<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/08/WhatsApp-Image-2024-08-08-at-081719-1259159610.jpeg" alt="Pj Wali Kota Tangerang Nurdin. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Pj Wali Kota Tangerang Nurdin. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - APBD 2024 memang sudah berjalan. Namun, menjelang akhir tahun anggaran pemerintah daerah (pemda) membuat penyesuaian melalui alokasi anggaran perubahan. Perubahan itu dibahas di tingkat Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam Kebijakan Umum APBD dan Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon APBD Sementara (KUA-PPAS) Tahun anggaran 2024. Penjabat (Pj) Wali Kota Tangerang Nurdin mengatakan, KUA-PPAS 2024 fokus mengalokasikan anggaran untuk tematik pembangunan Kota Tangerang. Yaitu, untuk penanganan kemiskinan ekstrem, penanganan permasalahan stunting, penanganan pengangguran melalui link and match pendidikan vokasi. "Selaian itu untuk pengendalian inflasi dengan menjaga ketersediaan bahan pokok dan pengendalian stabilitas harga," ujar Nurdin kepada wartawan di Tangerang, Kamis (8/8). Nurdin menjabarkan perubahan dan fokus anggaran dalam rancangan perubahan KUA-PPAS bersama Banggar DPRD Kota Tangerang pada Selasa (6/8). Dijelaskannya bahwa pendapatan daerah dianggarkan sebesar Rp 4,78 triliun yang sebelumnya sebesar Rp 4,87 triliun. Pendapatan itu terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 2,25 triliun yang sebelumnya Rp 2,37 triliun dan pendapatan transfer sebesar Rp 2,53 triliun yang sebelumnya Rp 2,49 triliun. Belanja daerah dianggarkan sebesar Rp 5,27 triliun yang sebelumnya Rp5,38 triliun. Belanja itu terdiri atas belanja operasi sebesar Rp 4,31 triliun yang sebelumnya 4,39 triliun; belanja modal sebesar Rp 944,61 miliar yang sebelumnya Rp 939,51 miliar; dan belanja tidak terduga sebesar Rp 17,76 miliar yang sebelumnya Rp 44,79 miliar. Belanja daerah digunakan untuk menangani enam urusan wajib pelayanan dasar, 18 urusan wajib non pelayanan dasar, 5 urusan pilihan, 2 unsur pendukung urusan pemerintah, 5 unsur penunjang urusan pemerintah, 1 unsur pengawasan urusan pemerintah, 1 unsur kewilayahan, dan 1 unsur pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh 40 perangkat daerah. "Dengan demikian terdapat defisit sebesar Rp 488,36 miliar yang sebelumnya sebesar Rp 510,14 miliar yang ditutup dari pembiayaan netto," tandasnya. Sementara itu, Ketua DPRD Kota Tangerang Gatot Wibowo mengatakan, penyusunan rancangan Perubahan KUA-PPAS dilatarbelakangi oleh antisipasi kinerja pembangunan Pemkot Tangerang 2024 agar sesuai dengan target. "Ya, sudah mulai pembahasan. Semoga dapat berjalan lancar dan pencapaiannya sesuai prioritas yang diprogramkan," kata Gatot.

KUA-PPAS 2024 fokus mengalokasikan anggaran untuk tematik pembangunan Kota Tangerang. Yaitu, untuk penanganan kemiskinan ekstrem.

