<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/27/New-Project-36-328289784.jpg" alt="Khairul Umam, petugas damkar yang mengaku mendapat teror usai bikin konten soal helm. (Instagram @xkhairulumam)" width="100%">
<figcaption>Khairul Umam, petugas damkar yang mengaku mendapat teror usai bikin konten soal helm. (Instagram @xkhairulumam)</figcaption>
</figure> </p> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Seorang petugas pemadam kebakaran (damkar) Kota Depok bernama Khairul Umam mengaku mendapat teror usai membuat konten terkait dengan helm sebagai alat pelindung diri (APD).</p> <p>Polri memastikan akan mengecek informasi tersebut lantaran warganet mengaitkan hal itu dengan peristiwa yang belum lama terjadi di Kota Tual.</p> <p>&rdquo;Nanti saya cek lagi,&rdquo; ungkap Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir kepada awak media di Jakarta pada Kamis malam (26/2).</p> <p>Informasi ancaman terhadap petugas damkar itu disampaikan melalui media sosial. Menurut Umam, teror itu terus bermunculan pasca dirinya membuat dan mengunggah konten berkaitan dengan helm sebagai APD.</p> <p>Dalam konten berjudul Day 1 Ngenalin Fungsi APD tersebut, Umam pada akun instagram @xkhairulumam menegaskan fungsi helm sebagai APD.</p> <p>Pada unggahannya, Umam dengan tegas menyebutkan bahwa fungsi helm bukan untuk hal lain, termasuk melukai kepala warga.</p> <p>Dalam unggahan itu, dia menyertakan caption takutnya lupa sama fungsinya. Konten tersebut disukai oleh lebih dari 252 ribu pengguna Instagram. Juga sudah ditonton oleh lebih dari 3 juta orang.</p> <p>Pada kolom komentar, banyak warganet mengaitkan konten tersebut dengan peristiwa yang belum lama terjadi di Kota Tual, Maluku.</p> <p>Persisnya insiden yang menyebabkan seorang pelajar MTs bernama Arianto Tawakal meninggal dunia setelah dihantam menggunakan helm oleh personel Brimob Polri bernama Bripda Mesias Siahaya.</p> <p>Tidak lama setelah beredarnya konten tersebut, Umam membuat unggahan lain. Dia mengaku sudah mendapat teror dari orang tidak dikenal.</p> <p>Pelaku teror bahkan mengetahui alamat tempat tinggalnya. Tidak hanya itu, peneror juga mengetahui nama ibu dan ayah Umam.</p> <p class="class-paragraph">Dalam unggahan tersebut, Umam turut menyertakan riwayat percakapan dengan peneror bernomor ponsel 0881011741925.</p> <p>&rdquo;Jadi setelah konten gua yang day 1 ngenalin fungsi apd itu banyak banget teror bahkan udah sampe WA nih ges. Dan gua juga belom tau siapa ini orang,&rdquo; tulis Umam.</p> <p>Tidak hanya kepada dirinya, Umam menyatakan bahwa teror juga sampai kepada orang di sekitarnya. Menurut dia, pelaku teror mengaku sebagai cat warior.</p> <p>Namun demikian, dia juga tidak tahu pasti dalang di balik teror yang mengarah kepada dirinya. Dia juga belum mengetahui motif di balik teror tersebut.</p> <p>Yang pasti, teror bermunculan setelah dirinya membuat konten terkait dengan helm sebagai APD.</p> <p>&rdquo;Ngakunya sih cat warior gitu tapi gua gatau valid apa kaga dan sampe saat ini pun gua belom tau motifnya apa dan ini tuh siapa si. Wkwk,&rdquo; tulisnya.</p> <p>Meski terus mendapat teror, Umam tetap membuat konten seperti biasanya. Dia mengunggah feed maupun story. Termasuk membagikan beberapa riwayat percakapan bernada teror yang menimpa dirinya.</p> <p>Bukan hanya di Instagram, dia mengaku teror bermunculan melalui media sosial lain seperti TikTok. Termasuk diantaranya ancaman hack.</p> <p>&nbsp;</p>

Polri cek teror terhadap petugas damkar Depok usai buat konten helm sebagai APD. Investigasi berjalan untuk amankan petugas.

