<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/16/WhatsApp-Image-2023-06-16-at-162003-4120288234.jpg" alt="Ilustrasi anak-anak pelajar Surabaya." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi anak-anak pelajar Surabaya.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Bicara keberpihakan terhadap anak, Kota Surabaya tak diragukan lagi. Hal itu terlihat dari postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya 2023. Dari total anggaran Rp 11,2 triliun, sekitar Rp 5,627 triliun atau 50,2 persennya diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan anak. Tak hanya menyediakan kebutuhan anggaran, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya di bawah kepemimpinan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, bahkan juga memastikan keterlibatan anak dalam proses-proses perencanaan pembangunan melalui Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) dari tingkat kota sampai kelurahan. Hal itu tertuang dalam SOP Musrenbang yang dibuat Bappedalitbang No 000.8.333/ 2771/ 486.8.1/2023. Selain anggaran yang disediakan melalui APBD Surabaya, pemkot juga melibatkan partisipasi publik dalam menangani problem-problem anak. Misal dalam hal pendidikan, pemkot menggandeng Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Surabaya dan lembaga-lembaga zakat lain di Kota Pahlawan. Bentuk partisipasi publik tersebut, salah satunya diwujudkan pemkot bersama Baznas Surabaya dengan memberikan bantuan tebus ijazah dan bayar tunggakan biaya sekolah kepada 529 pelajar SMA/SMK swasta pada Senin (5/6). Bantuan tersebut diberikan Wali Kota Eri Cahyadi bersama Ketua Baznas Surabaya Muhammad Hamzah. Menanggapi apa yang dilakukan Pemkot Surabaya, Kepala Perwakilan Unicef Jawa Bali Arie Rukmana mengatakan, itu adalah bentuk social assistant menuju social protection. Selain itu, hal tersebut juga sebagai bentuk kehadiran negara dalam persoalan warga, termasuk hal-hal yang dibutuhkan anak. &rdquo;Saya melihat ini sesuatu yang bagus. Ini adalah bentuk hadirnya negara sebagai social assistant menjadi social protection, ada pendampingan dan ada perlindungan agar bisa keluar dari masalah yang dihadapi,&rdquo; jelas Arie. Sejalan dengan itu, Pengurus Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jawa Timur Isa Ansori juga mengapresiasi langkah Pemkot Surabaya dalam hal komitmen anggarannya untuk anak. &rdquo;Saya kira ini langkah bagus untuk menyiapkan anak-anak Surabaya agar lebih berkualitas, dengan anggaran yang ada. Komitmen ini akan semakin menegaskan bahwa Surabaya memang kota yang layak untuk anak,&rdquo; tegas Isa.

Pemkot Surabaya sediakan 50 persen dari APBD 2023 untuk pemenuhan kebutuhan anak. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi pastikan keterlibatan anak

Keren, 50 Persen APBD Surabaya untuk Kebutuhan Anak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/IMG-20230201-WA0019-1.jpg" alt="Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Cakra Amiyana. Humas Pemkab Bandung/Antara" width="100%">
<figcaption>Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Cakra Amiyana. Humas Pemkab Bandung/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kabupaten Bandung menganggarkan dana Rp 77,3 miliar untuk keperluan perjalanan dinas dari APBD 2023.  Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Cakra Amiyana mengatakan, penganggaran perjalanan dinas itu berdasar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri.  ”Jadi, kebutuhan perjalanan dinas, termasuk perjalanan luar negeri sudah sesuai dengan rencana yang memang harus dilaksanakan,” kata Cakra Amiyana seperti dilansir dari Antara di Kabupaten Bandung.  Dia menjelaskan, anggaran sebesar Rp 77,3 miliar itu terdiri atas kebutuhan perjalanan dinas dalam negeri sebesar Rp 75,8 miliar dan perjalanan dinas luar negeri sebesar Rp 1,4 miliar. Anggaran puluhan miliar itu dihitung berdasar jumlah pegawai sipil negara (PNS) dan pegawai di lingkungan Pemkab Bandung yang berjumlah sekitar 30 ribu.  Dia mengklaim, anggaran itu tergolong kecil jika dibandingkan dengan rasio puluhan ribu pegawai itu. ”Artinya, rasio perjalanan dinas per pegawai per bulan hanya kurang lebih sekitar Rp 213 ribu,” papar Cakra Amiyana.  Selain itu, menurut dia, anggaran tersebut pun lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 2022, anggaran perjalanan dinas sebesar Rp 109 miliar.  Sementara itu, pengamat anggaran dari Forum Diskusi Anggaran Kabupaten Bandung Hery Ferdian menyebut, besarnya anggaran itu sudah tidak relevan pada era teknologi saat ini.  Sebab, menurut dia, pada era yang sudah modern, pertemuan atau perjalanan dinas sudah bisa digantikan pertemuan secara daring. Sehingga, anggaran bisa dialihkan untuk kebutuhan lain, seperti ketahanan pangan.  ”Kan sekarang melihat dunia luar bisa secara digital, sekarang kita menggembar-gemborkan digitalisasi, ya manfaatkan itu. Kalau ada yang harus diklarifikasi itu ya tinggal koordinasi saja antarlembaga,” ucap Hery.