Bahas APBD Perubahan 2024, Pemkot Tangerang Fokus 4 Alokasi Anggaran Tematik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/sekolah-SD.jpg" alt="PENGATURAN JADWAL PULANG SEKOLAH: Sejumlah siswa SDN Ketintang 1, Surabaya, memberi salam kepada kepala sekolah dan guru sebelum mereka pulang, Jumat (7/10). (Dipta Wahyu/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>PENGATURAN JADWAL PULANG SEKOLAH: Sejumlah siswa SDN Ketintang 1, Surabaya, memberi salam kepada kepala sekolah dan guru sebelum mereka pulang, Jumat (7/10). (Dipta Wahyu/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Kabar gembira bagi para guru tidak tetap-pegawai tidak tetap (GTT-PTT) di Jatim. Pemprov memberikan insentif bagi para pegawai non-PNS itu selama setahun penuh.  Anggaran sebesar Rp 208,6 miliar sudah dialokasikan lewat APBD 2023. Kebijakan tersebut berbeda dengan tahun lalu. Penganggaran insentif GTT-PTT selama 2022 dicicil.  ’’Anggaran tahun ini dialokasikan untuk kebutuhan selama 12 bulan,’’ jelas Sekretaris Dinas Pendidikan (Dispendik) Jatim Aminatun kemarin.  Dia menjelaskan, dana sebesar itu dialokasikan untuk pemberian insentif bagi 17.176 GTT-PTT di Jatim. Besarannya ditetapkan senilai Rp 900 ribu per bulan. Pencairan menggunakan skema by name by address.  Tahun lalu anggaran insentif bagi GTT-PTT memang tidak dianggarkan penuh. Pada APBD 2022, eksekutif-legislatif hanya mengalokasikan anggaran insentif GTT-PTT selama lima bulan saja.  Sementara itu, sisanya baru dianggarkan lewat APBD Perubahan (APBDP) 2022. Kondisi itu membuat pencairan insentif bagi tenaga tak tetap itu mengalami keterlambatan cukup lama.  Di sisi lain, kebijakan pemprov untuk mengalokasikan anggaran insentif selama 12 bulan penuh direspons baik oleh organisasi guru honorer. Bagi mereka, upaya itu jadi bukti bahwa pemprov memedulikan nasib mereka.  ’’Mendengar kabar ini, kami bersyukur dan akan terus mengawalnya,’’ ucap Koordinator Forum Honorer Jatim Ipung Kurniawan kemarin.  Bagi para GTT-PTT, insentif tersebut memang sangat dibutuhkan untuk menyambung kebutuhan hidup. Sebab, besaran gaji para tenaga honorer di hampir semua daerah di Jatim tergolong rendah. Hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup harian.  ’’Banyak guru di daerah digaji hanya Rp 900 ribu per bulan. Di bawah upah itu juga banyak. Bergantung banyaknya jam yang didapat,’’ ucap guru asal Jombang itu.  Bahkan, kata Ipung, di sejumlah sekolah, gaji guru dipatok Rp 40 ribu per jam mata pelajaran. Kondisi yang cukup mengkhawatirkan. ’’Maka, insentif dari pemprov ini sangat membantu bagi GTT dan PTT,” katanya.  Karena itulah, saat pencairan insentif dari provinsi mengalami keterlambatan cukup lama tahun lalu, banyak guru dan tenaga pendidik kesusahan. Sebab, insentif sudah dijadikan pegangan guru untuk mencukupi kebutuhan. ’’Dan jika tidak cair, para guru jelas cemas,” imbuhnya.  SEPUTAR INSENTIF GTT-PTT JATIM TAHUN 2023  - Dianggarkan di APBD 2023 sebesar Rp 208,6 miliar  - Dialokasikan untuk insentif GTT-PTT selama 12 bulan  - Diperuntukkan bagi 17.176 GTT-PTT di 38 kabupaten/kota  - Tiap GTT-PTT mendapat insentif sebesar Rp 900 ribu per bulan

