<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/WhatsApp-Image-2022-06-30-at-18.13.45.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melaporkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2021 dalam Sidang Paripurna DPR RI ke-26 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022, pada Kamis (30/6). Laporan realisasi APBN TA 2021 ini adalah satu dari tujuh Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2021 yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).  Ani, sapaan Sri Mulyani memaparkan, realisasi pendapatan negara tahun 2021 mencapai Rp 2.011,3 triliun. Itu terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.547,8 triliun, Penerimaan Negara Bukan (PNBP) sebesar Rp 458,5 triliun, dan penerimaan hibah sebesar Rp 5,0 triliun.  Realisasi pendapatan negara tersebut melampaui target yang ditetapkan dalam APBN tahun 2021, yaitu 115,35 persen atau tumbuh 22,06 persen dibandingkan realisasi tahun 2020. "Ini adalah pencapaian di atas 100 persen pertama kali sejak 12 tahun terakhir," kata Sri Mulyani.  Lebih lanjut, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyampaikan, realisasi penerimaan perpajakan yang sebesar Rp 1.547,8 triliun tersebut mencapai 107,15 persen dari target APBN TA 2021. Penerimaan negara telah kembali pada level prapandemi pada tahun 2019 yaitu Rp 1.546,1 triliun.  Di sisi belanja, realisasi belanja negara pada 2021 mencapai Rp 2.786,4 triliun atau 101,32 persen dari APBN TA 2021. Realisasi belanja negara tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp 2.000,7 triliun serta Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp 785,7 triliun.  Berdasarkan realisasi pendapatan negara dan realisasi belanja negara, terdapat defisit anggaran sebesar Rp 775,06 triliun. Realisasi defisit anggaran diklaim masih terkendali pada level 4,57 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).  "Angka defisit ini lebih rendah dari target APBN sebesar 5,70 persen," ungkap Ani.  Sementara itu, realisasi pembiayaan neto 2021 mencapai Rp 871,7 triliun atau 86,62 persen dari target APBN Rp 1.006,4 triliun. Pembiayaan tersebut terdiri dari pembiayaan dalam negeri sebesar Rp 881,6 triliun dan pembiayaan luar negeri minus Rp 9,9 triliun.  Pembiayaan tahun 2021 difokuskan untuk menutup defisit dan dimanfaatkan untuk investasi pemerintah pada BUMN dan BLU, terutama untuk percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas SDM. "Dengan defisit yang lebih rendah, sebagai akibat membaiknya pendapatan negara dan optimalisasi pembiayaan anggaran, terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun 2021 sebesar Rp 96,6 triliun," katanya.  SiLPA tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kewajiban pemerintah yang tertunda, agar kesinambungan fiskal APBN ke depan semakin baik dalam mendukung konsolidasi fiskal pada tahun 2023.

