<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/14/Pembongkaran-tiang-monorel-4260904947.jpg" alt="Pembongkaran tiang monorel yang mangkrak di Jakarta dimulai, secara simbolis Gubenur DKI Pramono dan manta Gubenur DKI Sutiyoso turut menyaksikan. (Masria pane /JawaPos)" width="100%">
<figcaption>Pembongkaran tiang monorel yang mangkrak di Jakarta dimulai, secara simbolis Gubenur DKI Pramono dan manta Gubenur DKI Sutiyoso turut menyaksikan. (Masria pane /JawaPos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&nbsp;- Sebanyak empat pasukan kuning Dinas Bina Marga DKI tampak berkumpul di samping tiang monorel di Jalan H.R. Rasuna Said, kemarin (14/1) pagi. Tepatnya, di sisi timur Stasiun LRT Setiabudi. Keempatnya tampak kompak memotong tiang monorel yang sudah mangkrak hampir 22 tahun tersebut. Pemotongan itu sebagai penanda kegiatan pembongkaran tiang itu mulai dilakukan.&nbsp; Kegiatan pemotongan itu disaksikan langsung oleh Gubernur DKI Pramono Anung, Wakil Gubernur DKI Rano Karno, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) DKI Patris Yusrian, &nbsp;Direktur Korsub Wilayah II KPK Brigjen Pol Bachtiar, dan jajaran pejabat DKI. &lsquo;&rsquo;Tentunya, untuk melakukan ini prosesnya panjang. Dan secara khusus, saya berterimakasihlah kepada Kajati dan KPK yang telah memberikan support sepenuhnya untuk penataan Jalan H.R. Rasuna Said ini supaya tidak ada permasalahan dikemudian hari,&rsquo;&rsquo; terang Pramono. Dan hari ini, lanjutnya, mudah-mudahan menjadi penanda bahwa Jakarta memang sedang menata diri untuk memperbaiki fasilitas publik yang ada.&nbsp; Dalam kesempatan itu, Pramono juga menegaskan bahwa tiang mangkrak itu tidak ada lagi permasalahan hukum. Yakni, dengan adanya surat dari Kajati. Meskipun, diakuinya bahwa tiang monorel itu merupakan aset dari Adhi Karya, salah satu BUMN. &lsquo;&rsquo;Kami sudah berkirim surat secara langsung kepada Adhi Karya untuk mereka membongkar sendiri pada November tahun lalu. Kami kasih batasan waktu satu bulan untuk bongkar,&rsquo;&rsquo; jelasnya. Lantaran tidak ada tindaklanjut Adhi Karya, Pramono memerintahkan jajarannya di Dinas Bina Marga DKI untuk membongkar tiang tersebut. Dia pun menyebutkan akan mengkomunikasikan terkait tiang yang dibongkar itu kepada Adhi Karya. &lsquo;&rsquo;Termasuk besi-besi ini kenapa tidak dikerjakan kontraktor tertentu? Karena besinya kan kami serahkan kepada Adhi Karya,&rsquo;&rsquo; imbuhnya. Selanjutnya, bila kegiatan pembongkaran dan penataan di sana rampung pada September 2026, maka mereka akan melanjutkan pembongkaran tiang monorel yang ada di Jalan Asia Afrika.&nbsp; &lsquo;&rsquo;Kalau ini sudah berjalan dengan baik karena yang di Senayan memang ada beberapa (tiang mangkrak), pasti akan kami bongkar. Tetapi beberapa akan kami sisakan untuk videotron dan sebagainya untuk reklame,&rsquo;&rsquo; jelasnya. Sebagai informasi, ada sebanyak 109 tiang monorel mangkrak di Jalan H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan. Tiang mangkrak itu terpancang sepanjang 3,65 kilometer dari Simpang Jalan Gembira setelah flyover Latuharhari hingga ujung Jalan Gatot Subroto di Simpang Kuningan. Pembongkaran dan penataan di sana ditargetkan rampung dalam delapan bulan atau sekitar September 2026. Total anggaran penataan dan pembongkaran itu mencapai Rp 102 miliar dari APBD DKI 2026. Khusus untuk pembongkaran tiang, kebutuhannya sekitar Rp 254 -350 juta. Di lokasi yang sama, Gubernur DKI ke-12 (1997-2007) Sutiyoso menceritakan sejarah tiang monorel tersebut. Menurutnya, pembangunan monorel itu merupakan hasil pemikirannya bersama para pakar transportasi dan juga survey ke beberapa negara untuk mengembangkan transportasi makro Jakarta. Tahun 2024 proses pembangunan dilakukan oleh Presiden Megawati. &lsquo;&rsquo;Artinya, saat dicanangkan presiden, itu berarti segala sesuatunya itu sudah ada. Rencananya jelas, investornya juga ada dari Cina (Tiongkok). Tapi saya kan harus berhenti tahun 2007,&rsquo;&rsquo; jelasnya. Namun, proyek tersebut tidak dilanjutkan, melainkan diganti dengan LRT pada 2014. &nbsp;&lsquo;&rsquo;LRT yang tidak ada rencana sebelumnya, tentu gubernur waktu itu punya alasan yang saya tidak tahu. Sejak itu mangkrak total ini jadi besi tua dan merusak estetika kota,&rsquo;&rsquo; imbuhnya.&nbsp; Sutiyoso menyebutkan, pembongkaran menjadi langkah terbaik karena proyeknya tidak bisa dilanjutkan. &lsquo;&rsquo;Itu pilihan yang paling buruk tetapi harus kita lakukan itu. Dan saya sekali lagi secara pribadi, terima kasih. Mudah-mudahan kalau saya lewat ini gak sakit mata lagi saya. Yang selama ini &nbsp;terus terpikir gini, ya sedih aja ya. Aku mulai itu jadinya kayak begini,&rsquo;&rsquo; katanya. Oleh karena itu, dia berharap, setelah H.R. Rasuna Said selesai ditata, yang di Senayan juga bisa dilakukan juga pembongkaran tiang monorelnya.

