<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/01/Screenshot_20231101_203242_Instagram-1021931514.jpg" alt="Potret Bandara Kertajati." width="100%">
<figcaption>Potret Bandara Kertajati.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) menilai pembiayaan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati terus membebani APBD Jabar, karena tidak memberikan manfaat ekonomi yang sebanding. Karena itu, KDM hendak mengajukan untuk bertukar pengelolaan Bandara Kertajati dengan Bandara Husein Sastranegara kepada Pemerintah Pusat. Selama ini, terang KDM, Pemprov Jabar harus rutin mengucurkan anggaran hingga sekitar Rp 100 miliar per tahun hanya untuk operasional bandara tersebut tanpa hasil komersial yang signifikan. Menurut KDM, dana sebesar itu justru tersedot untuk membiayai operasional dan manajemen, termasuk gaji, tanpa menghasilkan keuntungan nyata bagi daerah. &ldquo;Kita membiayai sesuatu yang tidak menghasilkan apa-apa. Padahal bandara itu lembaga bisnis penerbangan,&rdquo; katanya dalam kanal YouTube-nya, dikutip Rabu (7/1). Ia mengungkapkan, selama ini upaya untuk menghidupkan Kertajati dilakukan dengan berbagai cara, termasuk mendorong penerbangan umrah dan mengajak maskapai seperti Garuda Indonesia untuk terbang dari Kertajati. Namun, langkah-langkah tersebut dinilai tidak sehat secara bisnis karena bergantung pada pengerahan aparatur sipil negara (ASN) sebagai penumpang. &ldquo;Saya jujur saja, walaupun nama dan gambar saya dipasang untuk promosi, saya tidak setuju ASN diwajibkan terbang dari Kertajati. Pola seperti itu tidak akan melahirkan benefit komersial,&rdquo; tegasnya. KDM menilai APBD Jawa Barat seharusnya digunakan untuk kegiatan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan untuk membiayai proyek yang bersifat mercusuar tetapi minim hasil. Karena itu, ia berencana menemui jajaran pemerintah pusat, termasuk Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertahanan, dan Bappenas, untuk mengusulkan solusi struktural. Salah satu gagasan yang akan diajukan adalah menyerahkan pengelolaan Bandara Kertajati kepada pemerintah pusat dan mengalihfungsikannya menjadi pangkalan udara pertahanan TNI AU sekaligus kawasan industri pertahanan dalam negeri. Sebagai gantinya, Pemprov Jawa Barat mengusulkan agar pengelolaan Bandara Husein Sastranegara diserahkan ke daerah untuk dikelola secara komersial. &ldquo;Kertajati kita serahkan saja ke pusat. Kalau bisa jadi pangkalan udara pertahanan plus industri pertahanan. Jawa Barat fokus mengelola Husein,&rdquo; ucapnya Menurut mantan Bupati Purwakarta itu, meskipun Bandara Husein memiliki keterbatasan, seperti pembatasan operasional pesawat jet, bandara tersebut masih memiliki potensi besar jika dikelola dengan pendekatan bisnis yang tepat, termasuk melayani pesawat baling-baling dan membuka rute-rute regional. Ia juga menyoroti kondisi Jawa Barat sebagai provinsi dengan jumlah penduduk besar dan tingkat mobilitas tinggi, namun belum memiliki bandara yang berfungsi optimal. Akibatnya, masyarakat masih bergantung pada Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara Halim Perdanakusuma. &ldquo;Jawa Barat ini provinsi besar, penumpangnya tinggi, tapi tidak punya bandara yang benar-benar optimal. Kalau Husein bisa dikelola komersial, kawasan sekitarnya hidup, industrinya bergerak, dampaknya cepat terasa,&rdquo; pungkas KDM. &nbsp;

KDM ajukan tukar kelola Bandara Kertajati ke pemerintah pusat karena biaya besar tapi hasil minim. Fokus ke Bandara Husein Sastranegara.