Pemkab Bandung Anggarkan Rp 77,3 Miliar untuk Perjalanan Dinas 2023

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/BETONISASI-JALAN-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) APBD Sidoarjo tahun ini diprediksi bakal turun dibandingkan tahun lalu. Yakni, ’’hanya’’ sekitar Rp 450 miliar dari kekuatan APBD 2022 sebesar Rp 5,4 triliun. Tahun lalu, total dana gagal terserap mencapai Rp 860 miliar.  Suyarno, anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sidoarjo, meminta agar pemkab melalui organisasi perangkat daerah (OPD) melaksanakan tender lebih dini pada program 2023. Dengan demikian, penyerapan anggaran dapat maksimal dan menimalkan Silpa seperti tahun-tahun sebelumnya.  Saat ini, lanjut dia, beberapa proyek 2023 sudah masuk lelang. Namun, bentuknya masih jasa belanja modal dan jasa konsultasi. Di antaranya, jasa konsultasi perencanaan gedung administrasi terpadu, jasa konsultansi perencanaan rehab, jasa konsultasi perencanaan gedung parkir, dan jasa konsultasi perencanaan gedung tempat ibadah untuk RSUD Sidoarjo Barat.  Suyarno memastikan, pihaknya akan mengawal seluruh proses tender atau lelang sejak dini. Setelah ketuk palu APBD 2023, OPD diminta untuk tidak bersantai-santai. Namun, langsung bekerja menyiapkan keperluan lelang program 2023. ”Akan kami kawal terus,” katanya seperti dilansir Jawa Pos Radar Sidoarjo (11/12).  Dengan persiapan lebih awal, menurut Suyarni, tentu akan ada lebih banyak waktu bilamana ada kendala selama proses lelang. Selain itu, bisa meminimalkan potensi gagal lelang seperti ketika tidak ada rekanan yang mendaftar. Biasanya, mereka beralasan waktu pengerjaan proyek terlalu mepet.  Selama ini, banyak pekerjaan dilakukan menjelang akhir tahun anggaran. Akibatnya, pekerjaan tidak tuntas, kualitas kurang maksimal karena dikejar waktu, dan bisa berdampak catatan buruk pada kontraktor bersangkutan.  ’’Nah, dengan tender dini, hal-hal seperti itu bisa diantisipasi. Ketika tidak ada yang menawar proyek, maka bisa dievaluasi lagi penawarannya karena masih ada waktu untuk itu,” ucap wakil rakyat dari PDIP itu.  Apresiasi Program Infrastruktur dan Betonisasi Jalan  Sementara itu, pada 2023 mendatang, Pemkab Sidoarjo akan melanjutkan program betonisasi atau peningkatan jalan seperti pada tahun ini. Bahkan, alokasi anggaran yang disiapkan cukup besar. Yakni, Rp 300 miliar.  Wakil Ketua Komisi C DPRD Sidoarjo Anang Siswandoko mengungkapkan, pihaknya turut mengawal proyek peningkatan jalan tersebut. Untuk program 2022, menjelang akhir tahun anggaran ini hampir semua titik pengerjaan betonisasi jalan sudah selesai. Dengan demikian, akhir tahun warga Sidoarjo pun sudah bisa menikmati jalan baru di sejumlah ruas.  Salah satunya betonisasi di ruas jalan Tlasih, Kecamatan Tulangan. Beton sudah terpasang. Para pekerja pun sudah tidak terlihat lagi di lokasi. Hanya tersisa beberapa bahan untuk menguruk sisi kanan dan kiri jalan. ’’Dua minggu lagi sudah bisa dilewati,” katanya.  Saat ini, memang ruas jalan tersebut sudah bisa digunakan. Namun, hanya satu sisi saja. Kendaraan melintas bergantian. Nah, pada 2023 proyek betonisasi bakal dilanjutkan. ’’Dalam pembahasan APBD 2023, ada anggaran sebesar Rp 300 miliar yang disiapkan. Anggaran itu untuk betonisasi jalan dengan panjang sekitar 30 kilometer,” ujarnya.  Pengerjaannya, lanjut dia, akan tersebar di beberapa lokasi. Terutama di ruas jalan yang dilewati kendaraan berat dengan volume tinggi. Di antaranya, di wilayah Krembung. Masing-masing titik bakal mendapatkan anggaran berbeda sesuai panjang jalan yang akan dikerjakan.  Anggota dewan dari Gerindra itu pun turut mengapresiasi tenteng komitmen pembangunan infrastruktur di Sidoarjo saat ini. Terutama peningkatan jalan untuk kelancaran akses ekonomi. Dengan begitu, akan memimalkan jalan tidak berlubang dan bebas hambatan.

