<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/16/BANK-MANDIRI-APERSI-2391502764.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Permudah akses kepemilikan rumah bagi nasabah, Bank Mandiri memperkuat kolaborasi dengan Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI). Upaya ini diwujudkan lewat penandatanganan kerjasama yang dilakukan Direktur Jaringan &amp; Retail Banking Bank Mandiri Aquarius Rudianto dan Ketua Umum APERSI Junaidi Abdillah di Jakarta, Jumat (15/3). Kerjasama ini bagian dan wujud komitmen Bank Mandiri dalam memperluas kepemilikan hunian bagi masyarakat. Aquarius mengatakan, kolaborasi ini menjadi upaya Bank Mandiri untuk memenuhi seluruh kebutuhan stakeholder, termasuk dalam hal ini terkait pembangunan properti dan fasilitas pembiayaan kredit perumahan. Dia menjelaskan, dengan menggabungkan keahlian Bank Mandiri dan APERSI, kerjasama ini dirancang untuk menciptakan solusi inovatif dan berkelanjutan bagi masyarakat. &ldquo;Ini adalah upaya kami yang signifikan untuk menyediakan solusi inovatif bagi masyarakat dengan memaksimalkan potensi dan peluang yang ada,&rdquo; papar Aquarius. Terlebih, APERSI merupakan salah satu asosiasi pengembang terbesar dengan total lebih dari 3.500 pengembang dan 27 DPD yang tersebar di seluruh Indonesia yang konsisten memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan properti di Tanah Air. Hal ini terlihat dengan jumlah kontribusi penyediaan dan penyaluran perumahan subsidi lewat APERSI yang mencapai 66 ribu unit di tahun 2023. Konsistensi ini selaras dengan Bank Mandiri sebagai salah satu perusahaan BUMN, yang sejak awal berkomitmen untuk membantu memenuhi kebutuhan hunian masyarakat melalui penyaluran Kredit Pemilikan Rakyat (KPR), baik subsidi maupun non-subsidi. Tanpa terkecuali pemenuhan kebutuhan rumah bersubsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui penyaluran KPR FLPP. Adapun, sepanjang tahun 2023 lalu Bank Mandiri telah menyalurkan 3.684 unit KPR berskema FLPP. Lewat kolaborasi dengan APERSI, Bank Mandiri optimis penyaluran KPR FLPP dapat terus ditingkatkan untuk mengurangi backlog perumahan di Indonesia. Dalam mewujudkan hal ini, bank berkode emiten BMRI ini juga memanfaatkan platform digital untuk memasarkan KPR dan menghadirkan solusi kebutuhan transaksi bagi masyarakat melalui Super Apps Livin&rsquo; by Mandiri. &ldquo;Hal ini tentunya sesuai dengan keinginan Bank Mandiri yang bertujuan menjadi top of mind atas segala solusi layanan perbankan di seluruh lapisan masyarakat. Selain itu Bank Mandiri juga bertujuan akan menjadi urban everyday banking yang dapat melayani kebutuhan keuangan dan menghadirkan solusi bisnis yang terintegrasi,&rdquo; ujarnya. Sebagai tambahan informasi, sampai dengan akhir Februari 2024 total penyaluran KPR Bank Mandiri telah mencatat pertumbuhan 35,4% secara year on year (YoY) dengan kualitas kredit yang terjaga. Melalui serangkaian strategi dan kolaborasi, Bank Mandiri optimis pertumbuhan di tahun 2024 mampu melampaui pencapaian di tahun lalu.

Kerjasama dengan APERSI bagian dan wujud komitmen Bank Mandiri dalam memperluas kepemilikan hunian bagi masyarakat.

