<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/IMG-20220309-WA0000.jpg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani</figcaption>
</figure>JawaPos.com -  Sehingga semester I 2022, realisasi pendapatan negara tercatat sebanyak Rp 1.317,2 triliun. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebutkan, capaian tersebut setara 58,1 persen dari target Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2022 yang ditetapkan sebesar Rp 2.266,2 triliun.  "Sampai dengan semester I, pertumbuhan pendapatan negara mencapai 48,5 persen dibandingkan tahun lalu, sangat kuat dibanding dasar tahun lalu yang sudah tumbuh kuat," ujarnya dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR, dikutip dari Antara, Sabtu (2/7).  Adapun pada semester I 2021 realisasi pendapatan negara juga sudah tumbuh cukup kuat yakni 9,2 persen mencapai Rp 887 triliun. Ani, sapaan Sri Mulyani, menjelaskan pencapaian pendapatan negara yang signifikan pada paruh pertama tahun ini disebabkan realisasi penerimaan pajak yang mencapai Rp 868,3 triliun.  Realisasi penerimaan pajak mencapai 58,5 persen dari target Rp 1.485 triliun dan realisasi tersebut berhasil tumbuh 55,7 persen dari tahun lalu (yoy). Penerimaan kepabeanan dan cukai juga tumbuh 37,2 persen menjadi Rp 167,6 triliun atau sudah terkumpul 56,1 persen dari target Rp 299 triliun.  PNBP Naik  Selain dari pajak dan bea cukai, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) juga mengalami kenaikan tinggi, yakni 35,8 persen menjadi Rp 281 triliun. Capaian ini setara 58,3 persen dari target yang sebesar Rp 481,6 triliun.  Ani menyebutkan penerimaan hibah juga melonjak 218,1 persen menjadi Rp 300 miliar atau mencapai 51,4 persen dari target Rp 600 miliar.  "Jadi, cerita pemulihan ekonomi dan lonjakan harga komoditas sangat mendominasi pendapatan negara kita. Meskipun sudah kita revisi targetnya, sudah kita naikkan, tapi tetap ada kenaikan yang sangat kuat," tegasnya.

Diuntungkan Harga Komoditas, Pendapatan Negara Semester I Rp 1.317,2 T

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/Menteri-Keungan-Sri-Mulyani.-2.jpg" alt="Menteri Keungan Sri Mulyani. Foto: Dok Pemberitaan Parlemen" width="100%">
<figcaption>Menteri Keungan Sri Mulyani. Foto: Dok Pemberitaan Parlemen</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memaparkan UU tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN TA 2020 dalam rapat paripurna. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pandemi Covid-19 memberi dampak nyata terhadap perekonomian dunia termasuk Indonesia.  Namun menurutnya, dampak ekonomi yang terjadi di Indonesia pada 2020 masih lebih baik dibandingkan rata-rata kontraksi yang terjadi pada negara G20 yang minimal 4,7 persen dan negara ASEAN yang terkontraksi 4,3 persen. Hal tersebut tak terlepas dari dukungan APBN dalam menjaga ekonomi RI.  "Kontraksi Indonesia 2,7 persen salah satunya merupakan hasil dari upaya APBN 2020 yang dirancang responsif dan didukung oleh DPR," ujarnya di gedung DPR, Selasa (7/9).  Sri Mulyani mengungkapkan, peranan APBN sangat penting dalam menghadapi pandemi dalam hal ini untuk sektor kesehatan hingga daya beli masyarakat serta pelaku usaha. Bahkan, tanpa kerja keras dari APBN dan kebijakan fiskal, maka dampak ekonomi akibat pandemi ini akan jauh lebih besar.  "Peranan APBN begitu sentral yang memungkinkan intervensi dari sisi kesehatan dan daya beli masyarakat, khususnya kelompok miskin dan rentan, serta dukungan besar ke dunia usaha termasuk UMKM," ungkapnya.  Sri Mulyani menambahkan, pihaknya mengapresiasi dukungan DPR yang mengesahkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 menjadi UU Nomor 2 Tahun 2020. Sebab menurut Sri Mulyani, keputusan ini menunjukkan demokrasi di Indonesia berjalan sinergis dan harmonis tanpa mengorbankan kepentingan rakyat dan bangsa.

