<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/04/WhatsApp-Image-2024-07-04-at-092629-452216792.jpg" alt="APCI resmikan Spesialisasi Paint Technology jurusan Teknik Kimia Industri pendidikan vokasi SMK Mitra Industri MM2100. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>APCI resmikan Spesialisasi Paint Technology jurusan Teknik Kimia Industri pendidikan vokasi SMK Mitra Industri MM2100. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;APCI (Asosiasi Produsen Cat Indonesia) mewujudkan cita-cita mengembangkan pendidikan vokasi di industri cat lewat SMK Mitra Industri MM2100. Spesialisasi Paint Technology jurusan Teknik Kimia Industri diresmikan lewat pemotongan pita di gedung Paint Technology. SMK Mitra Industri MM2100 merupakan sekolah yang memiliki spesialisasi cat pertama di Indonesia dan Asia Tenggara dengan jurusan Teknik Kimia Industri (Paint Technology), dengan fokus Paint Applicator dan Lab Technician. Hadir menunjang pembelajaran mengenai cat di jenjang SMK. APCI bersama beberapa perusahaan industri cat berhasil mewujudkan sekolah industri cat pertama yang telah memiliki SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia) Nomor 171 Tahun 2020. Paint Technology diprakarsai Asosiasi Produsen Cat Indonesia (APCI) dengan kurikulum yang disusun pakar cat, bahkan tenaga pengajar pun di-support dari industri cat. Hal itu untuk memaksimalkan pendidikan pengetahuan cat di SMK Mitra Industri MM2100. CEO PT Propan Raya sekaligus Ketua APCI Kris Adidarma mengatakan, pada tahun ajaran 2024/2025, SMK Mitra Industri MM2100 telah memiliki 50 siswa yang terbagi dalam dua kelas. Berdirinya jurusan Teknik Kimia Industri di SMK Mitra Industri MM2100 merupakan inisiatif dari APCI yang ingin menyalurkan sumber daya manusia di bidang pengecatan yang sejalan dengan kebutuhan industri. &rdquo;Pada 2024 pembangunan dapat terealisasi dengan baik dengan adanya kolaborasi semua pakar profesional dan expert yang terjun langsung ke lapangan,&rdquo; ujar Kris Adidarma. Kerja sama itu, lanjut dia, sebagai bentuk sustainable partnership antara, industri cat, vokasi, dan asosiasi. &rdquo;Saya mengucapkan terima kasih kepada para founding members yang berperan aktif dalam pembangunan SMK ini di antara lain, PT Jotun Indonesia, PT Kansai Paint Indonesia, PT Propan Raya ICC, dan Mataram Paint,&rdquo; tambah Kris Adidarma. Tercatat perusahaan industri yang tergabung dalam founding members memberikan bantuan pendidikan sebesar Rp 5.000.000.000 kepada jurusan Paint Technology di SMK Mitra Industri MM2100. Selain founding members yang mendirikan Paint Technology ada beberapa perusahaan yang berperan dalam pembangunan sekolah. &rdquo;Siswa kami siap bekerja untuk perusahaan industri, khususnya bagi industri cat, dengan pembelajaran yang kami berikan dan praktik kerja langsung kami yakin siswa kami siap,&rdquo; ujar Head of HRD &amp; General Affairs PT Jotun Indonesia dan Kepala SMK Mitra Industri MM2100 Lispiyatmini. &rdquo;Kurikulum yang akan diajarkan dapat disesuaikan dengan kebutuhan industri cat, sehingga lulusan kami memiliki bekal yang penuh ketika memasuki dunia kerja,&rdquo; imbuh dia. SMK Mitra Industri MM2100 diharapkan dapat melahirkan pakar-pakar cat yang andal dan berkontribusi bagi pembangunan negeri sesuai dengan standar industri. Para lulusan dapat memiliki keahlian memproduksi berbagai jenis cat dan pelapis yang digunakan untuk melindungi, menghias, dan memperbaiki permukaan. Setelah grand opening dilanjutkan dengan rapat umum anggota APCI untuk menentukan pengurus APCI 2024-2027.

