<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/20/JKT_K-popers-Demo-Tolak-Kenaikan-PPN-12-Persen_Salman-Toyibi-03JPG-2624944659.jpg" alt="K-popers dari berbagai fandom grup penggemar boygroup dan girlgroup Korea membawa poster saat aksi penolakan PPN 12 persen di depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (19/12/2024). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>K-popers dari berbagai fandom grup penggemar boygroup dan girlgroup Korea membawa poster saat aksi penolakan PPN 12 persen di depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (19/12/2024). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Keputusan pemerintah hanya menerapkan PPN 12 persen untuk barang mewah disambut positif oleh kalangan pengusaha. Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Timur Eddy Widjanarko mengatakan, keputusan tersebut sudah seharusnya dilakukan. Hal itu jika tidak ingin terjadi kericuhan di tanah air. Namun, tanpa adanya anulir pun, tekanan ekonomi global dan domestik masih banyak. Karena itu, dia merasa daya beli masyarakat masih stagnan dan pengusaha belum termotivasi untuk bergerak. &rsquo;&rsquo;Sudah sepatutnya kebijakan kontradiktif ini dibatalkan. Namun, harus ada insentif yang lebih supaya pengusaha mau bergerak dan mendorong pertumbuhan ekonomi,&rsquo;&rsquo; paparnya. Dia menyebut ada lima hal yang diperhatikan pemerintah untuk bisa mendorong pebisnis. Pertama, pajak yang tidak memberatkan pengusaha. Kemudian, ketegasan dalam arus ekspor-impor. &rdquo;Masalah arus impor ilegal harus menjadi perhatian agar pengusaha domestik mau melakukan ekspansi,&rdquo; tuturnya kemarin (1/1). Ketiga, lanjut Eddy, pemerintah harus bisa memaksimalkan kawasan berikat dapat menarik investasi. Kawasan ekonomi khusus (KEK) dan kawasan industri khusus (KIK) menjadi kunci untuk membuat laju ekonomi lebih kencang. &rsquo;&rsquo;Isu keempat dan kelima adalah soal kepastian hukum dan perubahan kebijakan pemerintah. Kalau terus diubah dan bertambah, investor pasti ragu,&rsquo;&rsquo; tuturnya. Bagaimana soal penyesuaian harga karena kenaikan PPN? Eddy menegaskan, sudah seharusnya pengusaha menganulir sesuai dengan peraturan menteri keuangan terbaru. Ketua Asosiasi Pengusaha Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Jawa Timur Sutandi Purnomosidi pun menegaskan bahwa belum ada pengusaha yang menerapkan PPN 12 persen dalam produk dan layanan. Dia mengatakan, penerapan PPN 12 persen untuk barang mewah saja merupakan kabar baik bagi peritel maupun industri yang mendukungnya seperti pusat perbelanjaan. Dia sempat mengatakan bahwa banyak pelaku industri yang sedang tiarap, bahkan beberapa ritel menutup gerai. &rsquo;&rsquo;Konsumen bakal berpikir dua kali sebelum beli kalau beban pajaknya tambah besar,&rdquo; ujarnya. Sementara itu, Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PP Muhammadiyah menyarankan pemerintah mereformasi sistem perpajakan ketimbang menaikkan PPN yang hanya memenuhi target fiskal jangka pendek. Hal itu belajar dari pengalaman Jepang saat menaikkan PPN pada 2014 dan Eropa pada 2007. Kebijakan tersebut mengakibatkan konsumsi rumah tangga mengalami penurunan tajam dan memicu keterlambatan pertumbuhan ekonomi. Wakil Ketua LHKP Muhammadiyah Akbar S. mengatakan, yang perlu dilakukan adalah reformasi perpajakan. &rdquo;Untuk menciptakan sistem yang lebih adil, progresif, dan inklusif,&rdquo; ujarnya. Karena itu, Muhammadiyah mendorong pemerintah dan DPR segera menyusun kebijakan perpajakan yang mencerminkan prinsip keadilan sosial, progresivitas, dan keberlanjutan. Dalam kajian Muhammadiyah, reformasi itu bisa ditempuh dengan penguatan pajak penghasilan (PPh) dan tidak bergantung pada PPN. Dengan begitu, fokus objek pajak adalah masyarakat dengan penghasilan tinggi. &rdquo;Pemerintah dapat memperluas cakupan tarif progresif untuk mengurangi beban pajak masyarakat berpenghasilan rendah,&rdquo; imbuhnya. (han/far/bil/c19/dio)

Keputusan pemerintah hanya menerapkan PPN 12 persen untuk barang mewah disambut positif oleh kalangan pengusaha.

