<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/24/jksd-4256787603.jpg" alt="Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menginstruksikan pengusaha untuk mematuhi SK Penetapan UMP 2026. (Humas Pemprov Jatim)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menginstruksikan pengusaha untuk mematuhi SK Penetapan UMP 2026. (Humas Pemprov Jatim)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyatakan realisasi pendapatan daerah Provinsi Jatim tahun 2025 melampaui target yaitu mencapai Rp 28,55 triliun atau 100,88 persen dari target. &ldquo;Secara khusus, saya menyampaikan apresiasi kepada seluruh super tim ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur karena sepanjang tahun 2025 ASN telah menunjukkan kemampuan luar biasa sehingga dapat disimpulkan Pemprov Jatim terdepan di antara seluruh provinsi yang ada di di Indonesia,&rdquo; kata Khofifah di Surabaya, Selasa (30/12). Per 29 Desember 2025, realisasi pendapatan daerah tercatat sebesar Rp 28,55 triliun atau 100,88 persen dari target 2025. Sementara realisasi pendapatan asli daerah (PAD) dari komponen pajak daerah dan retribusi yang dipungut Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) mencapai Rp 13,56 triliun atau 104,39 persen dari target. Dari sisi belanja, realisasi anggaran per 29 Desember 2025 mencapai 92,32 persen atau sebesar Rp 30,70 triliun. &ldquo;Angka-angka ini bukan sekadar statistik, melainkan simbol bahwa roda pemerintahan Jawa Timur bergerak cepat, responsif dan akuntabel dalam melayani rakyat,&rdquo; ujarnya. Sejalan dengan kinerja fiskal tersebut, kinerja makro ekonomi Jawa Timur juga menunjukkan tren positif. Pada triwulan III 2025, ekonomi Jawa Timur tumbuh 5,22 persen secara tahunan (year on year/y-on-y), lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional sebesar 5,04 persen. Pengendalian inflasi juga terjaga dengan inflasi Jawa Timur pada November 2025 tercatat sebesar 2,63 persen (y-on-y). Dari sisi perdagangan luar negeri, nilai ekspor Jawa Timur meningkat 20,23 persen dengan neraca perdagangan tetap surplus. Khofifah menambahkan Jawa Timur juga meraih sejumlah penghargaan nasional, salah satunya Innovative Government Award (IGA) 2025 sebagai provinsi terinovatif dan provinsi dengan Indeks Inovasi Daerah tertinggi di regional Pulau Jawa. "InsyaAllah inovasi-inovasi yang luar biasa yang sudah dilakukan ASN Pemprov Jawa Timur didedikasikan untuk masyarakat, bangsa dan negara," katanya. Terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2026, Khofifah menjelaskan terjadi penurunan dibandingkan tahun sebelumnya akibat penyesuaian anggaran Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp2,8 triliun. Ia menegaskan penyesuaian tersebut bukan pemotongan anggaran, melainkan pengalihan skema pendanaan ke kementerian dan lembaga untuk membiayai program yang sasarannya tetap kembali ke daerah. Menghadapi kondisi tersebut, Khofifah mengajak seluruh ASN untuk proaktif menjemput program pemerintah pusat serta meningkatkan efisiensi dan inovasi dalam pengelolaan anggaran agar manfaatnya tetap maksimal bagi masyarakat Jawa Timur.

Realisasi pendapatan daerah Provinsi Jatim tahun 2025 melampaui target yaitu mencapai Rp 28,55 triliun atau 100,88 persen dari target.

Capai Rp 28,55 Triliun, Khofifah Sebut Realisasi Penerimaan Jatim Lampaui Target 2025

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/05/budi-kpk-1907133712.jpg" alt="Tim juru bicara KPK, Budi Prasetyo, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (5/5). (Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Tim juru bicara KPK, Budi Prasetyo, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (5/5). (Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penyitaan terhadap terhadap aset-aset yang diduga berkaitan dengan kasus dugaan korupsi pengurusan dana hibah kelompok masyarakat (Pokmas) dari APBD Jawa Timur (Jatim) tahun anggaran 2021&ndash;2022. Aset itu disita penyidik KPK dari salah satu tersangka kasus dugaan suap dana hibah pokmas. "Penyidik melalukan pemasangan plang tanda penyitaan terhadap aset-aset yang diduga milik tersangka yang diperoleh dari tindak pidana korupsi," kata juru bicara KPK, Budi Prasetyo kepada wartawan, Kamis (26/6). Aset-aset yang disita itu berupa tanah dan bangunan yang berlokasi di Kabupaten Pasuruan, Kota Malang, dan Kota Mojokerto. Penyitaan itu akan dijadikan barang bukti dari kasus dugaan korupsi dana hibah pokmas. "Yaitu satu unit tanah-bangunan yang berlokasi di Kab. Pasuruan, satu unit apartemen yang bertempat di Kota Malang, serta satu unit rumah yang beralamat di Kab. Mojokerto," ucap Budi. Penyitaan itu dilakukan KPK bersamaan dengan memeriksa tiga orang saksi, pada Rabu (25/6) kemarin. Mereka yang diperiksa di antaranya, Anggota DPRD Kabupaten Bangkalan Nurhakim, serta dua pihak swasta Miftahul Kamil dan Mohammad Ruji. Ketiga saksi itu didalami terkait pengajuan dana hibah pokmas. Serta besaran komitmen fee yang diduga diminta oleh sejumlah Anggota DPRD Jatim yang telah ditetapkan sebagai tersangka. &nbsp;"Saksi didalami terkait peran dan pengetahuan mereka atas pengajuan dana hibah untuk Pokmas dan Lembaga serta besaran komitmen fee yang diminta," tegasnya. Dalam proses penyidikan yang berjalan, KPK telah menggeledah rumah mantan Ketua DPD RI La Nyalla Mattalati di Surabaya, Jawa Timur. Bahkan, KPK juga telah memeriksa Anggota DPR RI Fraksi Gerindra Anwar Sadad untuk mendalami pengurusan dana hibah dan kepemilikan aset yang bersangkutan. Anwar Sadad merupakan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur 2019-2024. KPK telah menetapkan 21 orang sebagai tersangka. Pengusutan kasus dugaan suap pengelolaan dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) dari APBD Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2022 itu merupakan pengembangan dari kasus yang menjerat Wakil Ketua DPRD Jawa Timur periode 2019-2024 Sahat Tua P. Simandjuntak (STPS) dkk. Sahat Tua Simandjuntak telah divonis 9 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya pada Selasa, 26 September 2023. Sahat juga dihukum uang pengganti sebesar Rp 39,5 miliar paling lama satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Sahat terbukti menerima fee dana hibah pokok pikiran masyarakat yang bersumber dari APBD Jawa Timur tahun anggaran 2020&ndash;2022, serta APBD 2022&ndash;2024 yang masih akan ditetapkan untuk wilayah Kabupaten Sampang. Total anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk dana hibah kelompok masyarakat sebesar Rp 200 miliar. &nbsp;