Pembongkaran tiang monorel mangkrak di Jakarta dimulai dengan dukungan pemerintah dan penegak hukum. Total anggaran Rp102 Miliar

Pembongkaran Tiang Monorel Mangkrak di Jakarta Total Anggaran Rp102 Miliar, Ambil dari APBD DKI 2026

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/24/praomonii-3548793776.jpg" alt="Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menghadiri penandatanganan kontrak jumbo senilai Rp2,62 triliun untuk Program Pengendalian Banjir dan Rob. (IST)" width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menghadiri penandatanganan kontrak jumbo senilai Rp2,62 triliun untuk Program Pengendalian Banjir dan Rob. (IST)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Pemprov DKI Jakarta resmi memiliki dasar hukum pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Yakni, Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2025 tentang APBD 2026 serta Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 44 Tahun 2025 tentang Penjabaran APBD 2026 telah diundangkan pada 23 Desember 2025. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan, total APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2026 ditetapkan sebesar Rp 81,32 triliun. Angka tersebut terdiri atas pendapatan daerah Rp 71,45 triliun dan penerimaan pembiayaan daerah Rp 9,87 triliun. Sementara belanja daerah mencapai Rp 74,28 triliun dengan pengeluaran pembiayaan Rp7,04 triliun. Nilai APBD 2026 ini turun cukup signifikan dibandingkan APBD 2025 yang mencapai Rp 91,86 triliun atau berkurang Rp 10,54 triliun. Penurunan terutama disebabkan merosotnya pendapatan transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat, dari Rp26,14 triliun pada 2025 menjadi hanya Rp 11,16 triliun pada 2026. Penurunan terbesar berasal dari Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak yang berkurang Rp 14,79 triliun. &ldquo;APBD 2026 menyoroti sejumlah isu strategis, seperti penanganan sampah, pengendalian banjir, pencegahan stunting, penanggulangan kemiskinan, dan kemacetan. Pemprov DKI berkomitmen menggunakan anggaran secara optimal agar manfaatnya dirasakan seluruh warga Jakarta,&rdquo; ujar Pramono. Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Michael Rolandi menjelaskan, penyusunan APBD DKI memperhatikan mandatory spending sesuai aturan yang berlaku. untuk infrastruktur pelayanan publik mencapai 43,06 persen dari total belanja daerah di luar bantuan keuangan. Angka ini melampaui ketentuan minimal 40 persen. Pemprov DKI juga mengalokasikan anggaran Rp 3,77 triliun untuk peningkatan infrastruktur kota, Rp 582 miliar untuk peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi berkelanjutan, serta Rp 17,58 triliun untuk peningkatan kualitas modal manusia. Selain itu, dialokasikan Rp 2,70 triliun untuk penciptaan penghidupan masyarakat yang layak, Rp 2,36 triliun untuk transformasi tata kelola pemerintahan, Rp 7,82 triliun untuk pengembangan mobilitas dan kawasan berorientasi transit, serta Rp 6,27 triliun untuk pembangunan rendah karbon dan ketahanan iklim. Pada sektor pekerjaan umum dan tata ruang, anggaran pengendalian banjir mencapai Rp 3,64 triliun, pengelolaan sampah Rp 1,38 triliun, serta pembangunan jembatan dan flyover Rp 289,72 miliar. Untuk sektor perhubungan, subsidi transportasi umum juga tetap besar, di antaranya Transportasi Jakarta (TJ) sebesar Rp 3,75 triliun, MRT Jakarta Rp 536,70 miliar, LRT Jakarta Rp 325,28 miliar, Bus Sekolah Rp 105,38 miliar, dan angkutan kapal perairan Rp 100,19 miliar. Di bidang ketenagakerjaan, Pemprov DKI menganggarkan pelatihan kerja dan Mobile Training Unit (MTU) Rp 63,44 miliar, pelatihan SIM A Rp 1,2 miliar, pembentukan tenaga kerja mandiri Rp4,33 miliar, serta peningkatan produktivitas tenaga kerja Rp1,25 miliar. &ldquo;Untuk pendidikan, anggaran dialokasikan sebesar Rp 19,75 triliun atau 26,59 persen dari total belanja daerah. Itu melampaui ketentuan minimal 20 persen,&rdquo; katanya. Anggaran itu antara lain digunakan untuk Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus Rp 3,25 triliun, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) Rp 399 miliar, sekolah swasta gratis Rp282,46 miliar, serta rehabilitasi sekolah dan fasilitas pendidikan Rp 126,12 miliar. Sementara untuk kesehatan juga mendapat porsi besar, antara lain untuk iuran BPJS Kesehatan Rp 1,40 triliun, pembangunan fasilitas kesehatan Rp 360,49 miliar, pengadaan alat kesehatan Rp 165,16 miliar, serta Pasukan Putih Rp 43,49 miliar. Adapun bantuan sosial dialokasikan untuk Kartu Lansia Jakarta (KLJ) Rp 625,89 miliar, Kartu Anak Jakarta (KAJ) Rp 100,10 miliar, dan Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ) Rp 76,45 miliar. Lalu, untuk bidang industri dan perdagangan, anggaran disiapkan untuk program penggunaan produk dalam negeri Rp 13,34 miliar, pemberdayaan UMKM Rp 17,59 miliar, serta pembangunan dan perencanaan industri Rp 23,55 miliar. Sementara di bidang komunikasi dan informatika, dialokasikan Rp 185,29 miliar untuk managed service CCTV dan Rp 18,25 miliar untuk sistem pengendalian banjir. &ldquo;Seluruh program akan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Kami berharap APBD 2026 ini benar-benar memberikan manfaat luas bagi warga Jakarta,&rdquo; tambahnya Michael.(rya)

