<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/22/EZ3rzsGYaen1EyiQfkkvFT1RoDCZscYUDU2goqWK-4264445453.jpg" alt="Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara perdana hadiri Konferensi Pers APBN KiTA untuk memaparkan realisasi pendapatan dan belanja negara yang digelar rutin bulanan, Senin (22/9)." width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara perdana hadiri Konferensi Pers APBN KiTA untuk memaparkan realisasi pendapatan dan belanja negara yang digelar rutin bulanan, Senin (22/9).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara perdana hadiri Konferensi Pers APBN KiTA untuk memaparkan realisasi pendapatan dan belanja negara yang digelar rutin bulanan, Senin (22/9). Menkeu Purbaya menyampaikan hingga Agustus 2025, pendapatan negara tercatat sebesar Rp 1.638,7 triliun atau 57,2 persen terhadap outlook. Sedangkan belanja negara mencapai Rp 1.960,3 triliun, atau 55,6 persen terhadap outlook. "Defisit APBN Rp 321,6 triliun atau 1,35 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), keseimbangan primer masih Rp 22 triliun," kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTA di Kantornya, Senin (22/9). Lebih lanjut, Purbaya membeberkan bahwa seharusnya keseimbangan primer hingga akhir tahun akan negatif. Pasalnya, masih ada sejumlah belanja pemerintah yang masih harus digenjot. "Jadi kalau lihat dari sini sih harusnya kan negatif, keseimbangan primer sampai akhir tahun. Jadi masih ada ini indikasinya adalah masih ada belanja pemerintah yang mesti dipercepat lagi supaya keseimbangan primernya sesuai dengan desain waktu kita buat anggaran untuk tahun 2025 ini," bebernya. Di sisi lain, dari sisi pendapatan negara hingga 31 Agustus 2025 teratat sebesar Rp 1.638,7 triliun. Sementara untuk belanja negara telah mencapai Rp 1.960,3 triliun. Untuk diketahui, defisit APBN adalah selisih kurang antara pendapatan negara dan belanja negara dalam tahun anggaran yang sama. Sementara itu, kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga 31 Mei 2025 tercatat defisit sebesar Rp 21 triliun (0,09 persen) terhadap produk domestik bruto (PDB).&nbsp; Menteri Keuangan yang saat itu menjabat, yakni Sri Mulyani Indrawati memastikan &nbsp;defisit yang tercatat pada Mei 2025 ini masih jauh dari target sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang APBN Tahun Anggaran 2025. Adapun postur APBN hingga 31 Mei 2025, tercatat pendapatan negara mencapai Rp 995,3 triliun. Artinya, Pemerintah sudah mengumpulkan 33,1 persen dari target pendapatan tahun ini. Kemudian, pajak terkumpul Rp 683,3 triliun (31,2 persen) dari target tahun 2025. Bea dan cukai &nbsp;mengumpulkan Rp 122,9 triliun (40,7 persen) dari target tahun ini. PNBP sebesar Rp188,7 triliun atau 36,7 persen dari APBN. &nbsp; &nbsp; &nbsp; Sumber foto: Salman Toyibi/Jawa Pos

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan realisasi pendapatan dan belanja negara dalam konferensi pers APBN KiTA.

Perdana Hadiri APBN KiTA, Menkeu Purbaya Sebut APBN Defisit Rp 321,6 Triliun Per Agustus 2025

