<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/Mendagri-Tito-Karnavian-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian (kanan) mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/6/2021). Rapat tersebut membahas evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2021 dan pembicaraan pendahulu" width="100%">
<figcaption>Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian (kanan) mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/6/2021). Rapat tersebut membahas evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2021 dan pembicaraan pendahulu</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian kembali mengingatkan pemerintah daerah agar mempercepat realisasi belanja yang masih tersisa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021. Percepatan itu diperlukan mengingat Tahun Anggaran 2021 akan segera berakhir.  Tito menegaskan, percepatan realisasi belanja APBD merupakan salah satu arahan presiden. Sama halnya dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), realisasi belanja APBD juga berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi secara nasional.  Menurut Tito, belanja daerah akan mendorong bertambahnya jumlah uang yang beredar di tengah masyarakat. Dampaknya, daya beli dan konsumsi di tingkat rumah tangga juga akan meningkat. Selain itu, belanja APBD juga dapat menstimulus dunia usaha atau pihak swasta yang keuangannya tengah mengalami kontraksi akibat pandemi Covid-19.  Berdasar data Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) per 25 November, tren 3 bulan terakhir, yakni dari September, Oktober, dan November, total belanja daerah secara nasional adalah Rp 814,54 triliun atau 64,52 persen. Angka itu masih di bawah total belanja daerah secara nasional pada 2020 di kurun waktu yang sama, yaitu sebesar Rp 837,18 triliun atau 67,98 persen.  ”Untuk belanja provinsi pada 2021 sebesar Rp 270,58 triliun atau 69,59 persen, masih di bawah belanja provinsi pada 2020, yaitu Rp 258,05 triliun atau 70,70 persen,” kata Tito.  Selain itu, belanja kabupaten pada 2021 adalah Rp 444,02 triliun atau 62,58 persen, masih di bawah belanja kabupaten pada 2020 yang mencapai Rp 474,34 triliun atau 66,92 persen. Untuk realisasi belanja kota pada 2021 baru mencapai angka Rp 99,94 triliun atau 60,89 persen. Capaian itu juga masih di bawah belanja pada 2020 yang mencapai Rp 104,79 triliun atau 66,41 persen.  Tito menyebutkan, sejumlah provinsi yang realisasi belanjanya masih terbilang rendah, di bawah 70 persen, seperti Provinsi Papua, Sulawesi Barat, Papua Barat, Jambi, Kalimantan Utara, Aceh, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Utara.  Sedangkan kabupaten dengan realisasi belanja terendah, di bawah 50 persen, yakni Kabupaten Yalimo, Mamberamo Raya, Mahakam Ulu, Pegunungan Arfak, Raja Ampat, Kupang, Muna, dan Takalar. Kemudian, kota dengan realisasi belanja di bawah 50 persen, yakni Kota Ambon, Balikpapan, Tanjung Balai, Banda Aceh, Bandar Lampung, Sorong, Bandung, Kota Banjar, dan beberapa kota lain.  ”Waktu yang tinggal satu bulan ini, seluruh pemda bisa memaksimalkan capaian target belanja yang sudah ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021,” tegas Tito.  Plh Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah Agus Fatoni membeberkan sejumlah strategi yang dapat dilakukan pemerintah daerah dalam mempercepat realisasi belanja. Di antaranya mengoptimalkan pencapaian target kinerja setiap perangkat daerah, mempercepat realisasi Bantuan Sosial (Bansos), Jaring Pengaman Sosial (JPS), mempercepat pencairan insentif tenaga kesehatan, dan penggunaan anggaran bidang kesehatan lainnya.  ”Daerah perlu juga meninjau ulang program dan kegiatan yang berpotensi tidak terserap dan/atau diindikasikan memiliki daya serap rendah, untuk dialihkan kepada program atau kegiatan yang menjadi prioritas utamanya untuk penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi beserta dampaknya,” ungkap Fatoni.  Untuk mendorong percepatan realisasi APBD, Kemendagri pun melakukan monitoring dan evaluasi realisasi APBD setiap minggu. Bahkan, Ditjen Bina Keuda, lakukan evaluasi harian dengan melibatkan sekretaris daerah kabupaten/kota beserta jajarannya secara virtual, terutama bagi daerah-daerah yang realisasi serapan anggarannya rendah.  Fatoni menambahkan, Kemendagri juga menerjunkan tim dari Inspektorat Jenderal (Itjen) dan Ditjen Bina Keuda ke daerah untuk memantau percepatan realisasi belanja tersebut. ”Untuk mempercepat realisasi belanja APBD pada Tahun Anggaran 2022 dan periode mendatang, Kemendagri membangun kerja sama dengan LKPP dalam hal pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengadaan barang/jasa, dalam hal ini pengadaan dilaksanakan secara lebih awal atau pengadaan dini di lingkup pemerintah daerah,” ucap Fatoni.

