<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/konpers-APBN-januari.jpg" alt="Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dan pejabat terkait melaporkan realisasi APBN 2019, di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (7/1). (Romys/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dan pejabat terkait melaporkan realisasi APBN 2019, di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (7/1). (Romys/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyampaikan, realisasi defisit APBN tahun 2019 sementara berkisar pada 2,2 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini melebar dibandingkan dengan target awal 1,84 persen dari PDB.  Sri Mulyani menegaskan, pelebaran defisit anggaran tersebut dilakukan secara terukur dengan memperhitungkan risiko dan manfaatnya, serta kredibilitas fiskal. "Pelebaran defisit anggaran tetap terjaga dan dibutuhkan untuk mempertahankan dukungan fiskal untuk menopang laju perekonomian, pada saat menghadapi pelemahan di dalam negeri," ujarnya di gedung Kemenkeu Jakarta, Selasa (7/1).  Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyampaikan, realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp 1.498,9 triliun atau 91,7 persen dari target APBN 2019. Angka ini tumbuh 3 persen dari realisasinya pada 2018.  Realisasi belanja pemerintah pusat tersebut meliputi belanja kementerian atau lembaga sebesar Rp 876,4 triliun atau 102,4 persen dari target APBN 2019. "Kinerja penyerapan belanja kementerian atau lembaga yang cukup tinggi tersebut antara lain dipengaruhi oleh adanya tambahan belanja pegawai oleh kebijakan kenaikan gaji lima persen dan kenaikan tunjangan kinerja beberapa kementerian atau lembaga, kenaikan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dan penambahan anggaran penanggulangan bencana," tuturnya.  Selain itu, terdapat pelaksanaan berbagai program dan agenda strategis pemerintah seperti pemilihan umum, dan kebijakan kenaikan indeks manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) untuk mendukung percepatan pengurangan kemiskinan. Sementara itu, realisasi belanja non-kementerian atau lembaga mencapai Rp 622,6 triliun atau 79,9 persen dari target APBN 2019.  Belanja non-kementerian/lembaga ini terdiri dari pembayaran bunga utang sebesar Rp 275,5 triliun dan subsidi sebesar Rp 201,8 triliun. "Realisasi subsidi relatif lebih kecil dari pagu APBN 2019, antara lain dipengaruhi oleh lebih rendahnya harga ICP, menguatnya nilai tukar rupiah, serta penajaman alokasi subsidi pupuk," ucapnya.  Transfer Daerah dan Dana Desa  Sementara itu, realisasi anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) mencapai Rp 811,3 triliun atau 98,1 persen dari target APBN 2019. Angka ini lebih tinggi 7,1 persen dari realisasi pada 2018.  "Pencapaian realisasi TKDD tersebut antara lain dipengaruhi oleh penyelesaian sebagian kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH) sampai dengan tahun 2018, adanya kebijakan penyaluran DAU tambahan untuk pembayaran kenaikan iuran jaminan kesehatan penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah, dan kinerja pemerintah daerah dalam memenuhi persyaratan penyaluran dana TKDD," imbuhnya.  Sepanjang 2019, penyempurnaan penyaluran TKDD terus dilakukan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan optimalisasi penggunaan TKDD di daerah. Hal itu dilakukan antara lain melalui penambahan persyaratan penyaluran DAK Fisik berupa laporan realisasi capaian output DAK Fisik tahun sebelumnya yang sudah di-review oleh Inspektorat Daerah.  Selain itu, adanya penyempurnaan proses penyusunan dan persetujuan rencana kegiatan DAK Fisik melalui pemanfaatan teknologi informasi, yang digunakan bersama oleh Pemda, kementerian arau lembaga teknis, Bappenas, dan Kemenkeu, dan penyaluran dana desa berdasarkan kinerja dan percepatan penyaluran bagi desa yang berkinerja baik.