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/26/2zVtZHhQxjum2YY5INDAS0yVolb1GtNyU4MrL83d-13228462.jpg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani bungkam di hadapan mahasiswa yang menanyakan isu ekonomi, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani bungkam di hadapan mahasiswa yang menanyakan isu ekonomi, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menunda acara rutin bulanan berupa konferensi pers APBN KiTA, sebuah agenda rutin bulanan terkait penyampaian secara rinci penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada publik. Acara tersebut resmi diundur menjadi Rabu, 3 September 2025, dari sebelumnya dijadwalkan pada hari ini, Jumat (29/8). Sebelum akhirnya diundur, Kemenkeu sempat mengumumkan bahwa acara akan digelar secara online yang mulanya akan berlangsung di Aula Djuanda I Lantai M, Kementerian Keuangan. Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) Kemenkeu, sebelumnya menyampaikan konferensi pers digelar online dengan mempertimbangkan situasi keamanan. "Mempertimbangkan situasi keamanan per dinihari tadi, maka Konferensi Pers APBN Kita akan dilakukan secara online melalui zoom/video conference pukul 09.30," tulis Biro KLI Kemenkeu dalam pengumumannya pada pukul 06.46 WIB, Jumat (29/8). Kemudian, pada pukul 09.09 WIB, Biro KLI Kemenkeu mengumumkan perubahan jadwal konferensi pers APBN KiTa menjadi Rabu (3/9) mendatang. "Ijin menginfokan perubahan jadwal konferensi pers APBN KiTa dari yang semula dijadwalkan hari ini Jumat, 29 Agustus 2025 pukul 09.30 WIB menjadi Rabu, 3 September 2025," tulis Biro KLI. Tak hanya agenda Kemenkeu, rupanya pemerintah juga membatalkan acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian dan Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah tahun 2025. Seharusnya agenda tersebut digelar pada pukul 14.00 - 15.30 WIB di Istana Negara dan turut dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto. Untuk diketahui, beragam agenda pemerintah yang dibatalkan hari ini seiring dengan gejolak aksi demonstrasi di wilayah Jakarta Pusat. Seperti di depan Mako Brimob Kwitang, Jakarta Pusat, hingga Jumat (29/8) pagi. Akibatnya, menimbulkan dampak luas pada aktivitas masyarakat. Tidak hanya menyebabkan arus lalu lintas tersendat dan pusat kota lumpuh, sejumlah pusat perbelanjaan pun memilih mengambil langkah antisipatif. Salah satunya adalah Mal Atrium Senen, yang secara resmi mengumumkan penutupan sementara operasional mereka.

Kemenkeu menunda konferensi pers APBN KiTA ke 3 September 2025 akibat demonstrasi di Jakarta, dampak luas bagi masyarakat.

Alasan Situasi Keamanan, Kemenkeu Tunda Konferensi Pers APBN KiTa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/21/JKT-1-PEMBAGIAN-KUPON-BANSOS-2023-FED-7JPG-1959611796.jpg" alt="Ilustrasi: Warga mengantre mengambil kupon Bansos." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Warga mengantre mengambil kupon Bansos.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan belanja pemerintah pusat (BPP) telah terealisasi Rp 1.840,4 triliun hingga Desember 2023. Dari realisasi tersebut, sebesar 57,6 persen atau Rp 1.060 triliun memberikan manfaat langsung kepada masyarakat seperti untuk Bantuan Sosial (Bansos), Subsidi Bahan Bakar Minyak atau BBM, hingga Kartu Prakerja. &ldquo;Saya ingin menyampaikan detail belanja yang langsung dinikmati masyarakat dari angka Rp1.840 T total BPP, berapa yang dinikmati masyarakat? Yaitu Rp 1.060 triliun. Artinya lebih dari 57 persen BPP itu langsung dinikmati masyarakat,&rdquo; ungkap Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati pada Konferensi Pers APBN Kita yang diselenggarakan secara hybrid di Jakarta, Jumat (15/12). Menkeu merinci, dana yang digunakan untuk Bansos, meliputi Program Keluarga Harapan sebesar Rp 27,9&nbsp;triliun untuk 9,8 Juta KPM, Kartu Sembako sebesar Rp 44,3&nbsp;triliun untuk 18,7 Juta KPM, bantuan sosial pangan tahap I sebesar Rp 8,2 triliun. Lalu, PBI JKN sebesar Rp 42,4&nbsp;triliun untuk 96,7 juta peserta, bantuan ternak Rp 235,3 miliar, bantuan alat dan mesin pertanian sebesar Rp 681,2 miliar, bantuan benih, mulsa, dan pupuk organik sebesar Rp 1,5 triliun. Kemudian bantuan beras, daging ayam, dan telur tahap II sebesar Rp 11,2 triliun hingga subsidi dan kompensasi BBM sebesar Rp 99,6 triliun. Tak hanya itu, di bidang pendidikan, BPP yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat meliputi Program Indonesia Pintar Rp 11,1 triliun untuk 20,3 Juta siswa, Program KIP Kuliah sebesar Rp 12,7 triliun untuk 949,2 Ribu mahasiswa. "Bantuan Operasional Sekolah Kementerian Agama sebesar Rp 10,6 triliun untuk 9,3 Juta siswa, BOPTN sebesar Rp 5,1 triliun untuk 197 perguruan tinggi, dan Kartu Prakerja sebesar Rp 4,3 triliun untuk 1,1 juta peserta," rinci Menkeu. Sedangkan untuk belanja infrastruktur, telah dibangun berbagai macam infrastruktur untuk dapat menopang kegiatan masyarakat. Pada tahun 2023, terlihat berbagai infrastruktur yang sudah selesai dibangun. Antara lain, Jalan Tol Ciawi-Sukabumi, Bendungan Lolak, Sodetan Kali Ciliwung, Tol Tebing Tinggi-Indrapura, Bendungan Sepaku Semoi, SPAM Semarang Barat, Tol Cibitung-Cilincing, Bendungan Cipanas, dan SPAM Regional Mebidang. &ldquo;Anggaran-anggaran ini yang dikeluarkan oleh APBN yang langsung manfaatnya kepada masyarakat,&rdquo; pungkas Menkeu Sri Mulyani.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan belanja pemerintah pusat (BPP) telah terealisasi Rp 1.840,4 triliun hingga Desember 2023.