Rapat Paripurna, Sri Mulyani Sampaikan Terima Kasih DPR Dukung APBN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/HARYO-KUNCORO.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>ANGGARAN pendapatan dan belanja negara (APBN) 2020 sudah tutup buku. Penanggulangan dampak sosial-ekonomi dari pagebluk Covid-19 dan program pemulihan ekonomi nasional menjadi lakon utama yang membentuk mozaik kebijakan fiskal ekspansif sepanjang tahun lalu.  Defisit yang menjadi ’’roh’’ APBN 2020 melejit hingga Rp 956,2 triliun atau setara dengan 6,09 persen dari produk domestik bruto (PDB). Pembiayaan defisit dengan penerbitan utang negara yang meningkat 180 persen dari tahun sebelumnya menaikkan rasio utang ke level 38 persen dari PDB.  Melebarnya defisit APBN 2020 secara yuridis memang ditoleransi oleh Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2020. Namun, mulai APBN 2023 harus patuh kembali pada aturan baku UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang membatasi rasio defisit maksimum 3 persen dari PDB.  Di satu sisi, beban pembayaran bunga utang akan terasa selama 10 tahun mendatang. Di sisi lain, sebagian besar belanja pemerintah pusat merupakan belanja wajib. Sempitnya ruang fiskal membersitkan kekhawatiran atas keberlanjutan fiskal yang menuntut penyesuaian yang substansial.  Alhasil, konsolidasi fiskal menjadi subjudul APBN 2021. Konsolidasi fiskal ditandai dengan penurunan secara bertahap rasio defisit dan rasio utang sampai batas yang dianggap ’’aman’’. Dari dua opsi konsolidasi fiskal yang tersedia, pemerintah agaknya memilih strategi penaikan penerimaan daripada pengurangan belanja negara.  Kecenderungan itu mulai kelihatan. Lembaga pengelola investasi (sovereign wealth fund) diinisiasi untuk mendayagunakan sumber dana dari luar negeri demi mendorong kegiatan penanaman modal di semua sektor ekonomi. Potensi dana domestik akan dimobilisasi lewat gerakan wakaf uang.  Dari sisi fiskal, menteri keuangan mencetuskan kembali wacana pengenaan cukai terhadap minuman berpemanis saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR (27/2). Usulan itu menjadi kelanjutan dari cukai kantong plastik yang tahun lalu sudah disetujui DPR dan tahun ini diharapkan bisa dieksekusi.  Tak lama berselang, menteri keuangan juga mengeluarkan peraturan tentang penghitungan dan pemungutan PPN (pajak pertambahan nilai) dan PPh (pajak penghasilan) terkait dengan penjualan pulsa, kartu perdana, token listrik, dan voucer. Ketentuan yang berlaku mulai 1 Februari 2021 ini sejalan dengan implementasi pajak perdagangan elektronik dan pajak digital lainnya yang dirilis sebelumnya.  Apa arti semua ini? Kenaikan pajak, cukai, dan sejenisnya di atas sejatinya adalah harga yang harus dibayar oleh publik atas sejumlah stimulus yang sudah digelontorkan sepanjang tahun lalu. Dalam perspektif ekonomi dikenal prinsip ’’who gets who pays’’ yang bermakna dia yang dapat dia jugalah yang harus bayar.  Prinsip itu tampaknya sejalan dengan pepatah Barat ’’there is no such thing as a free lunch’’, yang berarti tidak ada makan siang yang gratis. Konkretnya, tidak mungkin memperoleh hasil tanpa pengorbanan. Pengorbanan hanya masalah waktu. Cepat atau lambat, ’’makan siang’’ itu harus ditebus.  Alhasil, semua pelaku ekonomi diminta ’’kerelaannya’’ untuk bersama-sama memikul beban fiskal agar rasio defisit cepat mengempis dan rasio utang tidak terus membengkak. Dan pihak pertama yang harus siap menanggung beban adalah mereka yang paling besar menikmati stimulus selama masa pandemi Covid-19.  Narasi di sektor riil di atas niscaya juga akan terjadi di sektor keuangan. Pembelian BI atas surat berharga negara untuk pendanaan APBN 2020 dan skema burden sharing juga akan dikonsolidasikan. BI suatu saat akan menjual SBN di pasar finansial dengan konsekuensi ada aliran likuiditas dari pasar ke BI.  Cara di atas paling mudah dilakukan pemerintah meski menyisakan risiko. Mengikuti mazhab Keynesian, pemerintah pada masa resesi harus menempuh kebijakan fiskal aktif guna merangsang permintaan agregat alih-alih menaikkan penerimaannya. Intinya, aliran Keynesian menentang konsolidasi fiskal.  Jika mengikuti aliran neoklasik, pengendalian defisit lewat konsolidasi fiskal tetap akan berdampak positif. Penaikan pendapatan pemerintah mengarah pada intensitas utang yang kemudian mengendurkan tekanan pada suku bunga. Akibat selanjutnya, konsumsi dan investasi sektor privat bisa tumbuh.  Lain halnya dengan paradigma Ricardian, pelaku ekonomi sudah mengantisipasi peningkatan utang pemerintah yang akan diikuti kenaikan pajak. Mereka meresponsnya dengan menunda konsumsi dan menimbun tabungan untuk jaga-jaga. Karena itu, dampak neto dari konsolidasi fiskal akan netral.  Perbedaan simpulan akhir di antara ketiga narasi di atas berangkat dari perbedaan kondisi awal saat konsolidasi fiskal dimulai. Keynesian beranggapan perekonomian dalam jangka pendek mengalami pengangguran sumber daya. Neoklasik bertitik tolak dari perspektif jangka panjang tentang kelangkaan sumber daya.  Baca Juga: <a class="d-block" title="Mengutuk Kudeta Militer Myanmar" href="https://www.jawapos.com/opini/02/02/2021/mengutuk-kudeta-militer-myanmar/">Mengutuk Kudeta Militer Myanmar</a>  Sementara itu, Ricardian beranjak dari optimalitas pelaku ekonomi mengelola sumber daya dalam rentang waktu tak terbatas. Perbedaan kondisi awal tersebut mendorong respons sektor privat yang berlainan pula. Respons yang berlainan pada gilirannya menghasilkan perbedaan efektivitas konsolidasi fiskal.  Alhasil, imbal korban (trade-off) pun tak terhindarkan. Konsolidasi fiskal yang berbasis kenaikan pajak bisa menurunkan rasio defisit, tetapi dengan risiko perekonomian mengalami resesi yang lebih panjang. Pemangkasan belanja negara (jika opsi ini ditempuh) juga bisa menyusutkan rasio defisit, tetapi harus dibayar dengan perlambatan ekonomi.  Pertanyaan mendasarnya adalah seberapa cerdas sikap masyarakat dalam mengantisipasi kebijakan konsolidasi fiskal? Sudah siapkah publik menyisihkan sumber daya untuk merespons kenaikan pajak setidaknya dalam tiga tahun ke depan? Tanpa kesadaran itu, habis stimulus terbitlah fulus menjadi keniscayaan. (*)  <hr />  *) Haryo Kuncoro, Guru besar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/64XChXZhbns