Sri Mulyani: Defisit APBN 2019 Melebar jadi 2,2 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Tokoh-Tokoh-Dery-Ridwansah-17.jpg" alt="Menteri Keungan Sri Mulyani saat menghadiri pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih di Gedung MPR/DPR, Minggu (20/10). Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Ma" width="100%">
<figcaption>Menteri Keungan Sri Mulyani saat menghadiri pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih di Gedung MPR/DPR, Minggu (20/10). Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Ma</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Defisit anggaran 2019 diperkirakan melebar ke level 2-2,2 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini lebih besar dibandingkan realisasi tahun sebelumnya di level 1,87 persen, dan lebih besar dibandingkan outlook APBN 2019 yang sebesar 1,93 persen.  Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati berdalih, hal itu dikarenakan pemerintah mengeluarkan banyak keringanan pajak, demi menjaga ekonomi tetap tumbuh. Beberapa di antaranya yaitu tax holiday dan tax allowance.  Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengungkapkan, kondisi lingkungan ekonomi global mengharuskan Indonesia membuat kebijakan agar ekonomi domestik tetap tumbuh, salah satunya melalui peraturan pajak. Namun, dia memastikan pemerintah tetap mempertimbangkan semua aspek dan membuat keputusan secara hati-hati.  "Kami sangat hati-hati saat merancang kebijakan perpajakan jangan sampai mengganggu ekonomi dan investasi," ungkap Sri Mulyani dalam acara CEO Networking 2019 di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Kamis (31/10).  Sri Mulyani mencontohkan, pada 2017, pemerintah juga mengeluarkan banyak insentif pajak untuk mendorong dunia usaha terutama di sektor industri dan prioritas pemerintah. Saat itu, potential loss diakuinya mencapai Rp 150 triliun.  "Pada 2017 ada Rp 150 triliun pajak yang seharusnya diterima tetapi kita tidak terima karena berbagai insentif yang kita keluarkan. Insentif pajak ini bisa jaga dan meningkatkan usaha, terutama di sektor industri dan prioritas pemerintah," katanya.  Sebelumnya, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Luky Alfirman mengatakan, defisit anggaran tahun ini kemungkinan akan melebar karena lesunya penerimaan negara akibat ketidakpastian global. "Defisit bisa melebar sekitar 2 persen sampai 2,2 persen terhadap PDB sampai akhir tahun," kata Luky.

Penjelasan Sri Mulyani soal Melebarnya Defisit Anggaran 2019

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/grafis-realisasi-apbn.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Dinamika politik nasional yang terjadi saat ini diyakini belum begitu membawa dampak besar bagi perekonomian. Aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi masih berjalan dengan baik. Begitu pun pasar uang, perputaran modal masih berlangsung normal. Namun, dalam jangka panjang, ada dua kemungkinan. Terutama menyangkut iklim investasi.  Ekonom Indef Didin S. Damanhuri menyatakan, investor yang berinvestasi dengan cara yang kurang apik seperti pencari renten (rent seeker) bisa jadi justru menikmati dinamika politik yang terjadi sekarang.  "Saya melihat KPK ini dilemahkan. Nah, kondisi seperti ini bisa jadi yang dicari investor rent seeker," ujarnya, Selasa (24/9).  Namun, bagi investor yang menaati peraturan atau yang bukan rent seeker, justru pelemahan KPK dinilai dapat menambah ketidakpastian. Sebab, surat perintah penghentian penyidikan (SP3) kepada pelaku korupsi lebih mudah diberikan. Hal tersebut membuat persepsi bahwa nasib pelaku korupsi memang tidak terkatung-katung, tapi justru lebih mudah keluar dari kasus yang menjeratnya.  "Ini jangan-jangan yang korupsi tidak lama bisa di-SP3-kan," ujarnya.  Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Ahmad Erani Yustika menambahkan, Indonesia masih cukup kuat dari sisi penanaman modal dalam negeri (PMDN). Ketika ada gonjang-ganjing ekonomi, investor PMDN masih tetap bertahan. Tidak mudah lari keluar seperti investor penanaman modal asing (PMA). Kuatnya investasi PMDN di dalam negeri adalah modal yang baik bagi Indonesia.  Sementara itu, realisasi APBN 2019 masih mencatat jumlah yang minim. Hingga Agustus, penerimaan negara tercatat Rp 1.189,3 triliun. Jumlah itu baru 54,9 persen dari target APBN 2019 Rp 2.165,1 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan, realisasi penerimaan negara hingga Agustus melemah jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.  "Pendapatan kita 54,9 persen dari target jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang 60,8 persen," ujarnya, Selasa.