Realisasi Pendapatan Negara Lampaui 100 Persen, Pertama Sejak 2009

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/WhatsApp-Image-2022-06-30-at-18.13.45.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR) telah menyelesaikan Sidang Paripurna DPR RI ke-26 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022, pada Kamis (30/6). Salah satu agenda yang dibahas dalam sidang tersebut yakni Pokok-pokok Keterangan Pemerintah mengenai Rancangan Undang-undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN) TA 2021 atau RUU P2 APBN. Sebelum menjelaskan Pokok–Pokok Keterangan Pemerintah mengenai RUU P2 APBN TA 2021, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mewakili pemerintah menyampaikan kembali pelaksanaan APBN sepanjang tahun 2021. Pemerintah melanjutkan kebijakan APBN yang fleksibel dan responsif selama 2021 sebagai respons terhadap ancaman dan ketidakpastian yang disebabkan oleh Covid-19. Sri Mulyani menjelaskan, APBN TA 2021 masih harus bekerja keras khususnya dalam menangani gelombang varian Delta yang muncul pada akhir Juni hingga Agustus 2021. Pada saat terjadi lonjakan kasus yang ekstrem, pemerintah menerapkan kebijakan PPKM Darurat di sebagian besar wilayah NKRI. "Untuk merespons dan mengantisipasi dampak varian Delta tersebut, pemerintah menaikkan alokasi Program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) menjadi Rp 744,8 triliun atau meningkat 7,1 persen dibanding 2020 Rp 695,2 triliun," papar Sri Mulyani. Peningkatan alokasi ini merupakan bagian dari respons APBN untuk mengurangi tekanan yang terjadi pada masyarakat dan dunia usaha. Anggaran kesehatan ditingkatkan untuk menangani dampak pada sektor kesehatan yang cukup berat. Selain itu, belanja perlindungan sosial juga diperluas dan diperpanjang periode penyalurannya untuk menjangkau masyarakat paling rentan agar tetap mampu memenuhi kebutuhan pokoknya. Pemerintah juga memberikan stimulus fiskal bagi dunia usaha sekaligus menjaga stabilitas sistem keuangan. "Dengan berbagai upaya kebijakan tersebut, ekonomi Indonesia tahun 2021 dapat tumbuh 3,69 persen. Sebuah capaian yang sangat baik di tengah situasi yang penuh tantangan. Level PDB riil tahun 2021 bahkan sudah melebihi level masa pre-pandemi di tahun 2019 (PDB 2021 mencapai 101,6 persen dibanding PDB Indonesia sebelum pandemi)," ungkap Ani, sapaan Sri Mulyani. Kinerja ini merupakan capaian yang tidak banyak dicapai negara di dunia. Pada 2021, banyak negara yang PDB-nya belum kembali ke level pre-pandemi, seperti Perancis (98,4 persen), Jerman (97,5 persen), Inggris (96,4 persen), Malaysia (96,4 persen), dan Filipina (95,5 persen). "Jadi, bagi Indonesia yang sudah mencapai pre-pandemi level dalam waktu yang begitu singkat, itu merupakan suatu capaian, dan itu karena APBN 2021," tutur mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu. Lebih lanjut, Ani menuturkan, pemulihan ekonomi Indonesia tahun 2021 juga terjadi secara inklusif. Hal tersebut tecermin dari berbagai indikator kesejahteraan. Pertama, tingkat pengangguran terbuka (TPT) menurun dari 7,07 persen menjadi 6,49 persen. Kedua, tingkat ketimpangan (rasio gini) menurun dari 0,385 menjadi 0,381. Ketiga, angka kemiskinan menurun dari 10,19 persen menjadi 9,71 persen. Keempat, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dari 71,94 menjadi 72,29. "Hal ini menunjukkan bahwa APBN tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, namun perbaikan kualitas SDM dan faktor inklusivitas menjadi sangat penting," ucapnya.

Menkeu: 2021, Capaian Sangat Baik di Tengah Situasi Penuh Tantangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/Menteri-Keungan-Sri-Mulyani.-2.jpg" alt="Menteri Keungan Sri Mulyani. Foto: Dok Pemberitaan Parlemen" width="100%">
<figcaption>Menteri Keungan Sri Mulyani. Foto: Dok Pemberitaan Parlemen</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kabar baik datang dari realisasi APBN 2021. Menkeu Sri Mulyani Indrawati menuturkan, defisit turun dari 6,14 persen terhadap PDB pada 2020 menjadi 4,65 persen. "Realisasi defisit APBN 2021 adalah Rp 783,7 triliun. Lebih kecil Rp 222,7 triliun dari target," ujarnya Senin (3/1).  Ani ‒sapaannya‒ memerinci, kinerja defisit itu juga lebih baik daripada outlook 2021 yang memperkirakan defisit pada rentang 5,1‒5,4 persen. Hal tersebut mencerminkan penerimaan negara yang melonjak sangat tinggi.  Kemenkeu mencatat, pada Desember pundi-pundi penerimaan negara terkumpul Rp 560 triliun dengan belanja Rp 506 triliun. "Jadi, Desember saja operasi APBN sangat luar biasa. Tetapi, poin kami adalah defisit sekarang sudah di bawah 5 persen dan jauh lebih kecil daripada yang ada di APBN," jelasnya.  Mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu menilai, kondisi tersebut mencerminkan konsolidasi fiskal yang berjalan sesuai jalur dan sangat solid. Artinya, perbaikan defisit pada 2021 dibandingkan tahun lalu cukup signifikan meskipun pada saat yang sama pemerintah tetap melakukan belanja.  Dari sisi pendapatan negara, sampai 31 Desember 2021 tercatat mencapai Rp 2.003,1 triliun. Capaian tersebut melampaui 114,9 persen dari target APBN yang sebesar Rp 1.743,6 triliun.  Sementara itu, belanja negara hingga akhir bulan lalu telah mencapai Rp 2.786,8 triliun atau tumbuh 7,4 persen. Terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp 2.001,1 triliun serta transfer ke daerah dan desa (TKDD) sebesar Rp 785,7 triliun.  "Belanja negara juga cukup kuat dan masih terjadi ekspansi. Kita berhasil membelanjakan Rp 2.786,8 triliun atau di atas asumsi APBN yang Rp 2.750 triliun," katanya.