Habis Stimulus Terbitlah Fulus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/Menteri-Keuangan-Sri-Mulyani-Dery-Ridwansah-3-1.jpg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pandemi Covid-19 masih membayangi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tahun ini. Hingga November lalu, APBN mencatat defisit Rp 883,7 triliun. Angka itu setara dengan 5,6 persen produk domestik bruto (PDB).  "Defisit Rp 883 triliun menunjukkan kenaikan defisit yang sangat besar jika dibandingkan dengan tahun lalu," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam jumpa pers virtual Senin (21/12).  Dia menyebutkan, pendapatan negara tercatat Rp 1.423 triliun. Belanja negara mencapai Rp 2.306,7 triliun. Belanja negara cukup tinggi karena pemerintah menggelontorkan anggaran penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PC-PEN) yang mencapai Rp 695,2 triliun.  "Belanja itu tumbuh 20 persen bila dibandingkan dengan tahun lalu," ungkap menteri perempuan yang akrab disapa Ani tersebut.  Untuk menggenjot penerimaan, pemerintah memang harus bekerja ekstrakeras. Ani memerinci bahwa penerimaan pajak hingga November 2020 masih mengalami kontraksi 18,55 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.  Pemerintah merevisi pertumbuhan ekonomi 2020 menjadi -2,2 persen hingga -1,7 persen. Angka tersebut jauh lebih rendah daripada proyeksi sebelumnya. Yakni, tumbuh pada kisaran -1,7 persen sampai 0,6 persen. Revisi proyeksi itu sejalan dengan Asian Development Bank (ADB) dan Bank Dunia.  REALISASI APBN (PER NOVEMBER 2020)  Pendapatan Negara: Rp 1.423 triliun  (63,7 persen dari target APBN awal atau 83,7 persen dari target APBN Perpres 72/2020)  Belanja Negara: Rp 2.306,7 triliun  (90,8 persen dari target APBN awal atau 84,2 persen dari target APBN Perpres 72/2020)  Defisit: Rp 883,7 triliun  (5,6 persen terhadap PDB)  Sumber: Kemenkeu