PPN 12 Persen untuk Barang Mewah, Apindo Jatim Minta Pengusaha Anulir Harga yang sudah Terlanjur Dinaikkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/Kapal-Selam-Tiongkok-Antara.jpg" alt="Ilustrasi kapal selam nuklir Tiongkok. Foto: ANTARA/CGTN" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kapal selam nuklir Tiongkok. Foto: ANTARA/CGTN</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketidakpastian ekonomi global diyakini tidak akan mengganggu target dan capaian investasi dalam negeri. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia optimistis target investasi 2022 yang mencapai Rp 1.200 triliun bisa tercapai.  "Di kuartal III dan IV, kita sudah mempunyai strategi. Tapi, yakinlah bahwa tahun 2022 kita akan mencapai target," ujarnya dalam konferensi pers Senin (8/8).  Bahlil menjelaskan, pertumbuhan ekonomi RI kuartal II 2022 yang mencapai 5,44 persen adalah tren positif. Sejalan dengan itu, kenaikan pembentukan modal tetap bruto (PMTB) tumbuh positif sebesar 3,07 persen meski melambat dari kuartal sebelumnya.  Dengan kondisi ekonomi yang kuat hingga kuartal II itu, dia menyebut kemungkinan resesi ekonomi di RI sangat kecil. Seluruh sumber pertumbuhan, termasuk investasi, disebutnya akan tetap mengalami tren membaik.  "Resesi masih jauh sekali. Pertumbuhan ekonomi bagus 5,44 persen, inflasi masih terkendali di 4,35 persen, surplus neraca perdagangan USD 15 miliar, investasi kita tumbuh, dan konsumsi tumbuh," paparnya.  Meskipun demikian, kewaspadaan terhadap dampak kondisi geopolitik eksternal terus dilakukan pemerintah. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu menuturkan, memanasnya hubungan Tiongkok dan Taiwan dikhawatirkan bisa berdampak pada sektor perdagangan dan investasi di RI. Namun, dampak di dua sektor itu belum terlihat hingga saat ini.  Febrio menyebutkan, pemerintah akan menjaga ketahanan ekonomi internal. Di antaranya, melakukan diversifikasi aktivitas ekspor dan investasi.  "Sehingga tidak hanya bergantung pada Tiongkok dan ini mulai terjadi. Misalnya, ekspor kita belakangan ini tidak hanya ke Tiongkok, tetapi juga diperkuat ke India dan beberapa negara-negara lainnya," jelasnya.  Sementara itu, Kepala Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jatim Eddy Widjanarko menyatakan, optimisme pengusaha terhadap pertumbuhan ekonomi di sisa tahun hampir merata. Bukan hanya wilayah pemegang komoditas, Jatim yang ditopang industri pengolahan pun yakin bahwa roda ekonomi bakal berjalan dengan lancar.  Dia yakin bahwa pertumbuhan ekonomi Jatim masih bisa bertahan di angka 5,7 persen. Salah satu faktor kepercayaan diri terbesar adalah pasar Indonesia kuat untuk menyokong perputaran roda. Dia menggambarkan, Jatim mempunyai defisit kinerja perdagangan internasional. Selama semester I ini, tercatat Rp 56,21 triliun.  NEGARA ASAL PENANAMAN MODAL ASING (JANUARI–JUNI 2022)  -Singapura : USD 6,7 miliar (31,1 persen)  -Tiongkok : USD 3,6 miliar (16,8 persen)  -Hongkong, RRT : USD 2,9 miliar (13,4 persen)  -Jepang : USD 1,7 miliar (8,1 persen)  -Amerika Serikat : USD 1,4 miliar (6,5 persen)  Sumber: Kementerian Investasi/BKPM