KPK sita aset tanah dan apartemen terkait kasus korupsi dana hibah pokmas APBD Jatim. Saat ini sudah 21 tersangka ditetapkan oleh KPK.

KPK Sita 3 Aset Tanah-Apartemen Hasil Korupsi Tersangka Dana Hibah Pokmas APBD Jatim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/03/20250303_143049-1-2457139439.jpg" alt="Penyampaian Pidato Sambutan Wali Kota Surabaya masa jabatan 2025-2030. (Novia Herawati/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Penyampaian Pidato Sambutan Wali Kota Surabaya masa jabatan 2025-2030. (Novia Herawati/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi memaparkan visi-misi dan program kerja lima tahun ke depan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya, Senin (3/3). Dalam pidatonya, Eri mengakui bahwa Surabaya memiliki tantangan dalam pengelolaan fiskal. APBD Kota Surabaya Rp 12,3 triliun dinilai terbatas dan tidak cukup untuk membiayai program-program pemerintah. "Program penanganan banjir di perkampungan itu ada 3,765 usulan, ini sama dengan 90 persen dari perkampungan Surabaya dan membutuhkan anggaran Rp 9,6 triliun," tutur Eri dalam rapat paripurna DPRD Surabaya, Senin (3/3). Kemudian dalam pembangunan infrastruktur jalan, ada beberapa proyek yang akan dikerjakan dalam lima tahun ke depan, seperti Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB), Jalan Lingkar Luar Timur (JLLT), underpass Taman Pelangi. "Bagaimana peningkatan kualitas jalan ada 64 ruas skala peningkatan kota, terus 2.998 skala kampung dan pelebaran Jalan Wiyung. Untuk membiayai pembangunan infrastruktur jalan, yang kita butuhkan adalah Rp 10,6 triliun," imbuhnya. Belum lagi, masih ada kampung-kampung di Surabaya yang gelap dan membutuhkan penerangan jalan umum (PJU). Penanganan rumah tidak layak huni juga mendapat atensi dari Pemkot Surabaya. "Bagaimana kita membangun rumah layak huni. Saya sampaikan seluruh rumah tidak layak huni (rutilahu) ada 8.176 unit, maka kita membutuhkan Rp 286 Miliar," ujar Wali Kota Surabaya dua periode itu. Berikut tantangan pengelolaan fiskal kepemimpinan Eri Cahyadi-Armuji periode kedua (2025-2030): 1. Penanganan banjir 3,765 usulan, 90 persen di perkampungan (Rp 9,6 triliun) 2. Pendidikan (20 persen APBD, Mandatory spending) Rp 2,5 triliun 3. Kesehatan Rp 2,7 triliun 4. Rutilahu 8.176 unit Rp 286 miliar 5. Jaminan Kesehatan Semesta Rp 450 miliar 6. Honor Pelayanan Publik (RT, RW, LPMK, Modin, Penggalian Makam, KSH, Guru ngaji, pengurus Rumah ibadah, Veteran, guru agama, tenaga kontrak, dll) 7. Pembangunan infrastruktur Jalan (JLLB, JLLT, underpass Taman Pelangi, peningkatan kualitas jalan pada 64 ruas skala Kota dan 2.998 skala kampung dan pelebaran Jalan Wiyung) Rp 10,6 triliun 8. Penerangan Jalan Umum 5.740 lokasi dan 29.853 titik (Rp 280 miliar) 9. Beasiswa lebih dari 3.600 pelajar dan mahasiswa, membutuhkan Rp 55 miliar "Belum termasuk program Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM), Balai RW, ketahanan pangan, pariwisata, olah raga, kesenian, dan sebagainya," tandas Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi. &nbsp;

APBD Kota Surabaya Rp 12,3 triliun dinilai terbatas dan tidak cukup untuk membiayai program-program pemerintah.