Direvisi Lagi, Ekonomi Diproyeksi Kontraksi -1,7 Sampai -2,2 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/Menteri-Keuangan-Sri-Mulyani-Dery-Ridwansah-3-1.jpg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati berkesempatan mengajar siswa-siswi Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) dalam rangka perayaan Hari Oeang Republik Indonesia (HORI). Kegiatan ini diikuti 844 siswa SD dan SMA.  Dalam kesempatan tersebut, salah satu menteri keuangan terbaik dunia itu menjelaskan mengenai alasan pemerintah berutang. Sri Mulyani mengatakan, pemerintah berutang untuk menutupi selisih antara pendapatan dan belanja negara.  "Kalau kekurangan uang cari pembiayaan, atau bahasa populer utang, bahasa APBN pembiayaan," ujarnya secara virtual, Senin (30/11).  Seperti diketahui, pada APBN 2020, anggaran belanja negara sebesar Rp 2.738,4 triliun sementara pendapatan negara ditargetkan hanya sebesar Rp 1.699,1 triliun.  Meski perlu utang untuk menambal APBN, Sri Mulyani menegaskan, kebijakan pembiayaan dilakukan secara cermat dan hati-hati. Harus ada persetujuan dari Presiden RI hingga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).  "Menkeu bilang ke Presiden, ke kabinet, ke DPR, karena APBN enggak dibikin sendiri, tapi dibikin rencana. Kemudian, disampaikan ke kabinet, dibahas Presiden, Menteri, Wapres, dan seluruh Menteri. Nanti Menteri bilang kebutuhannya masing-masing," jelasnya.  Sri Mulyani juga menjelaskan mengenai sumber-sumber penerimaan negara. Diantaranya yaitu pajak, bea dan cukai, Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan hibah. Perempuan yang akrab disapa Ani itu menuturkan, pandemi Covid-19 membuat kebutuhan belanja negara meningkat.  Sehingga untuk menutupi atau memenuhi kebutuhan tersebut, pemerintah harus mencari sumber pembiayaan lainnya. "Kalau tetap kurang, utang. Agar tidak menyusahkan, cari utang yang baik," ucapnya.  Sri Mulyani mengungkapkan, kebijakan berhutang tidak hanya dilakukan oleh Indonesia. Hampir semua negara termasuk negara maju juga melakukannya. Sebab saat ini banyak negara harus berupaya untuk memulihkan perekonomiannya.  "Kalau kalian lihat film Korea, kayanya negaranya lebih kaya dari kita. Kira-kira dia kekurangan uang untuk belanja? Ya, kekurangan banget, ya utang juga," ucapnya.  "Kalau ke Dubai kayaknya negara luar biasa, kotanya semua gedung pencakar langit dan Eropa, Prancis, Inggris, Spanyol, Italia, sebutin negara yang kalian ingat dan kunjungi kira-kira negara itu punya utang enggak? Pasti punya utang," jelasnya lagi.  Sebagai informasi, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat total utang pemerintah kembali meningkat hingga akhir Oktober 2020. Jumlahnya mencapai Rp 5.877,71 triliun atau terjadi peningkatan Rp 1.121,58 triliun jika dibandingkan periode yang sama tahun 2019 yang totalnya Rp 4.756,13 triliun.  Sementara dibandingkan dengan bulan September terjadi kenaikan Rp 120,84 triliun. Pada akhir September tahun ini, total utang pemerintah mencapai Rp 5.756,87 triliun.  https://youtu.be/iV6df-QGdeA