Investasi Tetap Tumbuh Positif, Realisasi APBN Masih Minim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Sri-Mulyani-Hendra-Eka.jpg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Hendra Eka/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Hendra Eka/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Realisasi dari pendapatan negara dan hibah masih menunjukkan pelemahan hingga akhir Agustus 2019. Tercatat sampai dengan memasuki bulan ke-8 2019, realisasinya masih berada pada kisaran Rp 1.189,2 triliun atau 54,93 persen terhadap target APBN 2019.  Rinciannya, realisasi pendapatan negara tersebut terdiri atas perpajakan sebesar Rp 920,15 triliun, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 268,16 triliun dan penerimaan dana hibah sebesar Rp 960,5 miliar. Masing-masing membukukan dari target APBN secara berurut yaitu 51,51 persen, 70,89 persen dan 220,65 persen.  Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan bahwa rendahnya penerimaan pajak hingga memasuki semester II disebabkan oleh pajak dari pengusaha yang mulai menurun. Dia bilang, hal itu juga dipengaruhi kondisi ekonomi yang mengalami penurunan.  "Ini harus kita waspadai karena ini menggambarkan mereka menghadapi situasi yang kurang baik," kata Sri Mulyani di Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Selasa (24/9).  Berdasarkan data Kemenkeu hingga akhir Agustus 2019, posisi penerimaan pajak memang masih berada dikisaran Rp 801,1 triliun, dari target APBN 2019 yang dipatok Rp 1.577 triliun. Angka tersebut masih sekitar 50,78 persen dari target APBN 2019.  Rinciannya, penerimaan pajak penghasilan migas dan non migas sebesar Rp 494,2 triliun, PPN dan PPnBM sebesar Rp 288 triliun dan PBB dan pajak lainnya sebesad 18,94 persen. Sementara itu, realisasi penerimaan kepabean dan cukai mencapai Rp 119 triliun atau 56,99 persen dari target APBN.  Menurut Sri Mulyani, kondisi ekonomi di berbagai negara memang tengah dalam kondisi yang tidak menguntungkan berada ketidakpastian global. "Sehingga realisasi APBN sampai akhir Agustus pendapatan kita hanya mencapai Rp 1.189,3 triliun," pungkasnya.