Tito Kembali Peringatkan Daerah Percepat Realisasi Belanja APBD 2021

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/QODIR-PKB.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Kalangan DPRD Gresik memberikan warning terhadap realisasi APBD 2021. Rata-rata realisasi atau serapan anggaran dari setiap organisasi perangkat daerah (OPD) pemkab, baru mencapai 60 persen. Padahal, kurang dari dua bulan lagi tahun anggaran 2021 berakhir.  Data serapan anggaran renda tersebut terungkap dalam rapat badan anggaran (banggar) DPRD Gresik, Selasa (9/11). ‘’Secara makro, serapan anggaran mencapai 63 persen terhitung pada 5 November,’’ kata Wakil Ketua DPRD Gresik Ahmad Nurhamim.  Dari total kekuatan APBD Gresik sebesar Rp 3,596 triliun, realisasi anggaran baru mencapai Rp 2,188 triliun. ’’Diprediksi menjadi 85 persen pada awal Desember nanti,’’ jelas politikus Golkar itu.  Nurhamin menjelaskan, salah satu OPD yang menjadi sorotan adalah serapan anggaran dari dinas pekerjaan umum dan tata ruang (DPUTR). Dengan persentase realisasi hanya 29 persen atau Rp 94 miliar dari alokasi anggaran mencapai Rp 323 miliar.  Meski demikian, lanjut dia, pihaknya optimistis serapan anggaran akan melonjak naik menjelang akhir tahun nanti. ’’Sejauh ini, progres pekerjaan fisik rata-rata sudah di atas 70 persen. Sedangkan pihak penyedia jasa cenderung memasukkan tagihan setelah pekerjaan di atas 90 persen. Bahkan, hingga progres pekerjaan benar-benar sudah rampung,’’ ucapnya.  Dia berharap pemkab bisa memaksimalkan serapan anggaran. Nurhamim pun memberikan masukan agar memaksimalkan belanja pada sektor modal nontanah, hibah, dan bantuan sosial (bansos). ’’Karena secara teknis, masih ada sisa waktu 1,5 bulan lagi. Jadi, harus segera kejar target,’’ harapnya.  Hal senada juga disampaikan Ketua DPRD Gresik M. Abdul Qodir. Politikus PKB asal Wringinanom itu menegaskan, eksekutif harus memaksimalkan serapan anggaran. Khususnya pada sektor kritikal dan esensial. ’’Pada prinsipnya, OPD apa pun yang memiliki hibah dan bansos harus segera direalisasikan,’’ jelasnya.  Selain itu, Qodir juga berharap pihak eksekutif bisa segera beradaptasi terhadap penyesuaian anggaran belanja akibat dampak pandemi. Sebab, jika sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) terlalu besar, maka hal itu akan berdampak pada stabilitas ekonomi masyarakat pada tahun mendatang. ’’Oleh karena itu, harus benar-benar diupayakan,’’ tandasnya. ---  RINGKASAN APBD PER 5 NOVEMBER  Belanja Operasi <ul> 	<li>Jumlah anggaran: Rp 2,328 triliun</li> 	<li>Realisasi: Rp 1,494 triliun</li> </ul> Belanja Modal <ul> 	<li>Jumlah anggaran: Rp 435 miliar</li> 	<li>Realisasi: Rp 88 miliar</li> </ul> Belanja Tidak Terduga <ul> 	<li>Jumlah anggaran: Rp 67 miliar</li> 	<li>Realisasi: Rp 24 miliar</li> </ul> Belanja Transfer <ul> 	<li>Jumlah anggaran: Rp 766 miliar</li> 	<li>Realisasi: Rp 582 miliar</li> </ul> Total APBD 2021 <ul> 	<li>Jumlah Anggaran Belanja: Rp 3,596 triliun</li> 	<li>Jumlah Realisasi Belanja: Rp 2,188 triliun</li> </ul> Sumber: DPRD Gresik  &nbsp;

Mau Tutup Tahun, Serapan APBD Gresik Masih 60 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/Pemudik-Di-Bandara-Soekarno-Hatta-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Calon penumpang pesawat mengantre saat lapor diri di Terminal 2 Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Rabu (5/5/2021). Sehari jelang pelarangan mudik Lebaran 2021, terlihat ribuan calon penumpang mengantre untuk naik pesawat di Terminal 2 Bandara Int" width="100%">