Tahun Lalu Rp 840 M, Tahun Ini Silpa APBD Sidoarjo Cuma Rp 450 M

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/IMG_7486.jpg" alt="Ilustrasi lahan di kawasan inti IKN. Novi Abdi/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi lahan di kawasan inti IKN. Novi Abdi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, menyiapkan dana sekitar Rp 35 miliar pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2023. Dana tersebut untuk pembangunan jalan pendekat menuju Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.  Menurut Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah (Sekda) Penajam Paser Utara Nicko Herlambang, pemkab berencana membangun jalan menuju Kawasan Industri Buluminung (KIB), sekaligus bisa menjadi jalan pendekat menuju IKN Nusantara. Anggaran pembangunan jalan tersebut, disiapkan Rp 35 miliar pada APBD 2023.  ”Itu akan ditangani Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Dana pembangunan jalan yang disiapkan Pemkab Penajam Paser Utara Rp 25 miliar untuk pekerjaan fisik dan Rp 10 miliar untuk pembebasan lahan,” ujar Nicko Herlambang seperti dilansir dari Antara.  Dia menjelaskan, ruas jalan yang bakal dibangun di wilayah Kecamatan Penajam dari arah Silkar menuju Buluminung sepanjang dua kilometer. Setelah jalan tersebut terbangun, akan memudahkan akses menuju kawasan industri dan juga bisa digunakan sebagai jalan pendekat menuju IKN Nusantara.  ”Lalu lintas atau pengiriman material dan logistik pembangunan IKN Nusantara dapat melalui jalan itu karena jarak tempuh hanya sekitar satu jam sampai ke wilayah IKN Nusantara,” terang Nicko Herlambang.  Pembangunan dan perbaikan yang akan mulai dikerjakan pada 2023 tersebut, lanjut Nicko Herlambang, sebagai upaya untuk mempermudah pemilik modal yang hendak menanamkan modal di KIB. Pemkab Penajam siapkan lahan sekitar 9.000 hektare KIB, karena dengan pemindahan IKN dari Jakarta ke Kalimantan Timur dapat dipastikan bakal banyak investor yang akan berinvestasi di daerah berjuluk Benuo Taka itu.  ”Telah mengajukan penerbitan izin pengelolaan kawasan industri tersebut kepada pemerintah pusat. Kawasan industri yang disiapkan seluas 9.000 hektare meliputi wilayah Kelurahan Buluminung, Jenebora, dan Kelurahan Gersik di Kecamatan Penajam,” terang Nicko Herlambang.