Permudah Kepemilikan Hunian Bagi Masyarakat, Bank Mandiri Teken Kerjasama dengan APERSI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/IBU-KOTA-BARU_FUAAD-MUHAMMADKALTIM-POST_Kaltim-Post.jpg" alt="Suasana wilayah Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur yang akan menjadi ibu kota baru. (Fuad Muhammad/Kaltim Post)" width="100%">
<figcaption>Suasana wilayah Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur yang akan menjadi ibu kota baru. (Fuad Muhammad/Kaltim Post)</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengharapkan peran serta Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) wilayah setempat. Khususnya dalam program pembangunan ibu kota negara (IKN) baru di wilayah Panajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara.  ”Saya berharap DPD Apersi Kaltim bisa bekerja secara profesional didukung SDM, kualitas dan daya saing yang tinggi. Sementara itu, Pemprov Kaltim akan memberikan dukungan kemudahan layanan, perizinan dan kepastian hukum,” kata Sekda Prov Kaltim HM Sa’bani seperti dilansir dari Antara di Samarinda.  Sekdaprov Kaltim HM Sa'bani berharap Apersi menghasilkan keputusan dan rekomendasi yang tepat dan bermanfaat. ”Saya yakin kepemimpinan internal DPD Apersi Kaltim ke depan akan lebih baik dan kontribusinya untuk pembangunan di Provinsi Kaltim, lebih khusus untuk mendukung pembangunan ibukota negara,” ujar Sa’bani.  Dia mengatakan, saat ini persiapan pemindahan IKN telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024, yang meliputi pembangunan fasilitas penyelenggaraan pemerintahan dan aktivitas pembangkit kegiatan ekonomi di IKN. Selanjutnya, dibangun infrastruktur pendukung seperti pelebaran jalan, pembebasan lahan dan pembangunan jalan tol menuju IKN yang kini sedang dalam persiapan.  Sementara itu, Ketua Umum DPP Apersi Junaidi Abdillah menjelaskan, pihaknya ingin menjadi barometer nasional dalam hal penyediaan rumah rakyat. Selain untuk mendukung program pemerintah dalam penyediaan rumah rakyat, pengembang yang tergabung dalam asosiasi itu juga harus aktif berperan dalam pengembangan potensi daerah dan kawasannya.  ”Kami ingin program pemerintah untuk menyediakan rumah rakyat sukses, sekaligus daerah yang dibangun pun berkembang, sehingga berdampak pada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi kawasan. Karena itu, kami akan melakukan konsolidasi internal dengan semua anggota dan makin mempererat kerja sama dengan pemerintah daerah,” ujar Junaidi Abdillah.  Junaidi Abdillah mengaku optimistis target Apersi Kaltim dapat tercapai jika pemda dan semua pemangku kepentingan (stakeholder) terkait bersinergi. Apalagi menurut dia, Kaltim akan menjadi ibu kota negara.