<figcaption>Calon penumpang pesawat mengantre saat lapor diri di Terminal 2 Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Rabu (5/5/2021). Sehari jelang pelarangan mudik Lebaran 2021, terlihat ribuan calon penumpang mengantre untuk naik pesawat di Terminal 2 Bandara Int</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pemerintah daerah tidak bisa sering-sering melakukan perjalanan dinas tahun depan. Sebab, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sudah memberikan rambu-rambu menjelang penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2022.  Panduan dari pusat tersebut tertuang dalam Permendagri No 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD. Salah satu aspek yang disoroti adalah perjalanan dinas (perdin).  Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri Mochamad Ardian Noervianto mengatakan, desain APBD 2022 harus memperhatikan asas efektivitas dan efisiensi. Karena itu, porsi untuk hal-hal yang tidak memiliki urgensi harus dikurangi. Misalnya, perjalanan dinas.  Di tengah pandemi yang belum jelas kapan berakhir, kata dia, ada banyak sektor yang lebih kritikal. Sebut saja sektor kesehatan, ekonomi, dan sosial. ’’Alihkan ke belanja yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat,’’ ujarnya dalam konferensi pers kemarin (2/9).  Menurut Ardian, secara substansi, perdin dilakukan untuk fungsi koordinasi dan konsultasi. Nah, dengan adanya aplikasi seperti Zoom Meeting, frekuensi perdin harus bisa dikurangi. Apalagi, meski melalui perangkat tersebut, pejabat daerah bisa tetap saling tatap muka. ’’Pandemi sudah mengajarkan ada budaya baru,’’ katanya.  Kendati demikian, tidak berarti perjalanan dinas dihilangkan seluruhnya. Ardian mengatakan, pihaknya memahami bahwa ada program-program yang tetap perlu dilihat dan ditinjau secara langsung. Misalnya, pembangunan infrastruktur. Eksekutif juga perlu memastikan laporan yang diterima sesuai dengan kondisi riil di lapangan.  Tahun depan Ardian meminta perdin difokuskan untuk keperluan dengan karakteristik tersebut. Kalau sebatas koordinasi dan konsultasi, pemda bisa memanfaatkan fasilitas teknologi.  Jika frekuensi perdin bisa dikurangi, pihaknya meyakini akan ada efisiensi yang cukup besar. Berkaca pada alokasi di APBD 2021, dana perdin yang dilakukan pemda di seluruh Indonesia terbilang fantastis: mencapai Rp 38,1 triliun. Perinciannya, pemerintah provinsi Rp 9,4 triliun dan pemerintah kabupaten/kota Rp 28,7 triliun. ’’Silakan dialokasikan ke penganggaran lainnya,’’ imbau Ardian.  Selain perdin, lanjut dia, efisiensi lainnya bisa dilakukan dalam penggunaan kertas dan toner (tinta, print, dan sebagainya). Pada 2021 belanja kertas oleh pemda mencapai Rp 811,3 miliar dan toner Rp 567 miliar. Dengan pemanfaatan teknologi, dia meyakini anggaran untuk kebutuhan itu bisa ditekan. ’’Belanja konsumtif bisa semakin dirasionalkan,’’ tegasnya.  Nah, sisa hasil efisiensi tersebut bisa digunakan di pos lainnya. Contohnya, penanganan pandemi, bantuan sosial, atau program produktif lain.  