Pemkab PPU Siapkan Dana Rp 35 Miliar Bangun Jalan Pendekat IKN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/Gt3VitzYYJohlFzJb4vG.jpg" alt="Kepala Diskominfo SP Provinsi Sulsel Amson Padolo. Humas Pemprov Sulsel/Antara" width="100%">
<figcaption>Kepala Diskominfo SP Provinsi Sulsel Amson Padolo. Humas Pemprov Sulsel/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan menganggarkan pembangunan kembali Stadion Mattoanging Makassar sebesar Rp 60,75 miliar pada APBD 2023.  Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo SP) Provinsi Sulsel Amson Padolo mengatakan, hal itu sekaligus tanggapan atas banyaknya informasi yang beredar jika pembangunan Stadion Mattoanging sebesar Rp 200 miliar untuk 2023.  ”Kami sudah komunikasi dengan BKAD, dan Dispora Sulsel itu (nilainya) Rp 60 miliar,” ujar Amson seperti dilansir dari Antara.  Dia menjelaskan, jika tak ada aral melintang, APBD 2023 akan disahkan akhir Desember. Informasi yang diperoleh dari Dinas Pemuda dan Olahraga Sulsel menyebutkan untuk 2023 nanti jika selesai semua persoalan perdata di Mattoanging akan dilelang dini. Sehingga awal tahun sudah bisa dibangun.  Anggaran pembangunan Mattoanging pada tahun ini telah dianggarkan dana sebesar Rp 66 miliar. Hanya saja sampai di pengujung tahun tidak terealisasi gara-gara tidak ada perusahaan yang memenuhi syarat. Kedua, karena masih ada persoalan perdata yang menyelimuti proses pembangunan stadion yang sebelumnya digunakan sebagai kandang PSM Makassar menghadapi kompetisi kasta tertinggi di tanah air.  Sebelumnya, Pemprov bersama DPRD Sulsel telah menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023. Untuk APBD TA 2023, dialokasikan dengan pendapatan Rp 10,1 triliun dan anggaran belanja Rp 9,9 triliun.  ”Kami terus berkomitmen dalam mewujudkan pembangunan yang bermanfaat untuk masyarakat banyak, dalam mewujudkan Sulawesi Selatan yang inovatif, produktif, kompetitif, inklusif dan berkarakter,” jelas Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman.

Pemprov Sulsel Anggarkan Rp 60 Miliar untuk Stadion Mattoanging

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/ilustrasi-dana-APBD.jpg" alt="Ilustrasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dana hibah untuk Kodam Jawa dan Polda Metro Jaya di jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jakarta diusulkan Dinas Perhubungan mencapai Rp 463,21 miliar dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun 2023. Nilai tersebut didasarkan pada delapan proposal yang diajukan Dishub.  Namun begitu, Ketua Komisi B DPRD DKI Ismail mengatakan bahwa dana hibah yang disetujui pihaknya hanya enam proposal dari delapan proposal yang diajukan.  "Kita di komisi B dari 8 proposal menyusut menjadi 6 proposal dan kita serahkan keputusannya di banggar besar mana yang disetujui," katanya kepada wartawan, Rabu (30/11).  Nilai terakhir untuk hibah Forkopimda yang diketahui ada dalam APBD 2023 menurut Ismail adalah sebesar kurang lebih Rp 300 miliar. Ia tidak ingat secara detail karena penyisiran kembali dilakukan dalam anggaran tersebut oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta.  "Kalau di banggar kemarin kita lihat diberi kewenangan BPKD untuk lakukan sortir," ungkapnya.  Sebelumnya, dalam rapat Banggar terakhir pada 24 November 2022, Ismail mendetailkan enam alokasi hibah di Dishub DKI yang disetujui pihaknya adalah sebesar Rp 463,18 miliar dengan rincian sebagai berikut:  1. Proposal hibah dari Kapolda Metro Jaya senilai Rp 75,47 miliar untuk pengembangan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE).  2. Proposal hibah dari Panglima Kodam Jaya/Jayakarta Rp 8,18 miliar untuk pengadaan kendaraan dinas khusus Kodam Jaya.  3. Proposal hibah dari Puspomal Rp 7,67 miliar untuk peningkatan sarana dan prasarana Mako Puspomal.  4. Proposal hibah dari Kapolda Metro Jaya Rp 130,78 miliar untuk pengadaan peralatan mobile target profiling surveylance.  5. Proposal hibah dari Kodam Jaya/Jayakarta Rp 161,09 miliar untuk pengadaan sarana dan prasarana Korem 052 Wijayakrama.  6. Proposal hibah dari Panglima Koopsudnas Rp 79,99 miliar untuk kebutuhan almatsus advanced protection unindetified objects airspace.  Sebelumnya, Anggota Banggar DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak menyebut bahwa usulan dana hibah untuk Forkopimda tidak masuk akal karena sangat besar. Belum lagi, ia mengatakan bahwa pihak kepolisian dan anggota tentara sudah mendapatkan dana tersendiri dari pemerintah pusat.  “Kenapa begitu besar dana kita berikan kepada non-Pemprov DKI dalam hal ini polda, segala macam. Toh mereka dapat anggaran sendiri kok dari pusat. Dasarnya apa, buat apa? Kalau sebesar itu, buat apa?” ujarnya dalam rapat banggar, Jumat (11/11).