Surabaya Hadapi Tantangan Fiskal, Eri Cahyadi: APBD Rp 12,3 Triliun Tak Cukup Biayai Semua Program!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/21/3c76b5a0-726a-4524-a55a-c4f02c68bb01-4093205605.jpeg" alt="Pemprov Jatim dan DPRD Jatim menyepakati rancangan APBD Jatim yang fokus pasa pendidikam dan kesehatan. (DPRD Jatim)" width="100%">
<figcaption>Pemprov Jatim dan DPRD Jatim menyepakati rancangan APBD Jatim yang fokus pasa pendidikam dan kesehatan. (DPRD Jatim)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Rancangan APBD Jawa Timur (Jatim) Tahun 2025 akan memprioritaskan sektor pendidikan dan kesehatan. Fokus pemanfaatan anggaran ini telah dimasukkan dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan disetujui oleh DPRD Jatim. &nbsp; Persetujuan anggaran prioritas untuk pendidikan dan kesehatan ini ditandatangani oleh Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono bersama Ketua DPRD Jatim Muhammad Musyafak Rouf, Wakil Ketua I Deni Wicaksono, Wakil Ketua III Blegur Prijanggono, dan Wakil Ketua IV Sri Wahyuni dalam Sidang Paripurna di Kantor DPRD Jatim, Jalan Indrapura, Surabaya, Kamis (21/11/2024). &nbsp; &ldquo;Semua fraksi sudah menyampaikan pendapat akhirnya, menerima dan menyetujui Raperda APBD Jatim Tahun Anggaran 2025,&rdquo; ujar Musyafak saat memimpin sidang tersebut. &nbsp; Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono menegaskan bahwa sektor pendidikan menjadi prioritas utama dalam APBD 2025, dengan alokasi anggaran mencapai 32 persen, melebihi mandat minimal 20 persen yang diatur dalam peraturan. &nbsp; &ldquo;Pendidikan jadi prioritas utama bahkan melebihi mandatoris spending-nya, yakni dari 20 persen menjadi 32 persen,&rdquo; ungkap Adhy. &nbsp; Selain itu, sektor kesehatan juga mendapat kenaikan alokasi anggaran dari 10 persen menjadi 19,4 persen. Anggaran tersebut akan digunakan untuk operasional rumah sakit, pembayaran gaji tenaga kesehatan, Universal Health Coverage (UHC) BPJS Kesehatan, serta pembangunan rumah sakit di wilayah Pamekasan dan Jember. &nbsp; &ldquo;Infrastruktur yang sebelumnya dialokasikan 40 persen dikurangi menjadi 33 persen karena anggaran tersedot ke sektor pendidikan. Meski begitu, efisiensi dan optimalisasi tetap dapat dilakukan,&rdquo; tambahnya. &nbsp; Adhy memaparkan rincian APBD Jatim 2025 yang disepakati. Pendapatan Daerah diproyeksikan sebesar Rp28,4 triliun, Belanja Daerah Rp29,9 triliun, dan Pembiayaan Daerah Rp1,5 triliun. Penyesuaian dilakukan dari usulan awal pendapatan sebesar Rp26 triliun, yang akhirnya disepakati menjadi Rp28,4 triliun. &nbsp; Namun, Pendapatan Daerah mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya akibat dampak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Salah satu dampaknya adalah berkurangnya potensi pendapatan dari pajak kendaraan bermotor. &nbsp; &ldquo;Adanya pemberlakuan UU HKPD mengurangi potensi pendapatan dari pajak kendaraan bermotor. Namun, kami sudah menyusun pengalokasian anggaran secara cermat untuk kesejahteraan masyarakat,&rdquo; pungkas Adhy.

APBD Jatim 2025 prioritaskan pendidikan (32%) dan kesehatan (19,4%). Infrastruktur dikurangi, belanja daerah capai Rp29,9 triliun.