Ardian menambahkan, salah satu pos anggaran yang alokasinya harus ditambah tahun depan adalah belanja tidak terduga (BTT). Pihaknya meminta agar BTT dalam RAPBD 2022 dinaikkan 5 sampai 10 persen dibandingkan 2021. Pada 2021 alokasi BTT hanya Rp 14,41 triliun.  Dia beralasan, BTT merupakan instrumen anggaran yang fleksibel. Dengan demikian, jika ada hal yang bersifat mendadak, proses pergeseran dana lebih mudah dilakukan. Aspek fleksibilitas dibutuhkan di tengah ketidakpastian situasi pandemi. ’’Karena kita tidak tahu situasi pandemi pada 2022 seperti apa,’’ terangnya.  Sementara itu, Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Misbah Hasan berpendapat, anggaran perdin semestinya dikurangi sejak lama. Pasalnya, selama ini hasil dari perjalanan tersebut kerap tidak jelas. Kesan yang muncul justru jalan-jalan dan fasilitas lainnya. ’’Memang perjalanan dinas penting untuk dikurangi karena efektivitasnya selama ini dipertanyakan,’’ ujarnya.  Terlebih pada saat pandemi dengan berbagai pembatasan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan juga cukup efektif untuk digantikan secara daring.  Misbah berharap instruksi efisiensi perdin bisa dikawal secara maksimal oleh Kemendagri. Dengan begitu, tidak ada pihak yang mengakali dengan mencari-cari alasan. Dia juga berharap kepala daerah punya komitmen yang sama untuk menertibkan jajarannya.  Bahkan, menurut dia, bukan hanya frekuensinya yang dikurangi. Melainkan juga hal teknis lainnya. Misalnya, jumlah orang yang ikut serta dalam tugas luar kota. ’’Selama ini, dalam beberapa kasus seharusnya bisa dilakukan 1–2 orang, tapi kemudian yang melakukan rombongan,’’ ungkapnya.  Jenis kendaraan yang digunakan juga harus dipilih yang efisien. Dia mencontohkan, jika jarak masih bisa diakses dan efisien dengan mobil atau kereta, tidak perlu menggunakan pesawat.  Pengurangan perdin itu, menurut Misbah, diharapkan tidak hanya diterapkan di daerah. Efisiensi serupa harus dilakukan di level pemerintah pusat.  Terakhir, Misbah mengingatkan bahwa hasil efisiensi perdin perlu diawasi dan dipastikan tepat sasaran.  Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) belum berkomentar terkait kebijakan tersebut. Hingga berita ini diturunkan, Ketua Apkasi yang juga Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan tidak merespons pesan yang dikirim Jawa Pos.  Garis-Garis Besar RAPBD  Di sisi lain, Kemendagri juga mengeluarkan Surat Edaran Nomor 910/4350/SJ tentang Kebijakan Dalam Penyusunan APBD TA 2022 yang ditujukan kepada gubernur, bupati/wali kota di seluruh Indonesia. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Muhammad Hudori mengatakan, dalam SE tersebut ada sejumlah hal yang ditekankan kepada daerah.  Pertama, APBD 2022 harus menstimulus reformasi struktural guna memulihkan ekonomi serta meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah. Di antaranya, pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial sepanjang hayat, serta infrastruktur untuk mendukung mobilitas, konektivitas, dan produktivitas.  Kedua, pemda harus menerapkan budaya kerja baru. Misalnya, memaksimalkan kerja digital dalam rapat dan mengurangi belanja yang tidak efisien dalam belanja barang, jasa, dan pemeliharaan. ’’Budaya kerja kita harus berubah,” tuturnya.  Berikutnya, penyusunan program kegiatan harus dilakukan secara efektif, tidak bersifat rutinitas/monoton, serta tetap antisipatif dalam menghadapi dinamika pandemi dan perekonomian.