Negara Catat Pendapatan Rp 1.189 Triliun Hingga Agustus 2019

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Sri-Mulyani-2-DER.jpg" alt="Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati membacakan jawaban pemerintah atas tanggapan fraksi, dalam Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/8). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati membacakan jawaban pemerintah atas tanggapan fraksi, dalam Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/8). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sepanjang Juli 2019, neraca perdagangan RI kembali mencetak defisit sebesar USD 63,5 juta. Sehingga secara kumulatif, Januari-Juli 2019, <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/15/08/2019/sejak-januari-perdagangan-ri-tekor-usd-189-miliar-ini-kata-archandra/">defisit neraca perdagangan RI mencapai USD 1,89 miliar</a>.  Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor RI kumulatif Januari-Juli 2019 mencapai USD 95,79 miliar. Sementara impornya mencapai USD 97,68 miliar.  Dalam rapat paripurna bersama DPR RI, Selasa (27/8), Menteri Keuangan Sri Mulyani berjanji pemerintah akan melakukan sejumlah upaya untuk mendorong kinerja ekspor. Salah satunya, memperbanyak kerja sama bilateral untuk memperluas negara tujuan ekspor yang punya pasar potensial.  Selain itu, pemerintah juga akan mengeluarkan kebijakan perdagangan yang difokuskan pada penyempurnaan fasilitas di kawasan-kawasan khusus. Dengan sistem logistik yang lebih baik, diharapkan biaya produksi bisa turun.  Ia menyatakan, pemerintah juga tengah menyiapkan insentif untuk fasilitasi perdagangan yang efektif dan terarah guna meningkatkan daya saing produk manufaktur dalam negeri di pasar global.  "Di samping kebijakan tersebut, pendampingan kepada pelaku ekspor juga akan diberikan dalam rangka peningkatan daya saing dan menghilangkan kendala dalam ekspor, termasuk melalui promosi dan proses negosiasi," kata mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.  Pemerintah, kata Sri Mulyani, juga akan mendukung proses hilirisasi serta terbangunnya rantai industri hulu dan hilir dalam rangka menjaga pasokan bahan baku dan menekan impor. Menurutnya, perbaikan defisit transaksi berjalan (Current Account Deficit/CAD) tidak hanya ditempuh melalui perbaikan neraca perdagangan barang, tetapi juga melalui penguatan neraca perdagangan jasa.  Untuk meningkatkan ekspor jasa nasional, Sri Mulyani mengatakan akan mempercepat pengembangan <a href="https://www.jawapos.com/infrastruktur/22/08/2019/pupr-gelontorkan-rp-11-triliun-untuk-empat-kawasan-wisata-prioritas/">empat destinasi wisata super prioritas</a>. Yakni Danau Toba, Borobudur, Labuan Bajo dan Mandalika. Ia mengatakan, upaya tersebut diharapkan dapat menarik wisatawan mancanegara, sekaligus mendorong perekonomian daerah wisata serta menambah devisa negara.  "Transformasi industrilisasi, iklim investasi, dan ekspor juga telah diupayakan oleh pemerintah melalui koordinasi antar Kementerian/Lembaga terkait untuk melihat sektor-sektor apa saja yang akan menjadi fokus ekspor Indonesia sebagai strategi mengurangi defisit transaksi berjalan. Industri yang menjadi pertimbangan adalah sektor manufaktur dan kelapa sawit," jelasnya.  Di sisi lain, kebijakan impor akan diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan domestik sesuai dengan prioritas nasional, khususnya bahan baku dan barang modal untuk ekspor. Kebijakan ini juga akan disertai dengan penyederhanaan penerbitan perizinan perdagangan dan peningkatan output produksi serta kelancaran distribusi barang-barang domestik.  "Untuk mengurangi impor migas, pemerintah akan terus mengembangkan energi baru dan terbarukan (EBT) serta mempercepat pemberlakuan program B30," pungkasnya.