Defisit Anggaran Turun, Rp 222,7 Triliun di Bawah Target

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/TARGET-WAJIB-PAJAK-2020_MIFTAHULHAYAT-2.jpg" alt="Petugas melayani masyarakat yang ingin melaporkan SPT, di Jakarta, Rabu (11/3/2020). Kantor pajak menargetkan, pelaporan SPT tahun ini bisa mencpaai 15,2 juta atau sekitar 80% wajib pajak yang wajib melaporkan pembayaran pajaknya selama periode setahun in" width="100%">
<figcaption>Petugas melayani masyarakat yang ingin melaporkan SPT, di Jakarta, Rabu (11/3/2020). Kantor pajak menargetkan, pelaporan SPT tahun ini bisa mencpaai 15,2 juta atau sekitar 80% wajib pajak yang wajib melaporkan pembayaran pajaknya selama periode setahun in</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengumumkan, realisasi pendapatan negara mencapai Rp2.003,1 triliun. Capaian tersebut melampaui target yang ditetapkan dalam APBN tahun 2021 yaitu 114,9 persen dari target atau tumbuh 21,6 persen dibandingkan realisasi tahun 2020.  "Jadi, kalau sekarang pendapatan negara mencapai Rp2.003,1 triliun, itu kita tumbuhnya 21,6 persen lebih tinggi dari APBN kita yang Rp1.743,6 triliun. Tapi ini adalah suatu recovery dan rebound yang sangat kuat," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers secara virtual, dikutip Selasa (4/1).  Lebih lanjut dia mengungkapkan, tahun sebelumnya pendapaan negara mengalami kontraksi 16 persen, akibat pukulan pandemi. Sementara tahun 2021 masih ada pandemi dengan varian Delta dan Omicron, namun pendapatan negara beruntung bisa tumbuh 21,6 persen. "Itu memberikan perspektif," imbuhnya.  Sri Mulyani menjelaskan, capaian pendapatan negara tersebut berasal dari realisasi penerimaan perpajakan yang mencapai Rp1.546,5 triliun atau 107,1 persen dari target APBN 2021. Bahkan, angka tersebut telah kembali pada level pra-pandemi pada tahun 2019 sebesar Rp1.546,1 triliun.  "Hal ini dipengaruhi oleh membaiknya penerimaan pajak dari mayoritas sektor utama penyumbang penerimaan pajak, yang diikuti pemanfaatan stimulus perpajakan yang tinggi," ucapnya.  Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) didukung oleh meningkatnya harga komoditas seperti minyak mentah, minerba, CPO, serta membaiknya layanan PNBP Kementerian atau Lembaga seiring meningkatnya aktivitas masyarakat. Realisasi penerimaan hibah mencapai Rp4,6 triliun, terutama berasal dari hibah dalam negeri langsung dan hibah luar negeri yang terencana pada Kementerian dan Lembaga.  Sementara, realisasi belanja negara mencapai Rp2.786,8 triliun atau meningkat 7,4 persen dari realisasi tahun 2020, sejalan dengan strategi kebijakan APBN yang bersifat countercyclical yang diambil Pemerintah untuk menangani munculnya varian delta pada paruh kedua tahun 2021 serta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional di tengah berlangsungnya dampak pandemi Covid-19.  "Kalau di sisi pendapatan negara ceritanya sangat kuat positif, belanja negara juga cukup kuat dan masih terjadi ekspansi kita berhasil membelanjakan Rp2.786, 8 triliun atau di atas APBN yang Rp2.750 triliun, ini 101,3 persen artinya kita belanja Rp36,7 triliun lebih tinggi dari APBN atau tumbuhnya 7,4 persen," jelasnya.  Realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp2.001,1 triliun atau meningkat 9,2 persen dari realisasi tahun 2020, terdiri dari realisasi belanja Kementerian atau Lembaga Rp1.189,1 triliun. Angka itu lebih tinggi dari realisasi tahun 2020 sebesar 12,2 persen.  Sri Mulyani menyebut beberapa faktor yang memengaruhi realisasi tersebut antara lain peningkatan pagu belanja Kementerian atau Lembaga untuk mendukung penanganan Covid-19. Selain itu juga untuk berbagai program pemulihan ekonomi nasional (PC PEN) di bidang kesehatan, perlindungan sosial, sektoral Kementerian atau Lembaga dan juga bantuan pelaku UMKM.  "Tambahan belanja di bidang kesehatan utamanya untuk program vaksinasi, biaya perawatan pasien Covid, insentif nakes, serta dukungan sarpras di Rumah Sakit. Tambahan belanja di bidang perlindungan sosial utamanya untuk Program Kartu Sembako, Bantuan Sosial Tunai, Bantuan Sembako PPKM, Bantuan Subsidi Upah, serta Bantuan Subsidi Kuota Internet," imbuhnya.  Sedangkan realisasi belanja non Kementerian atau Lembaga mencapai Rp812,0 triliun. Angka itu meningkat 5 persen apabila dibandingkan realisasinya tahun 2020, antara lain terdiri dari pembayaran bunga utang mencapai Rp343,5 triliun atau lebih rendah dari pagu dalam APBN tahun 2021 sebesar Rp373,3 triliun.  Serta, subsidi sebesar Rp243,1 triliun atau meningkat 23,9 persen dari tahun 2020 yang digunakan untuk mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) melalui pembebasan atau diskon listrik, subsidi bunga UMKM, imbal jasa penjaminan (IJP) UMKM dan korporasi, serta subsidi pajak DTP.