Pembiayaan Bandara Kertajati Bebani APBD Jabar, KDM Mau Minta Tukar Kelola Bandara Husein Sastranegara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/03/Dedi-Mulyadi-menghadiri-Apresiasi-Budaya-Jawa-Barat-12-1420019179.jpeg" alt="Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menghadiri Apresiasi Budaya Jawa Barat &quot; Abdi Nagri Nganjang ka Warga&quot; di Lapangan Pandapa Paramarta, Kuningan, Jawa Barat, Jumat (2/5/2025). (Tim Media KDM)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menghadiri Apresiasi Budaya Jawa Barat &quot; Abdi Nagri Nganjang ka Warga&quot; di Lapangan Pandapa Paramarta, Kuningan, Jawa Barat, Jumat (2/5/2025). (Tim Media KDM)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi (KDM) mengeluhkan beratnya beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Barat tahun 2026. Salah satunya karena kewajiban membayar biaya operasional Bandara Internasional Kertajati yang mencapai hampir Rp 100 miliar setiap tahun. "Kita harus membiayai Kertajati hampir Rp 100 miliar setiap tahunnya dan kami juga masih memiliki tunggakan BPJS Rp 300 miliar tersisa. Beban ini cukup berat," ujarnya di akun TikTok-nya, dikutip Rabu (7/1). KDM menyampaikan bahwa tekanan terhadap APBD Jabar semakin besar karena sejumlah faktor sekaligus. Pertama, dana bagi hasil pajak dari pemerintah pusat ke Provinsi Jawa Barat mengalami penurunan signifikan, yakni sebesar Rp 2,458 triliun. Penurunan ini menurutnya langsung menggerus ruang fiskal daerah untuk membiayai program-program pembangunan. Selain itu, tahun 2025 terdapat kegiatan pembangunqn baru dengan nilai hampir Rp 600 miliar yang baru bisa dibayarkan pada Januari 2026. Kondisi ini membuat anggaran tahun 2026 seolah &ldquo;kehilangan&rdquo; hampir Rp 3 triliun sejak awal karena harus menutup kewajiban tahun sebelumnya. Beban APBD Jabar juga diperberat oleh kewajiban pembayaran dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang masih tersisa hampir Rp 600 miliar yang salah satunya termasuk seperti kewajiban membayar pembangunan Masji Al-Jabar sekitar Rp 50 miliar per tahun. Meski demikian, KDM menegaskan anggaran pembangunan justru mengalami peningkatan tajam. Salah satu contohnya adalah alokasi dana pembangunan jalan yang sebelumnya sebesar Rp 3,5 triliun kini meningkat menjadi Rp 4,5 triliun. Kenaikan ini juga diikuti oleh peningkatan belanja pembangunan lainnya, sehingga pemerintah tetap berkomitmen memperbaiki infrastruktur dasar bagi masyarakat. Sebagai bagian dari kebijakan efisiensi, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan penghematan ekstrem pada belanja operasional. KDM menyebutkan, tidak perlu heran jika listrik di sejumlah gedung pemerintahan dipadamkan untuk menghemat anggaran. Selain itu, kegiatan seremonial pemerintah dibatasi hanya pada dua agenda utama, yakni peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dan Hari Jadi Provinsi Jawa Barat. Jamuan tamu juga dipangkas drastis. Jika sebelumnya anggaran konsumsi dan jamuan mencapai Rp 3,5 miliar per tahun, kini hanya disisakan sekitar Rp 500 juta dan difokuskan untuk dua agenda utama tersebut. Bahkan, KDM menegaskan bahwa di Gedung Sate saat ini tamu hanya disuguhi air minum, tanpa jamuan makan seperti sebelumnya. Penghematan juga dilakukan pada perjalanan dinas. Anggaran perjalanan dinas yang sebelumnya mencapai Rp 1,5 miliar diturunkan drastis menjadi Rp 150 juta dan pada tahun 2026 KDM menyatakan tidak lagi menggunakan dana perjalanan dinas pemerintah.

Penghematan ilakukan pada perjalanan dinas yang sebelumnya mencapai Rp 1,5 miliar diturunkan drastis menjadi Rp 150 juta.

KDM Keluhkan Beban APBD Jabar, Harus Bayar Bandara Kertajati Rp100 Miliar Tiap Tahun

APBD Jabar

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#APBD Jabar

Berita Terkini

Pembiayaan Bandara Kertajati Bebani APBD Jabar, KDM Mau Minta Tukar Kelola Bandara Husein Sastranegara

KDM Keluhkan Beban APBD Jabar, Harus Bayar Bandara Kertajati Rp100 Miliar Tiap Tahun

Download Aplikasi JawaPos.com