<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure><img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/28/ilustrasi-suasana-rapat-paripirna-dprd-kabupaten-gresik-istimewa-dYoGF.webp" alt="Ilustrasi suasana Rapat Paripirna DPRD Kabupaten Gresik. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi suasana Rapat Paripirna DPRD Kabupaten Gresik. (Istimewa)</figcaption>
</figure>
&nbsp;
JawaPos.com - Momentum Hari Jadi ke-539 Kabupaten Gresik dan HUT ke-52 Pemerintah Kabupaten Gresik menjadi refleksi bagi DPRD Kabupaten Gresik untuk memperkuat perannya sebagai wakil rakyat.
Memasuki tahun anggaran 2026, lembaga legislatif tersebut menegaskan komitmennya dalam mengoptimalkan fungsi pengawasan, legislasi, dan penganggaran agar setiap kebijakan serta alokasi APBD benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan berdampak langsung pada layanan dasar.
Ketua DPRD Kabupaten Gresik, Syahrul Munir, menegaskan bahwa penguatan pengawasan menjadi prioritas utama. Evaluasi akan dilakukan secara menyeluruh, termasuk terhadap program-program yang bersumber dari APBD.
Salah satu fokus yang disorot adalah penggunaan dana hibah kepada lembaga, kelompok masyarakat, desa, hingga sekolah. Menurutnya, hibah harus dikelola secara efektif, tepat sasaran, serta tidak tumpang tindih dengan program lainnya.
&ldquo;Tahun 2026 menjadi tahun awal anggaran jaminan keselamatan kerja untuk pekerja rentan. Karena tahun pertama, sambil evaluasi akan kami perluas cakupan sasarannya. Perlahan pekerja rentan ini terdaftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan,&rdquo; ujar Syahrul Munir.
Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan komitmen DPRD dalam memperluas perlindungan sosial bagi pekerja rentan. Untuk pertama kalinya, Pemkab Gresik mengalokasikan anggaran jaminan keselamatan kerja bagi pekerja rentan dalam RAPBD 2026.
Program ini diarahkan agar para pekerja di sektor informal maupun pekerjaan berisiko tinggi dapat terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan. DPRD memastikan program tersebut akan dievaluasi secara bertahap sebelum diperluas cakupannya sehingga perlindungan sosial dapat menjangkau lebih banyak warga.
Di sektor kesehatan, penguatan layanan dasar juga menjadi perhatian. DPRD tengah mengawal penambahan fasilitas rawat inap di tiga puskesmas yang belum memiliki layanan tersebut. Langkah ini dinilai strategis untuk mengurangi beban rumah sakit sekaligus memperluas akses layanan kesehatan bagi masyarakat, terutama di wilayah yang jauh dari pusat kota.
Dengan fasilitas rawat inap yang memadai di tingkat puskesmas, pasien diharapkan mendapatkan penanganan awal secara optimal tanpa harus langsung dirujuk ke rumah sakit.
Kebijakan berpihak pada masyarakat kepulauan juga diwujudkan melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Gresik. Dalam regulasi tersebut, biaya akomodasi dan transportasi pendamping pasien rujukan dari Pulau Bawean ke Gresik ditanggung APBD.
Bantuan meliputi biaya akomodasi Rp300 ribu, tiket kapal maksimal Rp500 ribu, tiket pesawat maksimal Rp800 ribu, hingga ambulans pulang-pergi sebesar Rp2 juta. Kebijakan ini lahir dari aspirasi warga Bawean yang selama ini terbebani biaya rujukan cukup tinggi, khususnya jika harus menggunakan jalur udara.
Selain layanan sosial, DPRD juga menyoroti persoalan jam operasional truk yang kerap menimbulkan pelanggaran lalu lintas. Sepanjang 2025, Satlantas Polres Gresik mencatat sekitar 27 ribu pelanggaran truk. Tingginya angka tersebut mendorong DPRD untuk mendorong solusi jangka menengah melalui kolaborasi lintas sektor.
Penyediaan kantong parkir strategis di wilayah Manyar dan Cerme menjadi salah satu opsi yang didorong agar kendaraan besar tidak melintas di jalan raya saat jam larangan operasional. Opsi penghentian truk di kawasan JIIPE juga sempat diterapkan sebagai langkah sementara guna mengurangi potensi kemacetan dan kecelakaan.
Di sisi fiskal, DPRD mencermati capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2025 yang belum mencapai target penuh. Dari target Rp1,56 triliun, realisasi PAD mencapai Rp1,475 triliun atau sekitar 94,08 persen.
Ke depan, DPRD mendorong optimalisasi regulasi, termasuk implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2024 tentang fasilitasi kemitraan kegiatan berusaha dan kajian obligasi daerah untuk mendukung pengembangan BUMD. Inovasi ini diharapkan mampu memperkuat kemandirian fiskal daerah sekaligus mendukung pembiayaan pembangunan.
Sementara pada sektor infrastruktur, Pemkab Gresik merencanakan pembangunan jalan poros desa periode 2026&ndash;2029 guna meningkatkan konektivitas antar wilayah serta mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Normalisasi saluran air di sejumlah titik juga menjadi prioritas, mengingat beberapa lokasi dinilai tidak lagi steril dan berpotensi memicu persoalan lingkungan.
Dengan penguatan fungsi pengawasan, pembenahan regulasi, serta dorongan inovasi fiskal dan infrastruktur, DPRD Kabupaten Gresik menargetkan arah pembangunan 2026 semakin berpihak pada layanan dasar masyarakat. Komitmen tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan daerah yang lebih merata, aman, dan berkelanjutan.