Capai Rp 2.003,1 Triliun, Realisasi Pendapatan Negara Lampaui Target

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/bphtb.jpg" alt="PATUH PAJAK: Warga membayar pajak di BPKPD Kota Surabaya. Pemkot menargetkan bisa mencapai target hingga akhir tahun ini. (Robertus Risky/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>PATUH PAJAK: Warga membayar pajak di BPKPD Kota Surabaya. Pemkot menargetkan bisa mencapai target hingga akhir tahun ini. (Robertus Risky/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Belum genap tutup tahun, penerimaan pajak tercatat telah menembus target yang ditetapkan tahun ini. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat neto penerimaan pajak hingga 26 Desember telah melebihi target dalam APBN.  "Sampai 26 Desember, jumlah neto penerimaan pajak sebesar Rp 1.231,87 triliun. Jumlah tersebut sama dengan 100,19 persen dari target yang diamanatkan dalam APBN Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 1.229,6 triliun," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam acara Rapat Pimpinan Nasional IV DJP di kantor pusat DJP Senin (27/12).  Menurut Ani, panggilan akrabnya, capaian itu merupakan bekal untuk pelaksanaan berbagai tugas yang diemban DJP pada masa mendatang. "Hari ini adalah hari yang bersejarah. Di tengah pandemi Covid-19, pada saat pemulihan ekonomi masih berlangsung, Anda mampu mencapai target 100 persen bahkan sebelum tutup tahun," tuturnya.  Tercatat sebanyak 138 kantor pelayanan pajak (KPP) di seluruh Indonesia berhasil mencapai penerimaan pajak lebih dari 100 persen dari target. Dirjen Pajak Suryo Utomo menyebutkan, sudah 12 tahun lamanya penantian untuk mencapai target.  "Dalam kondisi sedemikian sulit akibat pandemi Covid-19, (WP) masih tetap patuh dan taat menjalankan kewajiban perpajakannya. Pajak yang dibayarkan sangat bermanfaat untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan membiayai pembangunan negeri yang kita cintai ini," ucapnya.  Namun, Suryo melanjutkan, euforia keberhasilan itu hendaknya tidak berlebihan. Ke depan, tantangan semakin berat. Tahun 2022 akan menjadi tahun yang sangat krusial, yaitu tahun terakhir defisit APBN boleh melebihi 3 persen. Tahun 2023 defisit harus sudah di bawah 3 persen.  Sejalan dengan itu, pemerintah telah merilis PMK 196/2021 terkait dengan tata cara pelaksanaan program pengungkapan sukarela (PPS) wajib pajak. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Neilmaldrin Noor berharap WP dapat mengikuti PPS karena program itu memiliki banyak manfaat.  Salah satu manfaatnya adalah WP terbebas dari sanksi administratif dan perlindungan data. Data harta yang diungkapkan tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan pidana terhadap WP.  "PPS diselenggarakan dengan asas kesederhanaan, kepastian hukum, dan kemanfaatan untuk meningkatkan kepatuhan sukarela WP sebelum penegakan hukum dilakukan. DJP akan menggunakan basis data dari pertukaran data otomatis (AEoI) dan data ILAP yang dimiliki," jelasnya.  Neilmaldrin menambahkan, PPS diterapkan mulai 1 Januari hingga 30 Juni 2022. Pelaksanaan PPS mencakup dua skema. Skema I diperuntukkan WP orang pribadi dan badan yang merupakan peserta tax amnesty jilid I, tapi yang belum mengungkapkan harta secara penuh, terhitung sejak 31 Desember 2015. Sementara itu, skema II diperuntukkan wajib pajak orang pribadi dengan harta perolehan dalam kurun waktu 2016 hingga 2020 yang belum dilaporkan dalam SPT tahunan 2020.  BESARAN TARIF PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA  Skema I:  -11 persen untuk harta deklarasi luar negeri (LN)  -8 persen untuk harta LN repatriasi dan harta deklarasi dalam negeri (DN)  -6 persen untuk harta LN repatriasi dan harta deklarasi DN yang diinvestasikan dalam SBN/hilirisasi SDA/renewable energy  Skema II:  -18 persen untuk harta deklarasi LN  -14 persen untuk harta LN repatriasi dan harta deklarasi DN  -12 persen untuk harta LN repatriasi dan harta deklarasi DN yang diinvestasikan dalam SBN/hilirisasi SDA/renewable energy  Skema I: WP orang pribadi dan badan yang merupakan peserta tax amnesty jilid I  Skema II: WP orang pribadi dengan harta perolehan dalam kurun waktu 2016 hingga 2020 yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan 2020.  Sumber: DJP