Polri Cek Anggota Damkar Depok yang Diteror Usai Buat Konten Terkait Helm

<p dir="ltr"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/05/2149130440-2422272478.jpg" alt="5 Hal yang Perlu Kamu Tahu Tentang Avoidant Personality Disorder (APD), Gangguan Kepribadian yang Sering Disalahpahami (Freepik)" width="100%">
<figcaption>5 Hal yang Perlu Kamu Tahu Tentang Avoidant Personality Disorder (APD), Gangguan Kepribadian yang Sering Disalahpahami (Freepik)</figcaption>
</figure> </strong></p> <p dir="ltr"><strong>JawaPos.com -&nbsp;</strong>Pernah merasa ingin dekat dengan seseorang, tapi justru kamu malah menjauh tanpa tahu sebabnya apa?</p> <p dir="ltr">Awalnya kamu mungkin merasa nyaman saat dekat dengan orang lain, tapi kemudian muncul rasa cemas dan ingin menarik diri. Hati kamu ingin tetap dekat, tapi tubuh dan pikiran seperti menolak. Apakah kedekatan itu menakutkan bagimu?&nbsp;</p> <p dir="ltr">Kalau kamu pernah merasakan hal seperti itu, bisa jadi kamu sedang mengalami tanda-tanda Avoidant Personality Disorder (APD) atau gangguan kepribadian menghindar.</p> <p dir="ltr">APD bukan sekadar rasa malu atau butuh ruang pribadi. Ini adalah kondisi psikologis yang lebih dalam, di mana seseorang memiliki ketakutan besar terhadap penolakan, hingga hubungan sederhana pun bisa terasa menekan dan melelahkan.</p> <p dir="ltr"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/zodiak/016790548/ramalan-shio-kelinci-november-2025-dari-karir-finansial-kesehatan-kepribadian-hingga-hubungan">Ramalan Shio Kelinci November 2025: dari Karir, Finansial, Kesehatan, Kepribadian Hingga Hubungan</a></strong></p> <p dir="ltr">Dari penjelasan pada salah satu video di kanal Youtube Psikologi populer yakni Psych2go, menurut data, sekitar 2,7% populasi dunia mengalami APD.</p> <p dir="ltr">Angkanya bisa jadi lebih tinggi karena banyak orang tidak pernah mencari bantuan profesional, justru karena rasa takut yang sama, yakni takut ditolak, takut dihakimi, atau takut dianggap &ldquo;bermasalah&rdquo;.&nbsp;</p> <p dir="ltr">Padahal, memahami gangguan ini bisa membantu seseorang membangun hubungan yang lebih sehat, baik dengan orang lain maupun dirinya sendiri.</p> <p dir="ltr">Berikut lima hal penting yang perlu kamu ketahui tentang Avoidant Personality Disorder (APD) menurut psikologi.&nbsp;</p> <p dir="ltr"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/zodiak/016790546/5-zodiak-yang-besok-dapat-rezeki-nomplok-aura-keberuntungannya-menyala-terang-dan-membuka-jalan-tak-terduga">5 Zodiak yang Besok Dapat Rezeki Nomplok, Aura Keberuntungannya Menyala Terang dan Membuka Jalan Tak Terduga</a></strong></p> <p dir="ltr"><strong>1. Selalu Merasa Tidak Cukup Baik</strong></p> <p dir="ltr">Bagi seseorang dengan APD, rasa rendah diri bukan hanya sekadar pikiran sesaat. Ia perasaan tidak pantas, tidak layak, atau ditolak itu selalu menghantui. Biasanya, pola ini terbentuk sejak kecil, dari pengalaman merasa tidak diinginkan, sering dikritik, atau tidak pernah merasa aman secara emosional.</p> <p dir="ltr">Penelitian menunjukkan bahwa penderita APD sering memiliki masalah keterikatan (attachment issues) dan kesulitan sosial yang membuat mereka sulit percaya diri. Akibatnya, ketika seseorang mencoba mendekatimu, kamu justru mempertanyakan, &ldquo;Kenapa dia mau dekat denganku?&rdquo;</p> <p class="class-paragraph" dir="ltr">Ini hanya pola berpikir yang terbentuk dari pengalaman.Kamu akan mulai merasa aman saat kamu mulai menyadari bahwa kamu layak dicintai dan tidak perlu membuktikan nilai dirimu kepada siapa pun.</p> <p dir="ltr"><strong>2. Pola &ldquo;Tarik-Ulur&rdquo; dalam Hubungan</strong></p> <p dir="ltr">Banyak orang dengan APD mengalami dinamika &ldquo;push and pull&rdquo;. Ingin dekat tapi juga takut. Ketika hubungan mulai terasa terlalu emosional, muncul dorongan untuk menjauh karena takut terluka. Namun setelah menjauh, rasa kesepian justru datang, membuat mereka ingin kembali mendekat. Siklus ini bisa sangat melelahkan.</p> <p dir="ltr">Kuncinya bukan menyalahkan diri sendiri, melainkan menyadari kapan siklus itu terjadi. Cobalah bertanya dengan lembut pada diri sendiri: &ldquo;Apakah aku sedang takut, atau hanya merasa kewalahan?&rdquo; Kesadaran kecil ini bisa membantu kamu lebih tenang dan tidak dikendalikan oleh rasa takut.</p> <p dir="ltr"><strong>3. Terlalu Waspada dalam Hubungan</strong></p> <p dir="ltr">Bagi penderita APD, menjalin hubungan bisa terasa seperti berjalan di atas tali. Setiap perubahan nada bicara atau ekspresi orang lain bisa memicu pikiran negatif seperti, &ldquo;Apakah dia marah?&rdquo; atau &ldquo;Aku pasti melakukan kesalahan.&rdquo;</p> <p dir="ltr">Kondisi ini disebut&nbsp;hyper-awareness, dan sering muncul karena pengalaman masa lalu yang membuat seseorang sangat sensitif terhadap penolakan. Penelitian menunjukkan bahwa penderita APD bahkan memiliki gangguan keterikatan yang lebih kuat dibandingkan dengan penderita&nbsp;social anxiety.</p> <p dir="ltr">Jika kamu sering merasa seperti ini, cobalah untuk berhenti sejenak dan bernapas. Tanyakan pada diri sendiri, &ldquo;Apakah ini benar-benar masalah, atau hanya rasa takut?&rdquo; Langkah kecil ini bisa membuat kamu lebih tenang dan terbuka terhadap hubungan yang sehat.</p> <p dir="ltr"><strong>4. Takut Menjadi Beban atau Ditolak</strong></p> <p dir="ltr">Rasa takut berlebihan adalah hal yang sangat umum pada orang dengan APD. Mereka sering menahan diri untuk tidak meminta bantuan atau menunjukkan perasaan karena takut dianggap merepotkan.</p> <p dir="ltr">Mungkin dulu kamu pernah dibuat merasa tidak penting, atau kebutuhanmu diabaikan. Pengalaman seperti ini bisa menanamkan keyakinan bahwa menunjukkan kebutuhan sama dengan merepotkan dan membuat orang kesal atau malah pergi meninggalkanmu.</p> <p>Namun, menghindari hubungan demi merasa aman justru membuat kamu semakin kesepian. Ingat, kamu punya hak untuk meminta dukungan dan berhak untuk dicintai tanpa harus &ldquo;sempurna.&rdquo;&nbsp;</p> <p dir="ltr"><strong>5. Emosi yang Terasa Meledak-Ledak</strong></p> <p dir="ltr">Bagi penderita APD, emosi sering kali terasa terlalu intens, baik itu ketakutan, kesedihan, bahkan kebahagiaan. Penelitian menunjukkan bahwa bagian otak yang mengatur emosi pada penderita APD bekerja lebih aktif, terutama dalam situasi stres.</p> <p dir="ltr">Inilah sebabnya mengapa hal-hal kecil bisa terasa sangat besar. Tapi penting untuk diingat, merasakan emosi bukan berarti kamu lemah. Emosi adalah sinyal dari tubuh dan pikiran bahwa kamu sedang memproses sesuatu yang penting. Belajarlah untuk menerima dan menenangkan emosi itu dengan lembut, bukan malah menekannya.</p> <p class="class-paragraph" dir="ltr">Jika kamu sering menarik diri meskipun ingin dekat dengan orang lain, bukan berarti kamu dingin atau tidak peduli. Kamu hanya sedang berusaha melindungi diri dari luka lama.</p> <p dir="ltr">Ketika kamu memahami bahwa &ldquo;menarik diri&rdquo; adalah bentuk pertahanan, bukan penolakan, kamu akan mulai bisa memandang dirimu dengan lebih manusiawi. Kadang cinta bukan soal terus berdekatan, tapi soal memberi ruang untuk pulih dan belajar merasa aman.</p> <p dir="ltr">Ingat, kamu tidak sendirian dan tidak sakit. Dengan waktu, kesadaran, dan dukungan yang tepat, kamu bisa belajar membuka hati tanpa merasa takut. Karena pada akhirnya, kedekatan yang sehat selalu dimulai dari rasa aman di dalam diri sendiri.</p>