Pemprov Kaltim Berharap Apersi Berperan pada Pembangunan IKN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/BJB-03-B.jpg" alt="Penandatanganan Nota Kesepahaman Kerja Sama Pemanfaatan Produk dan Jasa Layanan Perbankan dilakukan Direktur Komersial dan UMKM bank bjb Nancy Adistyasari didampingi Direktur Konsumer & Ritel bank bjb Suartini dan Sekretaris Jenderal APERSI Drs. Daniel Dj" width="100%">
<figcaption>Penandatanganan Nota Kesepahaman Kerja Sama Pemanfaatan Produk dan Jasa Layanan Perbankan dilakukan Direktur Komersial dan UMKM bank bjb Nancy Adistyasari didampingi Direktur Konsumer & Ritel bank bjb Suartini dan Sekretaris Jenderal APERSI Drs. Daniel Dj</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Sebagai salah satu wujud komitmen perusahaan dalam memperluas sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak, bank bjb menjalin kerja sama dengan Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI). Kerja sama tersebut ditandai dengan proses penandatanganan Nota Kesepahaman.  Penandatanganan Nota Kesepahaman Kerja Sama Pemanfaatan Produk dan Jasa Layanan Perbankan dilakukan Direktur Komersial dan UMKM bank bjb Nancy Adistyasari didampingi Direktur Konsumer &amp; Ritel bank bjb Suartini dan Sekretaris Jenderal APERSI Drs. Daniel Djumali didampingi wakil ketua umum APERSI Firman Budiman di Harper Hotel Jakarta, Kamis (2/9).  Direktur Komersial dan UMKM bank bjb Nancy Adistyasari dalam sambutannya menyebutkan bank bjb sudah tidak hanya ada di Jakarta, Jawa Barat dan Banten, tetapi kini telah tersebar di 14 provinsi.  "Dengan wilayah kerja yang luas, bank bjb siap menggerakan teman-teman di cabang yang ada di 14 provinsi untuk bisa berdampingan dengan anggota APERSI. Kerjasama ini sudah berjalan yang artinya penandatanganan nota kesepahaman suatu jalan untuk menggebyarkan, meningkatkan dan menjalin kemitraan lebih baik” ungkap Nancy Adistyasari.  Kerja sama yang dijalin antara kedua belah pihak adalah terkait pembiayaan Kredit Pemelikan Rumah (KPR) pengelolaan dana serta implementasi Internet Banking Corporate (IBC) bank bjb. Layanan IBC akan diterapkan baik di APERSI maupun di perusahaan pengembang anggota aktif APERSI lainnya, serta rekanan asuransi umum bank bjb.  Saat ini, APERSI tercatat memiliki 1.798 anggota perusahaan pengembang yang tersebar di 26 provinsi di Indonesia. Dengan jumlah tersebut, diharapkan manfaat yang dapat diraih oleh kedua belah pihak dari kerja sama yang dijalin dapat tersebar luas.  “bank bjb memiliki komitmen untuk memermudah akses masyarakat memiliki hunian yang terjangkau. Kerja sama dengan APERSI adalah salah satu langkah untuk mewujudkan komitmen tersebut. Diharapkan kolaborasi antara bank bjb dan APERSI untuk saling memberikan manfaat antar lembaga dapat berlanjut dengan berbagai kerja sama lainnya,” ungkap Direktur Konsumer &amp; Ritel bank bjb Suartini.  Penandatangan Nota Kesepahaman antara kedua belah pihak disiarkan secara langsung melalui channel APERSI. Dalam kesempatan tersebut turut hadir , Pemimpin Divisi Hubungan Kelembagaan bank bjb Isa Anwari, Pemimpin Divisi KPR dan KKB Bank bjb Triastoto Hardjanto Wibowo beserta jajaran bank bjb. Ditempat berbeda hadir secara virtual melalui Zoom Meeting Ketua Umum APERSI Junaidi Abdilah.

Permudah Akses Miliki Rumah, bank bjb Jalin Kerja Sama dengan APERSI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/properti-3.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi) mengapresiasi langkah pemerintah memberikan insentif berupa relaksasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ke sektor properti. Langkah ini dinilai sebagai upaya penyelamatan bagi industri properti yang terdampak akibat pandemi Covid-19.  "Kami apresiasi langkah pemerintah dalam rangka penyelamatan industri properti terkait PPN. Suatu langkah tepat pemerintah untuk pemulihan ekonomi di masa pandemi salah satunya pada sektor properti," ujar Ketua Apersi Junaidi Abdillah dalam keterangannya, Selasa (2/3/).  Junaidi mengatakan sektor industri menjadi salah satu sektor yang paling terdampak terutama dari sisi penjualan. Penurunan penjualan terjadi pada rumah dengan harga di atas Rp 600 juta. Sedangkan untuk rumah Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi turun hingga berkisar 20 persen-30 persen.  "Ya, tentu melemahkan industri properti, sementara industri banyak usaha atau industri ikutannya sekitar 170, industri properti juga banyak melibatkan tenaga kerja dan padat karya. Bisa kita bayangkan jika industri ini ambruk," ungkapnya.  Menurutnya, dampak yang signifikan adalah terhadap pengembang menengah terkait beban operasional dan tanggung jawab terhadap pihak ke tiga di antaranya pengembalian pokok dan bunga perbankan. "Pada prinsipnya untuk pengembang pada saat ini harapannya hanya bertahan menghadapi kondisi saat ini," imbuhnya.  Junaidi berharap insentif PPN perumahan ini bisa sinergi dengan pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). "Harapannya kepada pemerintah untuk pengembang diberikan relaksasi terkait suku bunga dan pengembalian pokok, dlm rangka pemulihan kesehatan para pengembang," ungkapnya.  Sementara itu, Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai kebijakan ini berpotensi memberikan dampak multiplayer ke usaha ataupun industri lainnya. Selain itu kebijakan ini juga bisa memberikan dampak multiplayer ke peningkatan upah khususnya upah untuk buruh bangunan.  "Secara umum pembelian properti ataupun industri properti ini memang berpotensi atau bisa memeberikan dampak multiplayer ke usaha ataupun industri lainnya. seperti misalnya penjualan semen, kemudian juga bisa memberikan dampak multiplayer ke peningkatan upah khususnya upah untuk buruh bangunan, misalnya," ujar Yusuf.  Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartato mengumumkan kebijakan pemberian insentif berupa pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk rumah dengan harga jual paling tinggi Rp 2 miliar.  Airlangga mengatakan, insentif yang masuk dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 itu diberikan untuk rumah dengan tipe rumah tapak atau rumah susun saja. Tak hanya itu, pemerintah juga memberikan pengurangan PPN sebesar 50 persen untuk tipe rumah tersebut yang berada di rentang harga jual Rp 2 miliar hingga Rp 5 miliar.  https://youtu.be/HqWJzRq2zGE  &nbsp;