Sri Mulyani Beberkan Langkah-langkah Pemerintah Perbaiki CAD

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/sri-mulyani-DER.jpg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ( menyerahkan draft pandangan pemerintah terhadap pemandangan Fraksi-Fraksi terkait RAPBN tahun 2020 kepada Ketua DPR Bambang Soesatyo (tengah) didampingi Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah (kanan) dan Utut Adianto dalam R" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ( menyerahkan draft pandangan pemerintah terhadap pemandangan Fraksi-Fraksi terkait RAPBN tahun 2020 kepada Ketua DPR Bambang Soesatyo (tengah) didampingi Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah (kanan) dan Utut Adianto dalam R</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meminta Kementerian/Lembaga (K/L) untuk melakukan efisiensi belanja operasional. Hal ini menyusul realisasi defisit anggaran yang telah menyentuh Rp 183,7 triliun per Juli 2019.  Defisit anggaran tersebut setara dengan 1,14 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) sampai dengan Juli 2019 ini. Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Askolani menjelaskan, defisit hingga Juli 2019 cukup besar lantaran realisasi belanja lebih cepat dibandingkan realisasi pendapatan negara.  Maka dari itu, pada paruh kedua ini, pemerintah memberi sinyal adanya pengetatan belanja pemerintah pusat. Salah satunya dengan mengurangi rapat-rapat dan perjalanan dinas.  "Efisiensi belanja tetap dilakukan, khususnya untuk belanja operasional, seperti rapat, perjalanan dinas, konsinyering, honor, dan lain-lain," kata Askolani kepada JawaPos.com, Selasa (27/8).  Namun demikian, menurut Askolani, belanja-belanja yang bersifat produktif akan tetap didorong sesuai dengan rencana pemerintah. Di sisi lain, pemerintah tetap akan mengupayakan untuk dapat mmengoptimalkan penerimaan yang masih jauh dari target APBN 2019.  "Kami kan upayakan secara menyeluruh, optimalisasi penerimaan negara juga terus dilakukan," bebernya.  Ketika disinggung apakah pemerintah akan kembali mengambil Utang Luar Negeri (ULN) untuk menambal defisit anggaran, Askolani enggan berspekulasi lebih lanjut. Dia bilang, pihaknya akan memantau perkembangan besaran defisit mendekati pengujung 2019.  "Nanti masih akan terus kami pantau sampai dengan akhir tahun 2019," tandasnya.  Seperti diberitakan sebelumnya, hingga Juli 2019, defisit anggaran tercatat sebesar Rp 183,7 triliun atau setara dengan 1,14 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Realisasi defisit anggaran pada periode itu lebih besar dibandingkan periode sama tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp 151 triliun atau setara 1,02 dari PDB.  Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, peningkatan defisit anggaran dipengaruhi oleh realisasi belanja negara yang tumbuh lebih tinggi daripada pendapatan negara. Secara kumulatif, belanja negara di semua sektor yang meningkat tak sebanding dengan pendapatan negara.  "Defisit dari sisi total Rp 183,7 triliun sampai dengan 31 Juli 2019 atau lebih besar dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 151 triliun," kata Sri Mulyani di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (26/8).  Sampai Juli 2019, total realisasi pendapatan negara hanya mencapai Rp 1.052,8 triliun atau sekitar 48,6 persen dari target APBN 2019. Rinciannya, berasal dari pendapatan dalam negeri pada penerimaan perpajakan sebesar Rp 810 ,7 triliun atau sekitar 45,4 persen dari target APBN dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 241,3 triliun atau sekitar 63,8 persen dari target APBN.  Sementara itu, pada periode sama realisasi belanja negara tercatat mencapai Rp 1.236,5 triliun atau sekitar 50,2 persen dari target APBN 2019. Detilnya, belanja pemerintah pusat yang terdiri dari belanja Kementerian Lembaga (K/L) mencapai Rp 761,5 triliun dan Transfer Daerah dan Dana Desa (TKDD) mencapai Rp 475,1 triliun.  "Belanja negara tumbuh 7,9 persen year on year (yoy) lebih baik dibandingkan tahun 2018, didukung peningkatan penyaluran TKDD tumbuh 5,9 persen (yoy), jauh di atas pertumbuhan 2018," pungkasnya.

Defisit Capai Rp 183,7 Triliun, K/L Diminta Kurangi Perjalanan Dinas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/sri-mulyani-konpers-APBN-juli.jpg" alt="Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati bersama pejabat Kemenkeu usai konferensi pers, realisasi APBN 2019, Jakarta, Senin (26/8). (Igman Ibrahim/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati bersama pejabat Kemenkeu usai konferensi pers, realisasi APBN 2019, Jakarta, Senin (26/8). (Igman Ibrahim/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, realisasi pembiayaan utang hingga akhir Juli 2019 mencapai Rp 234,1 triliun atau 65,2 persen dari target APBN 2019. Rinciannya, dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 241,19 triliun (62 persen dari target APBN) dan dari pinjaman negatif sebesar Rp 7,06 triliun (23,8 persen dari target APBN).  Menurut Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko (DJPPR) Kementerian Keuangan Luky Alfirman, kenaikan realisasi SBN neto merupakan bagian dari strategi pre-funding pemerintah. Hal ini dilakukan karena memanfaatkan situasi pasar keuangan yang masih kondusif.  "Strategi ini memanfaatkan situasi pasar keuangan di semester-I yang masih kondusif. Termasuk juga ketersediaan likuiditas di pasar global yang cukup berlimpah di semester-I 2019. Ini yang menyebabkan pembiayaan utang kita masih sangat on track," kata Luky di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (26/8).  Adapun realisasi pinjaman yang mencapai angka negatif disebabkan oleh realisasi pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri yang lebih besar daripada penarikan pinjaman luar negeri. Namun, untuk pinjaman dalam negeri penarikan pinjaman lebih besar dibandingkan pembayaran cicilan pokok.  Sebagaimana diketahui, realisasi pinjaman per 31 Juli 2019 sebesar Rp 7,06 triliun atau 23,8 persen dari target APBN 2019 yang sebesar Rp 29,7 triliun. Sedangkan pemerintah telah membayarkan sebesar Rp 47,04 triliun (52 persen dari target APBN cicilan pokok pinjaman).  Sementara itu, penarikan pinjaman dalam negeri telah mencapai Rp 0,75 triliun (38,5 persen dari target APBN) dan penarikan pinjaman luar negeri mencapai Rp 39,81 triliun (66,0 persen target APBN). Per Juli 2019, posisi keseimbangan primer tercatat berada pada posisi negatif sebesar Rp 25,08 triliun.