Tembus Rp1.231,87 Triliun, Target Pajak Tercapai Setelah 12 Tahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/potensi-pajak-rp-100-miliar-menguap-2-instansi-kebut-penyisiran_m_.jpg" alt="Ilustrasi pemungutan pajak" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pemungutan pajak</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat neto penerimaan pajak sampai dengan 26 Desember telah melebih target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2021.  ”Sampai dengan 26 Desember, jumlah neto penerimaan pajak sebesar Rp 1.231,87 triliun. Jumlah tersebut sama dengan 100,19 persen dari target yang diamanatkan dalam APBN Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 1.229,6 triliun,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam keterangannya, Senin (27/12).  Sri Mulyani mengapresiasi pencapaian DJP tahun ini. Capaian itu merupakan hal yang bersejarah di tengah pandemi Covid-19 yang masih berlangsung dan sedang berupaya memulihkan perekonomian.  ”Mampu mencapai target 100 persen bahkan sebelum tutup tahun. Untuk itu, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan atas kerja Anda semua yang luar biasa. Terima kasih terhadap apa yang kita capai hari ini. Ini adalah bekal kita untuk pelaksanaan tugas-tugas kita pada masa mendatang,” tutur Sri.  Sri Mulyani melanjutkan, tercatat sejumlah 138 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di seluruh Indonesia berhasil mencapai target. Yakni penerimaan pajak lebih dari 100 persen dari target yang telah ditetapkan di masing-masing KPP.  Selain itu, tujuh Kantor Wilayah (Kanwil) berhasil mencapai target sebesar lebih dari 100 persen dari target yang ditetapkan untuk masing-masing Kanwil. Di antaranya, Kanwil DJP Jakarta Selatan I, Kanwil DJP Wajib Pajak besar, Kanwil DJP Jakarta Khusus. Selanjutnya, Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara. Selain itu, Kanwil DJP Kalimantan Barat, Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah, dan Kanwil DJP Jakarta Utara.  Sementara itu, Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo mengaku senang terhadap target penerimaan pajak 2021 setelah 12 tahun penantian dan perjuangan. Banyak faktor yang mendukung keberhasilan itu. Namun yang paling utama adalah dukungan dan partisipasi seluruh wajib pajak yang taat dan patuh membayar pajak.  ”Pajak yang Anda bayarkan sangat bermanfaat untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan membiayai pembangunan negeri yang kita cintai ini,” ungkap Suryo.  Dia juga mengatakan, keberhasilan itu tidak lepas dari kerja keras 46 ribu lebih pegawai DJP. Di tengah pandemi Covid-19 yang belum usai, pembatasan sosial yang masih tinggi, dan terbatasnya interaksi, pengamanan penerimaan pajak menemui jalan yang tidak mudah.  Meskipun demikian, euforia keberhasilan tersbut hendaknya tidak berlebihan. Ke depan, tantangan akan makin berat.  Pada 2022 akan menjadi tahun yang sangat krusial. Yakni tahun terakhir defisit APBN boleh melebihi 3 persen. Tahun 2023 harus sudah di bawah 3 persen.  Padahal menurut Suryo, ketidakpastian risiko pandemi Covid-19 masih membayangi. Penerimaan negara dituntut makin besar untuk dapat menutupi defisit APBN tersebut. Sehingga, pihaknya akan tetap mengevaluasi kinerja tahun ini.  ”DJP akan menyisir kembali yang telah terjadi pada 2021 untuk mempersiapkan diri menjalani 2022. Kinerja dan strategi yang sudah baik akan dilanjutkan pada 2022, kinerja dan strategi yang kurang baik akan diperbaiki dan jika perlu diganti,” papar Suryo.