Penguatan pengawasan jadi prioritas utama yang akan dilakukan secara menyeluruh, termasuk terhadap program-program yang bersumber dari APBD

DPRD Kabupaten Gresik Perkuat Pengawasan APBD 2026, Fokus Layanan Dasar dan Perlindungan Pekerja Rentan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/23/Screenshot_2025-09-23-09-13-51-181_comandroidchrome-edit-1261158234.jpg" alt="DIBLOKIR: Siswa sekolah berkendara di atara barisan truk tambang yang menutup jalan di Parung Panjang, Kabupaten Bogor." width="100%">
<figcaption>DIBLOKIR: Siswa sekolah berkendara di atara barisan truk tambang yang menutup jalan di Parung Panjang, Kabupaten Bogor.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Bupati Bogor Rudy Susmanto menegaskan komitmennya untuk menghentikan jalur neraka di Parung Panjang dan sekitarnya setelah terjadi selama bertahun-tahun. Cara yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bogor adalah dengan membangun jalan khusus tambang. Pembangunannya akan dimulai pada tahun 2026 ini dengan melakukan pembebasan lahan membantang sepanjang 12 kilometer mulai dari Cigudeg hingga Rumpin. Menurut Rudy Susmanto, Pemerintah Kabupaten Bogor menyiapkan dana ratusan miliar untuk pembebasan lahan pembangunan jalan khusus tambang dalam ABPB 2026. "Total anggarannya sekitar Rp 100 miliar sudah kita siapkan," kata Rudy Susmanto. Anggaran dana sebesar itu sudah termasuk kegiatan melakukan land clearing, persiapan trase jalan, kerja bakti bersama TNI, dan lain-lain. Rudy Susmanto memastikan pembebasan lahan jalan khusus tambang ini harus tuntas 100 persen pada tahun 2026. "Pembebasan lahan kami tidak menunggu 2027, harus tuntas di tahun 2026," tegas Rudy Susmanto di hadapan para pengusaha tambang di Pendopo Bupati Bogor. Rudy mengimbau kepada para pengusaha tambang untuk terlibat berkontribusi terkait pembebasan lahan jalan khusus tambang. Dia tidak melihat besar kecilnya karena yang paling dibutuhkan adalah semangat kebersamaan. "Alangkah bahagianya kalau perusahaan turut serta bersama-sama. Tidak perlu tuntas 100 persen (dibebaskan lahannya oleh pengusaha), tapi itu menunjukkan kebersamaan. Walaupun nyumbangnya 100 meter, tidak masalah," ungkap Rudy Susamanto. Dalam video unggahan akun Instagram Sang Bupati, terlihat antusiasme para pengusaha tambang untuk ikut berpartisipasi dalam program penting pembebasan lahan jalan khsusus pertambangan di wilayah Parung Panjang, Cigudeg, dan Rumpin. "Kita siap Pak. Tinggal instruksi gerak, gerak kita Pak," tutur salah satu pengusaha. Menurut Rudy Susmanto, jalan khusus tambang saat ini sangat penting untuk memastikan ekosistem bisnis perusahaan pertambangan dapat berjalan dengan baik yang akan memberikan dampak positif pada perputaran roda ekonomi. Dan yang lebih penting, jalan khusus tambang mendesak untuk dibangun supaya tidak ada lagi konflik antara pihak pengusaha pertambangan dengan warga, sebagaimana kerap terjadi di Parung Panjang dan sekitarnya selama bertahun-tahun. &ldquo;Karena itu, kami memutuskan membangun jalan khusus angkutan barang dan tambang agar tidak lagi bersinggungan dengan aktivitas warga,&rdquo; tegas Rudy Susmanto.

