapkan ada sinergi dalam perizinan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda) untuk memfasilitasi penyelenggara telekomunikasi. Terutama dalam pembangunan infrastruktur telekomunikasi secara transparan, akuntabel, dan efisien.  Adapun regulasi turunan itu berupara peraturan pemerintah (PP), peraturan menteri (PM), peraturan daerah (perda) maupun peraturan kepala daerah (Perkada), baik itu berupa pergub, perwali, atau perbup. Untuk di sektor telekomunikasi PP dan PM tentunya nantinya diterbitkan dari Kemenkominfo.  “Kami pengusaha jaringan telekomunikasi regulasi turunan UU Omnibus Law ini ramah terhadap penyelenggaraan telekomunikasi utamanya dalam memperoleh izin dari Pemerintah Daerah," kata Arif.  Dia menyebut, selama ini kendala dalam penetrasi jaringan telekomunikasi di daerah adalah perizinan yang tidak mudah. Terdapat banyak jenis pungutan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi di sektor telekomunikasi. Ekonomi biaya tinggi itu justru membebani masyarakat.  Sebagaimana diketahui, Pemerintahan Presiden Jokowi ingin segera mewujudkan pemerataan broadband dan memangkas segala bentuk perizinan dan pungutan. Namun harapan itu masih jauh dari harapan.  Baca juga: <ul> 	<li><a href="https://www.jawapos.com/surabaya/18/08/2020/saran-apjatel-soal-harga-sewa-lahan-untuk-jaringan-telekomunikasi/">Saran Apjatel soal Harga Sewa Lahan untuk Jaringan Telekomunikasi</a></li> 	<li><a href="https://www.jawapos.com/surabaya/10/08/2020/apjatel-keluhkan-harga-sewa-lahan-untuk-utilitas-di-surabaya/">Apjatel Keluhkan Harga Sewa Lahan untuk Utilitas di Surabaya</a></li> </ul> Arif mencontohkan daerah yang selama ini mempersulit perizinan di sektor telekomunikasi di Surabaya. Di daerah tersebut terdapat aturan yang mempersulit perusahaan telekomunikasi untuk menggelar jaringan dan membebankan biaya tinggi kepada penyelenggara jaringan utilitas. "Kebijakan itu berpotensi memberikan beban tambahan bagi masyarakat," tandasnya.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=Z5jsFzMP9qM&amp;ab_channel=jawapostvofficial

Apjatel Berharap Regulasi Turunan UU Ciptaker Permudah Perizinan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/XL-OK.jpg" alt="Presiden Direktur & CEO XL Axiata, Dian Siswarini dalam peringatan HUT ke 25 XL Axiata. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Presiden Direktur & CEO XL Axiata, Dian Siswarini dalam peringatan HUT ke 25 XL Axiata. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (Apjatel) memberi saran kepada Pemkot Surabaya terkait harga sewa lahan untuk jaringan telekomunikasi.  Ketua Umum Apjatel Muhammad Arif menyarankan, Pemkot Surabaya lebih mengedepankan peran sebagai pembina industri di daerah. Apalagi bangsa saat ini tengah berjibaku melawan pandemi Covid-19. Salah satu upaya untuk menghadapi pandemi global tersebut dengan menerapkan jaga jarak (physical distancing).  Efek dari jaga jarak ini adalah sekolah harus dijalani dengan sistem pembelajaran jarak jauh (PJJ). Sistem tersebut membuat kebutuhan kuota internet atau telekomunikasi sangat meningkat. Sementara kemampuan masyarakat dalam mendapatkan akses telekomunikasi tidak merata dan terbatas.  Solusinya, operator telekomunikasi diminta untuk menyediakan tarif data atau tarif telekomunikasi dengan harga terjangkau. "Sekarang bagaimana operator bisa menyiapkan harga terjangkau, sementara sewa lahan untuk komunikasi saja mahal," ungkap Muhammad Arif dalam keterangannya, Selasa (18/8).  Di satu sisi, penyelenggara jaringan telekomunikasi menghadapi kendala tingginya sewa lahan di Kota Surabaya. Pemkot Surabaya menerapkan sistem harga komersial untuk penyewaan lahan yang digunakan sebagai jaringan telekomunikasi.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya/10/08/2020/apjatel-keluhkan-harga-sewa-lahan-untuk-utilitas-di-surabaya/">Apjatel Keluhkan Harga Sewa Lahan untuk Utilitas di Surabaya</a>  Arif mencontohkan untuk harga sewa lahan di Jalan Raya Darmo. Di sana harga sewa lahan sebesar Rp 13.333 per meter per tahun. "Jika Pemkot Surabaya mengenakan tarif sewa yang mahal, maka program pemerintah dalam mencegah dan mengurangi penyebaran Covid-19 untuk transformasi digital jadi terhambat," kata Arif.  Lebih jauh Arif memaparkan, jika Pemkot Surabaya masih bersikukuh ingin menerapkan tarif sewa lahan terhadap jaringan utilitas dengan harga yan tak rasional, maka akan berdampak terhadap tingginya tarif jasa internet di Kota Surabaya.  "Jika Pemkot tetap menggenakan tarif sewa yang mahal kepada operator telekomunikasi, maka operator akan membebani masyarakat Surabaya. Dipastikan tarif internet di Surabaya akan semakin tak terjangkau lagi,” ujar Arif.