Sepanjang Sejarah, Penerimaan Pajak Capai 100 Persen dari Target

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/MENKEU-SRI-MULYANI-MIFTAHUL-HAYAT-8.jpg" alt="Ketua Komite IV DPD RI Sukiryanto (kiri) menyerahkan Daftar Investarisasi Masalah (DIM) RUU HKPD kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani (kedua kiri) disaksikan Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganintudo (kanan) dalam rapat kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri Ke" width="100%">
<figcaption>Ketua Komite IV DPD RI Sukiryanto (kiri) menyerahkan Daftar Investarisasi Masalah (DIM) RUU HKPD kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani (kedua kiri) disaksikan Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganintudo (kanan) dalam rapat kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri Ke</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memaparkan, realisasi anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 hingga saat ini telah mencapai 82,8 persen dari pagu Rp 744,77 triliun. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, jumlah tersebut setara dengan Rp 575,85 triliun.  Capaian penyerapan anggaran realisasi tersebut melonjak signifikan pada pertengahan November lalu yaitu sebesar Rp 495,77 triliun, atau 66,6 persen dari pagu yang dianggarkan.  "Penyerapan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional telah mencapai 82,8 persen dari pagu yang dialokasikan," kata Sri Mulyani pada acara The 2nd International Convention on Indonesian Upstream Oil and Gas 2021, Selasa (30/11).  Sri Mulyani memaparkan, anggaran telah direalisasikan untuk lima kluster yaitu kesehatan, perlindungan sosial, program prioritas, dukungan UMKM dan korporasi, serta insentif usaha. Pemerintah juga terus mengoptimalisasi penggunaan anggaran tersebut dalam kurin waktu sebulan.  Dari penyerapan realisasi anggaran itu, kata Sri Mulyani, diharapkannya dapat mendorong pemulihan ekonomi di akhir tahun ini. Kemenkeu sendiri memperkirakan pertumbuhan ekonomi sepanjang 2021 akan berkisar 3,5 persen sampai dengan 4,0 persen secara tahunan (year-on-year).  Perkiraan pertumbuhan tersebut karena kinerja ekonomi yang melambat akibat kenaikan kasus Covid-19, pada awal tahun dan ketika adanya varian delta. Kedepannya APBN akan tetap terus mendukung dalam menghadapi ketidakpastian terkait dengan pandemi Covid-19.

Sri Mulyani Sebut Anggaran PEN Terealisasi 82,8 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/MENKEU-SRI-MULYANI-MIFTAHUL-HAYAT-3.jpg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani saat hadir dalam rapat kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, (20/9/2021). Rapat kerja tersebut beragendakan penyerahan Daftar Investarisasi Masalah (DIM) RUU tentang Hubu" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani saat hadir dalam rapat kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, (20/9/2021). Rapat kerja tersebut beragendakan penyerahan Daftar Investarisasi Masalah (DIM) RUU tentang Hubu</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) masih harus bekerja ekstrakeras untuk menanggulangi dampak pandemi Covid-19. Hal itu tecermin dari defisit APBN yang terus melebar.  Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan, per September 2021 APBN tekor hingga Rp 452 triliun. Defisit itu naik dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai Rp 383,2 triliun.  "Ini menggambarkan konsolidasi fiskal berjalan dan secara tidak langsung pemulihan ekonomi sudah sesuai dengan yang kita harapkan," ujarnya di Jakarta Senin (25/10).  Mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu memerinci, per bulan lalu pendapatan negara tercatat Rp 1.354,8 triliun atau naik 16,8 persen dibandingkan periode yang sama pada 2020. "Sehingga dengan pendapatan negara yang tumbuh sangat kuat dan belanja negara yang relatif terkendali sesuai dengan target," ujarnya.  Naiknya pendapatan negara itu juga mengakibatkan defisit menurun. Jika dibandingkan dengan September 2020, defisit APBN turun 33,7 persen. Pada tahun lalu, defisit tercatat Rp 681,4 triliun. Tingginya defisit dipicu kerja keras APBN untuk menanggulangi dampak pandemi.  Pertumbuhan pendapatan negara terjadi pada semua jenis penerimaan. Pendapatan dari perpajakan tercatat sebesar Rp 1.033 triliun, tumbuh 15,7 persen dari tahun lalu. Jumlah itu sudah mencapai 71,5 persen dari target APBN 2021.

