<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/02/IMG-20240502-WA0018-3406304578.jpg" alt="Pandu Patria Sjahrir." width="100%">
<figcaption>Pandu Patria Sjahrir.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Di tengah transisi kepemimpinan, Pandu Patria Sjahrir, pengusaha sekaligus profesional investor, mengulas sejumlah pencapaian dan tantangan yang akan dihadapi oleh Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia/The Indonesian Coal Mining Association (APBI-ICMA) untuk periode 2024 - 2027. Pandu, yang telah memimpin asosiasi ini hampir satu dekade sejak pertama kali terpilih pada tahun 2015, menyerahkan estafet kepemimpinan kepada Priyadi, yang saat ini menjabat Presiden Direktur PT Adaro Indonesia. Dalam sambutannya, Pandu menyoroti berbagai tantangan industri pertambangan batu bara yang terjadi selama dekade terakhir, mencakup periode tiga kali kepemimpinannya. Ia menekankan isu-isu kritis seperti kewajiban pasokan batu bara dalam negeri (DMO) dan penetapan harga batu bara yang ditujukan untuk sektor kelistrikan. &ldquo;APBI-ICMA mencoba hadir dalam menerima berbagai keluhan dan masukan anggota hingga mengkomunikasikan dengan Pemerintah, mencari jalan terbaik agar setiap tantangan yang dihadapi dapat teratasi, sambil mengutamakan kebutuhan nasional dan sosial,&rdquo; ujar Pandu dalam Musyawarah Anggota APBI-ICMA di Hotel Langham, Jakarta. Lebih lanjut, ia menggarisbawahi pentingnya peran legislasi dalam mengarahkan industri, khususnya sejak disahkannya Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batu Bara yang memindahkan sejumlah wewenang dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat. &ldquo;Transisi ini tidak hanya memengaruhi pertumbuhan keanggotaan asosiasi tetapi juga membawa dinamika regulasi baru bagi industri,&rdquo; imbuhnya. Selama masa jabatannya, Pandu mengatakan bahwa APBI-ICMA telah menangani berbagai isu, termasuk pemenuhan kebutuhan batu bara dalam negeri, royalti, Harga Batu bara Acuan, kewajiban penggunaan kapal dan asuransi nasional, devisa hasil ekspor, hingga permasalahan ship to ship transfer di Muara Berau, pengurusan AMDAL, dan masih banyak lagi. "Peran asosiasi tidak hanya sebatas penyelesaian masalah, tetapi juga mencakup inisiatif berbagi pengetahuan dan pembentukan pedoman untuk kepentingan bersama," jelasnya. Di samping itu, Pandu mengungkapkan bahwa penerapan aspek Environmental, Social, and Governance (ESG) tidak lagi bisa dipisahkan dari bisnis, terlebih pertambangan batu bara. Penyamaan visi dan misi untuk pelaksanaan tata kelola tambang yang baik dan berkelanjutan, serta mengedepankan aspek lingkungan dan sosial juga selalu digaungkan dan menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan seluruh anggota. &ldquo;Tak kalah pentingnya saat ini adalah bagaimana Asosiasi berperan dalam menyelaraskan dengan misi Pemerintah Indonesia di era transisi energi dan upaya untuk mencapai target net zero emission di tahun 2060. Transisi energi bukan lagi sebuah wacana namun sudah di depan mata,&rdquo; ujarnya. Pandu berharap kepengurusan APBI-ICMA ke depan dapat semakin solid dalam menyelesaikan isu-isu penting yang muncul dan hadir sebagai wadah komunikasi antar anggota. Tidak hanya pengurus, namun keterlibatan anggota dalam memberikan masukan menjadi kunci utama keberhasilan sebuah asosiasi. &ldquo;Saya berterimakasih dan mengapresiasi yang sebesar-besarnya untuk seluruh Pengurus APBI 2015-2018, 2018-2021 dan 2021-2024 yang telah membantu berjalannya roda organisasi dan tentunya seluruh anggota yang senantiasa mendukung APBI-ICMA. Semoga ke depan Asosiasi ini selalu dapat menjadi wadah bagi seluruh anggota untuk secara bersama menghadapi tantangan dan semakin solid ke depan,&rdquo; pungkasnya.

“Transisi ini tidak hanya memengaruhi pertumbuhan keanggotaan asosiasi tetapi juga membawa dinamika regulasi baru bagi industri,” imbuhnya.