APBD Jatim 2025: Fokus Pendidikan dan Kesehatan, Anggaran Pendidikan Capai 32%

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/16/Screenshot_20231116-144525-2840092034.jpg" alt="Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadad menandatangani pengesahan APBD Jatim 2024 bersama Gubernur Khofifah Indar Parawansa. (Radar Surabaya/Mus Permadani)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadad menandatangani pengesahan APBD Jatim 2024 bersama Gubernur Khofifah Indar Parawansa. (Radar Surabaya/Mus Permadani)</figcaption>
</figure> <div class=""> <div id=":3of" tabindex="-1">JawaPos.com&nbsp;- Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Timur 2024 resmi disahkan menjadi Perda APBD dalam rapat paripurna, Rabu (15/11).</div> <div id=":3os" class="ii gt"> <div id=":3ot" class="a3s aiL "> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Nilai APBD 2024 tersebut sebesar Rp 33,265 Triliun, dengan rincian untuk urusan pemerintahan sebesar Rp 12,28 Triliun atau 36,92 persen, pendidikan Rp 9,15 Triliun atau 27,51 persen, infrastruktur Rp 2,06 Triliun atau 6,18 persen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian untuk urusan sosial sebesar Rp2,75 Triliun atau 8,26 persen, ekonomi sebesar Rp 1,62 Triliun atau 4,88 persen dan kesehatan Rp5,40 Triliun atau 16,24 persen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/infotainment/013292708/anak-andika-diancam-mau-dipatahin-batang-lehernya-kepala-sekolah-dan-guru-nangis">Anak Andika Diancam Mau Dipatahin Batang Lehernya, Kepala Sekolah dan Guru Nangis</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketua Fraksi Gerindra&nbsp;DPRD Jatim, Muhammad Fawait dalam laporannya menyampaikan pada kerangka awal berdasarkan Nota Penjelasan Gubernur, ada tujuh prioritas pembangunan yang ditopang dengan kekuatan fiskal, melalui proyeksi Pendapatan Daerah sebesar Rp28,91 Triliun, yang kemudian direncanakan untuk Belanja Daerah sebesar Rp31,06 Miliar. Sehingga terdapat defisit anggaran daerah sebesar Rp 2,15 Triliun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Target Pendapatan Daerah dinaikkan Rp 2,50 triliun sehingga menjadi Rp 31,42 Triliun karena tujuh prioritas pembangunan membutuhkan ruang fiskal yang cukup luas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian dari sisi Belanja Daerah, terdapat peningkatan menjadi Rp33,265 Triliun atau naik sebesar Rp2,203 Triliun. Maka, defisit anggaran daerah berubah menjadi Rp1,864 Triliun yang akan ditutup dengan Pembiayaan Daerah Netto.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Peningkatan target Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah tersebut sejalan dengan Pandangan Fraksi Gerindra yang disampaikan sebelumnya, bahwa perlu ada peningkatan target Pendapatan Daerah, mengingat perkembangan ekonomi global dan nasional serta prestasi Gubernur yang telah berhasil melaksanakan berbagai upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan di Jawa Timur," terang Muhammad Fawait seperti dikutip dari Radar Surabaya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski demikian Fraksi Gerindra juga memberikan sejumlah catatan. Antara lain apa yang sudah direncanakan dan ditargetkan Gubernur Jawa Timur belum dipahami secara baik oleh pelaksana, sehingga tidak dapat diimplementasikan secara tepat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Hal itu mengakibatkan suatu program dan kegiatan hanya menghasilkan output, bukan outcome. Terlebih lagi masa jabatan Gubernur akan berakhir pada tanggal 31 Desember mendatang," ujarnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kesehatan/013292635/7-makanan-dan-minuman-yang-membuat-urine-berbau-tidak-sedap-salah-satunya-bawang-putih">7 Makanan dan Minuman yang Membuat Urine Berbau Tidak Sedap, Salah Satunya Bawang Putih </a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Maka dari itu, Fraksi Gerindra menilai perlu adanya koordinasi arahan yang lebih intens kepada OPD-OPD dan pihak terkait demi mencapai target prioritas, dan program yang digagas Gubernur bisa terlaksana dengan baik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"APBD sebagai urat nadi program pembangunan daerah menjadi bagian yang sangat penting dalam mendukung tercapainya cita-cita Gubernur yang tertuang dalan Nawa Bhakti Satya," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu Sekdaprov Jatim Adhy Karyono mengaku bersyukur dengan disahkannya APBD 2024 ini. Menurutnya, proses pembahasan APBD ini cukup lancar dan disetujui seluruh fraksi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Diketahui Pendapatan Daerah Rp31,418 Triliun. Kemudian ada peningkatan dari sisi Belanja Daerah menjadi Rp33,265 Triliun. Dengan demikian terdapat defisit anggaran daerah Rp1,864 Triliun yang akan ditutup dengan Pembiayaan Daerah Netto. Postur APBD ini yang disepakati oleh Banggar," terangnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Adhy, postur APBD 2024 ini sangat realistis untuk mengantisipasi pengeluaran pada Pilkada 2024 dan juga kenaikan belanja pegawai.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menambahkan, bidang pendidikan dan kesehatan akan menjadi prioritas dalam APBD 2024 mendatang. "Prioritas kami adalah pendidikan, kesehatan dan menurunkan kemiskinan ekstrem serta bencana," pungkasnya.</div> </div> </div> </div> </div>

Nilai APBD 2024 tersebut sebesar Rp 33,265 Triliun, dengan rincian untuk urusan pemerintahan sebesar Rp 12,28, pendidikan Rp 9,15 triliun.