APCI (Asosiasi Produsen Cat Indonesia) mewujudkan cita-cita mengembangkan pendidikan vokasi di industri cat lewat SMK Mitra Industri MM2100

Dukungan APCI untuk Pendidikan Paint Technology SMK Mitra Industri MM2100

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/petani-tembakau.jpg" alt="Ilustrasi petani tembakau tengah melakukan pemupukan. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi petani tembakau tengah melakukan pemupukan. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Seluruh mata rantai elemen ekosistem pertembakauan mengecam kembali munculnya desakan dari pihak-pihak yang ingin merevisi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 (PP 109/2012) tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan. Desakan yang dialamatkan kepada pemerintah untuk segera merevisi regulasi tersebut, dinilai ingin membumihanguskan ekosistem pertembakauan.  Ekosistem melihat, kampanye yang didorong baik dari dalam negeri maupun pihak asing terkait revisi PP 109 /2012, memungkiri kontribusi ekosistem pertembakauan yang selama ini menjadi penopang penerimaan negara melalui cukai hasil tembakau (CHT). Ekosistem pertembakauan yang telah menjadi sumber penghidupan bagi 24 juta masyarakat, perlu diberi ruang untuk bertumbuh, bukan ditekan lewat desakan revisi regulasi.  Ketua Umum Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI) Budidoyo meminta agar ekosistem pertembakauan tidak hanya dipandang sebagai satu pihak. Ekosistem pertembakauan adalah persatuan, keterikatan mata rantai seluruh elemen: petani tembakau, petani cengkeh, buruh tani, pekerja pabrik, pekerja kreatif, UMKM, retail, industri hingga konsumen.  "Pemerintah harus mampu menjaga keseimbangan dan keberlanjutan ekosistem pertembakauan," harapnya.  Menurut Budidoyo, ekosistem ini memberikan sumbangsih yang luar biasa pada negara. Mereka menyerap 6 juta tenaga kerja. Namun sayangnya, dia merasakan perlakuan terhadap ekosistem pertembakauan sangat tidak adil.  "Kontribusi kami nyata, maka dari sisi regulasi, tolong berimbang. Kami menolak tegas revisi PP 109/2012. Jangan ekosistem pertembakauan ini hanya diisap dan tidak diberi nutrisi. Ironis! lanjutnya dalam keterangan tertulis, Selasa (26/7).  Senada, Ketua Umum Asosiasi Petani Cengkeh Indonesia (APCI), Dahlan Said menegaskan, dari dulu hingga sekarang, ekosistem pertembakauan konsisten memberikan sumbangsih kepada pemerintah. "Oleh karena itu, bantu kami berjuang untuk mempertahankan keberlangsungan ekosistem pertembakauan. Kami dari petani cengkeh, kami mohon dengan sangat, bantu kami mempertahankan mata pencaharian hidup kami. Jangan semakin ditekan dengan rencana revisi PP 109/2012," pinta Dahlan.  Ketua DPN Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Soeseno melihat, regulasi pertembakauan selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Inkonsistensi regulasi ini terus menekan para petani tembakau.  Ia menuturkan, regulasi yang ada selama ini kental dengan unsur dalam Framework Convention on Tobacco Control (FCTC). "Kental sekali dengan unsur tangan-tangan asing untuk mengendalikan bagaimana tembakau dan produknya. Ujung dari tekanan dan larangan yang diadopsi dalam regulasi yang ada, sudah jelas petani yang dirugikan," terangnya.  "Petani diminta untuk konversi tanaman tembakau ke tanaman lain tanpa memberikan solusi yang komprehensif dan jangka panjang. Kami, petani tembakau mengecam dan menolak revisi PP 109/2012," sebut Soeseno.  Senada, Federasi Serikat Pekerja Rokok, Tembakau, Makanan dan Minuman (FSP RTMM) SPSI terus melakukan advokasi, baik litigasi maupun nonlitigasi secara mandiri. Termasuk advokasi industri dan tenaga kerja.  "Tujuannya untuk memastikan pekerjanya sejahtera. Namun untuk mewujudkan itu, harus kita pastikan juga bahwa industrinya harus bisa tumbuh dan berkembang. Bagaimana industrinya bisa tumbuh, jika terus ditekan dengan regulasi seperti revisi PP 109/2012 yang nyata-nyatanya akan mematikan sumber mata pencaharian kami?" ujar Ketua Umum FSP RTMM SPSI, Sudarto.  Perwakilan industri yang selama ini kian tercekik oleh berbagai regulasi tidak berimbang, pun secara tegas menolak rencana revisi PP 109/2012. Ketua Mitra Produksi Sigaret Indonesia (MPSI) Sriyadi Purnomo menuturkan, industri hasil tembakau (IHT) harus terus dipertahankan, terutama segmen sigaret kretek tangan. Dia menambahkan, jumlah pabrikan menurun. Tapi ketika pandemi terjadi, dimana sektor industri lain melakukan pemutusan hubungan kerja, IHT justru menyerap tenaga kerja.  "Kontribusi ini jangan disangkal. IHT jangan diperas terus padahal kita tahu sumbangsihnya begitu besar. Kami menolak revisi PP 109/2012 yang jelas akan mematikan industri ini. Mana komitmen pemerintah yang katanya mendukung sektor padat karya?" tegas Sriyadi.  Ketua Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo) Benny Wahyudi menambahkan, ketika industri berusaha bangkit dan memulihkan diri karena pandemi, justru gerakan, kampanye, dan regulasi terhadap IHT semakin eksesif. Padahal saat ini, upaya untuk merevisi PP 109/2012, bukanlah sesuatu yang genting, apalagi mengingat selama ini IHT telah patuh dan menyesuaikan diri dengan aturan-aturan yang termaktub dalam PP 109/2012.  "IHT selama ini disudutkan, dimusuhi, seolah tidak ada yang positif dari industri ini. Jelas sudah ada bias terhadap ekosistem pertembakauan dan sangat memberatkan. Ini yang sedang kami perjuangkan," pungkas Benny.