Bupati Bogor Rudy Susmanto menegaskan komitmennya untuk menghentikan jalur neraka di Parung Panjang dan sekitarnya setelah terjadi selama be

Putus Jalur Neraka di Parung Panjang, Bogor Siapkan Rp 100 Miliar Pembebasan Lahan Jalan Khusus Tambang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/14/1002864102-3524266579.jpg" alt="Bupati Bogor Rudy Susmanto beraudiensi dengan pengusaha tambang dan warga terdampak penutupan aktivitas tambang di Pendopo Bupati Bogor, Cibinong, Selasa (13/1). (M Fikri Setiawan/Antara)" width="100%">
<figcaption>Bupati Bogor Rudy Susmanto beraudiensi dengan pengusaha tambang dan warga terdampak penutupan aktivitas tambang di Pendopo Bupati Bogor, Cibinong, Selasa (13/1). (M Fikri Setiawan/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Parung Panjang tanpa truk-truk tambang mengalami perubahan besar. Mulai dari ekosistem wisata yang mulai terbentuk, perumahan kelas menengah menjamur, hingga aneka kuliner yang memanjakan lidah mengalami perkembangan dengan sangat baik. Hal itu terlihat sekali di momen libur panjang tahun baru 2026 saat truk tambang tidak melintas dan jalanan di Parung Panjang selesai diperbaiki. Wilayah yang berbatasan langsung dengan Provinsi Banten ini menjadi destinasi wisata bagi ribuan orang di wilayah Jabodetabek. Banyak orang menjadikan Parung Panjang sebagai destinasi liburan alternatif mereka. Di hadapan para pengusaha tambang, Bupati Jawa Barat Rudy Susmanto mengungkapkan potensi besar yang dimiliki Parung Panjang ke depannya. Orang nomor satu di Kabupaten Bogor itu menunjukkan rasa sayangnya kepada wilayah ini. "Parung Panjang memiliki segudang potensi. Dari sisi kewilayahan, tidak jauh dengan Tangerang potensi untuk perumahan, dll," kata Rudy Susmanto di Pendopo Bupati Bogor, dalam video diunggah di akun Instagram pribadinya. Rudy Susmanto merasa tidak tepat apabila Parung Panjang terus dijadikan sebagai jalan lintasan truk-truk tambang untuk jangka panjang ke depannya. Pasalnya, wilayah ini memiliki segudang potensi yang dapat dioptimalkan dengan strategi tepat dari pemerintah Kabupaten Bogor dan Provinsi Jawa Barat. Oleh karena itu, Rudy Susmanto menganggap tidak ada pilihan lain selain membangun jalan khusus tambang untuk memutus akses truk-truk tambang melintas di jalan Parung Panjang. Di sisi lain, aktivitas perusahaan pertambangan akan dapat berjalan lebih optimal tanpa terganggung ekosistemnya dengan adanya jalan khusus pertambangan karena tidak lagi mengganggu aktivitas warga. "Harus ada jalan khusus untuk angkutan barang dan angkutan tambang. Ini yang kami persiapkan. Jalan angkutan khusus tambang tidak berbayar karena bukan jalan tol," kata Rudy Susmanto. Rudy Susmanto menegaskan, Pemerintah Kabupaten Bogor mengalokasikan dana untuk pembebasan lahan jalan khusus tambang di APBD 2026. Dia memastikan pembebasan lahannya harus tuntas di tahun ini. "Di 2026 anggarannya sudah ada pembebasan lahan sepanjang 12 kilometer. Jalan ini kita khususkan angkutan jalan khusus angkutan barang dan tambang,"paparnya.