APBD Jawa Timur 2024 Sebesar Rp 33 Triliun Resmi Disahkan, Pendidikan dan Kesehatan akan Menjadi Prioritas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/Wakil-Ketua-DPRD-Provinsi-Jawa-Timur-Sahat-Tua-P-Simandjuntak-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur 2019-2024 Sahat Tua P Simandjuntak menggunakan rompi tahanan dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (15/12/2022). Dari hasil OTT 14 Desember di Jawa Timur itu, KPK menetapkan dan menaha" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur 2019-2024 Sahat Tua P Simandjuntak menggunakan rompi tahanan dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (15/12/2022). Dari hasil OTT 14 Desember di Jawa Timur itu, KPK menetapkan dan menaha</figcaption>
</figure>KPK Minta Pemda dan Desa Terlibat Aktif dalam Pencegahan  JawaPos.com – Ijon dana hibah menjadi modus Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua Simanjuntak untuk mendapatkan uang haram. Praktik tersebut diduga sudah beberapa kali dilakukan Sahat. Caranya, mengupayakan usul dana hibah yang telah diajukan dapat terealisasi dan tersalurkan dengan lancar tanpa hambatan.  Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengungkapkan, modus ijon tersebut kembali disepakati Sahat dan Kepala Desa Jelgung, Sampang, Jawa Timur, Abdul Hamid agar dana hibah 2023 dan 2024 bisa tersalurkan sebagaimana pada 2021 dan 2022. ”Jumlah uang ijon yang disepakati kedua pihak Rp 2 miliar,” kata Johanis di gedung KPK, Jakarta, kemarin (16/12).  KPK sudah menetapkan empat tersangka dalam kasus dana hibah tersebut. Selain Sahat dan Hamid, ada Ilham Wahyudi yang menjadi koordinator lapangan pokmas atau kelompok masyarakat serta Rusdi, staf ahli Sahat di DPRD Jatim.  Modus ijon dana hibah itu merupakan kesepakatan antara Sahat dan pokmas pengusul dana hibah. Nah, dalam konteks perkara itu, Kepala Desa Jelgung, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang, Abdul Hamid yang juga merangkap sebagai koordinator kelompok masyarakat (pokmas) menjadi pihak yang bersedia menerima kesepakatan tersebut.  Dengan adanya kesepakatan itu, Sahat lantas meminta Abdul Hamid untuk membayar commitment fee. Bukan hanya itu, Sahat juga meminta jatah 20 persen dari nilai dana hibah yang disalurkan. Sementara itu, Abdul Hamid kebagian jatah 10 persen. Dua tahun berturut-turut, yakni 2021 dan 2022, pokmas di bawah naungan Abdul Hamid tercatat mendapat hibah total Rp 80 miliar.  Pada Rabu (14/12) lalu, Sahat menyiapkan uang Rp 1 miliar untuk merealisasikan kesepakatan itu. Uang tunai yang ditarik dari salah satu bank di Sampang itu lantas dibawa Ilham Wahyudi alias Eeng dari Sampang ke Surabaya untuk diserahkan kepada Sahat melalui Rusdi.  Penyerahan uang tersebut dilakukan di salah satu mal di Surabaya. Johanis menjelaskan, setelah menerima uang pecahan rupiah tersebut, Rusdi pergi ke salah satu money changer di Surabaya untuk menukarkannya dalam bentuk pecahan mata uang SGD dan USD.  Setelah itu, barulah Rusdi menyerahkannya kepada Sahat yang menunggu di salah satu ruangan di DPRD Jatim.  Johanis mengatakan, sejatinya Abdul Hamid akan menyerahkan sisa uang ijon Rp 1 miliar kepada Sahat kemarin (16/12). Namun, penyerahan tahap kedua itu urung terealisasi seiring operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Rabu malam.  ”Diduga tersangka STPS (Sahat, Red) telah menerima uang sekitar Rp 5 miliar (dari pengurusan dana hibah, Red),” ujar Johanis.  KPK terus melakukan penelusuran untuk mendalami berapa banyak uang yang diterima Sahat dari praktik culas tersebut. Termasuk penggunaan uang Rp 5 miliar yang diduga telah diterima Sahat dari Abdul Hamid. ”Tim penyidik akan terus melakukan penelusuran dan pengembangan (penyidikan suap dana hibah, Red),” terangnya.  KPK menetapkan empat tersangka dalam perkara ini. Sahat dan Rusdi sebagai penerima suap dijerat Pasal 12 huruf a atau huruf b juncto Pasal 11 UU Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Kemudian, Abdul Hamid dan Ilham sebagai pemberi suap disangka dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  Para tersangka resmi ditahan sejak kemarin. Sahat dkk dijebloskan ke tahanan pada pukul 01.08. Sahat ditahan di Rutan KPK di Pomdam Jaya Guntur. Kemudian, Rusdi dan Abdul Hamid ditahan di Rutan KPK Kavling C1. Sementara itu, Ilham dijebloskan di Rutan KPK di Gedung Merah Putih. Semuanya ditahan untuk 20 hari pertama.  Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Sahat mengakui perbuatannya menerima suap terkait penyaluran dana hibah yang bersumber dari APBD Jatim tersebut. Sekretaris DPD Partai Golkar Jatim itu pun meminta maaf kepada masyarakat Jawa Timur dan keluarga. ”Saya salah dan minta maaf kepada semuanya, khususnya masyarakat Jawa Timur dan keluarga,” tuturnya.  Selain itu, pimpinan dewan yang mencalonkan diri dari daerah pemilihan (dapil) Jatim 9 (Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Magetan, dan Ngawi) pada Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) 2019 tersebut meminta masyarakat memberikan doa agar senantiasa diberi kesehatan. ”Agar pemeriksaan ini bisa berjalan lancar,” ujarnya sembari masuk ke mobil tahanan.  Terkait modus ijon dana hibah yang masih terjadi, KPK meminta masyarakat tidak segan berpartisipasi dalam mengawal penyaluran dana hibah. Apalagi, saat ini KPK telah mendampingi pemerintah daerah (pemda) dan desa melalui monitoring for prevention (MCP) dan Jaga.id. Juga mengadakan program desa antikorupsi sebagai salah satu upaya pencegahan korupsi APBD.  ”Modus korupsi ijon dana hibah di daerah telah mencederai semangat pembangunan desa yang menjadi prioritas pembangunan nasional,” kata Johanis. (tyo/c19/ttg)