Estafet Kepemimpinan APBI-ICMA, Pandu Sjahrir Soroti Dinamika dan Tantangan Masa Depan Industri Batu Bara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/22/truk-tambang-2195396843.jpg" alt="Kelangkaan ban dikeluhkan asosiasi pengusaha tambang." width="100%">
<figcaption>Kelangkaan ban dikeluhkan asosiasi pengusaha tambang.</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Lintas asosiasi pertambangan batu bara mengharapkan kelangkaan ban alat berat segera teratasi. Sebab, banyak hal yang terdampak jika kegiatan pertambangan tidak lancar. "Jika berkepanjangan, dikhawatirkan dapat menghambat kelancaran produksi serta pasokan batu bara ekspor maupun ke Perusahaan Listrik Negara (PLN)," ujar Direktur Eksekutif Asosiasi Jasa Pertambangan Indonesia (Aspindo) Bambang Tjahjono di Jakarta Selasa (20/6). Menurut Bambang, kelangkaan ban menjadi kekhawatiran bersama dari Aspindo maupun Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) dan Perkumpulan Tenaga Ahli Alat Berat Indonesia (Pertaabi). Lintas asosiasi itu sudah mengungkapkan ke pemerintah sejak beberapa bulan lalu mengenai potensi gangguan terhadap produksi akibat kelangkaan ban alat berat. Bambang mengemukakan, dalam kegiatan pertambangan, jenis ban yang umumnya digunakan adalah jenis ban radial, bukan ban bias. Namun, sampai saat ini, belum ada pabrik di Indonesia yang memproduksi ban off the road radial. "Jika kami terpaksa menggunakan ban jenis bias, umur pakainya sangat pendek. Sehingga biaya produksi menjadi sangat tinggi," katanya. Pihaknya sangat berharap ban jenis radial dapat diproduksi di Indonesia dengan kualitas yang memadai. Dengan demikian, itu dapat mendukung program peningkatan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dan meminimalkan dampak ekonomi yang mungkin timbul dalam hal terjadinya keterbatasan pasokan ban. Menurut dia, berdasar informasi yang diterima, pihak importir belum dapat memenuhi kebutuhan industri karena persetujuan impor (PI) belum diberikan dari Kementerian Perdagangan. Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi adalah terbitnya neraca komoditas (NK) oleh Kementerian Perindustrian. "Akibatnya, stok ban yang dimiliki anggota kami diperkirakan akan habis dalam waktu dua bulan ke depan. Tentu saja situasi ini sangat mengkhawatirkan, bukan saja bagi kami pelaku usaha, melainkan juga bagi banyak pihak dalam ekosistem industri pertambangan," bebernya.&nbsp;(agf/c12/dio)

Lintas asosiasi pertambangan batu bara mengharapkan kelangkaan ban alat berat segera teratasi, karena dapat mengganggu aktivitas tambang.