Pernah merasa ingin dekat dengan seseorang, tapi justru malah menjauh tanpa tahu kenapa? Awalnya kamu mungkin merasa hangat.

5 Hal yang Perlu Kamu Tahu Tentang Avoidant Personality Disorder, Gangguan Kepribadian yang Sering Disalahpahami

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/02/1000059233-3814132647.jpg" alt="Eks Kepala Dinkes Sumut dr Alwi Mujahit Hasibuan saat mendengarkan tuntutan JPU, di Pengadilan Tipikor pada PN Medan, Kamis (1/8). (Aris Rinaldi Nasution/Antara)" width="100%">
<figcaption>Eks Kepala Dinkes Sumut dr Alwi Mujahit Hasibuan saat mendengarkan tuntutan JPU, di Pengadilan Tipikor pada PN Medan, Kamis (1/8). (Aris Rinaldi Nasution/Antara)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Jaksa penuntut umum (JPU) Kejati Sumut menuntut eks Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumut dr Alwi Mujahit Hasibuan, 58, dengan hukuman 20 tahun penjara. Yakni atas dugaan kasus korupsi pengadaan alat pelindung diri (APD) Covid-19 pada 2020 sebesar Rp 24 miliar.</p> <p>&rdquo;Meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Alwi Mujahit Hasibuan dengan pidana penjara selama 20 tahun,&rdquo; kata JPU Kejati Sumut Hendri Edison Sipahutar seperti dilansir dari Antara di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan, Kamis (1/8).</p> <p>Selain pidana penjara, lanjut dia, terdakwa juga dituntut membayar denda Rp 500 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan, diganti pidana kurungan selama enam bulan. JPU menghukum terdakwa Alwi membayar uang pengganti sebesar Rp 1,4 miliar dengan ketentuan apabila dalam waktu sebulan setelah perkaranya berkekuatan hukum tetap tidak dibayarkan, harta benda terdakwa disita dan dirampas untuk negara.</p> <p>&rdquo;Bila tidak mencukupi menutupi kerugian keuangan negara, maka diganti dengan pidana penjara selama tujuh tahun,&rdquo; kata Hendri.</p> <p>Tuntutan yang sama juga diberikan JPU kepada terdakwa Robby Messa Nura, 44, selaku rekanan (berkas terpisah) yakni hukuman 20 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider enam bulan kurungan.</p> <p>Namun untuk uang pengganti, terdakwa Robby dituntut membayar lebih besar dari terdakwa Alwi senilai Rp 17 miliar subsider delapan tahun penjara. JPU menyatakan kedua terdakwa dinilai terbukti melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.</p> <p>Hal memberatkan perbuatan kedua terdakwa, karena tidak mendukung program pemerintah memberantas korupsi, tidak kooperatif, dan perbuatan keduanya menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 24 miliar. Sedangkan hal yang meringankan, kedua terdakwa belum pernah dihukum, dan bersikap sopan selama persidangan.</p> <p>Setelah mendengarkan tuntutan JPU, Hakim Ketua M Nazir menunda persidangan hingga pekan depan dengan agenda pembelaan atau pleidoi dari kedua terdakwa.</p> <p>&rdquo;Sidang kita tunda dan dilanjutkan pada Senin (5/8), dengan agenda pleidoi dari kedua terdakwa maupun masing-masing dari penasihat hukumnya,&rdquo; kata Nazir.</p> <p>Dalam surat dakwaan sebelumnya, JPU menyebut bahwa kasus itu bermula pada Maret 2020. Saat itu, Dinkes Sumut melakukan pengadaan APD Covid-19 dengan nilai kontrak Rp 39,97 miliar. Namun dalam penyusunan rencana anggaran biaya (RAB) yang ditandatangani terdakwa dr Alwi Mujahit Hasibuan selaku Kepala Dinkes Sumut diduga tidak sesuai dengan ketentuan akibat harga satuan APD menjadi tinggi atau <em>mark up</em>.</p> <p class="class-paragraph">Pengadaan APD itu diberikan kepada terdakwa Robby Messa Nura dengan tawaran harga yang tidak jauh berbeda dengan RAB tersebut. Akibat perbuatan kedua terdakwa, berdasar hasil perhitungan kerugian negara dilakukan oleh tim audit forensik bersertifikat terjadi kerugian negara sebesar Rp 24 miliar.</p>

JPU Kejati Sumut tuntut eks Kepala Dinkes Sumut hukuman 20 tahun penjara atas dugaan kasus korupsi pengadaan APD Covid-19