Pemprov DKI Jakarta telah menetapkan APBD Tahun Anggaran 2026 dengan total sebesar Rp 81,32 triliun.

TKD Merosot, APBD DKI Jakarta 2026 Turun Rp 10,5 Triliun Dibanding 2025

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/30/PoOidGgLJDuRZnOcPbtSvfa0JXxLyXyvxq2ZMR1G-1-571844139.jpg" alt="Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau lokasi kebakaran di Kelurahan Tangki, Tamansari, Jakarta Barat, Selasa (30/9). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau lokasi kebakaran di Kelurahan Tangki, Tamansari, Jakarta Barat, Selasa (30/9). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan langkah efisiensi besar-besaran di lingkungan Pemprov DKI. Langkah ini dilakukan setelah dana transfer daerah atau dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat dipangkas hampir Rp15 triliun. Pramono menyebut, akibat pengurangan tersebut, APBD DKI 2026 turun menjadi Rp79 triliun, dari yang sebelumnya disepakati Rp95 triliun. "Walaupun sebenarnya APBD Jakarta sebenarnya kan sudah diketok Rp95 triliun, dengan pengurangan DPH yang hampir Rp15 triliun, maka APBD Jakarta menjadi Rp79 triliun," ujar Pramono di Balai Kota, DKI, Senin (6/10). Fokus Efisiensi: Perjalanan Dinas hingga Konsumsi Rapat Pramono mengatakan, pemangkasan DBH menjadi tantangan berat bagi Pemprov Jakarta. Karena itu, realokasi dan efisiensi anggaran menjadi langkah tak terelakkan. Namun ia menegaskan, program utama yang langsung menyentuh masyarakat tidak akan dipotong. "Dan saya sudah memutuskan hal yang berkaitan dengan Kartu Jakarta Pintar, KJP, yang dibagi 707.513 siswa tidak boleh diotak-atik. Termasuk kemudian KJMU yang telah dibagikan untuk 16.979. Yang lain-lain tentunya akan ada refocusing, efisiensi, dan juga realokasi," ucapnya. Salah satu fokus efisiensi adalah perjalanan dinas dan anggaran makan-minum rapat. Pramono menilai pos belanja tersebut bukan prioritas utama. "Yang jelas hal-hal efisiensi yang dilakukan yang berkaitan misalnya perjalanan dinas, kemudian anggaran-anggaran yang belanja yang bukan menjadi prioritas utama. Kemudian juga hal-hal yang berkaitan dengan makan, minum, dan sebagainya. Jadi memang efisiensi akan dilakukan juga di balik kota," ungkapnya.&nbsp; Tak hanya itu, Gubernur Pramono juga menyebut tidak akan memberikan suntikan dana Penyertaan Modal Daerah (PMD) kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta. Perusahaan plat merah itu diminta untuk mencari sumber dana lainnya dengan mencari mitra kerja.&nbsp; "Tetapi dengan kondisi seperti ini kami mendorong agar BUMD ataupun siapapun yang akan bangun, contohnya misalnya interconnection di dukuh atas, hub dukuh atas, yang sudah mendapatkan persetujuan dari kami, dari saya, maupun dari kementerian Perhubungan tetap akan dibangun, tetapi mekanismenya tidak menggunakan dana ABBD," terangnya. DPRD DKI Kaget Dana Transfer Pusat Turun Drastis Sementara itu, DPRD DKI Jakarta mengaku terkejut dengan keputusan pemerintah pusat memangkas dana transfer secara signifikan. Ketua DPRD DKI Khoirudin menilai hal ini akan memengaruhi postur keuangan daerah dan bisa menunda sejumlah program prioritas. &ldquo;DBH kita akan berubah sekitar Rp15 triliun, yang tersisa Rp11 triliun. Tentu ini akan mengubah postur angka yang sangat signifikan perubahannya sementara kita sudah MoU KUA-PPAS, sudah (menyusun) RKA (rencana kerja anggaran),&rdquo; ujar Khoirudin, Selasa (30/9). Sebelumnya, Pemprov DKI dan DPRD telah menyepakati KUA-PPAS APBD 2026 dengan target penerimaan transfer pusat sebesar Rp26 triliun. Namun kini, angka tersebut merosot tajam menjadi Rp11 triliun. Rencana awalnya, APBD DKI 2026 dipatok sebesar Rp95,35 triliun, naik 3,8 persen dari 2025. Tapi usai pemangkasan, proyeksinya bisa merosot hingga Rp78&ndash;79 triliun. "Karena kita sudah mou dengan angka Rp95,3 triliun. Kalau kita melihat DBH hari ini, (APBD 2026) kita sekitar Rp78 triliun atau Rp79 triliun. Jadi sangat jauh perubahannya," ucap Khoirudin. Meski menghadapi tekanan fiskal besar, Pemprov DKI menegaskan komitmen untuk menjaga pelayanan publik dan melanjutkan program prioritas. Pemerintah daerah juga tengah menyiapkan strategi pembiayaan alternatif serta mendorong kolaborasi lintas sektor agar pembangunan Jakarta tetap berlanjut.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung umumkan langkah efisiensi anggaran setelah pemangkasan dana transfer pusat, DPRD DKI terkejut.