Apersi Apresiasi Kebijakan Diskon PPN untuk Sektor Properti

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bakal-terbentuk-holding-perumahan-harus-ciptakan-kota-baru_c_279282.jpg" alt="Ilustrasi perumahan.Holding perumahan punya tugas untuk mengembangkan kota-kota baru." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi perumahan.Holding perumahan punya tugas untuk mengembangkan kota-kota baru.</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pandemi Covid-19 telah menyebabkan keterpurukan perekonomian, tak terkecuali sektor properti. Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) didorong untuk terus memperkuat sinergi dengan mitra strategis, termasuk pemerintah.  Sinergi yang solid antara Apersi dengan sejumlah mitra strategis diharapkan bukan hanya mengatasi tekanan akibat pandemi, tetapi juga tetap berkontribusi pada penyediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).  Komisaris Utama PT Trimitra Prawara Goldland Tbk Yoyo Sugeng Triyogo mengingatkan, jika Apersi hanya bergerak normatif dikhawatirkan lambat laun akan membahayakan anggotanya. “Harus ada gerakan extraordinary oleh pengurus Apersi, terutama Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dalam menghadapi situasi ini,” imbuh Yoyo mengomentari beratnya tekanan dari dampak pandemi saat ini.  Yoyo yang kini menjadi salah satu kandidat dalam pemilihan bursa ketua umum Apersi pada Januari 2021 di Jakarta ini mengungkapkan, salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan mencari jalan bersinergi dengan pemerintah untuk membuat gerakan extraordinary tersebut.  “Kita tahu masalah di lapangan, dan kita harus jelaskan kendala dan bagaimana mencari solusinya bersama dan megnhasilkan keputusan yang win-win solution yang tujuannya tetap memudahkan konsumen yang merupakan MBR. Dan disinilah peran Apersi menjadi mitra penting pemerintah dalam program pembangunan sejuta rumah (PSR),” imbuhnya.  Apersi merupakan organisasi perumahan yang sudah berdiri sejak sejak 22 tahun lalu. Di tengah pandemi, anggota Apersi yang tersebar dari Sabang sampai Merauke masih eksis berkontribusi dengan menyediakan hunian bagi MBR.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/APERSI.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Komisaris Utama PT Trimitra Prawara Goldland Tbk Yoyo Sugeng Triyogo  Namun, tak dipungkiri, kondisi pandemi yang sudah berlangsung 10 bulan dan berimbas pada perekonomian tentunya lama kelamaan akan mengganggu pengembang yang tergabung di Apersi.  Yoyo menjelaskan dasar dirinya memberanikan diri untuk mencalonkan sebagai ketua umum karena ingin menjadikan Apersi sebagai asosiasi yang kompeten,terpercaya dan profesional.  Menurutnya, banyak hal yang harus dibenahi saat ini, apalagi di saat pandemi agar Apersi dapat menjaga anggotanya dari ketidakstabilan kondisi ekonomi saat ini. Diantaranya dengan memperluas jaringan kerjasama korporasi terutama dalam hal pembiayaan, mendorong Apersi mandiri dan mampu menjadikan partner pemerintah dalam mencounter penurunan ekonomi.  “Yang utama menjadi Apersi organisasi yang profesional, transparan, kreatif dan inovatif. Selanjutnya menjadikan anggota sebagai mitra kemajuan dan membantu anggota menghindari kesalahan dalam bisnis properti,” jelasnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=g11Eyq3s59Y