Petani Tembakau, Cengkeh, hingga Buruh Rokok Tolak Revisi PP 109/2012

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/Suryo-Eko-Hadianto.jpg" alt="Direktur Utama PT Bukit Asam Tbk (PTBA) Suryo Eko Hadianto" width="100%">
<figcaption>Direktur Utama PT Bukit Asam Tbk (PTBA) Suryo Eko Hadianto</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Proyek gasifikasi dipastikan menjadi penopang bisnis baru bagi perusahaan batu bara. Sebagai proyek strategis nasional (PSN), gasifikasi bakal menjadi substitusi liquified petroleum gas (LPG) sehingga bisa mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar minyak (BBM) dalam memenuhi kebutuhan energi di dalam negeri.  Direktur Utama PT Bukit Asam Tbk (PTBA) Suryo Eko Hadianto menegaskan, proyek gasifikasi menjadi kebutuhan utama bagi perusahaan tersebut. "Gasifikasi ini akan menjadi salah satu pilar bisnis (perusahaan) ke depan," katanya.  Dia melanjutkan, PTBA masih menguasai cadangan batu bara lebih dari 3 miliar ton yang mampu digunakan hingga 100 tahun medatang. Rata-rata produksi 30 juta ton per tahun, Suryo meyakini pemenuhan kebutuhan energi masa depan tidak lagi bersandar pada batu bara.  "Seratus tahun yang akan datang, batu bara ditinggalkan. Maka, harus kami berdayakan secepatnya. Salah satu terobosannya adalah gasifikasi batu bara," jelasnya.  Gasifikasi, sambung Suryo, akan menjadi produk turunan batu bara (coal derivative). Proses gasifikasi PTBA adalah mengubah batu bara menjadi dimethyl ether (DME) yang fungsinya sebagai pengganti LPG.  Saat ini Indonesia masih mengimpor sekitar 7 hingga 8 juta ton LPG per tahun. Karena itu, gasifikasi diharapkan mampu menjawab kemandirian energi nasional.  Suryo menambahkan, kepastian berlanjutnya proyek gasifikasi tersebut ditandai penandatanganan Amandemen Perjanjian Kerja Sama Pengembangan DME antara PTBA, PT Pertamina, dan Air Products &amp; Chemicals Inc (APCI) pada Mei lalu.  Rencananya, proyek itu dilaksanakan di Tanjung Enim selama 20 tahun. Dengan utilisasi 6 juta ton batu bara per tahun, proyek itu dapat menghasilkan 1,4 juta DME untuk mengurangi impor 1 juta ton LPG per tahun.  "Sehingga dapat memperbaiki neraca perdagangan," tuturnya.

Gasifikasi Batu Bara Hemat Impor 1 Juta Ton LPG per Tahun

APCI

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#APCI

Berita Terkini

Dukungan APCI untuk Pendidikan Paint Technology SMK Mitra Industri MM2100

Petani Tembakau, Cengkeh, hingga Buruh Rokok Tolak Revisi PP 109/2012

Gasifikasi Batu Bara Hemat Impor 1 Juta Ton LPG per Tahun

Download Aplikasi JawaPos.com