APBD DKI 2026 Hanya 79 Triliun, Gubernur Pramono Pangkas Anggaran Perjalanan Dinas, Konsumsi Rapat hingga PMD BUMD

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/15/dprd-dki-598570388.jpg" alt="Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta sekaligus Wakil Ketua Badan Musyawarah (Bamus) DPRD DKI Rany Mauliani memimpin rapat penjadwalan kembali agenda DPRD DKI hingga akhir Desember 2024. (Zahdomo/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta sekaligus Wakil Ketua Badan Musyawarah (Bamus) DPRD DKI Rany Mauliani memimpin rapat penjadwalan kembali agenda DPRD DKI hingga akhir Desember 2024. (Zahdomo/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - DPRD DKI Jakarta dan Pemprov DKI Jakarta batal membahas anggaran APBD DKI 2025. Pembahasan anggaran di tiap komisi di DPRD DKI seharusnya dilakukan sejak Senin (4/10/2024) namun batal terlaksana.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tiap komisi akan membahas rinci berbagai program yang ada dalam Rancangan Kebijakan Umum APBD serta Rancangan Priorotas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2025. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Rany Mauliani menuturkan, rapat kerja di tiap komisi di DPRD DKI batal dilakukan lantaran adanya permintaan Pemprov DKI.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pihak eksekutif yang meminta jadi otomatis semua agenda yang kita laksanakan akan mundur," ujar Rani di DPRD DKI, Selasa (15/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pemprov DKI, lanjut Rani, menyebut terdapat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terbaru yang harus disinkronisasi dengan rancangan KUA-PPAS APBD 2025. Sehingga, pembahasan di tiap komisi ditunda.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"(Dalam suratnya) Dijelaskan karena adanya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang harus disinkronisasi lagi ke dalam APBD dalam KUA PPAS sebelum dibahas," jelas Rani.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Politikus Gerindra itu mengatakan, pihaknya telah menentukan kembali jadwal pembahasan rancangan KUA-PPAS APBD DKI 2025 dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus). Pembahasan di tiap komisi telah dijadwalkan kembali pada Minggu depan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Di Banggar (Badan Anggaran) minggu depan dilanjut dengan (pembahasan) di Komisi-komisi," terang Rani.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

"Dijelaskan karena adanya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang harus disinkronisasi lagi ke dalam APBD dalam KUA PPAS sebelum dibahas".