Rp 300 M Dana Hibah di APBD 2023 DKI Jakarta Untuk TNI/Polri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/rapat-paripurna-dprd-dki.jpg" alt="ILUSTRASI: Rapat paripurna DPRD DKI Jakarta. (Dok JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Rapat paripurna DPRD DKI Jakarta. (Dok JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rapat Paripurna persetujuan rancangan peraturan daerah (raperda) APBD 2023 diwarnai drama permintaan fraksi di DPRD untuk mendapatkan perhatian dari Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Basri Baco meminta Heru Budi Hartono agar mengunjungi kantor masing-masing fraksi yang ada di DPRD DKI Jakarta.  "Kami rindu rasanya untuk dikunjungi oleh gubernur ke ruangan-ruangan fraksi kami masing-masing yang ada di DPRD," kata Baco saat menginterupsi rapat paripurna pada Selasa (29/11).  Kunjungan tersebut menurut Baco akan membuktikan sikap Heru terkait yang dikatakan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi bahwa jabatannya sebagai Pj gubernur adalah untuk semua fraksi, tak seperti gubernur lainnya yang dipilih secara politis.  "Kami berharap, sebelum pertengahan tahun atau sebelum tangga 15 Desember, rindu itu sudah bisa terlaksana," ungkap Baco.  Dengan sudah dikunjungi ke kantor-kantor masing-masing fraksi sebelum berakhirnya tahun 2022, Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta itu berharap dapat menikmati akhir tahun antara eksekutif dan legislatif DKI tanpa ganjalan apapun.  "Sehingga kita bisa menikmati tahun baru dengan tidak ada ganjalan satu dan yang lainnya," tegasnya.  Menanggapi hal itu, Pras mengiyakan dan meminta agar Heru menindaklanjuti yang disampaikan Baco tersebut.  "Mohon perhatian kepada saudara gubernur untuk ditindaklanjuti," tandasnya.