Tiongkok-Taiwan Memanas, Berpengaruh ke Investasi dan Perdagangan RI?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/pengunjung-mal.jpg" alt="SIGAP: Suasana salah satu pusat perbelanjaan di Surabaya beberapa waktu lalu. Pengelola mal harus fleksibel menyikapi bisnis ritel. (Puguh Sujiatmiko/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>SIGAP: Suasana salah satu pusat perbelanjaan di Surabaya beberapa waktu lalu. Pengelola mal harus fleksibel menyikapi bisnis ritel. (Puguh Sujiatmiko/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Hari ini ini (31/1) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) merayakan hari jadi organisasi ke-70. Eddy Widjanarko yang baru dilantik sebagai ketua Apindo Jawa Timur berbincang dengan Jawa Pos mengenai tantangan untuk menjaga iklim investasi.  Selamat ulang tahun bagi Apindo. Bagaimana Anda mengartikan usia organisasi yang sudah mencapai 70 tahun?  Apindo merupakan organisasi yang spesial. Mereka adalah lembaga yang bermitra langsung dengan pemerintah dalam hubungan tripartit dengan tenaga kerja. Karena itu, kami ingin melalui usia ini dengan tetap menjaga hubungan harmonis antara ketiga pihak tersebut.  Maksudnya tripartit dalam pembahasan upah minimum regional?  UMK memang menjadi salah satu faktor penting dalam dunia usaha. Tapi, itu bukan satu-satunya fungsi organisasi kami. Saya ingin membuat kegiatan Apindo yang lebih luas.  Misalnya, meningkatkan wawasan pengusaha atau kompetensi tenaga kerja.  Jadi, upah minimum bukan satu-satunya penentu iklim ekonomi dan investasi?  Sekali lagi, itu faktor utama, tapi bukan satu-satunya. Kita contoh saja situasi Jatim saat ini. Upah minimum di Jatim sudah tergolong tinggi. Dampaknya, beberapa pengusaha memindahkan pabrik ke wilayah yang punya upah minimum lebih rendah seperti Jawa Tengah. Tapi, bukan berarti Jatim bakal sepi dari investasi.  Apa faktor lain yang menentukan investasi?  Produktivitas. Kinerja pengusaha tak hanya ditentukan dari beban produksi. Tapi, dari output atau jumlah barang yang bisa mereka hasilkan. Misalnya, Jawa Tengah punya UMR yang lebih rendah 50 persen. Itu artinya tenaga kerja di Jatim harus menunjukkan bahwa produktivitas mereka bisa mencapai dua kali lipat lebih tinggi dari tenaga kerja di Jateng.  Berarti iklim investasi di wilayah dengan UMR tinggi seperti Jatim juga punya harapan tumbuh?  Benar. Selama mereka bisa membuktikan bahwa upah mereka setara dengan kontribusi, saya yakin investor domestik maupun asing tak akan keberatan. Tapi, itu berarti tenaga yang diupah tersebut benar harus punya produktivitas dan kualitas yang baik. Sayangnya, selama ini kondisi di Jatim pun belum ideal.  Dalam hal apa?  Soal sertifikasi. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah angkatan kerja Indonesia mencapai 131,5 juta jiwa pada Agustus 2021. Sedangkan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) menunjukkan tenaga kerja yang sudah tersertifikasi dari 2006 hingga Juni 2021 hanya 5,7 juta tenaga kerja. Di Jatim juga sama, dari jumlah tenaga kerja di 2021 sebesar 22,18 juta, hanya 3–4 persen yang sudah tersertifikasi.  Seharusnya jumlah tenaga kerja terampil yang bersertifikat harus meningkat?  Kalau ingin memasang upah minimum yang tinggi, tentu kualitas SDM sangat penting. Itu sudah seperti sebab dan akibat. Selama ini, pengusaha masih bertahan di Jatim karena mereka merasa tenaga kerja di Jatim berkualitas dan sudah berpengalaman. Contoh saja di Jateng, investor masih harus memberikan pelatihan enam bulan sebelum bisa mempunyai tenaga kerja. Itu juga perlu penyesuaian mental kerja.  Apa ada hal lain yang perlu dilakukan untuk meningkatkan iklim investasi?  Ya, hal-hal yang sudah menjadi pengetahuan umum. Misalnya, izin yang mudah dan konsisten. Atau, pengertian dari tenaga kerja untuk bisa membuat suasana perusahaan kondusif. Pemerintah daerah juga bisa membuat road map investasi agar pengusaha bisa melihat dengan mudah sektor apa saja yang berpotensi di masa depan.  Sektor apa yang bakal berkembang?  Kalau menurut saya, semua punya potensi. Sepatu, misalnya. Market share industri sepatu Indonesia masih mencapai 4 persen di tingkat global. Itu artinya, selama kita bisa bersaing, peluangnya terbuka lebar. Garmen dan produk kayu juga sangat unggul. Sedangkan peternakan, petani mulai menggunakan mesin-mesin yang lebih canggih.

Eddy Widjanarko: Kualitas SDM Turut Jaga Iklim Investasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/1618477902507.jpg" alt="Ilustrasi pekerja pabrik. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pekerja pabrik. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pengamat Tata Kota dan Transportasi menyatakan, kemungkinan pengusaha angkat kaki dari Jatim bisa saja terjadi. Pengusaha yang terdampak memiliki hak dan pilihan untuk relokasi ke luar kota atau luar provinsi.  ”Hukum pasar berlaku. Ada yang pergi dan datang,” tutur Pengamat Tata Kota dan Transportasi dari ITS Surabaya Putu Rudy Setiawan.  Menurut dia, hal itu sangat mungkin berlaku dalam hukum tata kota. Sedangkan dalam domain tata ruang, yang terjadi bukan kehilangan tempat usaha.  ”Namun pergantian usaha di tempat yang sudah ada. Jadi kecil kemungkinan menjadi ruang kosong,” terang Rudy.  Potensi atau kemungkinan yang bisa terjadi, disebut Rudy dengan perpindahan kawasan atau zona industri. ”Bisa saja ada perpindahan, tapi tempat yang ditinggalkan tidak akan kosong,” jelas dia.  Sementara itu, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Timur mengancam akan memindahkan bisnis ke Jawa Tengah bila ketetapan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) 2022 tidak diubah sesuai dengan aturan. Apindo Jatim minta Gubernur Jawa Timur menyesuaikan UMK berdasar PP Nomor 36, tidak ada kenaikan atau perubahan.  Johnson Simanjuntak, koordinator bidang pengupahan Apindo Jatim mengatakan, ada kemungkinan pengusaha akan angkat kaki dari Jawa Timur dan pindah ke Jawa Tengah. Di Jawa Tengah, infrastuktur terus diperbaiki, upah pekerja lebih kecil, dan produktivitas tak kalah.  ”Dari informasi beberapa rekan saya, banyak yang membuka perusahaan baru di Jawa Tengah. Di Jawa Timur, infrastuktur seperti jalan tol dan pelabuhan masih sulit dijangkau,” tutur Johnson Simanjuntak ketika dihubungi pada Jumat (3/12).  Berikut perbedaan besaran UMK di 5 daerah ring 1:  - Kota Surabaya Rp 4.375.479,19 naik Rp 75.000 atau 1,74 persen dari UMK 2021.  - Kabupaten Gresik Rp 4.372.030,51 naik Rp 75.000 atau 1,75 persen dari UMK 2021.  - Kabupaten Sidoarjo Rp 4.368.581,85 naik Rp 75.000 atau 1,75 persen dari UMK 2021.  - Kabupaten Pasuruan Rp 4.365.133,19 naik Rp 75.000 atau 1,75 persen dari UMK 2021.  Kabupaten Mojokerto Rp 4.354.787,17 naik Rp 75.000 atau 1,75 dari UMK 2021.