DPRD dan Pemprov DKI Batal Bahas APBD 2025 Pekan ini, Apa Alasannya?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/gedung-kpk.jpg" alt="Gedung Merah Putih KPK. (MUHAMAD ALI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Gedung Merah Putih KPK. (MUHAMAD ALI/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Edi Sumantri, terkait dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Pondok Ranggon, Cipayung, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019. Pemeriksaan ini dilakukan pada Rabu (4/8) kemarin.  Selain Edi, penyidik KPK juga turut memeriksa Kepala Bidang Pembinaan Pembiayaan BPKD DKI Jakarta, Asep Erwin Djuanda; pejabat BPKD DKI Jakarta, Faisal Syafruddin dan pegawai BUMD DKI Jakarta Farouk. Mereka ditelisik terkait pengelolaan keuangan APBD DKI yang diperuntukan untuk pengadaan tanah Munjul.  "Para saksi seluruhnya hadir dan dikonfirmasi antara lain pengetahuan para saksi mengenai proses pengelolaan keuangan APBD DKI Jakarta yang diduga terdapat adanya peruntukkan yang tidak sesuai, khususnya terkait pengadaan tanah di Munjul Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (5/8).  Perkara ini telah menjerat lima pihak sebagai tersangka. Mereka antara lain mantan Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Umum Daerah (Prumda) Pembangunan Sarana Jaya, Yoory C Pinontoan; Diretur PT. Adonara Propertindo, Tommy Adrian; Wakil Direktur PT. Adonara Propertindo, Anja Runtunewe dan juga menetapkan PT Adonara Propertindo sebagai tersangka korporasi. Serta Direktur PT. Aldira Berkah Abadi Makmur (ABAM) Rudy Hartono Iskandar.  Kasus ini bermula dari adanya kesepakatan penandatanganan Pengikatan Akta Perjanjian Jual Beli di hadapan notaris yang berlangsung di Kantor Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana di hadapan notaris antara pihak pembeli yakni Yoory C Pinontoan selaku Dirut dari Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya dengan pihak penjual yaitu Anja Runtunewe. Hal ini berlangsung pada 8 April 2019.  Selanjutnya masih di waktu yang sama tersebut, juga langsung dilakukan pembayaran sebesar 50 persen atau sekitar sejumlah Rp 108,9 miliar ke rekening bank milik Anja Runtunewe pada Bank DKI.  Selang beberapa waktu kemudian, atas perintah Yoory dilakukan pembayaran oleh Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya kepada Anja Runtunewe sekitar sejumlah Rp 43,5 miliar. Uang miliaran rupiah itu diperuntukan, untuk pelaksanaan pengadaan tanah di Munjul, Cipayung, Jakarta Timur.  PDPSJ diduga dilakukan secara melawan hukum antara lain, tidak adanya kajian kelayakan terhadap objek tanah, tidak dilakukannya kajian appraisal dan tanpa didukung kelengkapan persyaratan sesuai dengan peraturan terkait dan beberapa proses dan tahapan pengadaan tanah juga diduga kuat dilakukan tidak sesuai SOP serta adanya dokumen yang disusun secara backdate.  KPK menduga, perbuatan para tersangka tersebut, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 152,5 miliar.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/26/07/2021/kpk-periksa-eks-plt-dirut-sarana-jaya-soal-kasus-korupsi-tanah-munjul/">KPK Periksa Eks Plt Dirut Sarana Jaya Soal Kasus Korupsi Tanah Munjul</a>  Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Kepala BPKD Dicecar Soal Penggunaan APBD DKI Pengadaan Tanah Munjul

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/55.jpg" alt="Ilustrasi pegawai Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta. Muhammad Adimaja/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pegawai Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta. Muhammad Adimaja/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan merenovasi ruang perangkat kerja di Balai Kota Jakarta. Renovasi  menggunakan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta.  Hal itu sesuai Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 442 Tahun 2001 tentang Penataan Ruang Kantor Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah di Balai Kota. Biaya yang diperlukan untuk pengangkutan barang dan perpindahan ruangan dalam rangka penataan ruang kantor Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah di Gedung Kompleks Balai Jota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui dokumen pelaksanaan anggaran masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah, demikian bunyi diktum ketiga dari Kepgub tersebut.  Keputusan Gubernur tersebut ditandatangani Anies pada 12 April 2021. Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria mengaku baru mengetahui rencana renovasi atau penataan kantor perangkat daerah.  ”Saya baru dengar. Itu dari mana informasinya? Ya mungkin penataan ruang TGUPP di lantai 18 ya. Saya belum tahu,” kata Riza seperti dilansir dari Antara Selasa (13/4) malam.  Kepgub tersebut memastikan selama penataan ruang kantor beberapa perangkat daerah berlangsung perangkat daerah tetap melaksanakan tugas dan fungsinya, berkoordinasi dengan Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah untuk pemasangan partisi untuk sekat ruangan, pintu baru dan/atau instalasi telepon, air, pendingin ruangan (AC) dan listrik.  Dalam pelaksanaannya, renovasi itu berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi untuk pemasangan baru atau mutasi jaringan dan penempatan ruangan kerja berpedoman pada struktur organisasi masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah berdasar Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=gVpbCr8rFUY