Per 31 Juli 2019, Pemerintah Tarik Utang Rp 234,1 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/icw-korupsi-terbanyak-terkait-dana-desa_m_.jpg" alt="Ilustrasi: Dana Desa" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Dana Desa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) hingga akhir Juli 2019 terus mengalami peningkatan yang signifikan. Realisasi TKDD telah mencapai Rp 475,07 triliun atau sekitar 57,46 persen dari pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019.  Rinciannya, Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp 433,19 triliun (57,42 persen dari APBN 2019) dan Dana Desa Rp 41,88 triliun (29,83 persen dari APBN 2019). Untuk belanja TKD, meliputi Dana Perimbangan sebesar Rp 420,61 triliun, Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp 5,32 triliun, dan Dana Otonomi Khusus dan Keistimewaan DIY Rp 7,25 triliun.  Tingginya TKD dipengaruhi oleh meningkatnya realisasi DID sebesar 20,02 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Meski penyalurannya baik, namun Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memberikan catatan soal dampaknya ke pertumbuhan ekonomi.  "TKDD itu meskipun ada beberapa perbaikan, sampai di daerah belum tentu dibelanjakan. Ini (anggaran) belum terakselerasi ke (pertumbuhan) ekonomi," katanya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (26/8).  Menurut Sri Mulyani, rendahnya penyerapan anggaran di daerah misalnya untuk belanja modal dikarenakan perencanaannya yang sering terkendala. Maka dari itu, ia mendorong pemerintah daerah untuk lebih rajin belanja produktif di luar dari program yang sudah dicanangkan pemerintah.  "Belanja sifatnya mudah, (misalnya) subsidi PKH (Program Keluarga Harapan), DAK (Dana Alokasi Khusus) nonfisik, Biaya Operasi Sekolah, itu bisa berjalan selalu lebih mudah dan cepat. Ini yang mungkin salah satu perhatian bagi kita," katanya.

Sri Mulyani: TKDD Belum Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/sri-mulyani-konpers-APBN-juli.jpg" alt="Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati bersama pejabat Kemenkeu usai konferensi pers, realisasi APBN 2019, Jakarta, Senin (26/8). (Igman Ibrahim/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati bersama pejabat Kemenkeu usai konferensi pers, realisasi APBN 2019, Jakarta, Senin (26/8). (Igman Ibrahim/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan realisasi belanja pemerintah pusat sampai dengan akhir Juli 2019 mencapai Rp 1.236,5 triliun atau sekitar 50,2 persen dari pagu APBN 2019. Kemenkeu mencatat, realisiasi tersebut meningkat sebesar 7,93 persen secara year on year (yoy) dibandingkan realisasi Juli 2018 yang hanya sebesar Rp 1.145,7 triliun.  Berdasarkan catatan Kemenkeu, anggaran tersebut digunakan untuk sejumlah belanja. Yang paling banyak, belanja untuk pemerintah pusat sebesar Rp 761,4 triliun (realisasi 46,6 persen dari pagu APBN). Sedangkan realisasi belanja untuk Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) hanya sebesar Rp 475,07 triliun (realisasi 57,5 persen dari pagu APBN).  Untuk belanja pemerintah pusat, belanja untuk kementerian atau lembaga (K/L) meningkat tajam sebesar 11,7 persen menjadi Rp 419,9 triliun (realisasi 49,1 persen dari pagu APBN). Angka tersebut juga jauh lebih besar dibandingkan realisasi belanja KL pada 2018 lalu yang hanya mencapai Rp 375,9 triliun (realisasi 44,4 persen dari pagu APBN 2019).  Rinciannya, belanja pegawai pemerintah pusat sebesar Rp 150,1 triliun atau meningkat 13,1 persen, belanja barang sebesar Rp 146,3 triliun atau meningkat 10,1 persen, belanja modal sebesar Rp 48,4 persen atau menurun 10,6 persen dan bantuan sosial sebesar Rp 75,1 triliun atau meningkat 33,5 persen.  "Eksekusi daripada belanja KL di 2019 ini ada juga efisiensi hasil lelang dan efisiensi yang positif dengan output yang sama dengan alokasi anggaran," kata Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Askolani di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (26/8).  Sementara itu, pada sektor belanja non K/L kenaikan dapat terlihat pada pembayaran bunga utang sebesar Rp 158,6 triliun atau meningkat 8,3 persen dan subsidi sebesar Rp 92,2 triliun atau meningkat 1,0 persen. Selanjutnya, belanja lain-lain sebesar Rp 1,5 triliun atau meningkat 6 persen.  Apabila dirinci, realisasi belanja subsidi tersebut meliputi subsidi energi sebesar Rp 68,11 triliun dan subsidi non-energi sebesar Rp 24,09 triliun. Realisasi belanja subsidi tersebut membengkak banyak dipengaruhi oleh realisasi subsidi non-energi yang lebih tinggi Rp 3,84 triliun atau meningkat 18,99 persen daripada periode yang sama 2018.  "Hal ini disebabkan oleh realisasi percepatan subsidi pupuk dan subdidi kredit program dalam tahun 2019," pungkas Askolani.