Pengusaha Jatim Ancam Pindahkan Usaha dari Jatim ke Jateng

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/Selatan-Demo-Buruh-diptawahyu6-1.jpg" alt="Demonstran dari berbagai daerah membawa tuntutan ke Gedung Negara Grahadi Surabaya. Dipta Wahyu/JawaPos" width="100%">
<figcaption>Demonstran dari berbagai daerah membawa tuntutan ke Gedung Negara Grahadi Surabaya. Dipta Wahyu/JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Timur akan menggugat Pemerintah Provinsi Jawa Timur ke PTUN (Peradilan Tata Usaha Negara). Gugatan itu dilakukan atas keputusan kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang ditetapkan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Selasa (30/11) malam.  Khofifah memutuskan untuk menaikkan upah 5 daerah di Jawa Timur. Keputusan itu tidak sesuai dengan PP Nomor 36 yang membahas soal formulasi besaran UMK 2022. Sementara untuk 33 kabupaten/kota lain, besaran upahnya selaras dengan PP Nomor 36. Apindo menuntut Khofifah untuk menyamaratakan besaran UMK seluruh daerah di Jatim.  Johnson Simanjuntak, koordinator bidang pengupahan Apindo Jatim mengungkap, pengusaha di Jatim mengaku kecewa dengan keputusan tersebut. Sebab, sistem pengupahan itu dinilai memiliki disparitas yang sangat tinggi.  Atas disparitas itu, dia menyebut, banyak perusahaan yang bingung dengan batas bawah pembayaran pekerja. Dia mencontohkan dengan perbedaan UMK di area ring 1 dengan daerah non ring 1.  ”Dampak buruk dari kenaikan UMK ini tak ada kepastian hukum karena ada 5 daerah yang keluar dari PP 36, ada 33 kabupaten/kota lain yang sesuai PP 36. Ini standar ganda. Upah minimumnya dari mana batas bawahnya?” ujar Johnson Simanjuntak.  Johnson menyebut, perusaahan yang mampu bayar UMK dengan ketetapan baru itu hanya sekitar 15-20 persen dari total seluruh perusahaan di Jawa Timur.  ”Maksimal ada 30 persen perusahaan yang mampu membayar pekerja dengan ketetapan UMK baru ini,” terang Johnson Simanjuntak.  Ditanya apakah ada kemungkinan pemutusan hubungan kerja (PHK) masal, Johnson mengaku belum tahu. Hanya saja, dia menyebut, pihaknya sudah mengingatkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.  Saat ini, pihaknya sedang mengumpulkan berkas untuk menggugat Pemerintah Provinsi Jawa Timur, utamanya Gubernur Khofifah.

Asosiasi Pengusaha se-Jatim Akan Tuntut Khofifah Soal Kenaikan UMK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/Selatan-Demo-Buruh-diptawahyu1-1.jpg" alt="Demonstran menggeruduk Gedung Negara Grahadi Surabaya menuntut kenaikan UMK. Dipta Wahyu/JawaPos" width="100%">
<figcaption>Demonstran menggeruduk Gedung Negara Grahadi Surabaya menuntut kenaikan UMK. Dipta Wahyu/JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Upah minimum kabupaten kota (UMK) se-Jatim pada 2022 telah ditetapkan. Namun, diperkirakan hanya 15-20 persen perusahaan di Jawa Timur yang mampu membayar karyawan dengan besaran UMK tersebut.  Hal itu diakui Johnson Simanjuntak, koordinator bidang Pengupahan Apindo Jatim. Dia mengungkapkan, pengusaha di Jatim mengaku kecewa dengan keputusan tersebut.  Johnson menyebut, perusaahan yang mampu bayar UMK dengan ketetapan baru itu hanya 15–20 persen dari total seluruh perusahaan di Jawa Timur. ”Maksimal ada 30 persen perusahaan yang mampu membayar pekerja dengan ketetapan UMK baru ini,” terang Johnson Simanjuntak ketika dikonfirmasi pada Rabu (1/12).  Ditanya apakah ada kemungkinan pemutusan hubungan kerja (PHK) masal, Johnson mengaku belum tahu. Hanya saja, dia menyebut, pihaknya sudah mengingatkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.  ”PHK masal belum bisa kami jawab. Dulu sudah pernah mengingatkan Gubernur Pakde Karwo soal tinggi-rendahnya disparitas UMK,” jelas Johnson Simanjuntak.  Saat ini, pihaknya sedang mengumpulkan berkas untuk menggugat Pemerintah Provinsi Jawa Timur, utamanya Gubernur Khofifah. ”Kami tetap berharap bahwa usul dari Apindo ini tetap pakai PP 36. Dewan pengupahan Surabaya dari Apindo sudah mengusulkan formulasi pengupahan berdasar PP No 36,” ujar Johnson Simanjuntak.  Johnson Simanjuntak menyatakan, Apindo meminta Khofifah menyamaratakan besaran UMK seluruh daerah di Jatim. Sebab, sistem pengupahan itu dinilai memiliki disparitas yang sangat tinggi.  ”Di 33 kabupaten/kota, UMK meningkat. Tapi tidak halnya dengan UMK di 5 kabupaten/kota lain. Ini kan ada perbedaan atau disparitas yang sangat tinggi,” tegas Johnson ketika dikonfirmasi pada Rabu (1/12).  Atas disparitas itu, dia menyebut, banyak perusahaan yang bingung dengan batas bawah pembayaran pekerja. Dia mencontohkan dengan perbedaan UMK di area ring 1 dengan daerah non ring 1.  Daerah ring 1 meliputi Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pasuruan, dan Kabupaten Mojokerto.  ”Dampak buruk dari kenaikan UMK ini nggak ada kepastian hukum karena ada 5 daerah yang keluar dari PP 36, ada 33 kabupaten kota lain yang sesuai PP 36. Ini standar ganda,” ujar Johnson Simanjuntak.  Sebelumnya, Khofifah memutuskan menaikkan upah 5 daerah di Jawa Timur. Keputusan itu tidak sesuai dengan PP Nomor 36 yang membahas soal formulasi besaran UMK 2022. Untuk 33 kabupaten/kota lain, besaran upahnya selaras dengan PP Nomor 36.  ”Penetapan UMK di 38 kabupaten/kota sudah sesuai dengan PP Nomor 36. Hanya saja, terdapat perbedaan pada 5 daerah yang masuk ring 1. Perhitungannya, menggunakan data-data statistik yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai dasar,” jelas Khofifah.  Lima kabupaten/kota yang masuk ring satu yaitu Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, Mojokerto, Sidoarjo, dan Pasuruan, upah minimumnya diusulkan bupati/wali kota dengan pertimbangan merupakan daerah padat industri.