Begini Cara Sri Mulyani Jelaskan soal Utang Negara ke Siswa SD

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/ANTREAN2-BANSOS_Sofan-Kurniawan_Radar-Mojokerto.jpg" alt="Ribuan warga antre mendapatkan dana Bantuan Sosial Tunai (BST) tahap enam di kantor kecamatan Jetis, Mojokerto Jawa Timur, Jumat (18/09/2020),jumlah warga penerima manfaat bantuan sosial di kabupaten Mojokerto mencapai 37.934, nanum cara pengambilan langs" width="100%">
<figcaption>Ribuan warga antre mendapatkan dana Bantuan Sosial Tunai (BST) tahap enam di kantor kecamatan Jetis, Mojokerto Jawa Timur, Jumat (18/09/2020),jumlah warga penerima manfaat bantuan sosial di kabupaten Mojokerto mencapai 37.934, nanum cara pengambilan langs</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menilai, perekonomian Indonesia memasuki fase titik balik (turning point) dari keterpurukan akibat pandemi Covid-19. Meski masih mengalami kontraksi, namun seluruh komponen pertumbuhan ekonomi mulai menunjukkan tren meningkat, bahkan telah melewati fase kritisnya.  "Momentum perkembangan ekonomi pada triwulan III 2020 sudah menemukan turning point, untuk kembali kepada track pertumbuhan ekonomi positif. Hal ini tecermin dari terjadinya perbaikan di berbagai sektor ekonomi nasional dari kondisi kontraksi yang dalam menuju ke arah zona positif pada triwulan III 2020," ujarnya dalam keterangannya, Selasa (24/11).  Said mengaku perekonomian nasional pada triwulan III 2020 masih mengalami kontraksi, sebesar 3,49 persen YoY. "Tetapi, sudah mulai terjadi perbaikan dari triwulan sebelumnya sebesar -5,32 persen YoY. Sedangkan terhadap triwulan sebelumnya (triwulan II 2020), sudah mengalami peningkatan sebesar 5,05 persen QtQ," jelasnya.  Menurutnya, seluruh komponen pertumbuhan ekonomi mulai menunjukkan tren meningkat, baik dari sisi pengeluaran maupun dari sisi lapangan usaha. Membaiknya indikator ekonomi dari sisi lapangan usaha, menunjukkan kinerja ekonomi mulai membaik. Bahkan secara triwulanan, seluruh lapangan usaha menunjukkan tren positif.  Demikian juga, secara tahunan, beberapa lapangan usaha masih mengalami pertumbuhan positif, diantaranya jasa kesehatan dan kegiatan sosial informasi dan komunikasi, serta pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang. "Sedangkan sektor lain, walaupun masih terjadi kontraksi, tapi sudah menunjukkan perbaikan," imbuhnya.  Said berharap titik balik perekonomian nasional pada triwulan III 2020 tetap dipertahankan hingga triwulan IV atau hingga akhir tahun. Karena itu, dia berharap pemerintah bisa mengoptimalkan sisa waktu satu setengah bulan hingga akhir 2020.  "Belanja perlindungan sosial harus dioptimalkan penyerapannya," tegasnya.  Salah satu kunci akselerasi pemulihan ekonomi nasional hingga akhir tahun, kata dia, adalah optimalisasi penggunaan dana Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2020. Realisasi pemanfaatan dana penanganan Covid-19 dan PEN hingga 11 November 2020 baru mencapai Rp 386,01 triliun atau setara 55,5 persen dari pagu anggaran Rp 695,2 triliun.  "Karena itu, perlu upaya kerja keras, untuk bisa mewujudkan alokasi anggaran hingga mencapai 100 persen. Mengingat waktu tinggal 1,5 bulan lagi, jangan sampai PEN 2020 tidak bisa dioptimalkan," tuturnya.  Dia melihat, dari beberapa program yang sudah dialokasikan untuk PEN 2020, terdapat beberapa program yang perlu akselerasi. "Kami mengapresiasi realisasi program perlindungan sosial (Perlinsos) sudah mencapai Rp 182,54 triliun atau 77,9 persen dari pagu Rp 234,33 triliun. Realisasi penyerapan dana perlindungan sosial menjadi yang terbesar," terangnya.  Dana Perlinsos tersebut, telah dirasakan oleh lebih dari 40 persen masyarakat berpenghasilan terbawah. "Dengan sisa waktu hingga akhir tahun 2020, kami berharap pemerintah bisa mengoptimalkan alokasi anggaran Perlinsos hingga mencapai 100 persen," tuturnya.  https://www.youtube.com/watch?v=1Hv0jjUsJfU