Rapur DPRD Soal APBD 2023 Diwarnai Drama

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/Jalan-TB-Simatupang-Jaksel-Macet-Parah-Dery-Ridwansah-6-1.jpg" alt="Kemacetan lalu-lintas akibat hujan deras yang menguyur sejak siang hingga sore hari berakibat banjir di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, Kamis (6/10/2022). Jalan TB Simatupang, Jakarta macet panjang usai sempat tergenang banjir dengan ketinggian mencapa" width="100%">
<figcaption>Kemacetan lalu-lintas akibat hujan deras yang menguyur sejak siang hingga sore hari berakibat banjir di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, Kamis (6/10/2022). Jalan TB Simatupang, Jakarta macet panjang usai sempat tergenang banjir dengan ketinggian mencapa</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memfokuskan Rancangan APBD 2023 sebesar Rp83,78 triliun untuk untuk tiga isu prioritas yakni pengendalian banjir, kemacetan dan antisipasi dampak resesi ekonomi. "Fokus pada tiga program prioritas dengan alokasi sebesar 41,27 persen dari APBD melalui belanja dan penyertaan modal daerah," kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI Michael Rolandi Cesnanta Brata di Jakarta, Selasa. Kegiatan prioritas dalam pengendalian banjir antara lain untuk pembangunan infrastruktur antisipasi banjir seperti pembangunan waduk, tanggul pengaman pantai, pengadaan pompa dan pintu air. Selain itu, kegiatan operasional dan pascabencana berupa perawatan pompa banjir, saluran drainase, hingga pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH). Sedangkan program penanganan kemacetan di antaranya melalui pembangunan infrastruktur mengurai kemacetan seperti proyek MRT, LRT, dan lainnya, serta kegiatan operasional seperti penyaluran subsidi operasional TransJakarta, MRT, LRT, hingga pelayanan angkutan bus sekolah. Kegiatan prioritas untuk antisipasi dampak resesi ekonomi antara lain untuk penyaluran pangan murah (subsidi pangan), Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ) dan Kartu Anak Jakarta (KAJ). Kemudian, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) bagi peserta didik di seluruh jenjang, serta penyaluran bantuan di bidang kesehatan, tenaga kerja, pariwisata. Alokasi RAPBD 2023 lainnya yakni sebesar 21,09 persen untuk belanja pendidikan, kemudian standar pelayanan minimal kesehatan sebesar 13,47 persen. Selain itu, Rancangan APBD 2023 juga menunjang prioritas daerah lainnya, antara lain layanan dasar perkotaan, antara lain penanggulangan sampah, penyediaan air bersih, pengolahan air limbah dan akses hunian layak. Selanjutnya, terkait penataan ruang, ruang terbuka hijau, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dan ekosistem pesisir. Selain itu, pertumbuhan ekonomi dan bantuan sosial serta pelayanan publik. RAPBD 2023 telah disepakati DPRD DKI dan Pemprov DKI sebesar Rp83,78 triliun atau naik Rp1,2 triliun dari MoU penandatanganan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2023. Kenaikan tersebut dikarenakan adanya proyeksi peningkatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2022 yang sebelumnya dialokasikan sebesar Rp6,7 triliun menjadi Rp7,9 triliun. RAPBD 2023 lebih besar dibandingkan APBD 2022 sebesar Rp82,47 triliun. Adapun rincian alokasi dalam Rancangan APBD 2023 yaitu Pendapatan Daerah sebesar Rp74,38 triliun dan Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp9,40 triliun. Sementara itu, Belanja Daerah sebesar Rp74,61 triliun dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp9,16 triliun. Rencananya, DPRD DKI mengagendakan paripurna RAPBD 2023 menjadi peraturan daerah pada Selasa ini. (*)

Pemprov DKI Fokuskan APBD 2023 untuk Tiga Isu Prioritas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/QODIR-PKB.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Pembahasan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) 2023 telah rampung. Kalangan DPRD Gresik telah mengambil keputusan bersama Pemkab Gresik. Terdapat beberapa perubahan nilai anggaran, baik sektor belanja maupun pendapatan.  Awalnya, RAPBD 2023 ditargetkan sebesar Rp 4,190 triliun. Namun, jumlahnya berubah setelah menyesuaikan surat edaran dari Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu. ’’Tentang adanya penurunan dari pendapatan transfer pusat dan dana insentif daerah (DID),’’ ujar Juru Bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Gresik Muhammad Nasir.  Akhirnya, setelah dilakukan finalisasi, disepakati belanja dalam APBD 2023 sebesar Rp 4,08 triliun. Demikian halnya dengan sektor pendapatan. Dari target Rp 3,9 triliun turun menjadi Rp 3,877 triliun. ’’Pada APBD 2023 prediksi defisit sebesar Rp 208 miliar,” imbuhnya.  Menurunnya pendapatan transfer juga membuat kalangan legislatif mengusulkan peningkatan pendapatan dari sektor lain. Salah satunya dengan meningkatkan target pendapatan asli daerah (PAD). ’’Kami mengusulkan kenaikan sebesar Rp 100 miliar,” ujarnya.  Salah satu program yang menjadi perhatian adalah penurunan angka kemiskinan. Bahkan, alokasi anggaran yang disiapkan mencapai 20 persen dari total APBD 2023. ’’Program tersebut juga melekat di beberapa dinas terkait. Sehingga harus ada sinergisitas dan keberlanjutan untuk menekan angka kemiskinan,’’ jelas Ketua DPRD Gresik Much. Abdul Qodir.  Politikus asal Wringinanom itu juga menekankan bahwa sektor infrastruktur dan penanganan banjir Kali Lamong segera tuntas. Dengan begitu, Pemkab Gresik diharapkan konsisten terhadap dokumen perencanaan yang sudah disusun secara sistematis.  Terutama, pada sektor penganggaran belanja yang menjadi prioritas pada APBD 2023. ’’Agar pemerintah melakukan pengembangan potensi pendapatan untuk menuju kemandirian fiskal,” pungkasnya.  ---  KOMPOSISI BELANJA DAERAH DALAM NOTA RAPBD 2023 <ul> 	<li>Belanja operasi sebesar Rp 2,4 triliun</li> 	<li>Belanja modal sebesar Rp 715 miliar</li> 	<li>Belanja tidak terduga sebesar Rp 10 miliar</li> 	<li>Belanja transfer sebesar Rp 880 miliar</li> </ul> SEKTOR PRIORITAS <ul> 	<li>Penurunan angka kemiskinan</li> 	<li>Peningkatan infrastruktur</li> 	<li>Penanggulangan banjir Kali Lamong</li> </ul> Sumber: DPRD Gresik