Terkendala Izin Impor, Stok Ban Alat Berat Menipis, Pengusaha Tambang Resah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/gardu-induk-dok-PLN.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendorong peningkatan nilai tambah batubara sehingga memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi lagi. Direktur Jenderal Minerba, Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin meminta pengusaha batubara yang biasanya menjual material mentah (raw coal) untuk pembangkit listrik (PLTU), beralih mengolah produk yang memiliki nilai tambah dan diperlukan oleh industri.  "Sudah ada beberapa teknologi yang layak diusahakan untuk meningkatkan nilai tambah batubara untuk industri, seperti coal to DME dan underground coal gasification atau UCG," katanya dalam webinar peringatan 31 Tahun APBI, Selasa (27/10).  Ridwan mengemukakan, upaya-upaya peningkatan nilai tambah ini juga didorong untuk memenuhi kebutuhan energi pada masa yang akan datang. Pengusaha batubara yang tergabung dalam Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) pun diharapkan menaruh perhatian terhadap isu peningkatan nilai tambah ini.  Pemerintah, lanjutnya, juga terbuka untuk menerima masukan dari para pelaku bisnis tambang sehingga dapat meningkatkan iklim investasi di batubara. "Pemerintah terbuka untuk berbagai masukan dan siap berdialog. Namun, kami mohon agar setelah proses dialog itu, kita bisa secara konsisten melaksanakannya bersama-sama," katanya.  Dalam kesempatan sama, Ketua Bidang ESDM APINDO Sammy Hamzah mengamini transformasi energi di dunia berjalan demikian cepat. Para pemain migas besar dunia misalnya, saat ini sudah mulai melirik pengembangan energi baru terbarukan.  Menurutnya, hal yang sama juga akan terjadi pada industri batubara. Apalagi, jenis batubara yang banyak ditemukan di Indonesia adalah yang berkalori rendah. Di sisi lain, sektor ini kerap diterpa isu lingkungan.  "Sehingga perlu ada kiat-kiat tertentu agar nilai tambah batubara berkalori rendah itu bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat atau rakyat," ucapnya.  Sementara itu, Direktur Eksekutif Reforminer Indonesia Komaidi Notonegoro melihat, pendorong utama transisi energi adalah aspek lingkungan. Masalahnya adalah ketika isu lingkungan dikombinasikan dengan aspek bisnis dan ekonomi, seringkali tidak ketemu.  Tak bisa dipungkiri, batubara masih menjadi sumber elektrifikasi yang murah dan melimpah. Hingga saat ini, porsi batubara masih mencapai 48-50 persen dari total sumber energi pembangkit (PLTU).  "Jika tadi Pak Sammy sampaikan industri migas sudah melirik EBT, saya kira batubara juga harus bersiap-siap. Namun, bicara konteks Indonesia, harga akan menjadi elastisitas yang paling utama," kata Komaidi.  Dia mencontohkan, bagaimana transisi energi bersih sulit diupayakan karena terbentur faktor harga. Penghapusan premium misalnya, sangat sulit dilakukan, meskipun jelas-jelas diketahui emisi karbonnya lebih besar dibandingkan produk BBM lainnya.  Demikian pula dengan batubara. Komaidi memperkirakan, Indonesia tidak akan dengan mudah meninggalkan batubara dalam konteks kelistrikan nasional.  "Saya kira pilihannya nantinya kalau kita mau hijrah dari batubara, ya pilihannya pemerintah harus memberikan subsidi yang begitu besar. Karena memang tumpuan atau tulang punggung utama penyediaan listrik dengan biaya murah saat ini adalah batubara. Apalagi nanti kalau yang 35.000 MW beroperasi, ini makin besar lagi porsinya," pungkasnya.

Pemerintah Dorong Pengusaha Batubara Lakukan Transformasi Bisnis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/PSBB-2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) kembali berlaku di ibu kota. Istilahnya, pengetatan. Dunia usaha pun kembali gelisah. Sebab, rem untuk meredam persebaran SARS-CoV-2 tersebut juga menggerus atau bahkan menghentikan kinerja bisnis mereka.  Maret lalu ketika PSBB kali pertama berlaku, sektor ritel terdampak berat. Khususnya, pusat belanja dan mal. Masyarakat benar-benar membatasi aktivitas di luar rumah. Tugas kantor saja dikerjakan dari rumah dengan sistem work from home. Sekolah pun demikian. Maka, jalan-jalan untuk sekadar makan atau belanja ke mal pun tidak dilakukan lagi.  Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) memprediksi bahwa kondisi itu berlanjut sampai tahun depan. Untuk mengimbangi bisnis yang sepi itu, para pengusaha mal berharap relaksasi dari pemerintah. Misalnya, pembebasan sementara pajak pendapatan daerah yang meliputi pajak bumi dan bangunan (PBB), reklame, dan parkir.  APPBI mengajukan relaksasi selama setahun mulai 1 Oktober 2020 sampai 30 September 2021. Relaksasi itu meliputi pembebasan sementara pajak penghasilan (PPh) final atas sewa, service charge, penggantian biaya listrik, PPh pasal 21, pasal 23, dan pasal 25. Selain itu, pembebasan sementara pajak pertambahan nilai (PPN) final atas sewa, service charge, dan penggantian biaya listrik.  "Pusat perbelanjaan tidak memiliki dana cadangan lagi karena defisit sejak Maret," kata Ketua DPP APPBI Alphonzus Widjaja akhir pekan lalu. Defisit, lanjut dia, membuat para pelaku usaha cemas. Apalagi, tingkat kunjungan ke mal dan daya beli masyarakat masih rendah.  Belum pulih kinerja APPBI, bulan ini pemerintah DKI Jakarta kembali memberlakukan PSBB. "Khusus pusat perbelanjaan di DKI Jakarta, kemunduran kembali terjadi sejak 14 September," ujar Alphonzus.  Hal tersebut telah APPBI sampaikan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Komite Kebijakan Komite Penanganan Covid-19 Airlangga Hartarto.  Sementara itu, Ketua Umum DPP Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Mandey menilai bahwa PSBB yang dilakukan di berbagai daerah menjadi pukulan berat bagi industrinya. Dia memperkirakan, ada 5–6 persen anggota Aprindo yang tutup dan belum bisa kembali buka hingga kini.  "Memang belum recovery. Aprindo sudah meminta agar PSBB kedua ini tidak sama dengan PSBB pertama. Kami mengapresiasi perhatian pemerintah untuk memberikan kesempatan ritel tetap buka dengan kapasitas 50 persen," ujarnya.