Dialokasikan Rp 208,6 M untuk Insentif GTT-PTT Selama Setahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/GANJAR-23-A.jpg" alt="Gubernur Jateng Ganjar Pranowo saat menyampaikan penjelasan atas Raperda Perubahan APBD TA 2022 dan Nota Keuangan dalam rapat paripurna di gedung DPRD, Jumat (23/9)." width="100%">
<figcaption>Gubernur Jateng Ganjar Pranowo saat menyampaikan penjelasan atas Raperda Perubahan APBD TA 2022 dan Nota Keuangan dalam rapat paripurna di gedung DPRD, Jumat (23/9).</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Menteri Ketanagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah memastikan sebanyak 939.232 pekerja di Jateng telah mendapatkan bantuan subsidi upah (BSU) total senilai Rp 563.539.200.000. Di sisi lain, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menyatakan rancangan APBD Perubahan (APBD P) 2022 diprioritaskan untuk bantuan sosial dan bantuan kepada kabupaten/kota. Ini sebagai upaya pengendalian inflasi dan dampak kenaikan harga BBM.  BSU bagi pekerja di Jateng sudah tersalurkan, baik tahap I maupun II. "Data BSU tahun 2022 berasal dari BPJS Ketenagakerjaan, yang selanjutnya Kemenaker melakukan skrining data dengan Kemensos, Kemenko Perekonomian, Kemenkop UKM dan BKN,” ujar Ida saat meninjau penyaluran BSU di Jateng, Jumat (23/9).  Dalam kunjungannya ke Jateng, Ida bertemu dengan perwakilan pekerja yang telah menerima manfaat BSU. Di antaranya para pekerja di PT LEEA Footwear Indonesia di Tegal dan PT Winners International serta RS Elisabeth Semarang.  “Bantuan ini bertujuan untuk mempertahankan daya beli masyarakat, guna memenuhi kebutuhan hidup,” ujar Ida.  Lebih lanjut, dia menerangkan, pekerja penerima BSU bukan hanya dari bidang manufaktur. Pekerja lain seperti bidang kesehatan pun mendapat hak sama. Saat mengunjungi RS Elisabeth, Ida pun memastikan sebanyak 781 pekerja bidang kesehatan di rumah sakit setempat telah menerima BSU.  "BSU adalah dana dari pemerintah melalui APBN Kementerian Ketenagakerjaan dan bukan uang pekerja yang berada di BPJS Ketenagakerjaan," tegas Ida.  Berdasarkan data, total jumlah penerima BSU di Jateng mencapai 939.232 orang, senilai total Rp 563.539.200.000. Pencairan tahap I cair telah terlaksana pada 12 September kepada 727.465 pekerja, senilai Rp. 436.470.000.000. Kemudian pencairan tahap II kepada 211.767 pekerja dilakukan pada 20 September. Nilai BSU yang cair di tahap II sebesar Rp. 127.060.200.000.  “Para pekerja yang merasa berhak mendapat BSU harus bisa proaktif. Salah satunya dengan mencari informasi dan melakukan pengecekan secara mandiri terkait penyaluran BSU melalui laman SIAPKERJA,” ucap Ida.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/GANJAR-23-B.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Menaker Ida Fauziah saat menyerahkan Bantuan Subsidi Upah kepada juru rawat dan pegawai Rumah Sakit Elisabeth Semarang. (Istimewa)  &nbsp;  Sementara itu, Gubernur Ganjar mengatakan, pembahasan rancangan APBD P 2022 diprioritaskan dalam tiga hal. Pertama, terkait dampak penyesuaian harga BBM. Kebijakan itu harus disikapi dengan bijak sehingga pengalihan subsidi BBM ke berbagai bantuan lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat kepada masyarakat yang kurang mampu.  "Mari hitung betul dampak dari kenaikan BBM ini agar kita bisa merespons persoalan masyarakat. Daya belinya dijaga, inflasinya dijaga. Sektor, subsektor, dan kelompok sasarannya musti jelas. Saya minta betul karena ini juga menjadi PR nasional kita," kata Ganjar usai memberi penjelasan atas Raperda Perubahan APBD TA 2022 dan Nota Keuangan dalam rapat paripurna di gedung DPRD, Jumat (23/9).  Kedua, terkait cuaca yang tidak baik serta kondisi dunia yang sedang bergejolak, Ganjar juga menggarisbawahi agar pertanian harus diperhatikan dan disiapkan serius. Sebab, beberapa komoditas yang termasuk volatile food juga sangat mempengaruhi inflasi dalam beberapa bulan terakhir.  "Urusan pertanian dalam arti luas disiapkan betul, sehingga bantuan bisa ke sana. Karena profesi-profesi yang ada di sana juga terganggu, baik petani maupun nelayan. Maka bantuan ini kita arahkan ke sana," papar gubernur.  Terakhir adalah terkait proporsionalitas bantuan kepada kabupaten/kota. Menurut Ganjar, pemberian bantuan tambahan 2022 akan terdistribusi kepada 21 kabupaten/kota.  Mempertimbangkan kebutuhan daerah, maka tak menutup kemungkinan bantuan itu dapat dialokasikan kepada 14 kabupaten/kota lain secara proporsional.  "Khususnya kabupaten yang miskin harus kita prioritaskan, karena sekali genjot bisa dapat banyak hal. Pengendalian dampak kenaikan BBM, pengendalian inflasi termasuk penurunan angka kemiskinan," ungkapnya.  Lebih lanjut, Ganjar juga meminta agar bantuan-bantuan yang tidak terlalu penting, mulai kini bisa diakumulasikan dan dijadikan satu. Hal ini dilakukan untuk mendorong sektor yang lebih membutuhkan. (bay/ria)