Ekonomi Lewati Masa Kritis, Banggar Minta Pemerintah Genjot Perlinsos

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/Menteri-Keuangan-Sri-Mulyani-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) terus melebar. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa defisit APBN tercatat mencapai Rp 682,1 triliun hingga September lalu. Jumlah itu setara dengan 4,16 persen produk domestik bruto (PDB).  "Defisit hingga September masih sejalan dengan target defisit," ujar Ani, sapaan Sri Mulyani, dalam jumpa pers virtual Senin (19/10).  Lewat Peraturan Presiden (Perpres) 72/2020, pemerintah menaikkan batas aman defisit dari 3 persen menjadi 6,34 persen. Kebijakan itu diambil sebagai respons pandemi Covid-19 yang sampai sekarang belum bisa dikendalikan.  Hingga akhir September, pendapatan negara tercatat mencapai Rp 1.159 triliun. Jumlah tersebut lebih rendah sekitar 13,7 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Yakni, Rp 1.342 triliun.  Sementara itu, belanja negara mencapai Rp 1.841 triliun. Artinya, ada pertumbuhan 15,5 persen jika dibandingkan dengan realisasi tahun lalu yang mencapai Rp 1.594 triliun. Angka tersebut 67,2 persen dari alokasi dalam Perpres 72/2020.  "Pemerintah berhasil mengakselerasi belanja secara luar biasa pada kuartal III dan diharapkan menjadi pendorong atau siklus yang positif atau mendekati positif pada kuartal III dan IV," terang Ani.  Kenaikan belanja terjadi di pemerintah pusat yang tumbuh 21,2 persen atau mencapai Rp 1.211,4 triliun. "Transfer ke daerah dan dana desa juga meningkat 5,8 persen menjadi Rp 629,7 triliun," tambah mantan direktur pelaksana Bank Dunia tersebut.  Ani juga mengatakan bahwa realisasi defisit APBN masih lebih rendah ketimbang negara-negara setara Indonesia yang lain. "Di berbagai negara lain bahkan mencapai di atas belasan dan 20 persen. Kalau Indonesia defisit 4,16 persen dengan pertumbuhan ekonomi kontraksi 0,6 hingga 1,7 persen, kita harap Indonesia jauh lebih baik daripada peer-nya," urainya.  Terpisah, Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah menganggap pelebaran defisit sebagai hal yang wajar. Negara-negara di dunia pun mengalami hal serupa karena pandemi.  "Di tengah kondisi seperti ini, kita kan tidak bisa berharap pada penerimaan pajak. Kalau tidak ada penerimaan pajak dan sementara pengeluaran tidak bisa dihentikan, tentu pemerintah juga tidak bisa tak belanja," ujarnya kepada Jawa Pos, Senin.  Piter melanjutkan, pemerintah hingga kini terus dituntut untuk mendorong belanja dengan menggelontorkan bansos, insentif dunia usaha, stimulus pemulihan ekonomi nasional (PEN), dan masih banyak lainnya. Maka, wajar apabila belanja pemerintah amat tinggi dan defisit APBN pun melebar.  "Pelebaran defisit adalah keniscayaan negara dan itu juga terjadi di banyak negara," imbuh dia.  Lantas, bagaimana upaya untuk menambal defisit? Piter menyebut penambalan defisit dengan cara utang sebenarnya juga hal yang wajar. Namun, perlu digarisbawahi bagaimana upaya pembiayaan utang yang dilakukan.  Dia mengimbau pemerintah dapat mengurangi utang luar negeri (ULN). Sebagai gantinya, bisa menggunakan utang domestik yang terbagi menjadi dua keran. Yakni, pembiayaan dari Bank Indonesia dan pasar dalam negeri.  Mekanisme burden sharing yang digagas pemerintah dan Bank Indonesia juga disebut sebagai upaya yang tepat. "Burden sharing tetap harus diandalkan. Sebab, tidak mungkin semua utangnya dari luar atau pasar domestik saja," tandasnya.  REALISASI APBN HINGGA SEPTEMBER 2020  Pendapatan negara: Rp 1.159 triliun  Belanja negara: Rp 1.841,1 triliun  APBN: Defisit Rp 682,1 triliun (setara 4,16 persen terhadap PDB)  Proyeksi Defisit Global  Kanada: -19,9 persen  AS: -18,7 persen  Inggris: -16,5 persen  India: -13,1 persen  Italia: -13 persen  Tiongkok: -11,9 persen  Filipina: -8,1 persen  Malaysia: -6,5 persen  Indonesia: -6,3 persen  Thailand: -5,2 persen  Sumber: Kemenkeu  https://www.youtube.com/watch?v=JIWhAooMEOs&ab_channel=jawapostvofficial  &nbsp;