Belanja Pemerintah Pusat Tembus Rp 1.060 Triliun, Digunakan untuk Bansos, Subsidi BBM, hingga Kartu Prakerja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/15/WhatsApp-Image-2023-12-15-at-17-48-00-615374081.jpeg" alt="Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani (tengah) dalam Konferensi Pers APBN KITA edisi Desember 2023 secara hybrid di Jakarta, Jumat (15/12)." width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani (tengah) dalam Konferensi Pers APBN KITA edisi Desember 2023 secara hybrid di Jakarta, Jumat (15/12).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa pendapatan negara menunjukkan tren positif. Hingga 12 Desember 2023, pendapatan negara tercatat sebesar Rp 2.553,2 triliun atau 103,66 persen dari target APBN yang sebesar Rp 2.463 triliun. Namun, jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada Perpres 75 Tahun 2023 yaitu sebesar Rp 2.637,2 triliun, pendapatan negara telah mencapai 96,8 persen. Meski begitu, Menkeu meyakini pendapatan negara tersebut akan dapat mencapai target hingga akhir 2023 mendatang. "Jadi kalau dibandingkan dengan target Perpres 75/2023 yang direvisi ke atas, kita masih belum mencapai target. Tapi dari target APBN awal, pendapatan ini sudah melewati target sebesar 103,6 persen," ujar Menkeu dalam Konferensi Pers APBN KITA edisi Desember 2023 secara hybrid di Jakarta, Jumat (15/12). Di sisi lain, belanja negara hingga 12 Desember 2023 telah mencapai Rp 2.588,2 triliun. Awalnya, Undang-Undang APBN 2023 menargetkan total belanja sebesar Rp 3.061,2 triliun. "Sehingga kalau dibandingkan UU APBN awal, belanja sampai dengan 12 Desember 2023 adalah 84,55 persen," kata Menkeu. Pada pertengahan tahun melalui Perpres 75/2023, target belanja negara tersebut dinaikkan menjadi Rp 3.117,2 triliun. Jika dibandingkan dengan target pada Perpres 75/2023, angka belanja negara telah mencapai 83,03 persen dari target. Lebih lanjut, Menkeu menjelaskan dari sisi pembiayaan hingga 12 Desember 2023, telah terealisasi Rp 289,6 triliun dengan defisit APBN sebesar Rp 35 triliun atau 0,17 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Sementara, keseimbangan primer masih surplus Rp 378,6 triliun. &ldquo;APBN awal defisitnya itu didesain di Rp 598,2 triliun atau 2,84 persen dari PDB. Jadi defisit kita di 12 Desember yang hanya Rp 35 triliun atau 0,17 persen itu jauh lebih kecil dari desain defisit awal yang sebesar Rp 598,2 triliun,&rdquo; ujar Menkeu. Menkeu menegaskan bahwa APBN semakin sehat karena defisitnya jauh lebih rendah dibandingkan rancangan awal dan dibandingkan tahun lalu. &ldquo;Tren dari defisit yang menurun karena konsolidasi fiskal itu tetap terjaga, kredibel, dan kuat. Ini karena penerimaan negara kuat, belanjanya tetap terjaga baik,&rdquo; kata Menkeu. Ke depan, APBN akan terus hadir melindungi masyarakat, menjaga momentum pemulihan ekonomi, terutama dalam merespon berbagai ketidakpastian perekonomian global. &ldquo;Dengan APBN yang lebih kuat dan lebih sehat, kita tetap bisa menjaga masyarakat dan ekonomi kita melalui fungsi countercyclical dan shock absorber, serta memberikan afirmasi kepada kelompok-kelompok yang paling rentan,&rdquo; tandas Sri Mulyani.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa pendapatan negara menunjukkan tren positif.