Jaksa Tuntut Eks Kadinkes Sumut 20 Tahun Penjara Kasus Dugaan Korupsi APD Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/20/tessa2-1555331919.jpg" alt="Juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto saat wawancara dengan awak media di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (19/6). (Foto: Ridwan)" width="100%">
<figcaption>Juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto saat wawancara dengan awak media di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (19/6). (Foto: Ridwan)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan kerugian keuangan negara dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) Covid-19 di Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI mencapai Rp 300 miliar. Dalam pengusutan kasus ini, KPK telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka.</p> <p>"Bahwa Penyidikan perkara ini bergulir sejak September Tahun 2023, KPK telah menetapkan tiga tersangka dengan dugaan kerugian negara sebesar Rp 300 miliar," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika dalam keterangannya, Jumat (5/7).</p> <p>Dalam proses penyidikan, penyidik KPK telah menyita enam rumah dan dua apartemen milik tiga tersangka yang belokasi di wilayah Jabodetabek. KPK mentaksir nilainya mencapai Rp 30 miliar.</p> <p>Selain itu, penyidik KPK juga menyita uang tunai dari tersangka dan rekan bisnis tersangka sebesar Rp 1.540.200.000. KPKn juga menyita dari rekan bisnis para tersangka berupa robot pembasmi virus Covid-19 senilai Rp 500 juta; sepuluh face recognation access control terminal senilai total Rp 350 juta; tiga unit kendaraan roda empat (satu truk boks dan dua mobil van); dan satu unit kendaraan roda dua.</p> <p>KPK mengungkapkan biaya angkut dalam distribusi APD terkait penanganan pandemi Covid-19 melebihi batas standar. Di mana, nilai anggaran proyek mencapai Rp 3,03 triliun untuk lima juta set APD.</p> <p>Hanya saja, KPK belum mengungkap identitas tersangka dan kontruksi lengkap perkara kepada publik. Identitas lengkap tersangka akan diumumkan bersamaan dengan dilakukannya upaya paksa penangkapan ataupun penahanan.<br />Dalam penanganan kasus dugaan korupsi APD di Kemenkes, KPK sudah lebih dulu memeriksa sejumlah saksi. Mereka di antaranya Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad; Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkes Oscar Primadi; Direktur PT GA Indonesia Song Sung Wok; Dokter Anestesi pada RSUD Lembang Sri Lucy Novita; Komisaris Utama PT Permana Putra Mandiri Siti Fatimah Az Zahra; Direktur Utama PT Permana Putra Mandiri Ahmad Taufik; dan lainnya.</p> <p>KPK juga telah menggeledah sejumlah tempat di wilayah Jabodetabek dan Surabaya guna mengungkap peran atau perbuatan dari para pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka.</p> <p>Beberapa lokasi yang digeledah, yakni kantor Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), kantor Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes, dan salah satu ruangan di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).</p> <p>Selain BNPB, Kemenkes, dan LKPP, tim penyidik KPK juga menggeledah rumah para tersangka kasus dugaan korupsi yang merugikan negara ratusan miliar tersebut. Dari penggeledahan ini, tim penyidik menemukan dan mengamankan sejumlah dokumen penting, salah satunya catatan keuangan dan aliran uang ke berbagai pihak.</p> <p>Bahkan, KPK juga sebelumnya telah mencegah lima orang untuk tidak bepergian ke luar negeri. Pencegahan dilakukan KPK melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI. Berdasarkan informasi yang dihimpun, lima pihak yang dicegah itu di antaranya Budi Sylvana selaku Kepala Pusat Krisis Kesehatan saat kasus terjadi. Kini dia menjabat sebagai Kepala Pusat Kesehatan Haji.</p> <p>Kemudian, Harmensyah selaku Sekretaris Utama BNPB saat peristiwa pidana terjadi, Satrio Wibowo selaku pihak swasta, Ahmad Taufik selaku pihak swasta, dan A Isdar Yusuf selaku advokat.</p> <p class="class-paragraph">KPK menyebut, nilai anggaran proyek mencapai Rp 3,03 triliun untuk lima juta set APD. Disinyalir KPK sudah menetapkan pihak-pihak sebagai tersangka, namun belum disampaikan secara resmi kepada publik.</p>

Penyidik KPK telah menyita enam rumah dan dua apartemen milik tiga tersangka yang belokasi di wilayah Jabodetabek.

KPK Ungkap Kerugian Negara Terkait Dugaan Korupsi APD di Kemenkes Capai Rp 300 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/14/IMG-20240313-WA0183_copy_1200x618-335761131.jpg" alt="Kejati Sumut menahan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara berinisial AMH dan RMN (rekanan) terkait dugaan korupsi, Rabu (13/3)." width="100%">
<figcaption>Kejati Sumut menahan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara berinisial AMH dan RMN (rekanan) terkait dugaan korupsi, Rabu (13/3).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara (Sumut) menahan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara berinisial AMH. Dia diduga melakukan korupsi penyelewengan dan penggelembungan&nbsp;dana program penanggulangan pandemi Covid-19 berupa alat pelindung diri (APD) tahun anggaran 2020.</p> <p>&rdquo;Tersangka adalah dr AMH selaku Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara/pengguna anggaran dan RMN sebagai pihak swasta atau rekanan,&rdquo; ujar Kepala Kejati Sumut Idianto seperti dilansir dari <em>Antara</em> di Medan.</p> <p>Idianto menjelaskan, sebelumnya tim Kejati Sumut sudah menemukan bukti permulaan yang cukup. Sejumlah pihak terkait juga telah dipanggil untuk dimintai keterangan, sehingga kasus tersebut ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan.</p> <p>&rdquo;Kedua tersangka ditahan di dua tempat berbeda yaitu di Rutan Pancur Batu dan Rutan Labuhan Deli,&rdquo; ucap Idianto.</p> <p>Dia menjelaskan, kronologi perkara bahwa pada 2020 telah diadakan pengadaan APD dengan nilai kontrak Rp 39.978.000.000. Salah satu rangkaian dalam proses pengadaan tersebut adalah penyusunan rencana anggaran biaya (RAB).</p> <p>&rdquo;Dalam penyusunan RAB yang ditandatangani tersangka AMH, diduga tidak disusun sesuai dengan ketentuan. Sehingga, nilai dalam RAB tersebut terjadi permahalan harga atau <em>mark up</em> yang cukup signifikan,&rdquo; ujar Idianto.</p> <p>Kemudian dalam pelaksanaan RAB tersebut, kata Idianto, diduga diberikan kepada tersangka. Sehingga, membuat penawaran harga yang tidak jauh berbeda dari RAB tersebut.</p> <p>&rdquo;Di samping itu, pelaksanaan pengadaan tersebut diduga selain terjadi <em>mark up</em>, juga ada indikasi fiktif, tidak sesuai spesifikasi, serta tidak memiliki izin edar atau rekomendasi dari BNPB, dan tidak dilaksanakannya ketentuan Perka LKPP Nomor 3 Tahun 2020 poin 5,&rdquo; terang Idianto.</p> <p>Adapun jenis pengadaan yang dilakukan berupa baju APD, helm, sepatu boot, masker bedah, <em>hand screen</em>, dan masker N95. Akibat perbuatan tersebut, menurut kajati, berdasar hasil perhitungan kerugian negara yang dilakukan tim audit forensik bersertifikat telah terjadi kerugian negara sebesar Rp 24.007.295.676.</p> <p>Dia mengatakan kedua tersangka dijerat pasal 2 ayat (1) subsider pasal 3 juncto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.</p> <p class="class-paragraph">Idianto menambahkan, tim penyidik Kejati Sumut telah melakukan koordinasi dengan&nbsp;Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk melakukan pelacakan kerugian negara itu mengalir kepada siapa saja.</p> <p>&rdquo;Kami meminta kepada pihak-pihak yang menerima aliran dana dari tindak pidana dugaan korupsi ini agar segera mengembalikan ke tim penyidik,&rdquo; kata Idianto.</p>