Sahat Tua Simanjuntak Sudah Atur Ijon Dana Hibah sejak 2021

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/Sahat-Tua-Simandjuntak-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua Simandjuntak mengunakan rompi tahanan di gedung KPK, Jakarta, Jumat (16/12/2022). Sahat Tua Simandjuntak sebelumnya terjerat operasi tangkap tangan di Surabaya pada Rabu (14/12). Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua Simandjuntak mengunakan rompi tahanan di gedung KPK, Jakarta, Jumat (16/12/2022). Sahat Tua Simandjuntak sebelumnya terjerat operasi tangkap tangan di Surabaya pada Rabu (14/12). Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan DPRD Jatim, Rabu (14/12) malam. Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simanjuntak diamankan di ruang kerjanya beserta Rusdi, asistennya. Keduanya sempat dibawa ke Polrestabes Surabaya untuk menjalani pemeriksaan awal.  Kasihumas Polrestabes Surabaya Kompol Fakih tidak menampik informasi tersebut. Pemeriksaan, kata dia, dilakukan di salah satu ruangan milik satreskrim. ”Datang Rabu malam,” ujarnya kemarin (15/12).  Dia tidak bisa memastikan jumlah petugas KPK yang datang. Termasuk orang yang diperiksa. Yang jelas, pemeriksaan selesai sekitar pukul 05.00. Rombongan KPK kemudian membawa terperiksa pergi.  Pantauan Jawa Pos, Sahat tiba di gedung KPK di Jakarta pukul 12.42 kemarin. Dia tampak mengenakan kemeja putih lengan pendek dan bawahan hitam. Tanpa mau memberikan komentar kepada awak media, Sahat langsung masuk ke gedung KPK.  Selain Sahat, KPK mengamankan tiga pihak lain. Salah satunya, mantan Kepala Desa (Kades) Jelgung, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang, berinisial AH. Dia ditangkap di kediamannya pukul 22.30 pada Rabu. Penangkapan itu merupakan rangkaian OTT yang dilakukan KPK. Informasi yang dihimpun, OTT itu terkait alokasi dana hibah APBD Jatim.  Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan, dalam OTT itu pihaknya mengamankan barang bukti berupa uang tunai pecahan rupiah dan mata uang asing. Jumlahnya diperkirakan mencapai miliaran. Tim operasi senyap tersebut juga mengamankan sejumlah dokumen yang berkaitan dengan perkara. ”Jumlah dugaan penerimaan uang suapnya masih terus diklarifikasi kepada para pihak,” kata Ali.  Sahat ditengarai menerima suap bernilai miliaran rupiah terkait dana hibah tersebut. Totalnya diperkirakan lebih dari Rp 5 miliar. Suap itu diduga bagian dari komitmen fee alokasi dana hibah APBD Jatim yang telah direalisasikan. Per 14 Desember, realisasi belanja hibah yang bersumber dari APBD Jatim sebesar Rp 7,451 triliun atau 79,54 persen dari total anggaran (Rp 9,367 triliun).  Tadi malam, KPK resmi menetapkan empat pihak yang diamankan sebagai tersangka. Yakni, Sahat, mantan Kades Jelgung AH, staf ahli Sahat RS, dan koordinator lapangan kelompok masyarakat IW. Sahat diduga menerima suap sebesar Rp 5 miliar dari fee pengajuan dana hibah APBD Jatim.  Sementara itu, menjelang siang kemarin, anggota KPK terlihat kembali mendatangi gedung DPRD Jatim di Jalan Indrapura. Sebanyak tiga orang memantau di ruang CCTV lantai 3 sejak pukul 10.00 WIB. Ruangan tersebut lantas dipasangi segel oleh KPK.  Itu adalah ruang ketiga yang disegel. Sebelumnya, KPK lebih dulu menyegel ruang Sahat dan Kasubbag Rapat dan Risalah DPRD Jatim Afif pada Rabu malam.  Dari pantauan, tiga anggota KPK mengecek enam monitor yang menampilkan 87 gambar CCTV area gedung DPRD Jatim. Pemeriksaan itu berlangsung sekitar empat jam. ”Kami diminta menampilkan rekaman tanggal 13 sampai 14 Desember,” jelas teknisi CCTV DPRD Jatim Suwadji.  Di antara puluhan gambar rekaman CCTV, kata Suwadji, penyidik fokus memantau pergerakan lima orang. Namun, dia mengaku tidak tahu siapa lima orang tersebut. Dia hanya mengatakan, penyidik memotret aktivitas kelimanya dari layar.  Sementara itu, Afif mengaku kaget saat tahu namanya dicantumkan beberapa media ikut terjaring OTT KPK. Terlebih, dia mendapati ruang kerjanya disegel. ”Rabu saya ada kegiatan forkom di Malang,” jelasnya saat ditemui Jawa Pos kemarin.  Dia baru mengetahui kondisi ruangannya setelah pulang dari rapat kemarin. ASN yang ngantor di DPRD Jatim sejak 1991 itu langsung melapor ke Ketua DPRD Jatim Kusnadi. Sebab, di ruang kerjanya terdapat berkas agenda rapat paripurna yang akan digelar Senin (19/12). ”Saya lapor ke ketua karena yang sebelumnya ditugasi menyiapkan paripurna pekan depan,” tuturnya.  Afif sementara bakal berkantor di gedung sekretariat DPRD Jatim imbas penyegelan ruang kerjanya. Dia hanya bisa pasrah menunggu kabar lanjutan mengenai kasus yang melibatkan Sahat tersebut.  Jawa Pos sempat menanyakan perannya di gedung DPRD Jatim. Afif menyebut sudah tiga kali menjadi saksi dalam beberapa kasus yang melibatkan anggota dewan. Salah satunya, perkara dana hibah Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) 2008. Saat itu kasusnya ditangani Kejati Jatim.  Sementara itu, menurut informasi yang dihimpun, KPK sebenarnya menangkap empat orang. Namun, dua orang dilepas setelah menjalani pemeriksaan awal. Masing-masing adalah sopir dan petugas peliputan. Hanya Sahat dan Rusdi yang kemudian dibawa ke Jakarta. ”Rusdi baru mendampingi Bapak (Sahat, Red) sekitar dua bulan,” ucap salah seorang pegawai DPRD Jatim yang tidak mau menyebutkan nama. Rusdi sebelumnya adalah office boy (OB) selama lima tahun.  Terpisah, Ketua DPD Partai Golkar Jatim M. Sarmuji tidak banyak berkomentar mengenai salah seorang kader partainya yang terjaring OTT. Pihaknya akan menghormati proses hukum yang berjalan dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah. ”Kami juga siap memberikan pendampingan hukum kalau diminta oleh yang bersangkutan,” tandasnya.