Saran Apjatel soal Harga Sewa Lahan untuk Jaringan Telekomunikasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/manfaatkan-palapa-ring-bakti-kominfo-gandeng-dua-asosiasi-internet_m_.jpg" alt="Direktur Utama BAKTI Kominfo Anang Latif (tengah) bersama Ketua APJII Jamalul Izza (kiri) saat acara Sign MoU antara BAKTI Kominfo, APJII dan Apjatel di Jakarta, Rabu (20/2)." width="100%">
<figcaption>Direktur Utama BAKTI Kominfo Anang Latif (tengah) bersama Ketua APJII Jamalul Izza (kiri) saat acara Sign MoU antara BAKTI Kominfo, APJII dan Apjatel di Jakarta, Rabu (20/2).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) menggandeng dua asosiasi internet untuk memanfaatkan sekaligus mengomersialisasikan jaringan tulang punggung serat optik proyek Palapa Ring. Kedua asosiasi dimaksud adalah Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) dan Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (Apjatel). BAKTI Kemenkominfo bersama APJII dan Apjatel bekerja sama guna membuat sambungan dan menarik jarngan dari Network Operation Center (NOC) Palapa Ring ke internet exchange milik masing-masing asosiasi. Direktur Utama BAKTI Kominfo Anang Latif memaparkan, APJII dan APJATEL dipilih sebagai mitra kerja sama mengingat keduanya memiliki pengalaman tata kelola internet yang kondusif. Dengan begotu, kerja sama ini diharapkan dapat mendorong perkembangan dan pertumbuhan industri internet di Indonesia dengan mengedepankan kepentingan nasional. &ldquo;Ditandatanganinya nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan APJII dan Apjatel bertujuan untuk mewujudkan efektifitas kerja, pola kerja terpadu, terarah, dan berkesinambungan dalam mengoptimalisasi pemanfaatan layanan Palapa Ring,&rdquo; katanya saat acara Sign MoU antara BAKTI Kominfo, APJII, dan Apjatel di Jakarta, Rabu (20/2). Adanya MoU tersebut, lanjut Anang, menjadi langkah awal dalam rangka pemanfaatan layanan Palapa Ring dengan memanfaatkan potensi, keahlian, dan fasilitas yang dimiliki oleh masing-masing pihak. Hal ini guna mewujudkan pembangunan infrastruktur jaringan telekomunikasi yang menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Disamping itu, lanjut Anang, MoU juga bertujuan mewujudkan efektifitas kerja, pola kerja terpadu, terarah, dan berkesinambungan dalam mengoptimalisasi pemanfaatan layanan Palapa Ring. &ldquo;Palapa Ring Paket Barat dan Tengah sudah selesai. Tinggal Timur yang direncanakan selesai pada Juni 2019. Kita harus menyelesaikan dan memastikan utilisasinya pun terjadi," katanya. "Kami mendorong karena kami tidak hanya bisa bergantung kepada operator seluler, tetapi bagaimana konektivitas ini bisa sampai ke rumah-rumah dengan menggandeng asosiasi,&rdquo; sambung Anang. Pada kesempatan yang sama, Ketua APJII Jamalul Izza menyebut, anggota APJII tertarik memanfaatkan jaringan tulang punggung dan infrastruktur Palapa Ring terutama untuk Palapa Ring Tengah dan Timur. Jika Palapa Ring Tengah dan Timur rampung dan siap dimanfaatkan, penetrasi internet hingga ke daerah bakal bertambah. Sebagai informasi, Palapa Ring Barat telah selesai dibangun sejak tahun lalu dan sudah dapat digunakan. Lainnya yakni Palapa Ring Tengah baru saja selesai dibangun akhir 2018 silam dan sedang dalam fase uji coba hingga akhir Maret nanti. Sementara Palapa Ring Timur diagendakan selesai pada Juni mendatang dan progres pembangunannya saat ini telah mencapai 90 persen. Palapa Ring diharapkan dapat turut menunjang pembangunan di daerah-daerah terutama untuk sektor ketersediaan internet yang mungkin dimanfaatkan untuk banyak hal positif.

Manfaatkan Palapa Ring, BAKTI Kominfo Gandeng Dua Asosiasi Internet

apjatel

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#apjatel

Berita Terkini