<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/08/WhatsApp-Image-2024-08-08-at-081719-1259159610.jpeg" alt="Pj Wali Kota Tangerang Nurdin. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Pj Wali Kota Tangerang Nurdin. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - APBD 2024 memang sudah berjalan. Namun, menjelang akhir tahun anggaran pemerintah daerah (pemda) membuat penyesuaian melalui alokasi anggaran perubahan. Perubahan itu dibahas di tingkat Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam Kebijakan Umum APBD dan Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon APBD Sementara (KUA-PPAS) Tahun anggaran 2024. Penjabat (Pj) Wali Kota Tangerang Nurdin mengatakan, KUA-PPAS 2024 fokus mengalokasikan anggaran untuk tematik pembangunan Kota Tangerang. Yaitu, untuk penanganan kemiskinan ekstrem, penanganan permasalahan stunting, penanganan pengangguran melalui link and match pendidikan vokasi. "Selaian itu untuk pengendalian inflasi dengan menjaga ketersediaan bahan pokok dan pengendalian stabilitas harga," ujar Nurdin kepada wartawan di Tangerang, Kamis (8/8). Nurdin menjabarkan perubahan dan fokus anggaran dalam rancangan perubahan KUA-PPAS bersama Banggar DPRD Kota Tangerang pada Selasa (6/8). Dijelaskannya bahwa pendapatan daerah dianggarkan sebesar Rp 4,78 triliun yang sebelumnya sebesar Rp 4,87 triliun. Pendapatan itu terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 2,25 triliun yang sebelumnya Rp 2,37 triliun dan pendapatan transfer sebesar Rp 2,53 triliun yang sebelumnya Rp 2,49 triliun. Belanja daerah dianggarkan sebesar Rp 5,27 triliun yang sebelumnya Rp5,38 triliun. Belanja itu terdiri atas belanja operasi sebesar Rp 4,31 triliun yang sebelumnya 4,39 triliun; belanja modal sebesar Rp 944,61 miliar yang sebelumnya Rp 939,51 miliar; dan belanja tidak terduga sebesar Rp 17,76 miliar yang sebelumnya Rp 44,79 miliar. Belanja daerah digunakan untuk menangani enam urusan wajib pelayanan dasar, 18 urusan wajib non pelayanan dasar, 5 urusan pilihan, 2 unsur pendukung urusan pemerintah, 5 unsur penunjang urusan pemerintah, 1 unsur pengawasan urusan pemerintah, 1 unsur kewilayahan, dan 1 unsur pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh 40 perangkat daerah. "Dengan demikian terdapat defisit sebesar Rp 488,36 miliar yang sebelumnya sebesar Rp 510,14 miliar yang ditutup dari pembiayaan netto," tandasnya. Sementara itu, Ketua DPRD Kota Tangerang Gatot Wibowo mengatakan, penyusunan rancangan Perubahan KUA-PPAS dilatarbelakangi oleh antisipasi kinerja pembangunan Pemkot Tangerang 2024 agar sesuai dengan target. "Ya, sudah mulai pembahasan. Semoga dapat berjalan lancar dan pencapaiannya sesuai prioritas yang diprogramkan," kata Gatot.

KUA-PPAS 2024 fokus mengalokasikan anggaran untuk tematik pembangunan Kota Tangerang. Yaitu, untuk penanganan kemiskinan ekstrem.