Parung Panjang tanpa truk tambang mengalami perubahan besar. Mulai dari ekosistem wisata yang mulai terbentuk, perumahan kelas menengah,dll.

Parung Panjang Sangat Disayang, Bupati Rudy Susmanto: Punya Segudang Potensi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/12/surr-325681925.jpg" alt="Pemkot dan DPRD Surabaya Sepakati APBD 2026 Sebesar Rp 12,755 Triliun. (Humas Pemkot Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Pemkot dan DPRD Surabaya Sepakati APBD 2026 Sebesar Rp 12,755 Triliun. (Humas Pemkot Surabaya)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), memproyeksikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp 12,755 triliun.&nbsp; Keputusan ini disepakati bersama dalam rapat paripurna dengan agenda membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Surabaya 2026 di Gedung DPRD Kota Surabaya, baru-baru ini.&nbsp; &nbsp; Rapat Paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Surabaya, Adi Sutarwijono, serta diikuti oleh 36 dari total 50 anggota DPRD Surabaya. Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi juga hadir bersama jajaran kepala perangkat daerah (PD). Ketua DPRD Surabaya, Adi Sutarwijono, menyampaikan bahwa pembahasan RAPBD 2026 telah melalui proses panjang dan mendalam, dimulai dari rapat paripurna hingga pembahasan detail di masing-masing komisi. "Rapat Paripurna hari ini merupakan rangkaian kegiatan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kota Surabaya Tahun Anggaran 2026," tutur pejabat yang akrab disapa Awi tersebut.&nbsp; &nbsp; Pembahasan dimulai sejak Rapat Paripurna ke-1 hingga ke-4, serta dilanjutkan dengan finalisasi perangkaan oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemkot Surabaya pada 29 Oktober 2025. "Hasil pembahasan kemudian dituangkan dalam pendapat Badan Anggaran (Banggar) atas hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Surabaya 2026,&rdquo; sambungnya.&nbsp; Sementara itu, Wali Kota Eri Cahyadi menyebut penandatanganan persetujuan bersama antara DPRD dan Pemkot Surabaya menjadi langkah penting dalam penetapan Raperda APBD 2026 menjadi Peraturan Daerah. &nbsp; "Saya atas nama Pemerintah Kota Surabaya mengucapkan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya dan setinggi-tingginya kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD Kota Surabaya," ucap Eri. &nbsp; Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah kota dan DPRD Surabaya menjadi kunci dalam menetapkan alokasi anggaran yang berkeadilan, serta memastikan arah kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat.&nbsp; "Hari ini waktunya kita bergandengan tangan. Tidak akan pernah sempurna anggaran APBD 2026 ini jika tidak kita kerjakan bersama, karena sejatinya, pemerintah daerah adalah pemerintah kota dan DPRD Kota Surabaya,&rdquo; serunya. Berdasarkan laporan Bagian Hukum dan Kerja Sama Pemkot Surabaya, APBD 2026 diproyeksikan mencapai Rp 12,755 triliun, yang terdiri dari pendapatan daerah sebesar Rp 10,898 triliun.&nbsp; Pendapatan daerah ini bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 8,198 triliun. Adapun total belanja daerah 2026 diproyeksikan Rp 12,731 triliun, yang akan dialokasikan untuk berbagai program prioritas pembangunan. Lebih lanjut, Wali Kota Eri juga menegaskan, penyusunan Raperda APBD 2026 sudah disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan, termasuk Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 14 Tahun 2025. &nbsp; "Selanjutnya, Raperda beserta lampirannya yang telah disepakati akan disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur selaku wakil Pemerintah Pusat guna dilakukan evaluasi sesuai ketentuan yang berlaku,&rdquo; pungkas Eri. (*)