Gubernur Anies Akan Renovasi Ruang Kerja di Balai Kota

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/anies-rombak-ribuan-pejabat-dprd-berencana-bentuk-pansus_m_.jpg" alt="Ilustrasi. DPRD DKI Jakarta berencana bentuk pansus untuk selidiki perombakan jabatan oleh Anies" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi. DPRD DKI Jakarta berencana bentuk pansus untuk selidiki perombakan jabatan oleh Anies</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kinerja Pemprov dan DPRD DKI Jakarta kembali disorot dalam penyusunan anggaran. Pasalnya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menemukan anggaran janggal senilai Rp 580 M di <a href="https://www.jawapos.com/tag/apbd-dki-jakarta/">APBD 2021 DKI Jakarta</a>.  Ketua <a href="https://www.jawapos.com/tag/partai-solidaritas-indonesia/">DPW PSI DKI Jakarta</a> Michael Victor Sianipar menuturkan, temuan tersebut semakin menunjukkan adanya cacat di sistem dan proses penyusunan anggaran di Pemprov DKI Jakarta. Begitu juga Smart Budgeting yang diklaim Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ternyata belum cerdas.  “Kami mengingatkan bahwa kejanggalan anggaran ratusan miliar ini adalah kejadian berulang setiap tahun,” kata Michael Victor Sianipar kepada JawaPos.com, Kamis (24/12).  Michael menyebut, kejadian berulang dalam penyusunan <a href="https://www.jawapos.com/tag/apbd-dki/">APBD DKI Jakarta</a> di antaranya pada 2019. Ketika itu ditemukan usulan anggaran belanja lem aibon sebesar Rp 82 miliar pada RAPBD 2020. Kemudian diklaim Pemprov DKI sebagai kesalahan input komponen.  Lantas pada APBD 2021 ditemukan usulan kenaikan anggaran ratusan miliar untuk <a href="https://www.jawapos.com/tag/dprd-dki/">DPRD DKI</a>. Kebutuhannya untuk gaji, tunjangan, dan kegiatan sosialisasi. "Setelah dikritisi publik dan akhirnya direvisi. Hasil akhirnya pun masih dinilai janggal oleh Kemendagri," imbuh Michael Victor Sianipar.  Menurut Michael, jadwal pembahasan anggaran yang terlalu mepet. Pemprov DKI baru memberikan rancangan KUA PPAS 2021 pada 2 November 2020, atau terlambat empat bulan dari jadwal yang seharusnya. Anggota DPRD hanya diberi waktu dua hari untuk mempelajari ratusan ribu komponen anggaran.  "Pembahasan di rapat-rapat DPRD berlangsung kilat dan terkesan hanya formalitas. Bahkan, isi komponen belanja pun tidak sempat dibuka di dalam rapat-rapat DPRD," terang Michael.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/17/12/2020/dprd-dki-jakarta-kritisi-pergub-perpajakan-baru/">DPRD DKI Jakarta Kritisi Pergub Perpajakan Baru</a>  Hal itu, sebutnya, diperburuk dengan sikap Pemprov DKI yang tidak mau membuka rancangan APBD 2021. Akibatnya, masyarakat tidak bisa memantau jalannya proses pembahasan anggaran. Dia menilai ini bukan kejadian tunggal yang diakibatkan oleh human error dari individu PNS, melainkan ada kesalahan fundamental dan sistemik yang bersumber dari cacatnya proses penganggaran di era pemerintahan sekarang.  "Mulai dari jadwal pembahasan, proses pembahasan di DPRD, penggantian sistem budgeting, hingga detil anggaran yang terkesan ditutup-tutupi, semuanya tidak wajar,” kata Michael.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/16/05/2019/kritisi-anies-hingga-pelototi-apbd-jadi-target-psi-di-kebon-sirih/">Kritisi Anies Hingga Pelototi APBD Jadi Target PSI di Kebon Sirih</a>  Michael meyakini anggaran-anggaran janggal seperti ini bakal selalu ada setiap tahun, jika proses penganggaran tidak dibuka kepada publik dan waktu pembahasannya sangat mepet. Kejadian lem aibon tahun lalu dan RKT DPRD tahun ini seharusnya menjadi momentum memperbaiki proses penganggaran di era pemerintahan Anies Baswedan.  “Kami dukung langkah Kemendagri melakukan evaluasi menyeluruh dan kritis terkait sistem penganggaran APBD 2021 DKI. Kami juga kembali meminta Pemprov DKI untuk segera membuka rincian APBD 2021 yang sudah diketok dua minggu lalu, namun hingga hari ini seakan-akan masih juga dirahasiakan isiannya,” tutup Michael.  Di tempat lain, <a href="https://www.jawapos.com/tag/wakil-ketua-dprd-dki/">Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta</a> M. Taufik menyebut bahwa anggaran diduga janggal senilai Rp 580 miliar yang ditemukan Kemendagri itu merupakan alokasi untuk sekretariat, bukan untuk anggota DPRD DKI Jakarta.  "Dipilah dong ada kegiatan DPRD, ada kegiatan kesekwanan (Sekretariat Dewan). Jangan DPRD saja, itu bukan urusan kita yang kemarin disebut-sebut itu (anggaran Rp 580 miliar). Enggak ada tuh hubungannya dengan anggota DPRD," ujar Taufik di Gedung DPRD DKI Jakarta, seperti dilansir Antara.  Taufik mengajak perwakilan Kemendagri untuk melakukan diskusi terkait temuan hasil evaluasi yang disebut sebagai anggaran janggal tersebut.  "DPRD akan mengundang Kemendagri untuk mendiskusikan itu. Supaya jangan muncul ke publik dulu," ujar Taufik.  Sebelumnya, Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyebutkan adanya tanggapan Kemendagri terkait anggaran janggal DPRD DKI Jakarta senilai Rp 580 miliar ternyata masih dalam proses evaluasi.  Menurut pria yang akrab disapa Ariza itu, saat ini Kemendagri memang masih melakukan pengecekan anggaran untuk 2021, termasuk terkait anggaran milik DPRD DKI Jakarta yang dianggap janggal.  "Memang sekarang sedang proses evaluasi di Kemendagri, tidak hanya di Jakarta tapi di seluruh provinsi dan kabupaten. Tunggu hasil evaluasi Kemendagri, nanti kita akan koordinasikan," kata Ariza.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=MVsOp9Cit98