Fokus untuk Kemiskinan, Kekuatan APBD Gresik 2023 Rp 4,08 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/kota-surabaya.jpg" alt="PENDAPATAN DAERAH: Wilayah Surabaya disesaki bangunan gedung. Pajak bumi dan bangunan menjadi potensi pendapatan Pemkot Surabaya. (Puguh Sujiatmiko/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>PENDAPATAN DAERAH: Wilayah Surabaya disesaki bangunan gedung. Pajak bumi dan bangunan menjadi potensi pendapatan Pemkot Surabaya. (Puguh Sujiatmiko/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com- APBD Surabaya 2023 sudah disahkan pekan lalu. Kekuatan belanja pemkot mencapai Rp 11,2 triliun. Meski besar, dewan menilai proyeksi pemasukan daerah, terutama dari sektor pajak, belum optimal.  Pendapatan daerah tersebut antara lain bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah.  Sekretaris Komisi B DPRD Kota Surabaya Mahfudz meminta pemkot melalui badan pendapatan daerah (bapenda) untuk terus memaksimalkan pendapatan pajak. Salah satunya, pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). ”Ini masih bisa dimaksimalkan,” kata Mahfud kemarin (14/11).  Menurut dia, target BPHTB masih pesimistis. Sebab, terjadi penurunan target pendapatan tahun depan. Ada penurunan Rp 130 miliar. Dari Rp 1,38 triliun tahun ini menjadi Rp 1,25 triliun pada 2023. ”Seharusnya kan bisa naik,” kata Mahfudz.  Dia menyampaikan, naiknya pajak BPHTB diprediksi terjadi karena kondisi perekonomian yang membaik pascapandemi Covid-19. Karena itu, aktivitas jual beli hak atas tanah dan bangunan bisa meningkat tahun depan. ”Jadi, kami minta pajak BPHTB bisa dioptimalkan lagi,” papar politikus PKB itu.  Berbeda dengan BPHTB. Target pajak bumi dan bangunan (PBB) tahun depan naik sampai Rp 150 miliar. Dari tahun ini Rp 1,4 triliun menjadi Rp 1,5 triliun pada tahun depan.  DPRD mendorong agar terus memaksimalkan potensi pembayaran wajib pajak. Salah satunya, menggandeng pihak kejaksaan. ”Kami sudah minta agar bapenda meminta bantuan kejaksaan. Ini dibenarkan oleh undang-unang,” kata John Thamrun, anggota komisi B.  Kepala Bapenda Kota Surabaya Musdiq Ali Suhudi siap bekerja maksimal untuk mencapai target PAD. Pihaknya pun terus melakukan inovasi. Salah satunya, sistem jemput bola untuk target pajak reklame. Pihaknya melakukan operasi simpatik di pusat-pusat perbelanjaan. Tujuannya, pembayaran pajak bisa dilakukan di mal.

Target PBB di Surabaya Naik, tapi BPHTB Malah Turun

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#APBD 2023

Berita Terkini