Pemkot Surabaya dan DPRD sepakat menetapkan APBD 2026 sebesar Rp 12,755 triliun, dengan fokus pada keadilan anggaran.

Pemkot dan DPRD Surabaya Sepakati APBD 2026 Sebesar Rp 12,755 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/21/proyekkkk-3364139381.jpg" alt="Ilustrasi pengerjaan proyek infrastruktur Jalan di Surabaya. (Riana Setiawan/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pengerjaan proyek infrastruktur Jalan di Surabaya. (Riana Setiawan/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya akan memprioritaskan program-program pro rakyat dan mengurangi biaya proyek, dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Surabaya, Lilik Arijanto mengatakan pihaknya telah memasukkan draft Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2026. Lilik menyebut Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menginstruksikan untuk efisiensi anggaran, sehingga anggaran 2026 dapat dialihkan ke program-program yang lebih bermanfaat dan menyentuh masyarakat langsung. &ldquo;Komitmen Pak Wali Kota (Eri Cahyadi), anggaran yang sudah kita sampaikan untuk tahun 2026 untuk dilakukan efisiensi, sehingga bisa dimanfaatkan ke (program) yang lain," ujar Lilik, Minggu (21/9/2025). Mantan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Kota Surabaya ini mengatakan sejumlah pos anggaran sudah mulai disesuaikan pada 2025. Salah satunya anggaran sektor operasional dan perjalanan dinas. Begitu pula dengan pembangunan infrastruktur, Lilik menyebut konsentrasi APBD 2026 tidak hanya pada proyek besar, seperti Flyover Taman Pelangi. &ldquo;Yang pasti (APBD) tahun depan konsentrasinya adalah penanganan jalan kampung, penerangan jalan (PJU), dan program-program lain yang langsung bersentuhan dengan masyarakat," sambungnya.&nbsp; Selain fokus membenahi fasilitas dasar, Lilik mengatakan dalam rancangan APBD 2026, Pemerintah Kota Surabaya juga akan memperkuat program bantuan sosial, khususnya bagi kelompok renta. &ldquo;Jadi Pemkot Surabaya akan memberikan bantuan-bantuan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Misalnya (bantuan) anak putus sekolah dan segala macam seperti itu,&rdquo; terang Lilik. Ketika ditanya target Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2026, Lilik tak menyebutkan angka pasti. Yang jelas ia mengharapkan ada kenaikan dibanding PAD tahun-tahun sebelumnya. (*)

Pemkot Surabaya prioritaskan program pro rakyat dalam APBD 2026, efisiensi anggaran untuk kesejahteraan masyarakat.

APBD 2026 Surabaya Prioritaskan Program Pro Rakyat, Kurangi Proyek Besar

APBD 2026

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#APBD 2026

Berita Terkini

DPRD Kabupaten Gresik Perkuat Pengawasan APBD 2026, Fokus Layanan Dasar dan Perlindungan Pekerja Rentan

Putus Jalur Neraka di Parung Panjang, Bogor Siapkan Rp 100 Miliar Pembebasan Lahan Jalan Khusus Tambang

Parung Panjang Sangat Disayang, Bupati Rudy Susmanto: Punya Segudang Potensi

Pemkot dan DPRD Surabaya Sepakati APBD 2026 Sebesar Rp 12,755 Triliun

APBD 2026 Surabaya Prioritaskan Program Pro Rakyat, Kurangi Proyek Besar

Download Aplikasi JawaPos.com