Seni Bertahan Pengusaha Mal di Tengah PSBB (Lagi)

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/APBI.jpg" alt="Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) Hendra Sinadia" width="100%">
<figcaption>Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) Hendra Sinadia</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dampak kampanye ramah lingkungan karena perubahan iklim memukul harga batu bara. Sebagai bahan bakar fosil, pamor batu bara menurun. Pendanaan terhadap perkembangan industri batu bara pun lantas berkurang.  Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) Hendra Sinadia menyebut 2020 sebagai tahun yang menantang bagi industri batu bara. "Tantangan utamanya adalah ketidakpastian dan perlambatan ekonomi global. Hal itu tentu bisa berpengaruh terhadap demand batu bara," ujarnya, Selasa (28/1).  Perlambatan ekonomi global menjadi hambatan bagi pasar batu bara internasional. Apalagi, lembaga-lembaga asing terus memangkas pertumbuhan perekonomian dunia. Pemangkasan tersebut terutama disebabkan meningkatnya risiko ekonomi akibat eskalasi perang dagang Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok.  Hendra tidak menampik fakta tersebut. Dampak langsungnya, harga batu bara kian tertekan. "Kita kan ekspor terbesarnya ke Tiongkok. Adanya perlambatan ekonomi ini tentu memengaruhi," ujarnya.  Sepanjang tahun lalu, harga batu bara acuan (HBA) berkisar USD 77,92 (sekitar Rp 1,06 juta) per ton. Itu lebih rendah ketimbang rerata HBA pada 2018 yang mencapai USD 98,96 juta atau setara Rp 1,3 juta per ton. Bahkan, rerata HBA pada 2017 masih lebih tinggi. Yakni, kira-kira USD 85,91 (sekitar Rp 1,17 juta) per ton.  Dari sisi produksi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat realisasi produksi batu bara pada 2019 di atas target. Tahun lalu Kementerian ESDM menargetkan produksi pada angka 489 juta ton. Namun, realisasinya mencapai 610 juta ton.  Angka produksi itu tertinggi sejak 2014. Dengan capaian 2019 tersebut, pemerintah pun optimistis menaikkan target produksi batu bara pada 2020 ini. Yakni, menjadi 550 juta ton.  Namun, menurut Hendra, wabah virus korona yang tengah dihadapi Tiongkok dan banyak negara lainnya ikut memengaruhi demand batu bara. Meski belum mengkaji berapa lama wabah itu akan menekan harga, dia berharap pemerintah segera menanggulanginya. Semakin lama teratasi, akan semakin lama juga kinerja industri stagnan.  "Ekonomi Tiongkok kan memang sudah dipastikan pertumbuhannya lebih rendah tahun ini. Apalagi ada wabah virus korona ini. Demand batu bara pasti terpengaruh," jelas Hendra.  Kendati demikian, Hendra yakin penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS membawa angin segar bagi industri batu bara. Sejauh ini, hampir 70 persen komponen operasional batu bara masih diperoleh secara impor. Artinya, jika rupiah menguat, tentu dampaknya positif.  "Banyak komponen operasional yang berasal dari impor. Alat-alat berat itu banyak dari impor. Jadi, kalau rupiah menguat, impact-nya akan positif bagi kami," katanya.  KINERJA PRODUKSI BATU BARA 2019  Target: 489 juta ton  Realisasi: 610 juta ton  Target produksi 2020: 550 juta ton  Sumber: Kementerian ESDM

