<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure><img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/03/05/kapolri-di-acara-silaturahmi-ramadan-di-polda-jawa-barat-pada-rabu-43-mabes-polri-rz8Wn.webp" alt="Kapolri di acara silaturahmi Ramadan di Polda Jawa Barat pada Rabu (4/3). (Mabes Polri)" width="100%">
<figcaption>Kapolri di acara silaturahmi Ramadan di Polda Jawa Barat pada Rabu (4/3). (Mabes Polri)</figcaption>
</figure>
JawaPos.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengapresiasi program pembangunan dan renovasi rumah tidak layak huni bagi masyarakat di Jawa Barat. Program tersebut dinilai menjadi wujud nyata kepedulian pemerintah daerah bersama TNI dan Polri terhadap kebutuhan masyarakat.
Apresiasi tersebut disampaikan Sigit saat menghadiri acara silaturahmi Ramadan di Polda Jawa Barat pada Rabu (4/3/2026). Ia menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Kapolda Jawa Barat Irjen Rudi Setiawan, serta Pangdam Siliwangi Mayjen TNI Kosasih atas sinergi dalam menjalankan program tersebut.
&ldquo;Terima kasih pak Gubernur, pak Kapolda, Pangdam yang terus bersinergi membuat program yang tentunya menyentuh masyarakat kelas bawah yang membutuhkan,&rdquo; kata Sigit.
Menurutnya, program pembangunan dan renovasi rumah tidak layak huni memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Program tersebut juga dinilai mampu menjawab harapan masyarakat terhadap kehadiran institusi Polri.
&ldquo;Polri harus bisa melaksanakan dan mendengar apa yang menjadi aspirasi dan harapan masyarakat sehingga kemudian makin hari institusi Polri bisa melaksanakan tugas sesuai dengan harapan dan apa yang diinginkan masyarakat, khususnya masyarakat Jawa Barat,&rdquo; ucapnya.
Dalam pelaksanaannya di Jawa Barat, program tersebut mencatat pembangunan sebanyak 168 rumah tidak layak huni. Dari jumlah tersebut, 67 rumah telah selesai dibangun sementara 101 lainnya masih dalam proses pengerjaan.
Sigit menilai program tersebut menjadi contoh nyata kolaborasi lintas institusi. Sinergi antara pemerintah daerah, TNI, dan Polri dinilai mampu memberikan solusi konkret bagi masyarakat yang membutuhkan tempat tinggal layak.
Dalam kesempatan yang sama, Kapolri juga mengingatkan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Hal tersebut dinilai penting terutama di tengah situasi global yang sedang tidak menentu.
&ldquo;Situasi yang sedang kita hadapi dampak global yang kita hadapi tentunya ini butuhkan kebersamaan persatuan. Itu adalah kunci utama menjaga agar stabilitas kamtibmas tetap terjaga,&rdquo; katanya.
Ia menegaskan bahwa stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi faktor penting dalam mendukung pembangunan nasional. Dengan kondisi yang kondusif, berbagai program pemerintah dapat berjalan dengan baik.
Menurut Sigit, meskipun dunia sedang menghadapi berbagai dinamika global, pemerintah tetap menjalankan amanat untuk mendorong pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut hanya dapat tercapai jika seluruh elemen bangsa tetap menjaga kebersamaan.
&ldquo;Tentunya apa yang menjadi program terkait masalah ketahanan pangan, program ketahanan energi tentunya jugaharus kita kawal. Karena ini sebagai bagian dari upaya kita untuk hadapi dinamika global yang ada,&rdquo; katanya.

Kapolri apresiasi program pembangunan rumah tidak layak huni di Jawa Barat yang dinilai membantu masyarakat dan menjawab harapan publik.