Belanja Pemerintah Pusat Sentuh Rp 1.236,5 Triliun, Untuk Apa Saja?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/sri-mulyani-konpers-APBN-juli.jpg" alt="Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati bersama pejabat Kemenkeu usai konferensi pers, realisasi APBN 2019, Jakarta, Senin (26/8). (Igman Ibrahim/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati bersama pejabat Kemenkeu usai konferensi pers, realisasi APBN 2019, Jakarta, Senin (26/8). (Igman Ibrahim/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Hingga Juli 2019, defisit anggaran tercatat sebesar Rp 183,7 triliun atau setara dengan 1,14 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Realisasi defisit anggaran pada periode itu lebih besar dibandingkan periode sama tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp 151 triliun atau setara 1,02 dari PDB.  Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, peningkatan defisit anggaran dipengaruhi oleh realisasi belanja negara yang tumbuh lebih tinggi daripada pendapatan negara. Secara akumulatif, belanja negara di semua sektor yang meningkat tak sebanding dengan pendapatan negara.  "Defisit dari sisi total Rp 183,7 triliun sampai dengan 31 Juli 2019 atau lebih besar dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 151 triliun," kata Sri Mulyani di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (26/8).  Sampai Juli 2019, total realisasi pendapatan negara hanya mencapai Rp 1.052,8 triliun atau sekitar 48,6 persen dari target APBN 2019. Rinciannya, berasal dari pendapatan dalam negeri pada penerimaan perpajakan sebesar Rp 810 ,7 triliun atau sekitar 45,4 persen dari target APBN dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 241,3 triliun atau sekitar 63,8 persen dari target APBN.  Sementara itu, pada periode sama realisasi belanja negara tercatat mencapai Rp 1.236,5 triliun atau sekitar 50,2 persen dari target APBN 2019. Detilnya, belanja pemerintah pusat yang terdiri dari belanja Kementerian Lembaga (K/L) mencapai Rp 761,5 triliun dan Transfer Daerah dan Dana Desa (TKDD) mencapai Rp 475,1 triliun.  "Belanja negara tumbuh 7,9 persen year on year (yoy) lebih baik dibandingkan tahun 2018, didukung peningkatan penyaluran TKDD tumbuh 5,9 persen (yoy), jauh di atas pertumbuhan 2018," pungkasnya.  Sebagaimana diketahui, per Juni 2019 lalu, defisit anggaran tercatat sebesar Rp 135,8 triliun atau setara dengan 0,84 persen dari PDB. Defisit anggaran tersebut meningkat karena adanya dampak perang dagang yang membuat beberapa basis komoditas andalan Indonesia melemah.

Realisasi Belanja Lebih Tinggi, Defisit APBN Tembus Rp 183,7 Triliun

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#apbn 2019

Berita Terkini