Apersi Didorong Perkuat Sinergi dengan Pemerintah Atasi Dampak Pandemi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/apersi-desak-pemerintah-segera-tetapkan-zonasi-harga-untuk-mbr_m_153778.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi) menggelar musyawarah nasional ke-5 (munas). Di munas yang digelar di Hotel Kempinski, Jakarta Pusat itu mereka membahas masalah perumahan di pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ketua Umum DPP Apersi Anton R. Santoso menyebut bahwa selain membahas masalah perumahan, mereka segera menggelar pemilihan ketua baru. Pemilihan ini dilakukan setiap empat tahun sekali. Dia berharap kepada ketua terpilih nanti bisa menyatukan Apersi agar jangan terpecah. Calonnya kata dia ada dua yakni Endang Kawijaya yang sebelumnya menjabat Sekjen DPP Apersi dan Hendro Rosanto yang menjabat Waketum DPP Apersi. "Pada 2013 saat saya terpilih, organisasi Apersi masih sedikit anggotanya, dan hanya ada 9 DPD, sekarang sudah 18 DPD dengan anggota aktif 390 pengembang yang membangun rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)," kata dia, Senin (28/8). Untuk program sejuta rumah yang digagas Presiden Jokowi, dia berharap pemerintah lebih fokus agar sejumlah kendala yang masih timbul di lapangan bisa segera diatasi. Salah satu kendala kata dia adalah masalah lahan. "Harga rumahnya kan sudah dipatok pemerintah, sehingga pengembang harus cari lahan yang harganya bisa masuk untuk kami jual kembali. Padahal margin para pengembang itu kan tidak banyak," ucap dia. Ke depannya mereka berharap pemerintah segera menetapkan zona untuk rumah MBR. Agar harga tidak naik. "Karena kesulitan pengembang, kalau dia sudah membangun di suatu daerah, harga tanah di sebelahnya langsung naik, sehingga kalau mau beli tanah lagi sudah sulit karena harganya naik," tuturnya. Apalagi kata dia pengembang yang ada kebanyakan adalah yang menengah ke bawah. Tentu akan memberatkan bila harga tanah itu naik sementara harga rumah sudah dipatok pemerintah. Tak hanya soal zona, mereka juga meminta pemerintah mengeluarkan peraturan perbankan yanhbbisa membantu para pengusaha mendapatkan tanah. Karena sejauh ini baru BTN yang melakukannya, sementara bank lain belum. "Apersi ini salah satu mitra utama pemerintah dalam program satu juta rumah. Kami setiap tahun berkontribusi besar dalam membangun rumah untuk MBR ini, bahkan sudah sekitar 50-60 ribu unit kami suplai ke pasar untuk MBR dengan program FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) pemerintah Jokowi," kata dia. Meski begitu, mereka mengaku sangat senang bahwa pemerintah saat ini tidak hanya membuat target tetapi juga melajukan upaya agar target dicapai. "Masalah yang timbul lebih banyak pada pelaksanaannya. Regulasi sudah ditata baik. Hanya pelaksanaannya tidak semulus dengan apa yang kamk harapkan. Namun niat baik membuat regulasi yang kondusif untuk para pengusaha properti itu harus kita apresiasi," tukas dia.