APBN Tekor Rp 682,1 Triliun, Sri Mulyani: Masih Sejalan dengan Target

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/nakes-istirahata.jpg" alt="ISTIRAHAT SEJENAK: Tenaga kesehatan mengaso di area taman di kawasan Rumah Sakit Daruat (RSD) Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, Jumat (11/9). (SALMAN TOYIBI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>ISTIRAHAT SEJENAK: Tenaga kesehatan mengaso di area taman di kawasan Rumah Sakit Daruat (RSD) Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, Jumat (11/9). (SALMAN TOYIBI/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Agustus 2020 mencetak defisit Rp 500,5 triliun. Angka tersebut setara 3,05 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).  Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, pendapatan negara mencapai Rp 1.034,1 triliun atau turun 13,1 persen dibandingkan periode sama 2019. Sementara belanja negara tercatat lebih besar, yakni mencapai Rp 1.534,7 triliun.  "Agustus 2020 defisit sudah Rp 500,5 triliun atau 3,05 persen," ujarnya dalam konferensi pers secara virtual, Selasa (22/9).  Pada periode sama, realisasi penerimaan perpajakan sebesar Rp 798,1 triliun atau mencapai 56 persen dari target. Angka tersebut terkontraksi sebesar 13,4 persen dibandingkan periode tahun lalu.  Sementara itu, realisasi belanja negara melonjak 10,6 persen dibanding periode sama 2019, seiring dengan akselerasi penanganan Covid-19. Belanja pemerintah pusat saja melonjak 14 persen mencapai Rp 977,3 triliun.  "Berbagai tindakan untuk lakukan akselerasi belanja dampak Covid-19 mulai terlihat pada Agustus 2020 dan akan terus berlangsung," imbuhnya.  https://www.youtube.com/watch?v=7orO9Vs_yz0