Hanya 15-20 Persen Perusahaan di Jatim yang Mampu Bayar UMK 2022

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/Polpem-ilustrasi-IMB-alfian-rizal_4.jpg" alt="Ilustrasi area bisnis di Kota Surabaya. Alfian Rizal/JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi area bisnis di Kota Surabaya. Alfian Rizal/JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Kegiatan perekonomian mulai menggeliat. Sektor industri, misalnya, perlahan bangkit dari keterpurukan sebagai dampak pandemi Covid-19. Berdasar data Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jatim, sektor industri mulai tumbuh 30–35 persen.  Wakil Ketua Dewan Pemimpinan Provinsi (DPP) Apindo Jatim Tri Andi Suprihartono menyampaikan, sejauh ini sudah terjadi pergerakan ekonomi yang cukup signifikan. Itu terjadi seiring meningkatnya aktivitas produksi. ”Sudah terjadi kontraksi. Peningkatannya lumayan. Antara 30–35 persen,” jelas Tri Andi kepada Jawa Pos Sabtu (2/10).  Dia menyampaikan, pertumbuhan ekonomi terjadi di sejumlah sektor. Misalnya, sektor industri padat karya, perdagangan dan jasa, hingga manufaktur. Itu seiring dengan sejumlah pelonggaran yang diizinkan selama PPKM level 3. Berbagai pelonggaran tersebut diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 43 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4, Level 3, dan Level 2 Covid-19 di Wilayah Jawa dan Bali.  Kondisi tersebut jauh lebih baik dibanding awal tahun hingga periode Juli lalu. Ketika itu masih diterapkan PPKM darurat yang berlanjut ke PPKM level 4 sebagai dampak melonjaknya kasus Covid-19. Saat itu, tutur Tri, berbagai sektor industri sangat terpukul. Banyak perusahaan yang merugi karena berhentinya aktivitas produksi. ”Saat itu banyak perusahaan yang rugi besar. Bahkan, pertumbuhan ekonomi nasional sampai minus,” tuturnya.  Nah, kini pelaku usaha mulai bisa bernapas lega. Untuk aktivitas industri nonesensial sudah diizinkan menerapkan work from office (WFO). Meski kapasitasnya masih 50 persen untuk menghindari penularan Covid-19.  Untuk menghindari timbulnya klaster tempat kerja, pemerintah mewajibkan perusahaan untuk menggunakan aplikasi PeduliLindungi sebagai skrining terhadap semua pegawai. Terutama untuk memastikan mereka sudah divaksin Covid-19. ”Saat ini setiap perusahaan sudah pakai aplikasi ini,” papar Tri Andi.  Pertumbuhan sektor transportasi juga bagus. Berbagai jalur distribusi angkutan logistik mulai ramai. Misalnya, jalan tol maupun jalur arteri. Mobilitas masyarakat di dalam kota juga sudah terpantau meningkat. Saat ini, jalan-jalan protokol dipadati berbagai jenis kendaraan. Tidak ada lagi penyekatan di sejumlah titik. Termasuk di perbatasan pintu masuk Surabaya.  Bundaran Waru, depan Cito, misalnya. Penyekatan kendaraan yang dilakukan dengan traffic cone tidak ada lagi. Di sisi lain, ekonomi yang mulai menggeliat juga terus diikuti dengan vaksinasi.  Sejauh ini, cakupan vaksinasi Kota Surabaya terus meningkat. Hingga kemarin, vaksin dosis pertama sudah tembus 109,2 persen. Dari 2.218.121 warga yang masuk sasaran, yang sudah divaksin dosis pertama sebanyak 2.421.840 jiwa.  Sementara itu, cakupan dosis kedua mencapai 73,8 persen. Sudah menyasar sebanyak 1.637.081 jiwa. Tak ayal, capaian vaksinasi tersebut adalah yang terbanyak di Provinsi Jatim.  Selain kerja keras pemkot, pelaku usaha ikut andil memperluas jangkauan vaksinasi melalui program vaksin gotong royong. Sejauh ini, sedikitnya sudah ada 72 korporasi yang menyasar 110 ribu warga. Ketua Kadin Surabaya Surabaya M. Ali Affandi menyampaikan, pengusaha juga ikut mengambil tanggung jawab memperluas jangkauan vaksinasi untuk mencegah meluasnya virus Covid-19. ”Pengusaha terpanggil agar ekonomi cepat bergerak,” katanya. <div class="box-header bg-blue-active"> <h3>Libatkan UMKM dalam Menjalankan Program</h3> </div> <div class="box-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6">  PROGRAM pemulihan ekonomi mendapat perhatian khusus dari kalangan legislatif. Dewan mendorong pemkot agar memprioritaskan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai sasaran pemulihan ekonomi. Salah satunya ialah melibatkan pelaku UMKM dalam setiap program yang digarap.  Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Surabaya Arief Fathoni mengatakan, pemulihan ekonomi harus mendapat porsi lebih dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2022. Sebab, yang harus dipikirkan tahun depan adalah cara memulihkan kondisi perekonomian yang lesu akibat pandemi Covid-19.  Fathoni menilai kebijakan wali kota sudah tepat. Pada 2020 dan 2021 arah kebijakan anggaran lebih banyak difokuskan pada penanganan pandemi. Nah, tahun depan sudah waktunya pemulihan ekonomi digencarkan. Caranya ialah memberdayakan UMKM dalam setiap program kerja, misalnya program seragam, tas, dan sepatu gratis untuk siswa. ”Dinas harus melibatkan UMKM dalam memproduksinya, seperti yang diinstruksikan wali kota,” tutur anggota Komisi A DPRD Surabaya tersebut.  Selain itu, program permakanan yang ada di kecamatan bisa dikerjakan dengan cara serupa. Camat, kata Fathoni, bisa memberdayakan UMKM yang bergerak di bidang kuliner untuk menyediakan permakanan bagi warga lanjut usia (lansia). ”Dan UMKM di kecamatan itu banyak sekali. Mereka bisa diberdayakan untuk menyediakan permakanan,” tuturnya.  Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya Anas Karno menambahkan, UMKM harus menjadi prioritas. Sebab, pergerakan ekonomi dari bawah akan menjadi pengungkit yang kuat bagi kebangkitan ekonomi daerah. Selain dari program pemerintah, politikus PDI Perjuangan itu mendorong peran pihak swasta. Misalnya perusahaan pengelola minimarket. ”Mereka bisa menyediakan tempat gratis di depan minimarket untuk UMKM selama enam bulan atau satu tahun. Jadi, perputaran uang di bawah akan bergerak masif,” paparnya.  Pejabat yang juga ketua Paguyuban Sentra Wisata Kuliner (SWK) Surabaya itu berharap intervensi program untuk pemulihan ekonomi bisa berjalan efektif. Baik yang dilakukan pemerintah maupun swasta. Dengan demikian, pemulihan ekonomi yang akan dijalankan tahun depan bisa optimal.   </div> </div> </div> ---  COVID-19 MELANDAI, INDUSTRI TUMBUH  Aktivitas pemulihan ekonomi mulai menggeliat. Ekonomi tumbuh karena Covid-19 mereda dan pelonggaran PPKM level 3.  Apindo menyebut industri mulai tumbuh 30–35 persen. Terjadi di industri padat karya, perdagangan dan jasa, manufaktur, logistik, serta transportasi.  Demi menghindari klaster tempat kerja, sejumlah perusahaan menerapkan PeduliLindungi. Seluruh karyawan juga divaksin.  Sebanyak 72 perusahaan mengikuti vaksin gotong royong dengan sasaran 110 ribu jiwa.  Sumber: Apindo Jatim dan Kadin Surabaya