Kejati Sumut menahan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara diduga melakukan korupsi program penanggulangan pandemi Covid-19

Kejati Tahan Kadis Kesehatan Sumut Terkait Dugaan Korupsi APD

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/WhatsApp-Image-2022-03-29-at-12.07.53.jpg" alt="Ilustrasi KPK. Benardy Ferdiansyah/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi KPK. Benardy Ferdiansyah/Antara</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Oscar Primadi, terkait kasus dugaan korupsi pengadaan alat pelindung diri (APD) di Kemenkes, pada Senin (12/2). Oscar akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain Oscar, tim penyidik KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap Komisaris Utama PT Permana Putra Mandiri, Siti Fatimah Az-Zahra pada hari ini. Kedua saksi tersebut dikabarkan telah hadir memenuhi panggilan pemeriksaan KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kedua saksi sudah hadir," kata kepala bagian pemberitaan KPK, Ali Fikri kepada wartawan, Senin (12/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014151322/apresiasi-film-dirty-vote-jk-sebut-kecurangan-yang-diungkap-masih-ringan-dibanding-kenyataan">Apresiasi Film Dirty Vote, JK Sebut Kecurangan yang Diungkap Masih Ringan Dibanding Kenyataan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski demikian, belum diketahui apa yang akan didalami tim penyidik KPK kepada kedua saksi tersebut. Namun, belum diketahui apa yang akan didalami dari kedua saksi tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, pada Rabu (7/2), KPK telah memeriksa mantan&nbsp;Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Pusat Krisis Kesehatan Budi Sylvana, dan Kepala Seksi Evaluasi dan Harmonisasi Kebijakan Fasilitas Pertambangan Ditjen Bea Cukai Kementerian Kuangan RI, Pius Rahardjo. Keduanya didalami soal besaran anggaran pengadaan APD di Kemenkes.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kedua saksi hadir dan dikonfirmasi antara lain kaitan hitungan pos dan besaran anggaran dalam pengadaan APD di Kemenkes," ucap Ali.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Termasuk dugaan aliran uang yang dinikmati berbagai pihak dari pengadaan tersebut," imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam proses penyidikan kasus ini, KPK telah menggeledah sejumlah tempat di wilayah Jabodetabek dan Surabaya guna mengungkap peran atau perbuatan dari para pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka.&nbsp;</div> </div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Dalam pengusutan kasus ini, KPK juga telah menggeledah sejumlah lokasi.&nbsp;Beberapa lokasi yang digeledah, yakni kantor Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), kantor Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes, dan salah satu ruangan di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain BNPB, Kemenkes, dan LKPP, tim penyidik&nbsp;KPK&nbsp;juga menggeledah rumah para tersangka kasus dugaan korupsi yang merugikan negara ratusan miliar tersebut. Dari penggeledahan ini, tim penyidik menemukan dan mengamankan sejumlah dokumen penting, salah satunya catatan keuangan dan aliran uang ke berbagai pihak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bahkan,&nbsp;KPK&nbsp;juga telah&nbsp;mencegah lima orang untuk tidak bepergian ke luar negeri. Pencegahan dilakukan&nbsp;KPK&nbsp;melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Terkait dengan dibutuhkannya keterangan beberapa pihak untuk mendukung proses penyidikan perkara dugaan korupsi pengadaan&nbsp;APD&nbsp;di Kemenkes RI, saat ini&nbsp;KPK&nbsp;telah ajukan cegah pada pihak Dirjen Imigrasi Kemenkumham RI terhadap lima orang untuk tidak melakukan perjalanan ke luar negeri," urai Ali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pencegahan ke luar negeri ini dilakukan selama enam bulan ke depan, dan dapat diperpanjang selama satu kali untuk jangka waktu yang sama. Oleh karena itu, juru bicara&nbsp;KPK&nbsp;berlatar belakang jaksa itu berharap, para pihak yang dicegah tersebut bisa kooperatif, untuk mempercepat penanganan perkara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berdasarkan informasi yang dihimpun, lima pihak yang dicegah itu di antaranya Budi Sylvana selaku Kepala Pusat Krisis Kesehatan saat kasus terjadi. Kini dia menjabat sebagai Kepala Pusat Kesehatan Haji.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian, Harmensyah selaku Sekretaris Utama BNPB saat peristiwa pidana terjadi, Satrio Wibowo selaku pihak swasta, Ahmad Taufik selaku pihak swasta, dan A Isdar Yusuf selaku advokat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Adapun pihak dimaksud yaitu dua ASN dan tiga pihak swasta," pungkas Ali.</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div>

KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Oscar Primadi.