Bahas APBD Perubahan 2024, Pemkot Tangerang Fokus 4 Alokasi Anggaran Tematik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/10/taman-pelangi-2560410750.png" alt="SERING MACET: Foto udara suasana kepadatan lalu lintas di bundaran Taman Pelangi beberapa waktu lalu. Pemkot Surabaya berencana membangun underpass untuk mengurai kepadatan." width="100%">
<figcaption>SERING MACET: Foto udara suasana kepadatan lalu lintas di bundaran Taman Pelangi beberapa waktu lalu. Pemkot Surabaya berencana membangun underpass untuk mengurai kepadatan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Proyek pembangunan underpass bundaran Taman Pelangi bakal berjalan tahun depan. Untuk tahap awal, pemkot akan membebaskan lahan. Pembangunan fisik jalan bawah tanah itu dikerjakan oleh pemerintah pusat. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Surabaya Febrina Kusumawati mengatakan, pemkot sudah mengalokasikan anggaran pembebasan lahan pada APBD 2024. Nominalnya Rp 81 miliar. &rdquo;Tahun depan pembebasan lahan berjalan,&rdquo; ujarnya. Dana Rp 81 miliar itu digunakan untuk membeli tanah milik warga. Menurut Febri, sapaan akrab Febrina Kusumawati, saat ini di seputar bundaran Taman Pelangi, ada 22 persil tanah milik warga. Lahan itu masih ditinggali. Pemkot optimistis, warga yang bermukim di Taman Pelangi bersedia menerima ganti untung tersebut. Sebab, harga pembelian tanah itu sudah disesuaikan dengan nilai jual objek pajak (NJOP). Sementara itu, Ketua Komisi C DPRD Surabaya Baktiono meminta Pemprov Jatim ikut membantu pembangunan underpass bundaran Taman Pelangi. Itu disebabkan status Surabaya sebagai ibu kota provinsi. Menurut dia, sharing atau pembagian anggaran merupakan hal yang lumrah. &rdquo;Anggaran yang dibutuhkan untuk underpass besar. Sudah seharusnya setiap pembangunan di metropolis ada kerja sama antara pemkot dan pemprov,&rdquo; jelasnya. Terlebih, kata Baktiono, underpass itu sangat dibutuhkan. Selain mengurai kepadatan, underpass juga berguna untuk mempercepat pengiriman logistik. Dengan demikian, perekonomian di Surabaya dan Jatim bisa berkembang. &rdquo;Harapannya bisa meningkatkan infrastruktur Surabaya,&rdquo; papar politikus PDIP itu. Pembangunan underpass bundaran Taman Pelangi dirancang sejak lima tahun lalu. Proyek itu belum bisa terealisasi karena membutuhkan anggaran yang besar. Tahun ini pemkot mengajukan bantuan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).&nbsp;(gal/c6/aph)

Proyek pembangunan underpass bundaran Taman Pelangi bakal berjalan tahun depan. Untuk tahap awal, pemkot akan membebaskan lahan.

Pemkot Surabaya Alokasikan Rp 81 Miliar untuk Bebaskan 22 Persil Lahan Underpass Taman Pelangi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/01/bogor-paripurna-282462514.jpg" alt="Ilustrasi Rapat Paripurna DPRD Kota Bogor. (kotabogor.go.id)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Rapat Paripurna DPRD Kota Bogor. (kotabogor.go.id)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor Tahun 2024 telah disepakati oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor bersama dengan pemerintah daerah setempat. Dilansir dari Antara pada Jumat (1/12), nilai APBD Kota Bogor untuk tahun 2024 disetujui sebesar Rp3,1 triliun yang diproyeksikan untuk fokus melayani kebutuhan dasar masyarakat. Penetapan APBD 2024 tersebut diputuskan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Bogor yang dipimpin Ketuanya Atang Trisnanto, pada Kamis (30/11), dan dihadiri Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto. Berdasarkan hasil pembahasan yang dilangsungkan dari tingkat komisi hingga Badan Anggaran, seluruh jajaran anggota DPRD Kota Bogor menyetujui penetapan APBD 2024. Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto menyatakan berdasarkan masukan yang dikemukakan oleh anggota dewan, DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Bogor menyepakati anggaran untuk beberapa sektor. Anggaran tersebut diproyeksikan untuk disesuaikan terhadap beberapa pos belanja yang dikhususkan untuk menangani permasalahan anak, pelajar serta dukungan untuk perkembangan anak usia dini. "DPRD Kota Bogor bersama Pemerintah Kota Bogor menyepakati untuk penguatan program yang secara langsung menyentuh permasalahan sosial dan kemiskinan," kata Atang. Dalam usaha mendorong program pelayanan dasar dan menyiapkan anggaran cepat tanggap, jelas Atang, DPRD Kota Bogor memberikan catatan kepada Pemerintah Kota Bogor agar penggunaan biaya tak terduga pada tahun 2024 dengan nilai Rp98,5 miliar mesti benar-benar dijalankan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Postur APBD 2024 Kota Bogor terdiri atas pendapatan daerah yang disetujui dengan besaran Rp3,035 triliun, terdiri atas pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp1,437 triliun dan pendapatan transfer sebesar Rp1,597 triliun. Sementara itu, untuk belanja daerah disepakati sebesar Rp3,107 triliun dan pembiayaan daerah disepakati dengan rincian penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp84,145 miliar, pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp12,294 miliar dan pembiayaan netto sebesar Rp71,851 miliar. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/013348206/heboh-pria-paruh-baya-ditemukan-meninggal-dunia-terduduk-di-kursi-lokasi-depan-kantor-kppn-bogor">Heboh! Pria Paruh Baya Ditemukan Meninggal Dunia Terduduk di Kursi, Lokasi Depan Kantor KPPN Bogor</a> Dalam kesempatan itu, Wali Kota Bogor Bima Arya menyebutkan untuk pendapatan daerah, pihaknya memerintahkan Dinas PMPTSP dan Dinas PUPR segera mengevaluasi standar operasional prosedur untuk mengakselerasi perizinan, khususnya persetujuan bangunan gedung.