Pemda Diminta Kurangi Perjalanan Dinas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/Screenshot-201.png" alt="Tangkapan layar rapat paripurna penandatanganan KUA PPAS di DPRD Jember, Sabtu (3/4). Zumrotun Solichah/Antara" width="100%">
<figcaption>Tangkapan layar rapat paripurna penandatanganan KUA PPAS di DPRD Jember, Sabtu (3/4). Zumrotun Solichah/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Bupati Hendy Siswanto dan pimpinan DPRD Jember akhirnya menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) yang menjadi awal pembahasan APBD 2021 dalam rapat paripurna di DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, Sabtu (3/4).  ”Rapat paripurna dengan agenda penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPAS  2021 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,” kata Ketua DPRD Kabupaten Jember M. Itqon Syauqi seperti dilansir dari Antara.  Dalam pasal 16 ayat (6), lanjut dia, disebutkan bahwa kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah mendapat persetujuan bersama ditandatangani kepala daerah dan pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.  ”Untuk nota kesepakatan KUA PPAS ditandatangani semua pimpinan dewan, termasuk Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jember Agus Sofyan dari Fraksi PDIP yang menandatangani terakhir sebelum rapat paripurna ditutup,” tutur Itqon Syauqi.  Dalam rapat paripurna itu, Fraksi PDI Perjuangan menolak sistem pembangunan tahun jamak atau multiyears sebesar Rp 782 miliar untuk anggaran jalan, jembatan, dan penerangan jalan umum yang ada dalam dokumen KUA PPAS. Namun, mereka tetap membubuhkan tanda tangan untuk persetujuan KUA PPAS, bukan untuk pembangunan tahun jamak.  ”Fraksi PDIP dengan tegas menolak sistem multiyears seperti yang disampaikan karena menurut kami sistem pembangunan itu tidak berdampak pada masyarakat,” kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jember Edy Cahyo Purnomo saat interupsi dalam rapat paripurna.  Dia menjelaskan, pihaknya sepakat dengan percepatan pembangunan. Namun, tidak dengan cara sistem multiyears yang akan Pemkab Jember lakukan untuk pembangunan dan perbaikan jalan rusak.  ”Kami hanya menolak pembangunan tahun jamak, bukan menolak KUA PPAS. Buktinya pimpinan DPRD Jember dari Fraksi PDIP menandatangani persetujuan KUA PPAS,” terang Edy.  Sementara itu, Bupati Jember Hendy Siswanto saat dikonfirmasi mengatakan, penandatanganan KUA PPAS berjalan lancar. Adanya interupsi dari anggota dewan merupakan suatu dinamika dalam sebuah demokrasi.  ”Kami akan melaksanakan proyek itu dan lambat laun seluruhnya akan melihat bahwa konsep multiyears itu adalah konsep yang bagus karena pemerintah tidak perlu mengeluarkan biaya dan merangkul pihak ketiga untuk membiayai terlebih dahulu,” kata Hendy.  Penggunaan anggaran dengan pola multiyears sebesar Rp 782 miliar hanya fokus pada tiga kegiatan. Yakni peningkatan jalan senilai Rp 664 miliar, peningkatan jembatan Rp 8 miliar, dan proyek instalasi penerangan jalan umum Rp 110 miliar.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=phBZ7bmRUnc

Bupati dan Pimpinan DPRD Jember Sepakati KUA PPAS APBD 2021

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/WhatsApp-Image-2021-03-14-at-13.12.28.jpeg" alt="Bupati Jember Hendy Siswanto (kiri) mendampingi OPD untuk menginput data pada penyusunan KUA-PPAS APBD 2021 di Pendapa Wahyawibawagraha Jember, Minggu (14/3). Diskominfo Jember/Antara" width="100%">
<figcaption>Bupati Jember Hendy Siswanto (kiri) mendampingi OPD untuk menginput data pada penyusunan KUA-PPAS APBD 2021 di Pendapa Wahyawibawagraha Jember, Minggu (14/3). Diskominfo Jember/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember kebut penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2021 di Pendapa Wahyawibawagraha Jember, pada hari libur, Minggu (14/3).  Pejabat dan staf seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Jember melakukan pengisian data dengan dipandu Bupati Hendy Siswanto dan Wakil Bupati M. Balya Firjaun Barlaman di Pendapa Wahyawibawagraha.  ”Kepala OPD dan staf masih harus bekerja saat hari libur, Sabtu (13/3) dan Minggu (14/3) karena sudah seharusnya siap untuk melayani masyarakat Jember,” kata Bupati Jember Hendy Siswanto seperti dilansir dari Antara.  Dia mengucapkan terima kasih kepada kepala OPD dan stafnya karena sudah bersedia datang untuk menyelesaikan target pekerjaan saat libur akhir pekan demi mengabdi kepada Kabupaten Jember.  ”Semua kepala OPD harus menyelesaikan pengisian data anggaran wajib dan mengikat dalam target pengisian data pada Sabtu (13/3), bahkan ada yang bekerja hingga malam pukul 23.00 WIB. Pada Minggu (14/3), pengisian data untuk mempercepat pembahasan rancangan APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021 bisa tuntas,” tutur Hendy Siswanto.  Data tersebut menjadi dokumen yang tertuang dalam peraturan kepala daerah, agar gaji dan honor pegawai di lingkungan Pemkab Jember segera cair. Sebab, ASN dan non-ASN belum menerima gaji hingga pertengahan Maret yang seharusnya diterima setiap awal bulan.  ”Kepala OPD dan stafnya harus memasukkan data dan informasi yang akan digunakan untuk membuat dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Jember dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD),” terang Hendy Siswanto.  Hendy meminta seluruh OPD untuk terlibat dalam penyusunan KUA-PPAS pada APBD tahun anggaran 2021, sehingga draf tersebut bisa segera disampaikan kepada DPRD Jember.  ”Pemkab bersama DPRD memiliki target dua minggu untuk membahas rancangan APBD. Paling lama dua minggu APBD harus selesai, sehingga 1 April sudah punya uang karena sudah punya APBD yang bisa dibelanjakan untuk masyarakat Jember,” ujar Hendy Siswanto.  Sementara itu, Plt Kepala Diskominfo Habib Salim mengatakan, sebagian OPD masih menyusun draf KUA PPAS APBD 2021 hingga malam hari. Terutama OPD yang gemuk seperti Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan.  ”Hingga Minggu (14/3) malam masih ada beberapa OPD yang berada di Pendapa Wahyawibawagraha untuk menyusun rancangan KUA PPAS. Mudah-mudahan seluruh OPD bisa tuntas,” kata Habib Salim.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=S-VeERutxTo

Pemkab Jember Kebut Susun KUA-PPAS APBD 2021 pada Hari Libur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/plt-bupati-kiyai-muqit-pimpin-apel-1.jpeg" alt="Ilustrasi ASN di Pemkab Jember. Diskominfo Jember/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi ASN di Pemkab Jember. Diskominfo Jember/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Aparatur sipil negara dan guru di Kabupaten Jember, Jawa Timur, kembali terlambat menerima gaji. Seharusnya diterima 1 Maret, hingga kini mereka belum terima karena tidak adanya Perda atau Perbup tentang APBD 2021.  Gaji ASN dan guru di Jember sempat terlambat hampir satu bulan pada Januari karena Perbup APBD 2021 yang diajukan Bupati Faida ditolak Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Namun akhirnya gaji bisa cair pada akhir Januari karena dikeluarkan Perbup Mendahului APBD.  ”Memang benar ASN dan guru belum gajian. Kami akan mengeluarkan peraturan kepala daerah (Perkada) untuk mencairkan gaji ASN. Namun Perkada itu seperduabelas dari APBD,” kata Bupati Jember Hendy Siswanto seperti dilansir dari Antara di Jember.  Menurut dia, Pemkab Jember hanya bisa membayar gaji ASN dengan Perkada itu. Namun, untuk tenaga honorer seperti Satpol PP, tukang parkir, dan lainnya, harus dibayar dengan menggunakan anggaran dari APBD.  ”Para tenaga honorer itu belum dibayar sejak Januari 2021, sehingga kami akan mencari solusi yang tepat untuk bisa membayar mereka. Salah satu upaya, kami berdiskusi dengan Bank Jatim agar membantu mereka,” tutur Hendy.  Hendy menjelaskan, pihaknya akan mencairkan gaji ASN, guru, dan tenaga honorer sesuai ketentuan. Sebab, hal tersebut adalah hak mereka. Namun, pencairan gaji atau honor itu dilakukan sesuai dengan aturan.  ”Kami berupaya melakukan cara agar gaji mereka bisa cair tanpa melanggar aturan. Kami tidak hanya berpangku tangan menunggu proses pembahasan APBD 2021 selesai,” terang Hendy.  Selain itu, lanjut dia, Pemkab Jember akan segera berkirim surat kepada DPRD Jember untuk menjadwalkan pembahasan APBD 2021, agar bisa segera ditetapkan menjadi peraturan daerah.  Berdasar data, jumlah ASN di lingkungan Pemkab Jember sebanyak 13.000 orang, sedangkan jumlah guru berdasar data pokok pendidikan (dapodik) tercatat 21.679 orang.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=xEuZwSIVfCY