Kapolri Apresiasi Program Rutilahu di Jabar, Dinilai Jawab Harapan Masyarakat

&nbsp;
<figure><img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/28/ilustrasi-jadwal-imsakiyah-freepik-CNjNU.webp" alt="Ilustrasi jadwal imsakiyah. (Freepik)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi jadwal imsakiyah. (Freepik)</figcaption>
</figure>
&nbsp; JawaPos.Com&nbsp;- Bagi umat muslim, bulan suci Ramadhan adalah bulan penuh berkah yang selalu dinantikan oleh umat Islam di seluruh dunia. Setiap harinya, umat Islam melaksanakan ibadah puasa dengan mengatur waktu sahur, berbuka, serta menjalankan ibadah sesuai jadwal&nbsp;imsakiyah&nbsp;yang telah ditetapkan. Bagi warga Kota Jawa Barat dan sekitarnya, mengetahui jadwal&nbsp;imsakiyah&nbsp;sangat penting agar dapat menjalankan puasa dengan lebih disiplin dan tepat waktu. Pada&nbsp;hari ke-12 Ramadhan, yang bertepatan dengan tanggal 02 Maret 2026, waktu imsak, subuh, serta berbuka puasa bisa sedikit berbeda dari&nbsp;hari-hari&nbsp;sebelumnya. Oleh karena itu, penting untuk selalu memperbarui informasi mengenai jadwal&nbsp;imsakiyah&nbsp;agar tidak tertinggal dalam menjalankan ibadah dengan optimal. Sebagaimana dilansir dari Bimas Islam Kemenag, Minggu (01/3), berikut ini adalah jadwal lengkap imsakiyah untuk Wilayah Kota&nbsp; Jawa Barat pada tanggal 2 Maret 2026 atau hari ke-12 Ramadhan, yang bisa dijadikan panduan bagi Anda yang menjalankan puasa. Kota Bandung IMSAK 04:29 SUBUH 04:39 Kota Banjar IMSAK 04:25 SUBUH 04:35 Kota Bekasi IMSAK 04:32 SUBUH 04:42 Kota Bogor IMSAK 04:33 SUBUH 04:43 Kota Cimahi IMSAK 04:29 SUBUH 04:39 Kota Cirebon IMSAK 04:26 SUBUH 04:36 Kota Depok IMSAK 04:33 SUBUH 04:43 Kota Sukabumi IMSAK 04:32 SUBUH 04:42 Kota Tasikmalaya IMSAK 04:26 SUBUH 04:36 Itulah Jadwal&nbsp;Imsakiyah&nbsp;di&nbsp;hari ke-12 Bulan Ramadhan atau 02 Maret 2026 bagi wilayah Kota Jawa barat. ***

 berikut ini adalah jadwal lengkap imsakiyah untuk Wilayah Kota  Jawa Barat pada tanggal 2 Maret 2026 atau hari ke-12 Ramadhan