APBD Kota Bogor Tahun 2024 telah disepakati oleh DPRD Kota Bogor bersama dengan pemerintah daerah setempat.

Nilainya Rp3,1 Triliun! DPRD dan Pemkot Bogor Sepakati APBD 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/25/bus-sby-100939344.jpg" alt="Armada Suroboyo Bus saat melintas di wilayah utara. (Jawa Pos/Riana Setiawan)." width="100%">
<figcaption>Armada Suroboyo Bus saat melintas di wilayah utara. (Jawa Pos/Riana Setiawan).</figcaption>
</figure> &nbsp; &nbsp; JawaPos.com -&nbsp;Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus berusaha mengembangkan sektor transportasi umum. Kebijakan tersebut didukung dengan APBD 2024 yang fantastis, dimana Pemkot Surabaya berencana mendatangkan puluhan armada bus baru. Dilansir dari Radar Surabaya (Jawa Pos Group), Sabtu (25/11), Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya Tundjung Iswandaru, menyebutkan bakal ada penambahan moda transportasi umum. Pihaknya menargetkan sejumlah 22 unit bus yang direncanakan akan didatangkan pada tahun depan. Pilihan penambahan transportasi umum tersebut yaitu berupa bus listrik. &ldquo;Ini terus kita bahas agar tahun depan realisasinya berjalan sesuai harapan,&rdquo; kata Tundjung pada hari Jumat (24/11). Dia mengatakan penambahan armada cukup krusial, sebab peminat transportasi umum di Kota Surabaya jumlahnya meningkat. Rencananya armada baru akan melayani rute yang cukup padat. &ldquo;Misalnya rute Benowo-Tunjungan dan Terminal Purabaya-Jalan Rajawali,&rdquo; tutur Tundjung Iswandaru. Kedua rute tersebut dikatakan cukup dominan. Khususnya dari Terminal Purabaya menuju Jalan Rajawali yang menunjukkan data lonjakan penumpukan terjadi pada jam tertentu. &ldquo;Pas berangkat dan pulang kerja, dua momen ini penumpang banyak,&rdquo; ungkapnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013321938/belasan-pelaku-usaha-diberikan-penghargaan-lingkungan-oleh-pemkot-surabaya-kok-bisa">Belasan Pelaku Usaha Diberikan Penghargaan Lingkungan Oleh Pemkot Surabaya, Kok Bisa?</a> Tundjung menyebutkan bahwa armada saat ini masih kurang untuk menjangkau seluruh penumpang. Sehingga dia menerapkan skema saat momen lonjakan itu. Dia memindahkan sejumlah rute armada untuk membantu alur keberangkatan dan kepulangan penumpang.&nbsp; &ldquo;Alternatifnya dengan penambahan unit. Kita berencana bus listrik. Karena setelah trial launching kemarin, bus ini lebih efisien,&rdquo; jelasnya. Rencananya, realisasi unit baru tersebut dilakukan dengan sistem buy the service (BTS). Artinya, pemkot tidak akan membeli armada, melainkan pengadaan dilakukan oleh pihak ketiga.&nbsp; &ldquo;Kita hanya membayar layanan sesuai kontrak yang disepakati,&rdquo; kata Tundjung. Mengenai kebijakan bus baru tersebut, Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya Aning Rahmawati mendukung rencana itu. Pihaknya setuju dengan opsi penambahan armada transportasi umum tahun depan. Pengadaan itu telah disepakati pada rapat pembahasan APBD 2024 yang disahkan pada (10/11) lalu. &ldquo;Untuk pengadaan 22 unit bus listrik, alokasi anggarannya sampai Rp 19 miliar. Penambahan armada transportasi publik ini sangat urgent sebagai wajah kemajuan kota,&rdquo; kata Aning. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/013319707/pemkot-surabaya-dorong-anak-muda-bangun-startup-baru-bersama-ozora-yatrapaktaja">Pemkot Surabaya Dorong Anak Muda Bangun Startup Baru Bersama Ozora Yatrapaktaja</a> Dia mengatakan Kota Surabaya sudah saatnya mempunyai mode transportasi umum yang modern dan berkualitas. Salah satunya adalah bus listrik. Selain lebih nyaman, armada tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan pendapatan daerah. &ldquo;Apalagi, ini kan sistemnya BTS. Pemkot tidak perlu mengeluarkan biaya perawatan,&rdquo; pungkas Aning. ***