APBI Sebut Ketidakpastian Global Pengaruhi Permintaan Batu Bara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/apbi-berkomitmen-dukung-pemerintah-kondusifkan-indusri-batubara_m_204617.jpeg" alt="Ilustrasi tambang batu bara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi tambang batu bara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesi (APBI) baru saja melaksanan pemilihan Ketua Umum. Hasil keputusan pemilihan, Pandu Patria Sjahrir dinobatkan kembali menjadi Ketua Umum APBI untuk periode 2018-2021. &lrm;Sebelumnya, Pandu telah menduduki jabatan tersebut di periode 2015-2018. Pada saat pemilihan, ada dua &lrm;orang yang bersaing yakni Pandu Patria Sjahrir dan Wimpy Salim. Namun begitu, suara terbanyak dimenangkan kembali oleh Pandu Sjahrir. Dengan begitu, Pandu akan memimpin asosiasi tambang batu bara yang anggotanya mencapai 152 perusahaan. Setelah dinobatkan menjadi Ketua Umum APBI periode 2018-2021, Pandu berkomitmen menjadi mitra strategis pemerintah dalam menciptakan kondisi investasi yang kondusif di industri pertambangan batu bara. "Kemudian, APBI bersama anggota 152 perusahaan tambang batu bara lainnya berkomitmen untuk terus berkontribusi positif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional," ujar Pandu, seperti diberitakan Minggu (15/3). Pandu juga mendukung program dan kebijakan pemerintah. Terkait penetapan harga &lrm;batu bara untuk dalam negeri atau domestic market obligasi (DMO) sebesar USD 70 per ton untuk nilai kalori 6.322 GAR. P&lrm;elaku pasar siap mengikuti aturan pemerintah dengan meminimalisir masalah yang muncul di pasar dengan tetap mempertahankan kinerja perusahaan di bidang batu bara akibat dari aturan DMO tersebut. Pembatasan harga DMO tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM No. 19/2018 tentang Perubahan Kedua Permen ESDM No. 7/2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batubara. Menurut Permen tersebut, harga USD 70 per ton berlaku untuk batu bara dengan nilai kalori 6.322 kcal per kg, total Moisure 8 persen, total Sulphur 0,8 persen, dan Ash 15 persen. "Kita sebagai pelaku di industri ini pasti support pemerintah dan bekerjasama lebih baik lagi. Saya rasa dari sisi Good Corporate Governance kita sudah banyak peningkatan. Sangat beda dari 4-5 tahun lalu, dari sisi komunikasi, saat ini kami juga konsisten mendukung program pemerintah yang ada. Kedepan diharapkan bisa lebih baik lagi," ucap dia. Menurutnya, kebijakan pemerintah mempunyai nilai dan keinginan positif dalam memberikan harga yang lebih baik serta mengutamakan kepentingan masyarakat yang lebih luas. Meski begitu, tidak bisa dipungkiri aturan tersebut berpengaruh cukup signifikan kepada industri batubara."Harga batubara masih support. Memang DMO terakhir mau tidak mau keinginan pemerintah untuk memberikan harga yang lebih baik untuk kepentingan masyarakat luas. Dan itu kuta support," terang dia. Pandu menambahkan, dirinya &lrm;akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, khususnya pemerintah dalam berkoordinasi terkait kebutuhan ekspor industri batu bara. "&lrm;Caranya koordinasi ketat dengan ESDM dan minerba, dengan kantor pajak dan dengan perdagangan. Ini sangat penting karena menyangkut ekspor. Kita ingin memberikan laporan yang pas dan tepat," tandasnya.

APBI  Berkomitmen Dukung Pemerintah Kondusifkan Indusri Batubara

apbi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#apbi

Berita Terkini

Estafet Kepemimpinan APBI-ICMA, Pandu Sjahrir Soroti Dinamika dan Tantangan Masa Depan Industri Batu Bara

Terkendala Izin Impor, Stok Ban Alat Berat Menipis, Pengusaha Tambang Resah

Pemerintah Dorong Pengusaha Batubara Lakukan Transformasi Bisnis

Seni Bertahan Pengusaha Mal di Tengah PSBB (Lagi)

APBI Sebut Ketidakpastian Global Pengaruhi Permintaan Batu Bara

APBI Berkomitmen Dukung Pemerintah Kondusifkan Indusri Batubara

Download Aplikasi JawaPos.com