Surabaya Kondusif, Sektor Industri Tumbuh 35 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/mal-sepi.jpg" alt="SEPI: Suasana salah satu pusat perbelanjaan di Surabaya ketika PPKM darurat berlangsung. Ada wacana PPKM akan diperpanjang. (Dipta Wahyu/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>SEPI: Suasana salah satu pusat perbelanjaan di Surabaya ketika PPKM darurat berlangsung. Ada wacana PPKM akan diperpanjang. (Dipta Wahyu/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pemerintah pusat menyiapkan skenario perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat selama enam pekan. Kondisi itu langsung direspons pelaku usaha. Mereka khawatir kebijakan tersebut berdampak negatif pada kondisi ekonomi.  Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai opsi perpanjangan PPKM darurat harus dikaji secara matang. Sebab, kebijakan itu dinilai kontradiktif dengan upaya pemerintah dalam memulihkan perekonomian.  ’’Pengaruhnya pasti besar. Kerugian secara ekonomi pasti ada,’’ kata Wakil Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Apindo Jatim Tri Andi Suprihartono Rabu (14/7).  Meski merasa keberatan, Apindo tidak bisa berbuat banyak jika PPKM darurat benar-benar diperpanjang. Pengusaha, lanjut dia, siap dengan segala konsekuensinya. ’’Tentu demi menjaga kepatuhan dan ketaatan agar Covid-19 segera melandai,’’ ujarnya.  Di sisi lain, Apindo mengusulkan sejumlah kebijakan yang bisa diambil pemerintah untuk mengurangi beban selama PPKM darurat. Keringanan pajak bisa diberikan ke sejumlah sektor yang sangat terdampak. Misalnya, pusat perbelanjaan atau mal, hotel, restoran, dan destinasi wisata.  Pusat perbelanjaan, misalnya. Meski tutup, pusat perbelanjaan masih harus menanggung beban pengeluaran yang besar. Di antaranya, beban biaya seperti listrik, pajak reklame, dan gas.  Karena itu, Tri Andi berharap pemerintah bisa memberikan dukungan untuk mengurangi beban sebagai dampak PPKM darurat. ’’Misalnya dengan peniadaan sementara beban pajak,’’ imbuhnya.  Selain itu, pihaknya mengusulkan subsidi upah pekerja sebesar 50 persen. Itu dimaksudkan untuk menghindari pemutusan hubungan kerja (PHK). PHK tentu menjadi opsi terakhir bagi pengusaha. ’’Sebisanya kami hindari PHK,’’ ujarnya.  Baca Juga: <a class="d-block" title="Khofifah Berharap Jatim Capai Herd Immunity Pada Agustus" href="https://www.jawapos.com/surabaya/15/07/2021/khofifah-berharap-jatim-capai-herd-immunity-pada-agustus/">Khofifah Berharap Jatim Capai Herd Immunity Pada Agustus</a>  Nah, untuk menghindari hal itu, pengusaha biasanya melakukan berbagai cara. Salah satunya, pengaturan jam kerja.  Di antaranya, mengurangi jam lembur dan membatasi perjalanan dinas bagi karyawan. ’’Jika finansial memburuk dan sampai tidak ada insentif pemerintah, tentu PHK adalah opsi. Ini (PHK, Red) sangat kita hindari,’’ tandasnya.