Defisit APBN 2021 Kian Lebar, Tembus Rp 452 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/Menteri-Keungan-Sri-Mulyani.-2.jpg" alt="Menteri Keungan Sri Mulyani. Foto: Dok Pemberitaan Parlemen" width="100%">
<figcaption>Menteri Keungan Sri Mulyani. Foto: Dok Pemberitaan Parlemen</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menilai, kinerja pemerintah daerah (Pemda) belum maksimal dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal tersebut tecermin dari banyaknya program yang digagas hingga mencapai 29.623 sepanjang 2021.  Sri Mulyani melanjutkan, program sebanyak itu dibagi lagi menjadi berbagai kegiatan menjadi 263.135. Ratusan kegiatan tersebut cenderung tidak dapat perhatian, apakah menghasilkan pendapatan daerah.  "Kita bisa bayangkan ini yang disebut diecer-ecer itu seperti ini. Pokoknya kecil-kecil, semuanya dapat. Tapi tidak memperhatikan apakah pengeluaran itu akhirnya menghasilkan output dan outcome," ujarnya dalam Komisi XI DPR RI, Senin (13/9).  Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu juga melihat, pola belanja APBD hanya tertumpu pada triwulan IV, hingga mengakibatkan banyak dana mengendap di bank (idle cash). Sri Mulyani menyebut, per Juli 2021, dana Pemda yang 'parkir' di bank sebanyak Rp 173,73 triliun.  "Harusnya kita harapkan langsung bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Situasi ini betul-betul menjadi salah satu yang menjadi concern bersama," ucapnya.  Sri Mulyani mengungkapkan, pemerintah pusat sendiri telah melakukan desentralisasi fiskal alias otonomi daerah (Otda) sejak 2004. Namun, tata kelola penyelenggaraan keuangan Pemda dianggap belum optimal. Padahal tujuan diberlakukannya Otda itu adalah karena Pemda diyakini mampu melihat lebih dekat isu sosial di daerahnya masing-masing.

Menkeu Geram Pemda yang Suka Ngecer-ecer Belanja, Pokoknya Semua Dapat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/Menteri-Keungan-Sri-Mulyani.-2.jpg" alt="Menteri Keungan Sri Mulyani. Foto: Dok Pemberitaan Parlemen" width="100%">
<figcaption>Menteri Keungan Sri Mulyani. Foto: Dok Pemberitaan Parlemen</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Belanja negara masih lebih besar daripada pendapatan. Hal itu terlihat dari realisasi APBN 2021 hingga Juli yang tercatat defisit Rp 336,9 triliun. Jumlah tersebut mencapai 2,04 persen terhadap PDB.  Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memerinci, belanja mencapai Rp 1.368,4 triliun. Sementara itu, pendapatan negara membukukan Rp 1.031,5 triliun.  "Pendapatan berasal dari penerimaan pajak Rp 647,7 triliun; kepabeanan dan cukai Rp 141,2 triliun; dan PNBP (penerimaan negara bukan pajak) sebesar Rp 242,1 triliun," ujarnya saat konferensi pers APBN KiTa Rabu (25/8).  Dari sisi belanja, lanjut Ani, ada belanja pusat yang mencapai Rp 952,8 triliun atau naik 20,1 persen. Lalu, transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) sebesar Rp 415,5 triliun atau terkontraksi 9,4 persen.  "Pandemi Covid-19 dan varian Delta masih terus berpengaruh pada APBN dan dinamika ekonomi. Terlebih, penerapan PPKM turut menekan konsumsi masyarakat. Namun, kebijakan PPKM harus ditempuh agar mewaspadai risiko kenaikan kasus Covid-19," paparnya.  Selain itu, indeks penjualan ritel terkena imbasnya. Pada April–Mei 2021 sektor ritel yang sempat rebound harus terkontraksi kembali -6,4 persen pada Juli. Pada kesempatan yang sama, Wamenkeu Suahasil Nazara menambahkan, hingga Juli pemerintah telah menggelontorkan anggaran untuk biaya perawatan pasien Covid-19 yang mencapai Rp 25,45 triliun.  Pembayaran itu mencakup biaya perawatan bagi 377,7 ribu pasien. Pemerintah juga sudah mengeluarkan belanja untuk pengadaan vaksin gratis bagi masyarakat. Per akhir Juli 2021, realisasinya Rp 11,7 triliun.  "Anggaran itu untuk pengadaan 65,79 juta dosis. Meski, saat ini sudah lebih dari 92 juta suntikan diberikan (ke masyarakat) untuk vaksin dosis pertama dan kedua," ucapnya.

Per Juli, APBN 2021 Sudah Tekor Rp 336,9 Triliun

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#APBN 2021

Berita Terkini