KPK Periksa Eks Sekjen Kemenkes Oscar Primadi Terkait Dugaan Korupsi Pengadaan APD

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/08/BPK090311-1-1-4215740399.jpg" alt="Ilustrasi - Dua karyawan berbincang di samping jendela gedung kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di kawasan Slipi, Jakarta. FOTO ANTARA/Andika Wahyu/aa." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi - Dua karyawan berbincang di samping jendela gedung kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di kawasan Slipi, Jakarta. FOTO ANTARA/Andika Wahyu/aa.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diketahui akan mulai memeriksa sejumlah laporan keuangan (LK) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tahun 2023.</p> <p>Untuk melancarkan hal tersebut, Anggota VI BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VI Pius Lustrilanang telah menyerahkan surat tugas pemeriksaan kepada Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin.</p> <p>Dilansir dari Antara, pada Kamis (7/2), pemeriksaan LK ini akan dilaksanakan dengan pendekatan audit berbasis risiko atau risk based audit (RBA).</p> <p>Yang mana, pemeriksaannya akan difokuskan pada area-area yang berisiko, termasuk adanya potensi risiko kecurangan.</p> <p>"Berdasarkan pendekatan tersebut, maka pemeriksaan akan difokuskan antara lain kepada belanja bantuan sosial, belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah," kata Pius.</p> <p>"Belanja pada badan layanan umum (BLU), belanja barang berupa bantuan pemerintah untuk pembayaran iuran Jaminan Kesehatan Nasional, dan implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI)," Lanjutnya.</p> <p>Menurutnya, penggabungan berbagai sistem informasi pengelolaan keuangan pada kementerian/lembaga ke dalam SAKTI akan menghasilkan database yang besar.</p> <p>Oleh sebab itu, pemeriksaan akan diarahkan dengan memanfaatkan teknologi informasi secara optimal agar lebih efektif dan efisien.</p> <p>Pius berharap agar seluruh jajaran Kemenkes bisa berkomitmen dalam pemeriksaan ini. Salah satunya dengan mampu membangun komunikasi dan sinergi yang efektif dengan BPK.</p> <p>Sehingga, pemenuhan data dan informasi yang dibutuhkan pun akan berjalan lancar dan sesuai target.</p> <p class="class-paragraph">"Kepada tim pemeriksa BPK, saya mengingatkan agar dalam melaksanakan pemeriksaan selalu berpegang teguh pada nilai-nilai dasar BPK, yaitu independensi, integritas, dan profesionalisme, menegakkan kode etik BPK dan bekerja sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN)," ucapnya.</p> <p>Untuk diketahui, anggota VI BPK juga menyerahkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang telah dilaksanakan pada semester II tahun 2023. LHP itu terdiri atas satu pemeriksaan kinerja dan tiga pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT).</p> <p>LHP kinerja tersebut adalah LHP kinerja terkait dengan upaya pemerintah dalam percepatan penurunan prevalensi stunting tahun 2022 dan 2023 pada Kemenkes dan instansi terkait lainnya.</p> <p>Adapun LHP DTT yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa dalam rangka penyelenggaraan kesehatan haji tahun 2023 pada Kemenkes di Jakarta dan Arab Saudi.</p> <p>Lalu ada LHP kepatuhan atas pelaksanaan program Indonesia Emergency Response to Covid - 19 tahun 2022 dan 2023, dan LHP kepatuhan atas pelaksanaan program Indonesia-Supporting Primary Health Care Reform (I-Sphere) tahun 2022 dan 2023.</p>

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diketahui akan mulai memeriksa sejumlah laporan keuangan (LK) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tahun 2023.

BPK Periksa Laporan Keuangan Kemenkes Tahun 2023, Ini Fokus Pemeriksaannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/image_6483441-14.jpg" alt="Ilustrasi KPK. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi KPK. Dok JawaPos</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menaksir kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi pengadaan alat pelindung diri (APD) di Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencapai Rp 625 miliar. Meski demikian, lembaga antirasuah&nbsp;</div> <div dir="auto">belum menerima perhitungan nilai kerugian negara secara pasti dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dari BPKP belum kami peroleh (perhitungan kerugian negaranya), tapi kerugian sementaranya dari perhitungan dalam proses penyelidikan sudah kami peroleh, sekitar Rp 625 miliar lebih," kata kepala bagian pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (24/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ali menjelaskan, KPK sampai saat ini masih melakukan proses penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan APD di Kemenkes ini. Lembaga antirasuah masih mengumpulkan alat bukti untuk mengungkap secara terang dugaan rasuah tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014019637/soroti-menjamurnya-apk-diaz-hendropriyono-ingat-ya-akan-ada-sampah-menumpuk-kotak-masuk-editornurul-adriyana">Soroti Menjamurnya APK, Diaz Hendropriyono: Ingat Ya akan Ada Sampah Menumpuk Kotak Masuk Editor/Nurul Adriyana</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kemudian nanti kami konfirmasi kepada ahli perhitungan kerugian keuangan negara, kemudian kami panggil tersangkanya, dan dilakukan penahanan dan selanjutnya penuntutan dan persidangan," ucap Ali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam pengusutan kasus ini, KPK juga telah menggeledah sejumlah lokasi.&nbsp;Beberapa lokasi yang digeledah, yakni kantor Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), kantor Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes, dan salah satu ruangan di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain BNPB, Kemenkes, dan LKPP, tim penyidik&nbsp;KPK&nbsp;juga menggeledah rumah para tersangka kasus dugaan korupsi yang merugikan negara ratusan miliar tersebut. Dari penggeledahan ini, tim penyidik menemukan dan mengamankan sejumlah dokumen penting, salah satunya catatan keuangan dan aliran uang ke berbagai pihak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Termasuk adanya transaksi pembelian aset-aset bernilai ekonomis dari para pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini," ucap Ali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">KPK&nbsp;pun telah menyita barang bukti itu disita untuk dianalisis tim penyidik. Barang bukti yang disita akan dikonfirmasi kepada para tersangka dan saksi saat proses pemeriksaan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bahkan,&nbsp;KPK&nbsp;juga telah&nbsp;mencegah lima orang untuk tidak bepergian ke luar negeri. Pencegahan dilakukan&nbsp;KPK&nbsp;melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Terkait dengan dibutuhkannya keterangan beberapa pihak untuk mendukung proses penyidikan perkara dugaan korupsi pengadaan&nbsp;APD&nbsp;di Kemenkes RI, saat ini&nbsp;KPK&nbsp;telah ajukan cegah pada pihak Dirjen Imigrasi Kemenkumham RI terhadap lima orang untuk tidak melakukan perjalanan ke luar negeri," urai Ali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pencegahan ke luar negeri ini dilakukan selama enam bulan ke depan, dan dapat diperpanjang selama satu kali untuk jangka waktu yang sama. Oleh karena itu, juru bicara&nbsp;KPK&nbsp;berlatar belakang jaksa itu berharap, para pihak yang dicegah tersebut bisa kooperatif, untuk mempercepat penanganan perkara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berdasarkan informasi yang dihimpun, lima pihak yang dicegah itu di antaranya Budi Sylvana selaku Kepala Pusat Krisis Kesehatan saat kasus terjadi. Kini dia menjabat sebagai Kepala Pusat Kesehatan Haji.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian, Harmensyah selaku Sekretaris Utama BNPB saat peristiwa pidana terjadi, Satrio Wibowo selaku pihak swasta, Ahmad Taufik selaku pihak swasta, dan A Isdar Yusuf selaku advokat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Adapun pihak dimaksud yaitu dua ASN dan tiga pihak swasta," pungkas Ali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div>

KPK menaksir kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi APD di Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencapai Rp 625 miliar.