Gara-gara Covid-19, Defisit APBN per Agustus Tembus Rp 500,5 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/sri-mulyani.jpg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani - (Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani - (Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan catatan untuk kedua asuransi pelat merah yaitu PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan PT Asabri (Persero) terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebut, dalam hal ini pihaknya telah meminta untuk melakukan pemeriksaan laporan keuangan tahun 2020.  "Sehingga dapat mendukung penyajian investasi permanen pada LKPP tahun 2020 secara andal," ujarnya dalam rapat kerja dengan Komite IV DPD RI, Rabu (9/9).  Sri Mulyani menjelaskan, pemerintah akan menyusun rencana penyelesaian ketentuan dan standar terkait penyajian kewajiban jangka panjang program pensiun. Selain itu juga melakukan review dan penyesuaian atas penggunaan asumsi serta metode penghitungan waktu aktuaria.  Kemudian menyempurnakan kebijakan akuntansi pemerintah pusat untuk mengungkapkan nilai kewajiban jangka panjang pensiun. "Pemerintah susun rencana penyelesaian ketentuan sesuai dengan standar penyajian dan kewajiban dari program pensiun tersebut," imbuhnya.  Ia melanjutkan, tindak lanjut atas temuan BPK yang lain yaitu, terkait penatausahaan piutang perpajakan, pemerintah telah mulai mengimplementasikan Revenue Accounting System (RAS). Kemudian, terkait penatausahaan aset KKKS, pemerintah akan menyempurnakan peraturan kebijakan, SOP rekonsiliasi serta pelaporan dalam rangka penatausahaan aset KKKS.  Dari aspek teknologi informasi, menyelesaikan interkoneksi sistem pelaporan aset eks KKKS, dan melanjutkan inventarisasi dan penilaian aset eks KKKS. Selain itu, terkait penatausahaan aset eks BLBI, pemerintah telah melakukan penyelesaian atas sejumlah aset eks BLBI serta telah melakukan pengamanan fisik dan yuridis atas sejumlah aset properti.  Berkaitan dengan pendanaan pengadaan tanah PSN, pemerintah akan mencatat pendanaan pengadaan tanah PSN sebagai belanja modal pada kementerian negara atau lembaga terkait.  Sementara, untuk tahun ini pemerintah telah mengatur mekanisme pencatatan ke belanja modal melalui Perpres Nomor 72 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN Tahun Anggaran 2020.  Terakhir, terkait penganggaran pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja, pemerintah telah melakukan berbagai upaya, antara lain meningkatkan kualitas pelaksanaan negara, serta mengoptimalkan peran APIP untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan anggaran.

Menkeu Beri Catatan Jiwasraya dan Asabri atas Temuan BPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/pelatihan-umkm.jpg" alt="Tim Pengabdian UPN Veteran Jatim saat memberikan pelatihan kepada UMKM. (Ariski Prasetyo/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Tim Pengabdian UPN Veteran Jatim saat memberikan pelatihan kepada UMKM. (Ariski Prasetyo/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk Bantuan Presiden (Banpres) Produktif Usaha Mikro (BPUM) sebesar Rp 2,01 triliun untuk realisasi selanjutnya kepada 838,4 ribu penerima manfaat. Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu, Adi Budiarso mengatakan, SP2D sudah diterbitkan pada 28 Agustus 2020.  Dengan diterbitkannya SP2D itu maka dalam waktu dekat pelaku usaha mikro tersebut segera mengantongi dana segar. Banpres produktif tersebut diharapkan mendorong kinerja usaha pelaku usaha mikro sekaligus mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional.  Adi menyebut hingga 24 Agustus 2020 pemerintah sudah mencairkan BPUM sebesar Rp 2,4 triliun kepada satu juta penerima. Rinciannya, sebanyak 316.472 penerima melalui BNI dengan nilai Rp 759,5 miliar dan melalui BRI sebanyak 683.528 penerima dengan nilai Rp 1,64 triliun.  Pemerintah menganggarkan Rp 22,01 triliun yang sudah masuk Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) untuk 9,1 juta pelaku usaha mikro dalam tahap awal. Adapun sasaran penerima manfaat ditargetkan mencapai 12 juta pelaku usaha mikro.  Hingga 11 Agustus 2020, lanjut dia, proses pengumpulan data penerima manfaat mencapai 17,52 juta. Kriteria penerima manfaat adalah pelaku usaha mikro yang tidak memiliki kredit di perbankan dan lembaga keuangan.  Kemudian, memiliki usaha mikro atau ultra mikro. Banpres produktif juga diberikan kepada nasabah perbankan atau lembaga keuangan dengan simpanan kurang dari Rp 2 juta.  "Ini targetnya untuk inklusi keuangan yang saat ini masih di bawah 50 persen. Kita ingin ada aktivitas ekonomi dan link ke perbankan," katanya dikutip dari Antara, Senin (31/8).  https://www.youtube.com/watch?v=Cb_Ve6IJlmk  &nbsp;

Surat Pencairan Dana Banpres Produktif Rp 2,01 Triliun Sudah Keluar

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#apbn 2020

Berita Terkini