Jadwal Imsakiyah Ramadhan Hari ke-12: Panduan Waktu Ibadah untuk 2 Maret 2026 di Wilayah Kota Jawa Barat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/ridwan-kamil-ke-bogor-Fadli-Metropolitan-JPG.jpg" alt="Gubernur Jawa Barar Ridwan Kamil. Fadli/Metropolitan/JPG" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Barar Ridwan Kamil. Fadli/Metropolitan/JPG</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kebijakan Gubernur Jawa Timur Khofifah yang bakal menggratiskan biaya SPP untuk tingkat SMA/SMK menarik perhatian daerah lain. Jawa Barat (Jabar) pun bakal membuat langkah serupa.  Langkah itu dikemukakan oleh Gubernur Jabar Ridwan Kamil. Pihaknya tengah menyiapkan langkah untuk memberikan alokasi anggaran untuk SPP gratis bagi siswa SMA pada tahun pelajaran 2019/2020. Meski upaya itu dianggap berat, mantan wali Kota Bandung itu akan membicarakannya dengan DPRD Provinsi Jabar.  Rencananya ada sekitar Rp 2 triliun APBD dialokasikan untuk mengakomodasi penggratisan SPP bagi siswa SMA dari keluarga tidak mampu. Anggaran itu diambilkan dari penghematan penggunaan anggaran daerah.  “Kalau dewan menyetujui, hasil penghematannya bisa kita alokasikan untuk SPP SMA/SMK negeri dan swasta untuk yang tidak mampu,” kata Ridwan Kamil sebagaimana dikutip dari Radar Bandung (Jawa Pos Group), Kamis (20/6).  Meski telah memperkirakan besaran nilai anggaran yang diperuntukkan bagi SPP siswam SMA/SMK tidak mampu, namun Kang Emil--begitu dia disapa belum menjelaskan secara rinci, sektor anggaran dinas mana yang bakal dihemat. Yang terpenting bagi Emil pada tahun ajaran 2019/2020 program SPP gratis bagi siswa SMA/SMK tidak mampu di Jabar dapat terrealisasi.  Sebagaimana diketahui, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019 ini diperkirakan menampung 281.950 siswa lulusan SMP. Mereka tentu akan menyasar SMA dan SMK Negeri di Jabar. Proses penerimaan skemanya 90 persen untuk zonasi, 5 persen jalur prestasi, dan 5 persen jalur perpindahan orang tua.  Terkait rencana Emil itu, Ketua DPRD Jabar Ineu Purwadewi Sundari akan melihat kembali kemampuan anggaran yang dimiliki Pemprov Jabar. Baginya anggaran itu harus bisa memenuhi sektor pendidikan, kesehatan, juga infrastruktur.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/unbk-serentak-tingkat-sma-dan-ma_c_1_5401-750x500.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Ilustrasi siswa SMA tengah belajar di labor komputer. (Jawa Pos Photo)  Dia menyebut, sebelum ada rencana SPP gratis bagi siswa SMA/SMK tidak mampu itu, DPRD Jabar telah mengalokasikan Rp 7 triliun atau 20 persen anggaran pendidikan di APBD. Adapun total APBD Jabar 2019 yakni Rp 31 triliun.  “Kita akan melihat struktur APBD-nya bagaimana, secara undang-undang kita sudah punya 20 persen (untuk pendidikan). Jadi sudah banyak anggraan pendidikan, tapi pengaturannya bagaimana nanti kita lihat,” ucapnya.  Untuk diketahui, sebelumnya Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menyatakan pihaknya menyiapkan anggaran Rp 1,8 triliun dari APBD Jatim untuk menggratiskan SPP untuk seluruh siswa SMA/SMK negeri. Harapannya, kebijakan tersebut bisa meringankan beban wali murid pada tahun pelajaran baru 2019-2020.  Khofifah berharap tak ada lagi anak-anak di Jatim yang tidak bisa bersekolah lantaran terkendala biaya. Dia ingin anak-anak di Jatim cerdas, hebat, dan berakhlak mulia.  Khofifah mengatakan bahwa program tersebut merupakan kebijakan pendidikan gratis berkualitas (tistas). Masa berlakunya dimulai pada Juli 2019. SPP gratis itu berlaku untuk seluruh siswa. “Semua siswa SMA/SMK negeri akan gratis,” ujarnya Kamis (13/6).  Dia berharap, melalui program tersebut, para siswa usia sekolah semangat belajar. Kesuksesan tistas, lanjut dia, tidak berhenti saat pencairan. Dengan program itu, anak-anak di Jatim bisa melanjutkan pendidikannya.

Susul Jatim, Kang Emil Akan Gratiskan SPP SMA/SMK di Jabar

apbd jawa barat

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#apbd jawa barat

Berita Terkini

Kapolri Apresiasi Program Rutilahu di Jabar, Dinilai Jawab Harapan Masyarakat

Jadwal Imsakiyah Ramadhan Hari ke-12: Panduan Waktu Ibadah untuk 2 Maret 2026 di Wilayah Kota Jawa Barat

Susul Jatim, Kang Emil Akan Gratiskan SPP SMA/SMK di Jabar

Download Aplikasi JawaPos.com