KPK Taksir Kerugian Negara Dalam Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan APD Capai Rp 625 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/covid-surabaya.jpg" alt="KARANTINA: Petugas di Hotel Asrama Haji membagikan makanan kepada pasien yang menghuni Gedung Zamzam. Sebagian pasien tersebut berasal dari hasil penyekatan perbatasan di Jembatan Suramadu. (Robertus Risky/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>KARANTINA: Petugas di Hotel Asrama Haji membagikan makanan kepada pasien yang menghuni Gedung Zamzam. Sebagian pasien tersebut berasal dari hasil penyekatan perbatasan di Jembatan Suramadu. (Robertus Risky/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Bukan hanya di Kemenkum HAM, dugaan korupsi juga terjadi di Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Kemarin Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengungkap anggaran jumbo dalam pengadaan alat pelindung diri (APD) yang diduga dikorupsi.</p> <p>Berdasar data yang diperoleh penyidik KPK, nilai proyek APD untuk penanggulangan pandemi Covid-19 itu mencapai Rp 3,03 triliun. Dari angka tersebut, kerugian keuangan negara mencapai ratusan miliar rupiah. Ali menyatakan bahwa instansinya sangat menyesalkan tindakan tersebut.</p> <p>Dugaan korupsi di Kemenkes itu terjadi ketika masyarakat Indonesia butuh pertolongan. Meski belum bisa membuka detail konstruksi perkaranya, Ali menjelaskan bahwa proyek yang &rdquo;dimainkan&rdquo; orang-orang curang tersebut masuk dalam anggaran pemerintah untuk 2020&ndash;2022.</p> <p>Anggaran sebesar itu semestinya digunakan secara maksimal untuk melindungi dan menyelamatkan masyarakat dari ancaman Covid-19. Sayangnya, masih ada yang berani menyalahgunakan anggaran. &rdquo;Jadi, perkara ini berkenaan dengan dugaan penyalahgunaan kewenangan,&rdquo; jelas Ali.</p> <p>KPK memang belum mengungkap jumlah total kerugian keuangan negara atas kasus tersebut. Namun, Ali memastikan, penyidik bakal terus mendalami kerugian keuangan negara ratusan miliar rupiah yang sudah terdeteksi. Menurut dia, temuan itu menjadi titik awal bagi instansinya untuk terus mengembangkan penyidikan.</p> <p>Ali menyebut temuan tersebut sebagai bukti permulaan untuk menggali peristiwa pidana yang terjadi. Berdasar informasi yang diperoleh KPK, anggaran Rp 3,03 triliun digunakan untuk membeli lima juta set APD. &rdquo;Jadi, saya kira proyek APD untuk pandemi Covid-19 ini cukup besar dan KPK kemudian concern terhadap persoalan ini,&rdquo; ujarnya.</p> <p>Dia pun memastikan sudah ada tersangka dalam penyidikan kasus tersebut. Meski demikian, sampai kemarin KPK belum bisa mengumumkan nama para tersangka. &rdquo;Memang ada beberapa orang (tersangka), ya. Saya kira lebih dari satu yang kami tetapkan sebagai tersangka,&rdquo; jelas Ali.</p> <p>Dia menegaskan, KPK akan mengungkap semua nama tersangka bersamaan dengan penahanan. &rdquo;Pasti kami akan sampaikan seterang-terangnya. Konstruksi perkara, pasal-pasalnya, jumlah fixed dari kerugian keuangan negaranya,&rdquo; beber dia.</p> <p>Sampai saat ini, lanjut Ali, pihaknya terus mengembangkan penyidikan perkara tersebut. Terutama yang terkait dengan substansi materi penyidikan. Termasuk keterlibatan pihak-pihak tertentu. &rdquo;Termasuk mungkin pihak lain yang bisa dimintai pertanggungjawaban secara hukum selain pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka,&rdquo; terangnya. Pada waktunya, KPK akan menyampaikan penanganan kasus tersebut seterang-terangnya.</p> <p>Sementara itu, Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes Siti Nadia Tarmizi menyatakan bahwa kasus rasuah itu terjadi sebelum era Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin. Sebelum Budi, jabatan Menkes diampu Terawan Agus Putranto. &rdquo;Kita tunggu dari KPK,&rdquo; kata Nadia.</p> <p>Dia tidak ingin gegabah untuk mengomentari kasus ini. Terlebih, Nadia tidak tahu siapa yang terlibat pada kasus rasuah tersebut.</p> <p class="class-paragraph">Nadia menekankan, pihaknya sudah melakukan berbagai upaya untuk mencegah kasus korupsi. Termasuk bekerja sama dengan penyuluh antikorupsi. &rdquo;Kami juga punya WBK (wilayah bebas dari korupsi), WBBM (wilayah birokrasi bersih dan melayani), serta pencanangan zona integritas,&rdquo; ungkapnya. <strong>(lyn/syn/c14/ttg)</strong></p>

Dugaan korupsi juga terjadi di Kementerian Kesehatan. KPK mengungkap anggaran jumbo dalam pengadaan alat pelindung diri yang diduga disunat.