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus berusaha mengembangkan sektor transportasi umum, dengan APBD 2024 yang fantastis.

Pemkot Surabaya Siapkan Dana Rp 19 Miliar untuk Tambah Armada Bus Listrik di Tahun 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/13/pasted-image-0-8-838384686.jpg" alt="Rapat Paripurna Pemkot Surabaya dan DPRD Surabaya membahas APBD 2024 / sumber : surabaya.go.id" width="100%">
<figcaption>Rapat Paripurna Pemkot Surabaya dan DPRD Surabaya membahas APBD 2024 / sumber : surabaya.go.id</figcaption>
</figure> &nbsp; Jawapos.com&nbsp;- Anggaran Penetapan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya tahun 2024 sudah ditetapkan dalam rapat paripurna yang digelar pada hari Jumat (10/11)&nbsp;lalu. Berdasarkan hasil rapat tersebut, Pemerintah Kota Surabaya resmi mengesahkan APBD Kota Surabaya tahun depan sebesar Rp 10,9 triliun. Dilansir dari Surabaya.go.id, Senin (13/11), rapat yang digelar bertepatan dengan hari pahlawan tersebut dihadiri Pemerintah Kota dan Anggota DPRD Surabaya. Menurut penuturan Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, APBD 2024 tersebut akan menyasar 3 sektor utama sebagai prioritas Pemkot Surabaya. Sektor tersebut meliputi bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Selain itu, Eri juga menargetkan angka kemiskinan tahun 2024 di Kota Surabaya berada di bawah angka dua persen. Sementara itu, Ketua DPRD Surabaya, Adi Sutarwijono mengatakan, sektor pendidikan dan kesehatan menjadi urutan teratas dengan total anggaran dari masing-masing keduanya mencapai angka 21 persen dari APBD 2024. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/013277260/gelorakan-semangat-bela-palestina-ketua-kadin-surabaya-suarakan-solidaritas">Gelorakan Semangat Bela Palestina, Ketua Kadin Surabaya Suarakan Solidaritas</a> Adi juga menyampaikan, DPRD Surabaya akan terus mengawal ketat terjaminnya akses pendidikan dan kesehatan masyarakat Surabaya. Pada sektor pendidikan, Pemkot Surabaya akan melakukan penerapan zonasi sekolah, pemberian seragam gratis bagi yang tidak mampu, dan pengadaan beasiswa pemuda tangguh untuk pelajar SMA,SMK dan perguruan tinggi. Sedangkan pada sektor kesehatan, terdapat pembangunan rumah sakit tipe C di Jalan Ir. Soekarno, dan pelayanan kesehatan yang akan terus dibenahi. Untuk pembangunan infrastruktur, Pemkot Surabaya akan lakukan pavingisasi, perbaikan saluran air yang menjadi ancaman banjir, lampu penerangan umum, balai RW, program pemberdayaan masyarakat, penyerapan tenaga kerja, dan pengentasan kemiskinan. Adi menyampaikan, pengentasan kemiskinan juga dilakukan pihaknya melalui berbagai upaya sistematis dengan melakukan program-program padat karya untuk menekan angka pengangguran sekaligus meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sedangkan pada aspek budaya dan pariwisata, DPRD Surabaya akan berusaha mendorong penguatan adat-istiadat kesenian lokal, dan kelompok-kelompok sadar wisata. ***