Update OTT: Wakil Ketua DPRD Jatim Tersangka, Terima Fee Rp 5 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/SAMWIL-DEMOKRAT.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Politisi Demokrat Samwil berharap ada penambahan anggaran khusus untuk menjaga dan memperkuat kondusifitas Jatim. Sebab, beberapa tahun ke depan adalah tahun politik. Menyertai tahun politik itu biasanya akan banyak isu dan intrik tertentu yang sengaja dihadirkan ke publik.  ‘’Karena itu, kami mendorong ada penambahan anggaran untuk memperkokoh kondusifitas regional Jatim,’’ ungkap pria yang juga wakil ketua Komisi A DPRD Jatim di sela-sela persiapan pembahasan rancangan APBD 2023 Jatim, Sabtu (22/10).  Pria asal Bawean Gresik ini menegaskan, salah satu ikhtiar untuk tetap menjaga benteng kekondusifan itu adalah dengan memberi atensi lebih pada dua Ormas Islam terbesar. Yakni, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.  Dua organisasi tersebut, terang Samwil, memang tidak perlu terlibat secara formal dalam proses politik praktis yang dijalankan parpol sebagai bagian dari proses berdemokrasi.  Menurut Samwil, NU dan Muhammadiyah merupakan organisasi kultural keagamaan. Karena itu, mempunyai tanggung jawab kultural dan moral menjaga sendi-sendi demokrasi agar tidak goyah akibat proses politik praktis yang berlangsung.  “Selama ini, banyak putusan-putusan dua organisasi tersebut membawa dampak besar pada kemajuan demokrasi di Indonesia,’’ ungkap alumnus Pesantren Darul Ulum, Jombang, itu.  NU dan Muhammadiyah memiliki basis kultural yang kuat. Dalam konteks itulah, pihaknya melihat peran NU dan Muhammadiyah tidak mungkin dilewatkan dalam proses politik praktis.  Dikatakan, politik praktis hanya bagian kecil dari proses yang lebih besar, yakni proses budaya. ‘’Ke depan, Indonesia  menghadapi proses politik, khususnya di Jawa Timur, yaitu Pemilu 2024. Nah, peran keduanya sangat strategis. Mengawal dari sisi kultural,” jelasnya.  Menilik sejarah, lanjut dia, peran ulama NU menjaga akar budaya tentu sudah tidak diragukan. Sebut saja, menetralkan isu-isu hoaks tentang rezim yang pro-sekularisme, pendukung LGBT, dan sejenisnya. Isu-isu hoaks semacam itu sangat santer dan bising. Menguasai ruang-ruang imajinasi publik selama proses pemilihan presiden.  ‘’Peran-peran seperti itu wajib dan patut dihargai sebagai usaha mengembalikan keadaban dan kejernihan dalam kehidupan masyarakat yang beragama,   berbangsa, dan berbudaya,’’ ucap dia.  Pun begitu dengan Muhammadiyah. Meski tidak eksplisit mendukung calon presiden tertentu, menurut Samwil, tetapi mereka menjalankan tanggung jawab kulturalnya. Melalui pernyataan-pernyataan yang berpihak pada nilai keberagaman dalam berdemokrasi, konstitusi, ke-Indonesia-an, dan menolak politisasi agama.  ‘’Hal itu, selain menjadi titik temu antara akidah modern NU dan Muhammadiyah, sekaligus menjadi tamparan bagi pihak-pihak yang memimpikan ideologi lain di luar demokrasi Pancasila,’’ paparnya.  Karena itu, alokasi anggaran untuk NU dan Muhammadiyah ke depan mesti mendapatkan tambahan sejalan tahun politik tersebut. ‘’Kami akan memperjuangkannya,’’ pungkas Samwil.

Jaga Kondusifitas, Anggaran untuk NU dan Muhammadiyah Mesti Ditambah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/IMG-20220105-WA0012.jpg" alt="Realisasi Pendapatan APBD Provinsi. Humas Pemprov Jatim" width="100%">
<figcaption>Realisasi Pendapatan APBD Provinsi. Humas Pemprov Jatim</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Meski masih berada di situasi pandemi Covid-19, realisasi pendapatan APBD Jawa Timur 2021 menempati peringkat pertama nasional. Yakni mencapai 103,97 persen. Dari target pendapatan Rp 32,9 triliun, sampai dengan 31 Desember 2021, telah terealisasi Rp 34,2 triliun.  Peringkat kedua ditempati Provinsi Gorontalo sebesar 102,28 persen. Sedangkan peringkat ketiga ditempati Provinsi Jawa Barat sebesar 102,07 persen.  ”Hal ini patut kita syukuri, karena di tengah pandemi Covid-19 yang belum juga berakhir kesadaran masyarakat untuk membayar pajak sangat baik,” ungkap Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi, Rabu (5/1).  Khofifah selanjutnya merinci realisasi pendapatan daerah Provinsi Jawa Timur yaitu  pendapatan asli daerah (PAD), ditargetkan Rp 17,1 triliun terealisasi Rp 18,9 triliun atau 110,50 persen. Yakni terdiri atas pajak daerah ditargetkan Rp 14,2 triliun terealisasi Rp 15,4 trilyun (108,25).  Dia menjelaskan, pajak daerah itu berasal dari pajak kendaraan bermotor (PKB) ditargetkan Rp 6,4 trilyun terealisasi Rp 6,8 triliun (107,41 persen), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) ditargetkan Rp 3,1 triliun terealisasi Rp 3,8 triliun (120,86 persen), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) ditargetkan Rp 2 triliun terealisasi Rp 2,2 trilyun (108,99 persen).  Selain itu, Pajak Air Permukaan (PAP) ditargetkan Rp 30 miliar terealisasi Rp 38,4 miliar (128,03 persen), Pajak Rokok (PR) ditargetkan Rp 2,5 triliun terealisasi Rp 2,4 triliun (94,20 persen). Untuk Retribusi Daerah ditargetkan Rp 110,3 miliar terealisasi Rp 110,6 miliar (100,33 persen), Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan ditargetkan Rp 404,5 miliar terealisasi Rp 408,6 miliar (101,03 persen).  Lain-lain PAD Yang Sah ditargetkan Rp 2,3 triliun terealisasi Rp 3 triliun (126,45 persen),  Sedangkan Pendapatan Transfer ditargetkan Rp 15,6 triliun terealisasi Rp 15,1 triliun atau (97,12 persen) dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah ditargetkan Rp 200,2 miliar terealisasi Rp 151 miliar (75,45 persen).  ”Dari sumber-sumber pendapatan daerah tersebut, PAD Jawa Timur mampu memberikan kontribusi terbesar terhadap pendapatan daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada tahun anggaran 2021, yaitu 55,23 persen,” terang Khofifah.  Khofifah menjelaskan, untuk belanja daerah dalam Perubahan APBD tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp 36,6 triliun, terealisasi Rp 33,7 triliun atau 92,14. Terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, serta belanja transfer.  ”Saya berharap realisasi pendapatan daerah yang cukup strategis ini dapat dibarengi peningkatan belanja daerah yang bersifat produktif. Sehingga, dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan menggerakkan pertumbuhan ekonomi daerah diberbagai sector,” kata Khofifah.  Khofifah optimistis dengan semakin melandainya kasus Covid-19 di Jawa Timur, ditambah tingkat vaksinasi yang terus meningkat, pemulihan ekonomi dapat berjalan lebih cepat dan progresif.