Apindo Usulkan Relaksasi Pajak hingga Subsidi Gaji

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/Penyuntikan-Vaksin-Sinovac-Ke-Tenaga-Medis-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Petugas menunjukan vaskin Sinovac sebelum melakukan vaksinasi covid-19 tahap I di Rumah Sakit Universitas Indonesia di Depok, Jawa Barat, Kamis (14/1/2021). Tahap I vaksin diberikan kepada pejabat daerah dan tenaga kesehatan di seluruh fasilitas kesehatan" width="100%">
<figcaption>Petugas menunjukan vaskin Sinovac sebelum melakukan vaksinasi covid-19 tahap I di Rumah Sakit Universitas Indonesia di Depok, Jawa Barat, Kamis (14/1/2021). Tahap I vaksin diberikan kepada pejabat daerah dan tenaga kesehatan di seluruh fasilitas kesehatan</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Kalangan pengusaha mulai merespons wacana pemerintah untuk melakukan vaksinasi Covid-19 mandiri oleh perusahaan terhadap karyawan. Langkah itu dinilai bisa mempercepat vaksinasi secara nasional. Jika sebagian besar warga sudah divaksin, ujung-ujungnya pertumbuhan di sektor ekonomi bisa terkerek. Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Timur menyambut positif rencana tersebut.  Pihaknya mempercayakan sepenuhnya penanganan Covid-19 kepada pemerintah sebagai langkah terbaik. ”Kami sebagai pengusaha memahami rencana pemerintah itu,” kata Wakil Ketua DPP Apindo Jatim Tri Andi Suprihartono kemarin (22/1).  Pihaknya berharap akses vaksin Covid-19 dapat semakin diperluas. Termasuk kepada pelaku usaha. Banyak urgensi penggunaan vaksin di sektor usaha. Meski begitu, karena pandemi masih berlangsung dan jumlah vaksin terbatas, program vaksinasi masih berkutat pada tenaga kesehatan (nakes).  Pengusaha memahami bahwa kalangan nakes menjadi prioritas utama untuk disuntik vaksin. Sebab, nakes adalah garda terdepan dalam penanganan pandemi Covid-19. ”Mempercayakan sepenuhnya kepada pemerintah adalah langkah terbaik,” tutur Tri Andi.  Rencana vaksinasi mandiri juga disambut positif oleh Himpunan Pengusaha Rekreasi dan Hiburan Umum (Hiperhu). Ketua Hiperhu Surabaya George Handiwiyanto menilai rencana itu bisa direaliasikan. Bukan hanya untuk karyawan atau pekerja, tetapi juga warga di sekitar tempat usaha. Apalagi, kata dia, perusahaan punya tanggung jawab sosial melalui corporate social responsibility (CSR). ”Menurut saya, bagus ya. Ini juga bisa bantu masyarakat sekitar tempat usaha kita,” ujar George.  Menurut dia, banyak keuntungan ketika pengusaha melakukan vaksinasi kepada para pekerjanya. Pertama, vaksinasi secara mandiri dinilai akan mempercepat pemulihan kegiatan produksi di perusahaan. Sebab, vaksinasi mandiri dapat mempercepat kembalinya aktivitas ekonomi secara penuh dan tidak dibatasi.  Kedua, vaksinasi kepada pekerja memberikan rasa aman bersama di lingkungan tempat kerja. Itu menyusul adanya peningkatan sistem kekebalan tubuh yang lebih kuat dalam menangkal paparan Covid-19 di lingkungan perusahaan.  Baca Juga: <a class="d-block" title="Pakar Sebut Antam Tak Bisa Bertanggung Jawab Atas Pidana Pegawainya" href="https://www.jawapos.com/surabaya/22/01/2021/pakar-sebut-antam-tak-bisa-bertanggung-jawab-atas-pidana-pegawainya/">Pakar Sebut Antam Tak Bisa Bertanggung Jawab Atas Pidana Pegawainya</a>  Berikutnya, skema tersebut diyakini bisa meningkatkan kesadaran kalangan pelaku ekonomi sebagai warga negara atas kewajiban meringankan beban pemerintah. ”Ini bila harganya tidak mahal sekali, kenapa tidak? Ini demi kebaikan bersama kan,” jelas George.  Pemerintah memang sedang menyusun regulasi dan teknis vaksinasi Covid-19 mandiri yang akan dilakukan perusahaan kepada karyawannya. Pemerintah berencana mengatur pembelian vaksin oleh sektor-sektor industri tertentu untuk para karyawan.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/JlNSykjHNUY