PSI Soroti Temuan Anggaran Janggal Rp 580 M di APBD DKI 2021

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/psi-senang-hasil-munas-nu-tidak-ada-istilah-kafir_m_.jpg" alt="Ilustrasi: PSI" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: PSI</figcaption>
</figure>JawaPos.com - APBD DKI Jakarta 2021 sudah diketok palu pada Senin (7/12). Nilainya Rp 84,1 triliun. Dalam pengesahan itu, Ketua <a href="https://www.jawapos.com/tag/dprd-dki-jakarta/">DPRD DKI Jakarta</a> Prasetio Edi Marsudi menegaskan bahwa anggaran rencana kerja tahunan (RKT) telah direvisi. Begitu juga gaji anggota dewan tidak berubah, tetap sama dengan tahun 2020.  Meski telah ditegaskan Ketua DPRD, namun Fraksi <a href="https://www.jawapos.com/tag/partai-solidaritas-indonesia/">Partai Solidaritas Indonesia</a> (PSI) tetap bersikeras meminta rincian anggaran RKT dibuka ke publik.  “Kami tentu senang dengan pernyataan Pak Ketua DPRD DKI Jakarta bahwa gaji DPRD gagal naik dan kembali ke anggaran 2020. Ini sesuai dengan tuntutan rakyat,” kata Ketua DPW PSI DKI Jakarta Michael Victor Sianipar di Jakarta, Selasa (8/12).  Menurut Michael, rakyat Jakarta berhak mengetahui apakah yang kembali ke besaran tahun 2020 itu hanya tunjangan atau termasuk anggaran kegiatan. "Jangan-jangan nilai tunjangan berkurang, tapi anggaran kegiatan malah bertambah signifikan, sehingga nilai total anggaran RKT tidak banyak berubah dari yang tertera di draft. Jika benar seperti itu, maka PSI dengan tegas menolak,” tegas Michael.  Michael juga mengklarifikasi pernyataan Ketua DPRD bahwa PSI melakukan kebohongan publik dengan mengungkap kenaikan RKT ke publik.  "PSI menyampaikan keberatan PSI akan kenaikan RKT secara resmi di pandangan umum fraksi di rapat paripurna DPRD. Suatu forum DPRD yang konstitusional dan sah. Rapat terbuka untuk umum termasuk media dan bisa disaksikan publik,” jelas Michael.  Banyak pernyataan dari para anggota DPRD dari berbagai partai politik yang mengakui adanya draft kenaikan RKT seperti yang telah beredar luas. Sebagian pihak termasuk Wakil Ketua DPRD DKI M. Taufik mengklaim bahwa draft yang dimaksud tersebut sudah disetujui.  “Jadi draft kenaikan RKT itu ada. Bukan kebohongan publik. Kalau toh sekarang direvisi ini tentu kemenangan rakyat. Faktanya, banyak sekali pihak sudah mengakui draft tersebut, dan bahkan ada klaim draft itu sudah disetujui, artinya draft itu memang ada. Kalau tidak ada ya dari awal pasti langsung dibantah, kenyataannya diakui oleh banyak orang,” tambah Michael.  Sebelumnya Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menyatakan <a href="https://www.jawapos.com/tag/apbd-dki/">APBD DKI</a> 2021 sudah resmi disahkan dengan nilainya Rp 84,19 triliun.  "Alhamdulilah, pelaksanaan paripurna DPRD hari ini telah selesai dengan nilai Rp84 triliun koma sekian," kata Prasetio seperti dilansir Antara, Senin (7/12). <ul> 	<li>Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/16/05/2019/kritisi-anies-hingga-pelototi-apbd-jadi-target-psi-di-kebon-sirih/">Kritisi Anies Hingga Pelototi APBD Jadi Target PSI di Kebon Sirih</a></li> </ul> Prasetio menyatakan angka tersebut merupakan hasil pembahasan sub badan anggaran (Banggar) dan Banggar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).  "Sebagian besar anggaran telah disesuaikan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat yang saat ini masih terdampak pandemi, juga pemulihan atas dampak pandemi, khususnya pemulihan di sektor perekonomian," kata Prasetio.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=DhUoWz_YiCY