Kasus Dugaan Korupsi APD di Kemenkes Sudah Ada Tersangka

<div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/28/sukanto-tanoto-tf-1024x576-3203062686.jpg" alt="Sukanto Tanoto" width="100%">
<figcaption>Sukanto Tanoto</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> Nama Sukanto Tanoto tengah menjadi pusat perbincangan publik. Musababnya, salah satu pria terkaya di Indonesia ini dikabarkan membeli sebuah mal di Singapura seharga Rp 9,4 triliun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Setelah ditelusuri, Sukanto Tanoto ternyata juga pernah berbuat hal lain yang tak kalah menarik. Selain dalam aspek bisnis, keluarga Tanoto juga dikenal memiliki rekam jejak yang panjang dalam dunia filantropi melalui Tanoto Foundation.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01569976/teror-di-yahukimo-belum-reda-dua-pria-dibunuh-oleh-otk">Teror di Yahukimo Belum Reda, Dua Pria Dibunuh oleh OTK</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pada masa awal pandemi Covid-19, keluarga Tanoto membantu pemerintah menangani wabah tersebut. Dengan membantu pengadaan alat pelindung diri (APD) yang saat itu langka.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Sebagai lembaga filantropi Keluarga Tanoto, Tanoto Foundation merasa bangga bisa ikut berkontribusi terhadap penanganan pandemi di Indonesia. Kami akan terus mencoba memberikan yang terbaik bagi Indonesia,&rdquo; kata CEO Global Tanoto Foundation, J Satrijo Tanudjojo kepada wartawan, Senin (1/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/oto-dan-tekno/01569974/ajak-diler-seluruh-dunia-chery-pamer-teknologi-dan-paparkan-strategi">Ajak Diler Seluruh Dunia, Chery Pamer Teknologi dan Paparkan Strategi</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Saat itu, terjadi kelangkaan APD seperti masker, sarung tangan, maupun baju pelindung, khususnya untuk tenaga kesehatan (nakes). Akibatnya, banyak nakes yang tertular dan ikut menjadi korban Covid-19.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Minimnya pasokan APD produksi lokal membuat banyak negara kemudian berebut membeli APD ke Tiongkok selaku produsen terbesar di dunia. Tingginya permintaan APD saat itu membuat harga melonjak hingga 7 kali lipat. Apalagi, di Tiongkok sendiri, kebutuhan APD sedang memuncak. Sehingga, APD juga susah didapat karena harus berebut dengan berbagai lembaga lain.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/01569955/bakal-ada-2-titik-macet-baru-ini-rekayasa-lalin-penutupan-jembatan-otista-bogor">Bakal Ada 2 Titik Macet Baru, Ini Rekayasa Lalin Penutupan Jembatan Otista Bogor</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tanoto Foundation pun berhasil mendapatkan 1 juta masker, 1 juta sarung tangan, 100 ribu baju pelindung, dan 3.000 kacamata pelindung. Namun, masalah muncul karena pada saat itu penerbangan internasional dari Tiongkok ke Indonesia sudah ditutup. Sedangkan, APD itu harus dikirim secepatnya ke Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Akhirnya, Tanoto Foundation memutuskan menyewa <em>private jet</em> untuk membawa bantuan APD dari Nanchang Changbei International Airport. Bantuan APD itu tiba di Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta pada 3 April 2020. Bantuan APD Tanoto Foundation ini adalah bantuan APD pertama yang datang dari pihak non-pemerintah di awal pandemi Covid-19.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01569972/muhadjir-pastikan-arus-balik-lebaran-gelombang-2-berlangsung-lancar">Muhadjir Pastikan Arus Balik Lebaran Gelombang 2 Berlangsung Lancar</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Banyaknya bantuan APD yang dibawa membuat <em>private jet</em> itu harus dua kali bolak-balik dari Tiongkok lalu kembali lagi ke Indonesia. Kapasitas private jet yang terbatas akhirnya membuat Tanoto Foundation memutuskan untuk menyewa pesawat berbadan lebar Boeing 777-300 ER milik maskapai Garuda Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selama pandemi Covid-19, Tanoto Foundation tercatat beberapa kali menyewa pesawat Garuda Indonesia untuk membawa masker, sarung tangan, baju pelindung, kaca mata pelindung, hingga konsentrator oksigen yang dibeli dari Tiongkok ke Indonesia. Bantuan itu selanjutnya diserahkan ke Satgas Penanganan Covid-19 untuk disalurkan ke para nakes dan rumah sakit di berbagai wilayah di Indonesia.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-dunia/01569971/cuma-main-10-orang-psg-dipecundangi-lorient-1-3">Cuma Main 10 Orang, PSG Dipecundangi Lorient 1-3</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Diketahui, Sukanto Tanoto, salah satu orang kaya asal Indonesia dilaporkan membeli sebuah mal di Singapura. Mal tersebut bernama Tanglin Mall di kawasan Perbelanjaan Orchard Road.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pusat perbelanjaan itu dibeli melalui Pacific Eagle Real Estate, salah satu perusahaan milik Sukanto Tanoto, seharga USD 645 juta atau Rp 9,4 triliun (kurs Rp 14.700).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-dunia/01569968/hajar-hertha-berlin-2-0-bayern-muenchen-kembali-ke-puncak-klasemen">Hajar Hertha Berlin 2-0, Bayern Muenchen Kembali ke Puncak Klasemen</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mengutip Forbes, transaksi pembelian mal itu dilakukan Februari 2023. Alasan Sukanto Tanoto membeli mal itu karena ingin memperlebar sayap investasi real estate di pusat keuangan Asia tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Pusat Perbelanjaan Tanglin adalah salah satu landmark ritel paling awal di Singapura dan menempati lokasi yang menonjol tepat di sebelah St. Regis Hotel di kantong Orchard Road,&rdquo; kata Direktur Pacific Eagle Sun You Ning yang berbasis di Singapura, sepeti dikutip Jumat (28/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/01569967/tak-hanya-kapal-angkatan-laut-tiongkok-kerahkan-pesawat-carter-untuk-evakuasi-warganya-dari-sudan">Tak Hanya Kapal Angkatan Laut, Tiongkok Kerahkan Pesawat Carter untuk Evakuasi Warganya dari Sudan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sun You Ning merasa terhormat memiliki Tanglin Mall lantaran memiliki wewenang untuk menciptakan pembangunan ikonik yang sesuai dengan warisan properti. Terlebih, bagian depan mal tersebut merupakan salah satu jalan paling penting di Singapura.</div>

Selain dalam aspek bisnis, keluarga Tanoto juga dikenal memiliki rekam jejak yang panjang dalam dunia filantropi melalui Tanoto Foundation.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#apd

Berita Terkini