Lampaui Target, Pendapatan Negara Capai Rp 2.553,2 Triliun Per Desember 2023

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/IMG-20220309-WA0000.jpg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menuturkan, ada tiga hal yang menghantui ekonomi global, yakni inflasi tinggi, suku bunga tinggi, serta pertumbuhan ekonomi yang melambat. Ketiga hal ini menjadi tantangan dunia.  "Termasuk Indonesia. Inflasi tinggi, suku bunga tinggi, dan potensi ekonomi rendah," jelas dia di konferensi pers APBN KiTA, Senin (23/5).  Ancaman tersebut hadir akibat terjadinya konflik antara Rusia-Ukraina, di mana harga komoditas dunia melonjak tajam, seperti pangan dan energi. Konflik ini pun memperlambat pemulihan ekonomi global.  Adapun komoditas yang mengalami kenaikan harga adalah gas alam 125,8 persen year-to-date (ytd), batu bara 166,1 persen ytd, minyak mentah jenis Brent 45,7 persen ytd, CPO 20,9 persen ytd, gandum 55,6 persen ytd, jagung 31,6 persen ytd, kedelai 28,1 persen ytd, dan grain naik 15,5 persen ytd.  Dengan kenaikan itu, alhasil membuat harga bahan baku melonjak di tingkat industri dan meningkatkan harga produksi. Dengan begitu, harga jual ke konsumen turut mengalami kenaikan yang akhirnya menyebabkan inflasi tinggi.  "Brasil 12,1 persen, Amerika Serikat 8,5 persen, dan Inggris 9 persen. Ini inflasi tertinggi 40 tahun di negara-negara advanced. Kemudian Afrika Selatan 5,9 persen dan Australia 7,7 persen. Korea Selatan 4,8 persen dan India 7,8 persen," jelas Ani, sapaan akrabnya.  Tekanan inflasi itu pun membuat sejumlah negara melakukan pengetatan kebijakan moneter, yakni Rusia dengan 975 basis point (bps) menjadi 17 persen dan Brasil 1.075 bps menjadi 12,75 persen. "Di banyak negara interest rate segera meningkat terutama emerging kenaikannya cukup cepat untuk menjaga inflasinya," tambahnya.  Dengan suku bunga tinggi, pertumbuhan ekonomi turut mengalami perlambatab melambat. "Ini akan memengaruhi environment ekonomi dunia, termasuk Indonesia. Harus kita waspadai," tutup dia.

Sri Mulyani Sebut 3 Ancaman yang Hantui Seluruh Negara di Dunia Kini

APBN KiTA

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#APBN KiTA

Berita Terkini

Perdana Hadiri APBN KiTA, Menkeu Purbaya Sebut APBN Defisit Rp 321,6 Triliun Per Agustus 2025

Alasan Situasi Keamanan, Kemenkeu Tunda Konferensi Pers APBN KiTa

Belanja Pemerintah Pusat Tembus Rp 1.060 Triliun, Digunakan untuk Bansos, Subsidi BBM, hingga Kartu Prakerja

Lampaui Target, Pendapatan Negara Capai Rp 2.553,2 Triliun Per Desember 2023

Sri Mulyani Sebut 3 Ancaman yang Hantui Seluruh Negara di Dunia Kini

Download Aplikasi JawaPos.com