Ribuan Pekerja Jateng Terima BSU, Ganjar Prioitaskan APBD P ke Bansos

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/IMG-20220915-WA0007-1.jpg" alt="Wakil Ketua DPRD Provinsi Jabar Ineu Purwadewi Sundari. Humas Pemda Jabar/Antara" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua DPRD Provinsi Jabar Ineu Purwadewi Sundari. Humas Pemda Jabar/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat (Jabar) dan Pemprov Jabar sepakat mengalokasikan anggaran Rp 50 miliar pada APBD Perubahan Tahun 2022 sebagai bantalan sosial untuk membantu warga yang terdampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).  ”Selama ini pada APBD murni sudah dianggarkan sebesar Rp 57,2 miliar. Alhamdulillah, pada APBD Perubahan, yang awalnya kita menyiapkan Rp 27 miliar, kami sepakat untuk menambah anggaran pada APBD Perubahan sekitar Rp 50 miliar terkait kompensasi BBM,” kata Wakil Ketua DPRD Provinsi Jabar Ineu Purwadewi Sundari seperti dilansir dari Antara di Bandung.  Ineu menuturkan, anggaran tersebut akan diberikan kepada warga Jabar yang terdampak kebijakan penyesuaian harga BBM. Di antaranya petani, nelayan, warga miskin, dan pelaku usaha mikro dan kecil.  ”Diharapkan ini bisa membantu warga yang berhak menerimanya, seperti pelaku usaha mikro dan kecil, warga miskin, petani, dan nelayan. Warga Jabar yang berprofesi sebagai petani dan nelayan lumayan banyak,” ujar Ineu Purwadewi.  Ineu juga memberikan sejumlah catatan terkait Nota Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Nota Kesepakatan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022, yang telah disepakati Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Rabu (14/9).  ”Ada beberapa catatan yang harus menjadi perhatian Pemprov Jawa Barat. Antara lain, tetap harus mendahulukan pemenuhan bagi kebutuhan wajib Pemprov Jabar seperti pendidikan, kesehatan, dan penanganan pandemi Covid-19 maupun kebangkitan ekonomi pasca pandemi,” papar Ineu Purwadewi.  DPRD mengapresiasi Pemprov Jabar yang telah menyiapkan atau mengalokasikan anggaran dalam menjaga inflasi daerah. Catatan lainnya, lanjut Ineu, terkait dengan bantalan sosial akibat kebijakan penyesuaian harga BBM.  ”Selama ini pada  APBD murni sudah dianggarkan sebesar Rp 57,2 miliar. Kemudian pada APBD Perubahan ini sekitar Rp 50 miliar terkait kompensasi BBM. Jadi kalau ditotal mencapai Rp 100 miliar lebih,” terang Ineu.

Jabar Alokasikan Rp 50 Miliar Bantu Warga Terdampak Kenaikan BBM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/perayaan-nyepi-di-bali-operator-diimbau-matikan-layanan-data-internet_m_.jpg" alt="Ilustrasi: Menara BTS untuk layanan data internet." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Menara BTS untuk layanan data internet.</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kota Banjarmasin mempersiapkan penarikan retribusi menara telekomunikasi dengan target Rp 570 juta hingga akhir tahun ini.  Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin Windiasti Kartika menyampaikan, penarikan retribusi itu setelah disahkannya APBD Perubahan 2022. Sebab, retribusi menara telekomunikasi itu masuk dalam pendapatan asli daerah (PAD) yang diusulkan pada APBD Perubahan 2022.  Sesuai Peraturan Wali Kota (Perwali), menurut dia, instansinya yang bertugas untuk memungut PAD dari sektor retribusi menara BTS (Base Transceiver Station).  ”Saat ini masih kita data jumlahnya, memang lebih 200 menara tersebar di kota ini, dengan ragam dimensi,” papar Windi seperti dilansir dari Antara.  Pihaknya pun dalam melaksanakan tugas itu sudah melakukan pendekatan dengan pengusaha menara telekomunikasi, hasilnya cukup positif. ”Responsnya baik dari mereka, kooperatif untuk memenuhi kewajiban,” ujar Windiasti Kartika.  Anggota Komisi III DPRD Kota Banjarmasin Afrizaldi mengapresiasi akhirnya pemerintah kota bisa menarik retribusi di sektor menara telekomunikasi. Bertahun-tahun sektor itu tidak memberikan PAD bagi Kota Banjarmasin.  Namun menurut dia, penarikan retribusi tersebut tidak hanya tahun ini, tapi harus dihitung juga tahun-tahun sebelumnya. ”Jadi bisa berlaku ke belakang juga ditagih retribusinya,” kata Afrizaldi.