Apersi Desak Pemerintah Segera Tetapkan Zonasi Harga Untuk MBR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/apersi-dorong-pembangunan-perumahan-di-wilayah-penyangga-kota-besar_m_153449.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah diharapkan bisa membangun perumahan yang ada di sekitar kota besar untuk pemerataan pembangunan. Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi) mendukung penuh kebijakan pemerintah terkait program tersebut. Ketua DPD Apersi Jawa Barat Iswadi menyebut dukungan itu memang menjadi pekerjaan rumah besar bagi Apersi. Menurutnya, harus ada kerjasama dan kemitraan dari berbagai pihak. "Tanpa kemitraan yang sinergi, program pengembangan perumahan di daerah itu sebuah pekerjaan yang sangat berat dan sulit, terlebih bagi kami para developer," kata dia dalam keterangan yang didapat JawaPos.com, Sabtu (26/8). Terutama, kata dia, aspek perijinan dan legalitas pertanahan. Saat ini, aturan dan kebijakan masih sering kontradiktif antara pemerintah pusat dan daerah. Sehingga itu membuat kesulitan developer yang ingin mengembangkan perumahan. Dia mencontohkan tentang sosialisasi Peraturan Pemerintah nomor 64 tahun 2016 terkait penyederhanaan dan percepatan perijinan untuk pembangunan rumah tapak untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Namun, sosialissasinya sangat lambat. Bahkan, terkesan aturan tersebut bertolak belakang dengan peraturan dan kebijakan pemerintah daerah. Sehingga ketika pengembang mengurus perijinan untuk pembangunan rumah untuk MBR pemerintah daerah masih memperlakukan aturan yang sulit. Jika pun bisa proses penyelesaiannya sangat lama. "Ketika kami menyodorkan tentang peraturan presiden nomor 64 tahun 2016 yang didukung oleh surat edaran Menteri Dalam Negeri No. 648/1062/SJ tanggal 27 Februari 2017 pemerintah daerah masih berkilah bahwa sosialisasinya belum sampai dan belum mereka terima," sambung dia. Di sisi lain, meski sudah tersosialisasikan, kadang ada beberapa daerah membuat aturan baru yang kesannya bertolak belakang dengan peraturan yang ada. Sehingga menyulitkan proses perijinan dan legalitas untuk perumahan yang akan dibangun. Sementara itu, Ketua Apersi Banten Viqrousy Peabuana Sukma menerangkan, dengan segala kesulitan yang ada, mereka tetap berusaha mensukseskan program pemerintah itu. "Langkah dan pandangan Apersi adalah mendorong pengembangan perumahan di wilayah penyokong kota besar, khususnya daerah tertinggal," kata dia. Terlebih, kata dia, dengan adanya program pemerintah melalui satu juta rumah. Namun, untuk perumahan bersubsidi bagi MBR sangat sulit karena tingginya harga tanah. "Tentu membuat kami sulit dan tidak dipungkiri banyak sudah lahan yang dikuasai developer besar mengenai masalah perizinannya membuat kamu sulit untuk mengembangkan daerah," urai dia. Dia berharap dengan adanya Apersi, para pengembang yang kebanyakan melaksanakan pembangunan menengah bisa terbantu dalam segi aspek perizinan. Lanjut dia, hal ini nanti akan dibahas di Munas ke-5 Apersi di Hotel Kempinksi pada 28 dan 29 Agustus. Selain itu, di munas juga akan dihadiri sejumlah menteri, di antaranya Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Menteri, Menteri Dalam Negeri dan Direktur Utama Bank Tabungan Negara.