Kalangan Pengusaha Jatim Pertimbangkan Vaksinasi Covid-19 Mandiri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/eri-cahyadi-bertemu-apindo.jpg" alt="Eri Cahyadi berbicara di depan anggota Apindo Jatim, Kamis (10/9). (Tim Eri Cahyadi for JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Eri Cahyadi berbicara di depan anggota Apindo Jatim, Kamis (10/9). (Tim Eri Cahyadi for JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pencalonan Eri Cahyadi sebagai calon wali kota Surabaya mendapat respons positif dari pelaku usaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Timur. Setidaknya, itu yang terlihat saat Eri melakukan pertemuan dengan Apindo, Kamis (10/9) malam. Dalam pertemuan itu, ada Alim Markus, Ketua REI Totok Lusida, dan sekitar 100 pengusaha Kota Surabaya.  Dalam pertemuan yang berjalan sekitar 90 menit itu, para pengusaha menaruh harapan kepada Eri agar kemajuan di Kota Pahlawan tidak terhenti. Sebagai mantan birokrat, anggota Apindo sudah tidak asing dengan Eri. ”Kami para pengusaha sudah mengenal sosok Pak Eri Cahyadi. Orangnya suka membantu dan selalu memberi solusi atas permasalahan yang dihadapi seluruh kalangan, termasuk pengusaha,” ujar Ketua Apindo Jawa Timur, Arief Harsono.  Di hadapan para pengusaha, Eri menyampaikan komitmennya untuk mempertahankan Surabaya sebagai kota yang ramah dunia usaha. ”Apalagi dalam konteks menghadapi dampak pandemi Covid-19, butuh sinergi pemerintah dan dunia usaha, sehingga kita bisa buka kembali lapangan kerja untuk rakyat,” ujarnya.  Dia juga menyampaikan gagasan untuk menjadikan Surabaya sebagai kota dengan ekosistem bisnis berstandar dunia. Katanya, Surabaya nantinya bakal jadi a world-class business environment. Eri menegaskan, Ekosistem bisnis di Surabaya harus kelas dunia. ''Apa saja itu ekosistem bisnis? Mulai dari SDM, infrastruktur, sistem perizinannya, kesiapan tenaga kerja, dukungan pemerintah, dan sebagainya. Semuanya harus berkelas dunia. Kemudahan berbisnis di Surabaya terus kita tingkatkan,” ujar Eri Cahyadi.  Dalam kesempatan itu, Eri menyampaikan terima kasih kepada para pelaku usaha yang telah menggerakkan ekonomi rakyat Kota Pahlawan. Berkat investasi kalangan dunia usaha, lapangan kerja pun terbuka. Sehingga butuh sinergi pemerintah dan dunia usaha agar daerah terus maju progresif.  ”APBD Surabaya ini sekitar Rp 10 triliun. Tapi PDRB Surabaya Rp580 triliun. Artinya, ekonomi di masyarakat yang di dalamnya ada peran pengusaha jauh lebih besar dibanding kemampuan fiskal pemerintah. Artinya pula, ekonomi rakyat akan jeblok jika dunia usaha juga jeblok. Inilah pentingnya membangun sinergi pemerintah dan dunia usaha, agar ekonomi rakyat terangkat,” ujarnya. <ul> 	<li>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya/10/09/2020/di-tambaksari-eri-janji-fokus-pada-kepentingan-masyarakat/">Di Tambaksari, Eri Janji Fokus pada Kepentingan Masyarakat</a></li> </ul> Eri menyampaikan, ada dua paradigma pemerintah dalam memandang dunia usaha. Pertama, paradigma direct income, yaitu dunia usaha hanya dipandang sebagai kontributor PAD. Kedua, paradigma indirect income, yaitu memandang dunia usaha sebagai penggerak perekonomian yang bisa meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan rakyat.  ”Saya memilih tidak memandang setiap aktivitas dunia usaha sebagai unit penerimaan yang harus memberi PAD ke pemerintah. Tapi kita tekankan bahwa aktivitas dunia usaha memberi indirect income, yaitu rakyatnya sejahtera, pendapatan warga melonjak, lapangan kerja terbuka, rakyat bahagia. Itulah tujuan kita ke depan, sehingga mari bergandengan tangan terus memajukan Surabaya,” papar Eri disambut tepuk tangan para pengusaha.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=I-Df7C9EhRQ

Bertemu APINDO, Eri Cahyadi: Surabaya Kota Berkelas Dunia Ramah Bisnis

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#apindo jatim

Berita Terkini