Pemkot Banjarmasin Persiapan Penarikan Retribusi Menara Telekomunikasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/adi-teken-APBD-P.jpg" alt="Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono menandatangani pengesahan APBD-P Surabaya 2021 dalam rapat paripurna di DPRD Surabaya, Rabu (29/9). DPRD Surabaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono menandatangani pengesahan APBD-P Surabaya 2021 dalam rapat paripurna di DPRD Surabaya, Rabu (29/9). DPRD Surabaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Rapat Paripurna DPRD Kota Surabaya, Jawa Timur, mengesahkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Surabaya 2021 senilai Rp 8,9 triliun.  ”Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, hari ini (29/9), kami menetapkan APBD Perubahan 2021. Sebelumnya kami membahas anggaran, dalam suasana sinergi dan kerja sama yang baik, antara pimpinan dan anggota DPRD dengan Pemerintah Kota Surabaya,” kata Ketua DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwijono seperti dilansir dari Antara di gedung DPRD Surabaya, Rabu (29/9).  Menurut Adi, kekuatan anggaran turun 10,44 persen atau sekitar Rp 929 miliar, dari APBD murni 2021 yang mematok anggaran Rp 9,8 triliun. Pimpinan dan anggota DPRD telah memberikan masukan, pendapat, koreksi bahkan kritik kepada Pemerintah Kota Surabaya.  ”Semua masukan hingga kritik itu merupakan upaya kami untuk menjalankan fungsi pengawasan, sehingga tata kelola pemerintahan di Kota Surabaya makin lebih baik lagi. Agar penggunaan anggaran pembangunan semakin berpihak kepada masyarakat, terutama lapisan wong cilik atau masyarakat kecil,” tutur Adi.  Menilik postur anggaran APBD Perubahan 2022, pihaknya sangat optimistis pembangunan Kota Surabaya bisa dijalankan dengan kekuatan anggaran yang solid di tengah masa pandemi Covid-19. ”Seperti misalnya, kami tetapkan angaran untuk pembelian seragam sekitar 46 ribu siswa SD dan SMP kategori MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) sebesar Rp 21,154 miliar. Kami syukuri, dalam situasi penghematan anggaran masih bisa mengintervensi bantuan seragam bagi kepentingan anak-anak didik,” papar Adi.  Dia juga mengatakan, DPRD Surabaya dan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi juga menyepakati tambahan anggaran Rp 46 miliar untuk honor RT, RW, dan LPMK, menyesuaikan kenaikan beberapa bulan lalu. Juga untuk anggaran permakanan untuk warga lanjut usia, anak-anak yatim piatu, dan penyandang disabilitas.  ”Kami terus melakukan penguatan RT dan RW, dan LPMK sebagai ujung tombak pelayanan. Selama pandemi, mereka telah berjibaku untuk membantu Pemerintah Kota Surabaya dalam mengatasi Covid-19,” ujar Adi yang juga Ketua DPC PDIP Kota Surabaya.  Melalui APBD Perubahan 2021, menurut Adi, Wali Kota Eri Cahyadi bersama Wakil Wali Kota Armuji dan jajaran Pemerintah Kota juga berkomitmen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Surabaya. Seiring semakin melandainya pandemi Covid-19.  ”DPRD juga menggarisbawahi untuk memperhatikan pertumbuhan sektor pelaku UMKM yang berjumlah ribuan di Surabaya, para PKL, termasuk para pedagang pasar sehingga mereka menjadi pilar penting ekonomi kerakyatan di Kota Surabaya,” tutur Adi.  Selain itu, lanjut dia, DPRD dan Pemkot Surabaya juga memastikan pembayaran insentif 2.832 tenaga kesehatan, baik PNS maupun non PNS, bisa terbayar 100 persen. Karena itu ada penambahan anggaran Rp 28,6 miliar.  ”Terima kasih kepada seluruh tenaga kesehatan di Kota Surabaya yang telah bekerja keras, tak kenal lelah, selama masa pandemi Covid-19. Kami memastikan insentif tenaga kesehatan sebesar 100 persen,” ucap Adi.  Dalam APBD Perubahan 2021, lanjut dia, DPRD dan Pemerintah Kota Surabaya memproyeksikan pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 5,3 triliun. ”Dengan perincian, proyeksi pajak daerah Rp 4,2 triliun. Kemudian total pendapatan dari retribusi Rp 354 miliar. Sedang pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp 164,173 miliar dan PAD lain-lain yang sah Rp 558,639 miliar,” terang Adi.