Apersi Dorong Pembangunan Perumahan di Wilayah Penyangga Kota Besar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/apersi-bahas-program-sejuta-rumah-jokowi-dalam-munas-ke-v_m_153150.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencanangkan program sejuta rumah murah di seluruh wilayah Indonesia. Hingga hari ini program itu terus berjalan. Ketua Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi) DPD DKI Jakarta, Ari Tri Priyono menerangkan bahwa mereka bakal segera menggelar musyawarah nasional kelima. Salah satu yang dibahas yakni program rumah milik Jokowi itu. "Ini adalah upaya APERSI untuk mendukung Program Sejuta Rumah yang telah dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo dalam membangun rumah khususnya untuk MBR," kata Ari di Jakarta, Kamis (24/8). Dia menuturkan, di pembangunan perumahan, permasalahan yang dihadapi semata-mata bukanlah aspek fisik dalam membangun rumah. Tapi ada beberapa sektor dalam hal pengadaannya seperti regulasi, pertanahan, bahan bangunan, lingkungan hidup dan aspek sosial ekonomi budaya masyarakat. "Penyediaan perumahan memenuhi prinsip yang layak serta teriangkau bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) adalah pondasi sekaligus prasyarat bagi setiap orang untuk dapat bertahan hidup," ucapnya. Dia menambahkan, hal itu juga diatur di undang-undang Nomor 1 Tahun 2011, tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman bahwa pembangunan perumahan yang memenuhi kelayakan serta keterjangkauan adalah suatu keharusan untuk diselenggarakan oleh Pemerintah. Nanti di munas itu akan dikupas tuntas program sejuta rumah untuk rakyat, mulai dari problematika hingga solusinya apa. Selain itu, mereka juga mengevaluasi program kerja nasional DPP Apersi masa bakti tahun 2013 hingga 2017. Lalu menetapkan program umum dan kebijakan organisasi pada periode 2017-2021 dan juga memilih DPP Apersi masa bakti 2017 2021 yang visioner, kapabel, berdedikasi dan tangguh dalam memperjuangkan kepentingan anggota. Munas ini kata dia akan digelar di Hotel Kempinksi pada 28 dan 29 Agustus. Nantinya di sana akan hadir sejumlah menteri yang siap membicarakan masalah sejuta rumah murah ini. Terlebih pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang telah ditandatangani pada tanggal 29 Desember 2016 oleh Jokowi. "Melalui Seminar ini diharapkan dapat meningkatkan apresiasi di kalangan pemerintah, stakeholder dan juga masyarakat luas untuk mencari terobosan dalam percepatan pembangunan," tambahnya. Adapun menteri yang akan hadir adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Menteri, Menteri Dalam Negeri dan Direktur Utama Bank Tabungan Negara.

Apersi Bahas Program Sejuta Rumah Jokowi dalam Munas ke V

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/04/siapkan-950-rumah-bersubsidi_m_122881.jpeg" alt="BARU: Perumahan di Driyorejo. Ada rencana membangun 950 rumah untuk warga tak mampu." width="100%">
<figcaption>BARU: Perumahan di Driyorejo. Ada rencana membangun 950 rumah untuk warga tak mampu.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Upaya pemerintah menjembatani masyarakat miskin agar memperoleh rumah mendapat respons positif dari pengusaha properti. Pembangunan rumah bersubsidi semakin gencar. Diperkirakan, 950 unit rumah terbangun pada 2018 dan siap ditempati.   Rumah tersebut berada di lahan seluas 7,5 hektare. Izin pembangunan rumah sudah keluar. Pengembang sedang membangun satu per satu rumah hingga tercapai target yang ditetapkan, yakni 950 unit.   Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Gresik Tri Andhi Suprihartono mengatakan, rumah itu diperuntukkan masyarakat Gresik yang tidak mampu. Mereka bisa menikmati program tersebut. Namun, dia belum menyebutkan harga per unit di pasaran. &rsquo;&rsquo;Yang jelas, kami lepas di bawah harga pasar,&rsquo;&rsquo; ungkapnya.   Namun, berdasar informasi di lapangan, rumah tersebut akan dijual Rp 130 juta. Angka itu dianggap paling rendah dan mampu dijangkau masyarakat yang berpenghasilan tidak tetap.   Sebenarnya bukan hanya rumah bersubsidi yang diterapkan pemerintah. Masih ada program lain dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR), yakni rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Rumah tersebut dibangun pengembang yang ditunjuk pemerintah. Mereka mendapat subsidi dari pemerintah untuk pembangunan setiap unit. Kompensasinya, pengembang tidak boleh mengambil untung besar di setiap pembangunan rumah tersebut.  Program itu belum terealisasi di Gresik. Hingga kini, belum ada perusahaan yang ditunjuk khusus untuk menangani program tersebut. Perizinan yang masuk di dinas penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu (DPM PTSP) hanya mencatat 11 pengembang. Namun, 11 pengembang itu bukan bagian dari program rumah untuk MBR. Tetapi, murni untuk urusan bisnis. Artinya, pengembang berhak mengambil untung besar di setiap unitnya. Izin yang diajukan pengembang, rata-rata rumah memiliki luas 10 hingga 15 hektare. Lokasinya berada di Gresik kawasan selatan.   Di sisi lain, pengurus harian Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Koko Wijayanto pesimistis dengan program rumah bersubsidi. Sebab, angka Rp 130 juta dianggap sangat memberatkan. Bantuan yang disiapkan pemerintah berupa kredit Rp 75 juta belum cukup. Masyarakat harus menambah Rp 55 juta. Mendapatkan uang sebesar itu cukup sulit. Masyarakat menjadi terbebani dua hal. Pengembalian kredit Rp 75 juta dan mencari uang tambahan Rp 55 juta. &lsquo;&rsquo;Meski begitu, kami tetap menyambut baik apa yang menjadi kebijakan pemerintah,&rsquo;&rsquo; ungkap dia. (riq/c7/ai/sep/JPG)