Penetapan APBD Kota Surabaya tahun 2024 telah disampaikan pada rapat paripurna yang digelar pada Jumat (10/11/2023).

Pemkot Surabaya Sasar 3 Sektor Sebagai Prioritas Utama di APBD 2024, Apa Saja, Simak! 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/11/apbd-sby-3392464484.png" alt="SEPAKAT: Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono dan sejumlah pimpinan dan anggota DPRD Surabaya, Jumat (10/11)." width="100%">
<figcaption>SEPAKAT: Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono dan sejumlah pimpinan dan anggota DPRD Surabaya, Jumat (10/11).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;-&nbsp;APBD Surabaya 2024 ditetapkan bertepatan dengan Hari Pahlawan kemarin (10/11). Total belanja daerah tahun depan mencapai Rp 10,9 triliun. Sedangkan total pendapatan daerah mencapai Rp 10,7 triliun. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menilai proyeksi pendapatan dan belanja daerah pada APBD 2024 cukup ideal. Sebab, hal itu sudah melalui pembahasan yang mendalam bersama DPRD Surabaya. Menurut Eri, APBD tahun depan masih lebih tinggi Rp 100 miliar ketimbang APBD Perubahan 2023 yang nilainya Rp 10,8 triliun. Tapi, dibandingkan APBD murni 2023 yang ditetapkan Rp 11,3 triliun, memang nominal APBD 2024 terlihat lebih kecil. Anggaran pendidikan dan kesehatan tetap menjadi prioritas tahun depan. Persentasenya mencapai 21 persen dari total APBD 2024. Selain urusan wajib itu, pemkot juga menempatkan pembangunan infrastruktur masuk dalam skala prioritas yang harus dikerjakan. Beberapa proyek besar yang akan dikerjakan tahun depan adalah pelebaran Jalan Wiyung&ndash;Lakarsantri. Juga melanjutkan pelebaran Jalan Banyuurip. Selain itu, pihaknya juga mengalokasikan pembebasan lahan untuk pembangunan underpass bundaran Taman Pelangi. Di bidang kesehatan, Eri bakal menuntaskan proyek RSUD Surabaya Timur tahun depan. &rdquo;Itu beberapa di antara prioritas tahun depan,&rdquo; papar Eri. Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono mengatakan, penetapan APBD 10 November sesuai dengan hasil rapat badan musyawarah (bamus). Penetapan lebih awal diharapkan bisa mempercepat konsolidasi program kerja. Skema pembangunan bisa dijadwalkan lebih baik. Dengan demikian, penyerapan anggaran bisa lebih maksimal. &rdquo;Mulai Januari (2024, Red), OPD sudah bisa menjalankan program. Agar kepentingan masyarakat bisa terlayani dengan baik,&rdquo; jelas Adi.&nbsp;(mar/c6/aph) POSTUR APBD 2024 - Pendapatan daerah Rp 10,7 triliun - Belanja daerah Rp 10,9 triliun - Defisit Rp 214 miliar ditutup dari pembiayaan neto - PAD Rp 6,4 triliun - Pendapatan transfer Rp 4,3 triliun Alokasi Anggaran Prioritas - Dinas kesehatan Rp 2,4 triliun - Dinas pendidikan Rp 2,1 triliun - Belanja infrastruktur SDABM Rp 1,5 triliun Sumber: DPRD Kota Surabaya

APBD Surabaya 2024 ditetapkan bertepatan dengan Hari Pahlawan kemarin (10/11). Total belanja daerah tahun depan mencapai Rp 10,9 triliun.