DPRD Sahkan APBD-P Surabaya Rp 8,9 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/kantor-pemkot-surabaya-2_1-1.jpg" alt="Kantor Pemkot Surabaya. Humas Pemkot Surabaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Kantor Pemkot Surabaya. Humas Pemkot Surabaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemotongan tunjangan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya sebagai dampak pandemi pada perubahan anggaran keuangan (PAK) APBD Surabaya 2021 mencapai Rp 95,225 miliar.  Ketua Komisi D DPRD Surabaya Khusnul Khotimah seperti dilansir dari Antara di Surabaya mengatakan, pada PAK APBD Surabaya 2021 terdapat fokus ulang anggaran sejumlah pos. salah satunya pengurangan pada pos penyediaan gaji dan tunjangan ASN.  ”Total efisiensi anggaran untuk gaji dan tunjangan ASN Pemkot Surabaya mencapai Rp 95,225 miliar untuk tujuh OPD (organisasi perangkat daerah) dari 10 OPD di bawah koordinasi Komisi D DPRD Surabaya,” ujar Khusnul.  Untuk tiga OPD yang tidak ada pengurangan tunjangan ASN, kata Khusnul, adalah dinas kesehatan, RSUD Soewandhie, dan RSUD Bhakti Dharma Husada (BDH). Ketiga OPD itu tidak dikurangi karena berkaitan dengan tunjangan kesehatan yang sudah diatur pemerintah pusat.  Dari tujuh OPD yang gaji dan tunjangan ASN-nya dipotong paling banyak adalah dinas pendidikan yang jumlahnya mencapai Rp 91,523 miliar. Kemudian dinas pengendalian penduduk, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (DP5A) Rp 918 juta, dinas sosial Rp 598 juta, dinas tenaga kerja Rp 591 juta, dinas kebudayaan dan pariwisata Rp 408 juta, dinas kepemudaan dan olahraga Rp 746 juta dan bagian administrasi kesejahteraan rakyat Rp 438 juta.  ”Jika bisa memilih, saya berharap tidak ada pemotongan anggaran pos belanja langsung berupa gaji dan tunjangan ASN. Makanya saya berharap masih ada jalan lain agar penyediaan gaji dan tunjangan ASN tersebut tidak dikurangi,” ujar Khusnul Khotimah.  Jika terpaksa harus dilakukan efisiensi, Khusnul berharap, para ASN di Pemkot Surabaya tidak menurun kinerjanya dan tetap menjadi abdi negara yang baik, tetap memberikan pelayanan yang prima. ”Potongan itu secara psikologis akan berdampak pada ASN. Namun, saya berharap kinerja ASN bidang kesra di bawah koordinasi Komisi D DPRD Surabaya tidak loyo. Pelayanan masyarakat tetap baik dan maksimal,” ucap Khusnul Khotimah.