Realisasi Pendapatan APBD Jatim 2021 Tertinggi Nasional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/image-8.jpg" alt="Ilustrasi KPU." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi KPU.</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Setelah melalui serangkaian tahap pembahasan, pemprov dan DPRD akhirnya resmi mengesahkan Rancangan APBD (RAPBD) Jatim 2022 menjadi APBD pada Sabtu (4/12) petang.  Pengesahan tersebut dilakukan setelah seluruh fraksi di DPRD Jatim sepakat untuk menyetujui perda RAPBD 2021. Seperti proyeksi awal, perangkaan APBD 2022 mengalami penurunan dibandingkan tahun ini. Belanja daerah tahun depan sebesar Rp 29,45 triliun. Turun hampir Rp 7,16 triliun.  Penurunan juga terjadi pada sektor pendapatan daerah. Tahun depan eksekutif dan legislatif menetapkan angka Rp 27,64 triliun. Proyeksi pemasukan terbesar berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) yang ditarget Rp 17,2 triliun. Sisanya berasal dari pendapatan transfer dari pusat dan penghasilan lain yang sah.  Demikian pula proporsi penggunaan APBD tahun depan. Tidak terlalu banyak perubahan dibandingkan proyeksi awal. Sektor pendidikan masih yang tertinggi, mencapai 27,1 persen. Disusul kesehatan 16,6 persen serta sektor infrastruktur 13,1 persen.  Pemprov dan DPRD juga sepakat memberikan porsi untuk pemulihan ekonomi dan sosial yang terdampak pandemi Covid-19. Anggaran untuk sektor ekonomi Rp 1,64 triliun (5,6 persen). Untuk program-program sosial, ditetapkan Rp 2,3 triliun (hampir 8 persen).  Gubernur Khofifah Indar Parawansa menyebut, menurunnya kekuatan APBD tahun depan tidak terlepas dari susutnya dana transfer dari pusat. Meski demikian, orang nomor satu di Jatim itu tetap optimistis. ”APBD harus dimanfaatkan secara maksimal untuk menjadi stimulus pemulihan ekonomi masyarakat,” katanya.  Karena itu, Khofifah berharap penggunaan APBD benar-benar menggunakan prinsip transparansi, efektif, dan efisien. ”Sehingga APBD Jatim benar-benar memberikan manfaat untuk masyarakat,” katanya.  Di sisi lain, meski seluruh fraksi di DPRD menyetujui pengesahan APBD Jatim 2022, tetap ada sejumlah catatan yang diberikan. Salah satunya soal target pendapatan daerah. Dewan merekomendasikan agar capaian tahun depan dimaksimalkan, terutama sektor PAD. ”Harus melampaui target yang ditetapkan,’’ ujar Wakil Ketua Komisi C DPRD Fauzan Fuadi.  Catatan lain yang diberikan para legislator adalah soal tahapan pembahasan RAPBD. Anggota Komisi A Freddy Purnomo menyebut, idealnya pembahasan anggaran dilakukan dalam durasi yang cukup. Namun, untuk pembahasan kali ini, waktunya tergolong singkat. ”Karena itu, ke depan kami berharap semua elemen memperhatikan hal ini. Sebab, ini menyangkut pembahasan seluruh program pembangunan untuk Jatim,” katanya.  PERANGKAAN APBD TAHUN 2022 JATIM  Total belanja daerah Rp 27,642 triliun  Pembagian belanja berdasar urusan:  Pendidikan Rp 7,980 triliun (27,09 persen)  Kesehatan Rp 4,903 triliun (16,65 persen)  Infrastruktur Rp 3,858 triliun (13,10 persen)  Ekonomi Rp 1,638 triliun (5,56 persen)  Sosial Rp 2,351 triliun (7,98 persen)  Pemerintahan Rp 8,721 triliun (29,61 persen)

Pemprov-DPRD Sahkan APBD Jatim 2022, Tetap Optimistis meski Menurun

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#APBD Jatim

Berita Terkini