Siapkan 950 Rumah Bersubsidi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/01/74426_93750_rumah-jawa-pos.jpg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) mengumumkan realisasi pembangunan rumah subsidi dan non-subsidi hingga akhir 2016 mencapai lebih dari 50 ribu unit.&nbsp; Ketua Umum DPP Apersi, Anton R Santoso mengatakan realisasi rumah subsidi oleh anggota Apersi mencapai 40 ribu unit, sedangkan rumah non-subsidi sebanyak 10 ribu unit. Angka tersebut adalah data per akhir November 2016, sehingga sampai akhir tahun ini realisasi pembangunan rumah yang dikerjakan pengembang anggota Apersi lebih dari 50 ribu unit.&nbsp; &#39;&#39;Ini merupakan pencapaian maksimal di tengah kondisi pasar yang kurang bersahabat terkait daya beli. Selain itu kondisi di lapangan juga masih ada kendala, sehingga ada beberapa proyek anggota yang tertunda,&#39;&#39; ucap Anton seperti dikutip Indopos. Dia &nbsp;mengatakan, beberapa kendala yang masih mengganjal Program Sejuta Rumah (PSR) dan perlu dibenahi antara lain menyangkut ketersediaan tanah atau lahan sehingga kenaikan biaya produksi tidak bisa dikendalikan. Selain itu, biaya-biaya pungutan liar (pungli) juga menjadi momok bagi pengembang rumah subsidi yang juga diikuti lamanya proses perizinan. Anton mengungkapkan, sebenarnya pemerintah pusat sudah banyak mengeluarkan regulasi yang mendukung rumah sunsidi namun realisasinya di lapangan tidak seperti yang diharapkan.&nbsp; Pemerintah misalnya sudah mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) ke-13 yang menyentuh penyederhanaan perizinan untuk pembangunan rumah subsidi, namun hingga kini belum bisa direalisasikan karena peraturan pemerintah (PP)-nya sampai sekarang belum terbit.&nbsp; &#39;&#39;Paket kebijakan ini belum terasa, karena masih menunggu PP sebagai aturan main. Terkesan pemerintah masih setengah hati,&#39;&#39; imbuhnya. Saat ini biaya izin rumah subsidi dan nonsubsidi di sebagian besar daerah masih diberlakukan sama. Padahal, menurut dia, kebijakan perizinan untuk rumah subsidi dibedakan sehingga bisa lebih murah dibanding rumah komersial. Apersi berharap pemerintah membuat kebijakan yang pro rumah subsidi terutama menyangkut waktu pengurusan izin. (dew/nas/JPG)

Apersi Kontribusi Bangun  50 Ribu Rumah di 2016

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#apersi

Berita Terkini