Pemotongan Tunjangan ASN Pemkot Surabaya Capai Rp 95,2 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/DKPP.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com-  Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) 2021 masih terus bergulir. Rabu (22/9) Komisi B DPRD Kota Surabaya menemukan adanya kenaikan anggaran yang tidak wajar di dinas ketahanan pangan dan pertanian (DKPP). Sebab, kenaikannya nyaris seratus kali lipat. Dewan meminta anggaran tersebut direvisi.  Anggaran yang naik seratus kali lipat itu terletak pada program koordinasi sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup yang dilaksanakan pada media tanah, air, udara, dan laut. Di APBD murni 2021, anggaran untuk kegiatan tersebut diplot Rp 199.004.532. Sementara pada APBDP, kenaikannya begitu fantastis. Anggaran untuk program itu naik menjadi Rp 19.077.705.300.  Sekretaris Komisi B DPRD Kota Surabaya Mahfudz yang menemukan kenaikan anggaran tidak wajar tersebut. Di tengah rapat, politikus PKB itu menyela. ”Saya ingin mempertanyakan anggaran yang naiknya luar biasa ini. Ini tidak main-main, naiknya seratus kali lipat,” ucapnya.  Menurut Mahfudz, naik turunnya anggaran dalam APBDP merupakan hal yang wajar. Namun, kenaikan paling tinggi biasanya tidak lebih dari sepuluh kali lipat. Itu pun sudah sangat besar jika dihitung dalam bentuk anggaran program. ”Naik dua kali lipat itu sama saja naik 100 persen. Lha ini seratus kali lipat. Berapa persen itu naiknya?” cetus dia.  Karena itu, Mahfudz meminta dinas terkait segera melakukan revisi. Khawatirnya, kenaikan yang tidak wajar tersebut menjadi temuan dan akan jadi masalah di kemudian hari. ”Jika memang bukan hal yang mendesak, sebaiknya ditunda. Atau dialokasikan untuk APBD 2022 nanti. Itu lebih bijak,” tuturnya.  Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya Luthfiyah sependapat dengan Mahfudz. Menurut dia, tidak seharusnya dinas menaikkan anggaran yang begitu fantastis. Sebab, hal itu akan menjadi temuan di kemudian hari. ”Kita tidak ingin ada masalah. Kita pun akan terlibat karena anggaran ini dibahas bersama dewan,” ujarnya.  Sementara itu, Kepala DKPP Surabaya Yuniarto Herlambang tidak bisa memberikan banyak alasan atau tanggapan atas temuan tersebut. Dia hanya berdalih bahwa perhitungan anggaran itu masih global. ”Bisa diturunkan. Nanti akan dilakukan penyesuaian,” jelasnya.  &nbsp;

Anggaran Pencegahan Pencemaran Lingkungan Naik 100 Kali Lipat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/eri-dan-wisata-medis-1.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Humas Pemkot Surabaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Humas Pemkot Surabaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kota Surabaya mengajukan pengurangan anggaran belanja melalui APBD Perubahan 2021. Itu dilakukan menyusul anggaran belanja tak terduga selama pandemi Covid-19 mengalami kenaikan 100 persen.  ”PAD (pendapatan asli daerah) tidak mencapai target, tetapi anggaran belanja tidak terduga yang awalnya Rp 15 miliar menjadi Rp 34 milair. Sehingga kami mengurangi pos anggaran belanja,” kata Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi seperti dilansir dari Antara di Surabaya, Minggu (19/9).  Eri menyebut fokus dalam pengajuan perubahan anggaran keuangan (PAK) atau APBD Perubahan (APBD P) 2021 adalah pengurangan pos belanja. Pandemi Covid-19 mempengaruhi pendapatan APBD sehingga Pemkot Surabaya mengajukan pengurangan anggaran di beberapa pos anggaran.  ”Yang dikurangi di antaranya anggaran operasional atau fisik. Semoga pembahasan di DPRD cepat rampung,” ujar Eri.  Meski demikian, lanjut dia, pengurangan belanja tidak terjadi pada sektor pemulihan ekonomi. Anggaran pemulihan ekonomi masih tetap menggunakan anggaran yang lama.  ”Anggaran pemulihan ekonomi tidak dikurangi. Yang dikurangi adalah kegiatan-kegiatan untuk belanja modal yang tidak bisa kita laksanakan karena PAD-nya tidak mencukupi,” terang Eri.  Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono sebelumnya mengatakan, proyeksi kekuatan APBD P Surabaya 2021 di angka Rp 8,9 triliun. Berdasar KUA PPAS yang sudah dibahas, kekuatan APBD perubahan masih cukup solid.  ”Ada penurunan sekitar Rp 900 miliar. Jadi, proyeksi kekuatan APBD perubahan masih di angka Rp 8,9 triliun,” ujar Adi.  Diketahui APBD Kota Surabaya 2021 sebesar Rp 9.828.392.793.866 atau Rp 9,8 triliun sebelumnya telah disahkan dalam rapat paripurna di gedung DPRD Surabaya pada 28 November 2020.  Adi mengatakan, pada saat situasi sulit di tengah pandemi, Pemkot Surabaya mampu mempertahankan kekuatan anggaran dengan baik. Anggaran Rp 8,9 triliun dalam APBD perubahan merupakan angka yang cukup besar.  ”Kami berharap alokasinya pun tepat sasaran,” jelas Adi.