APBD Surabaya 2024 Pioritaskan Pelebaran Jalan Wiyung–Lakarsatri dan Pembebasan Lahan Underpass Taman Pelangi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/27/Untitledqq-973457685.jpg" alt="Komisi A DPRD Kota Surabaya terus berkoordinasi dengan jajaran Pemkot Surabaya untuk memakmurkan masyarakat. Salah satu upayanya adalah memberikan insentif kepada marbot." width="100%">
<figcaption>Komisi A DPRD Kota Surabaya terus berkoordinasi dengan jajaran Pemkot Surabaya untuk memakmurkan masyarakat. Salah satu upayanya adalah memberikan insentif kepada marbot.</figcaption>
</figure> Marbot Bakal Terima Rp 400 Ribu Per Bulan JawaPos.com&ndash;Komisi A DPRD Kota Surabaya terus mengupayakan realisasi pemberian insentif untuk marbot masjid dan musala. Tujuannya, memastikan kesejahteraan mereka dan sebagai bentuk apresiasi. Upaya itu tecermin saat rapat pembahasan APBD 2024 pada Senin (23/10). Dalam rapat tersebut, komisi A memberikan gagasan mengalokasikan anggaran Rp 9,4 miliar untuk dana insentif marbot dari total APBD 2024 sebanyak Rp 11,2 triliun. Gagasan tersebut diinisiatori Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Sebab, mereka melihat bahwa marbot punya jasa besar yang harus diapresiasi. Sebagaimana insentif bulanan yang juga diberikan kepada Kader Surabaya Hebat (KSH), LPMK, atau RT dan RW. Para marbot dipastikan mulai tahun depan akan menerima insentif secara rutin. Wakil Ketua Komisi A Camelia Habiba menyatakan, insentif untuk marbot bakal diberikan sebesar Rp 400 ribu per bulan. Total ada 1.945 masjid dan musala di Surabaya. Hanya masjid dan musala yang terverifikasi bakesbang yang marbotnya bisa menerima insentif tersebut. &rdquo;Hal itu bertujuan memastikan bahwa masjid atau musala itu tidak terindikasi paham radikal atau nontoleransi,&rdquo; ujar Habiba saat diwawancarai pada Rabu (25/10). Selama ini, marbot biasanya sudah mendapat honor dari masjid atau musala. Namun, besarannya berbeda, bergantung masjid masing-masing. Adanya insentif dari pemkot bakal menyamaratakan honor yang mereka terima. Habiba mengungkapkan, pemberian insentif itu memiliki beberapa tujuan. Di antaranya, mengapresiasi kinerja para marbot masjid dan musala. Mereka telah membuat masjid dan musala bersih serta nyaman. Para jemaah jadi lebih tenang dalam melakukan ibadah. Selain itu, marbot turut menjaga Surabaya dengan menebarkan ilmu-ilmu agama bagi masyarakat. Dengan begitu, masyarakat, terutama anak muda, akan makin memahami tentang adab. Tujuan lainnya adalah kesejahteraan para marbot. &rdquo;Mereka juga punya keluarga. Adanya insentif ini diharapkan bisa membantu perekonomian mereka. Setidaknya memastikan kebutuhan pokok mereka terpenuhi tiap bulannya,&rdquo; tutur Habiba. Habiba menambahkan, perhatian untuk para marbot sudah diberikan Fraksi PKB sejak 2021. Namun, baru terealisasi kali ini dan akan disalurkan tahun depan karena masuk APBD 2024. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/27/Untitledaa-544762635.jpg" alt="Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya Camelia Habiba." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya Camelia Habiba.</figcaption>
</figure> &nbsp;&rdquo;Semoga ini menjadi kabar baik bagi seluruh marbot dan menambah semangat dalam memakmurkan masjid dan musala hingga memberikan keberkahan, ketenteraman, dan kenyamanan Kota Surabaya,&rdquo; ungkap Habiba. (ree/c12/kkn) &nbsp;

Komisi A DPRD Kota Surabaya upayakan pemberian insentif untuk marbot masjid dan musala sebagai bentuk apresiasi pastikan kesejahteraan

Fraksi PKB Inisiatori Pemberian Insentif Pengurus Masjid-Musala

APBD 2024

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#APBD 2024

Berita Terkini