Gaji Anggota Dewan Batal Naik, PSI Tetap Minta RKT Dibuka ke Publik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/LHKPN-CALEG-TERPILIH-PSI-FEDRIK-TARIGAN-5.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rekapitulasi penghitungan suara Pileg 2019 DPRD DKI Jakarta memperoleh hasil mengejutkan. Diperkirakan ada delapan Caleg Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang melenggang ke Kebon Sirih.  Seperti diberitakan RMOL Jakarta (Jawa Pos Group), delapan Caleg yang lolos diantaranya Idris Ahmad, Anthony Winza, Viani Limardi, Anggara Wicitra Sastroamidjojo, August Hamonangan, William Aditya Sarana dan Eneng Malianasari. Sementara satu lagi berasal dari Dapil DKI Jakarta 4.  Ketua DPW PSI DKI Jakarta, Michael Victor Sianipar mengatakan para legislator partainya di DPRD DKI memiliki dua target awal pada 2019. Pertama, mencoba mengembalikan kepercayaan publik terhadap anggota Dewan dengan menerapkan aplikasi Solidaritas.  Menurut Michael, aplikasi tersebut akan diterapkan terlebih dahulu untuk legislator PSI. Nantinya warga DKI dapat memonitor kehadiran rapat dan hasil rapat anggota PSI.  Target kedua yang akan dilakukan anggota DPRD DKI dari PSI adalah mengawal pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD DKI 2020. Menurut Michael, APBD DKI yang akan dibahas diperkirakan mencapai Rp 100 triliun.  "Begitu kami masuk, kami harus bisa menerapkan standar anggaran yang transparan untuk bisa mengawal Rp 100 triliun itu dulu," kata Michael, kemarin.  Michael mengungkapkan, legislator PSI mungkin tidak akan mengkritisi kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan seperti dalam masalah pendidikan dan kesehatan terlebih dahulu pada 2019.  Michael menuturkan, tahun 2019 akan banyak diisi dengan penyusunan kelengkapan anggota Dewan. "Siapa duduk di komisi mana, ketua komisinya dari partai mana, dugaan saya akan menghabiskan waktu satu bulan, jadi DPRD bener-bener bisa berjalan akhir September atau awal Oktober," pungkas Michael.

Kritisi Anies Hingga Pelototi APBD Jadi Target PSI di Kebon Sirih

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/05/pasca-penertiban-pkl-benahi-taman-trotoar-dan-saluran-air_m_127990.jpeg" alt="BERESI DRAINASE: Achmad Syafi’i (kanan) dan Kusen mengangkat sedimen yang memenuhi saluran air." width="100%">
<figcaption>BERESI DRAINASE: Achmad Syafi’i (kanan) dan Kusen mengangkat sedimen yang memenuhi saluran air.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemprov DKI Jakarta berencana melebarkan trotoar yang ada di Jakarta Selatan, salah satunya yakni di kawasan Kemang dan Kasablanka. Nantinya, warga akan menikmati berjalan kaki dengan nyaman layaknya trotoar di Sudirman dan Thamrin.  Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Harri Nugroho menyatakan, pembangunan trotoar akan dimulai Mei mendatang. Ditargetkan pada akhir tahun ini pembangunan trotoar bisa rampung.  "Pembangunan fisik trotoar di kedua titik itu direncanakan akan dimulai pada Mei dan ditargetkan selesai pada bulan Desember," tegas Hari saat dihubungi, Kamis (4/4).  Dinas Bina Marga DKI Jakarta pun menyatakan tengah menyelesaikan proses desain trotoar di Kemang yang sudah dilakukan sejak Januari. Pada April ini, desain trotoar yang kekinian akan rampung.  Tak tanggung-tanggung, Hari membeberkan dana revitalisasi trotoar yang telah dianggarkan dalan APBD DKI mencapai Rp 100 miliar. Walaupun ia mengaku tidak hapal betul perincian penggunaan dana tersebut.  "Anggaran yang disediakan untuk pembangunan complete street di Jakarta Selatan adalah 100 miliar yang meliputi penataan di kawasan Kemang dan Satrio-Kasablanca," terang Hari.  Selain itu, Hari optimis dapat melakukan revitalisasi ini tepat waktu, sebab ia telah mendapat dukungan dari warga Kemang bahkan Jakarta Selatan. Menurutnya animo masyarakat cukup baik dan tidak ada kendala.  "Sosialisasi ke warga Kemang dilaksanakan dua kali. Satu kali di wali kota dan satu lagi bertemu warga Kemang di lokasi. Dari dua pertemuan tersebut warga Kemang mendukung penuh rencana penataan trotoar," pungkasnya.

Anggaran Revitalisasi Trotoar di Jaksel Capai Rp 100 Miliar

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#apbd dki

Berita Terkini