Pemkot Surabaya Ajukan Pengurangan Anggaran Belanja Lewat APBD-P

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/IMG-20210913-WA0059.jpg" alt="Rapat membahas anggaran APBD perubahan di Komisi D DPRD Sulawesi Selatan, Makassar, Senin (13/9). Antara" width="100%">
<figcaption>Rapat membahas anggaran APBD perubahan di Komisi D DPRD Sulawesi Selatan, Makassar, Senin (13/9). Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Komisi D DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang membidangi pembangunan menemukan kejanggalan adanya dugaan perubahan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Pokok senilai Rp 182 miliar lebih. Temuan itu terdapat di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Pemprov saat pembahasan APBD Perubahan 2021.  ’’Ada kejanggalan ini, kita tidak tahu apa programnya, yang jelas tidak sesuai RKA diusulkan Rp 505,5 miliar lebih, tetapi di DPA keluar Rp 687, 7 miliar lebih. Berarti ada selisih Rp182 miliar lebih, itu dari mana,’’ ungkap Wakil Ketua Komisi D Fadriaty seperti dilansir dari Antara.  Dia menjelaskan, aturannya, pembahasan APBD 2021 telah selesai dibahas. Rencana kegiatan anggaran (RKA) dan DPA sudah ditentukan pada anggaran pokok dan tidak bisa dilakukan perubahan tanpa persetujuan bersama legislatif dan eksekutif.  "’Kita dibuat bingung, karena saat masuk perubahan itu muncul lagi anggaran pokok. Seingat saya itu sudah ditetapkan. Makanya, kita kaget tadi saat di pembahasan kenapa ada perubahan besar. Tentu ini menjadi bahan evaluasi,’’ beber Fadriaty, politikus perempuan Fraksi Demokrat itu.  Sementara itu, anggota Komisi D lainnya, Ady Anshar mempertanyakan kelanjutan pembangunan infrastruktur di Sulsel. Pembangunan itu menggunakan anggaran pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp 1 triliun lebih.  ’’Setahu kami, dana PEN itu Rp 1,3 triliun lebih, lalu realisasinya sesuai informasi sudah 70 persen atau sekitar Rp 930 miliar lebih. Pertanyaannya, sejauh mana optimasi pekerjaan proyek di lapangan, apakah bisa sampai 70 persen pengerjaannya sampai 31 September?’’ ujar Ady Anshar.  Menurut Ady, dana yang tersedia saat ini kurang lebih Rp 70 miliar. ’’Apakah nanti diperlukan tambahan anggaran Rp 50 miliar, sementara anggaran itu sudah tidak ada karena telah dikembalikan ke pusat karena melewati perjanjian,’’ tambah dia.  Di sisi lain, lanjut dia, banyak pengerjaan proyek belum selesai. Konsekuensinya, ketika APBD digunakan (kelanjutan pembangunan) untuk membayar utang dana PEN, akan mengurangi belanja tahun depan.  ’’Tentu ada review anggaran terutama berapa besar dana PEN yang menjadi utang, kita bisa rugi kalau begini,’’ ucap Ady.  Selain itu, sikap anggota akan mengkaji lebih dahulu karena mana yang harus dibayarkan. Sebab, pembayarannya harus menunggu perubahan karena tidak ada di KUA PPS pada APBD 2022.  Sementara itu, pihak PURT menyatakan, segera meninjau ulang atas kesalahan itu di dokumennya. Sebab, bisa saja ada karena kelalaian penulisan angka.

DPRD Sulsel Temukan Dugaan Anggaran APBD Siluman Rp 182 Miliar

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#apbd perubahan

Berita Terkini