ASN dan Guru di Jember Kembali Terlambat Terima Gaji

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/WhatsApp-Image-2021-02-08-at-13.52.47.jpeg" alt="Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim (kanan) meratakan tanah di jalan yang berlubang yang akan diaspal di salah satu ruas jalan di Jember. Partai Gerindra Jember/Antara" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim (kanan) meratakan tanah di jalan yang berlubang yang akan diaspal di salah satu ruas jalan di Jember. Partai Gerindra Jember/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sejumlah anggota DPRD Jember, Provinsi Jawa Timur, menambal jalan berlubang di beberapa ruas jalan. Sebab, mereka prihatin banyaknya korban kecelakaan dan tidak adanya Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021.  ”Banyak warga yang mengeluh dan resah akibat jalan yang rusak. Bahkan, tidak sedikit pengendara roda dua menjadi korban kecelakaan hingga meninggal dunia,” kata Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim seperti dilansir dari Antara di Jember.  Menurut dia, penambalan jalan berlubang diprioritaskan di beberapa ruas jalan yang padat lalu lintas kendaraan. Sehingga, diharapkan dapat mengurangi keresahan masyarakat terkait kenyamanan berkendara di jalan.  ”Hingga kini Kabupaten Jember belum memiliki Perda APBD 2021. Sehingga, tidak ada anggaran yang bisa digunakan untuk menambal jalan-jalan berlubang tersebut,” tutur Ahmad Halim.  Halim mengatakan, aksi sosial penambalan jalan berlubang yang dilakukan adalah salah satu rangkaian kegiatan dalam peringatan hari lahir (harlah) ke-13 Partai Gerindra. Hal yang sama sebelumnya dilakukan anggota DPRD Jember lainnya dari berbagai partai. Di antaranya David Handoko Seto, Agusta Jaka Purwana, Nyoman Aribowo, Hadi Supaat, dan Mangku Budi Heri Wibowo yang ikut membantu petugas pengaspal jalan dari Dinas PU Bina Marga Sumber Daya Air (PUBMSDA) menambal jalan berlubang.  ”Kami dapat sumbangan dari warga yang prihatin dengan kondisi banyaknya jalan berlubang di Jember, bahkan dikenal dengan wisata seribu jalan berlubang,” ujar Ahmad Halim.  Dia menjelaskan Jember, ketiadaan Perda APBD 2021, membuat dinas terkait tidak bisa melakukan penambalan jalan berlubang karena tidak ada anggaran.  Beberapa jalan berlubang yang diaspal anggota dewan di antaranya Jalan Bengawan Solo, Jalan Sudirman, Jalan Moh. Seruji, Jalan Gajah Mada, Jalan Sentot Prawiryodirjo, Jalan KH Siddiq, Jalan Jawa, Jalan Sumatera, Jalan Kalimantan, dan Jalan Mastrip.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=iOzkEMY2Eg0

Tak Ada APBD, Sejumlah Anggota DPRD Jember Tambal Jalan Berlubang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/Sekolah-2-1.jpg" alt="ILUSTRASI: Guru honorer mengajar siswa." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Guru honorer mengajar siswa.</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Rencana kenaikan upah guru honorer tahun ini di Sulawesi Selatan terancam batal. Pasalnya anggaran yang diusulkan sebesar Rp 57 miliar ternyata tidak terealisasi pada APBD Tahun 2021.  ”Sebelumnya, upah guru honorer dari awalnya Rp 10 ribu per satuan ajaran pendidikan per hari rencananya dinaikkan menjadi Rp 15 ribu tahun ini. Sayangnya Pemprov Sulsel ternyata tidak menambah anggaran untuk upah honorer guru pada TA 2021,” kata Sekretaris Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan (Sulsel) Hery Sumoharto seperti dilansir dari Antara di Makassar, Jumat (29/1).  Kendati demikian, Hery Sumoharto masih tetap berharap agar rencana tersebut dapat direalisasikan dengan kondisi anggaran yang tetap sama seperti tahun lalu senilai Rp 38 miliar.  Menurut dia, Dinas Pendidikan Sulsel masih mencari upaya lain melalui dana BOS. Selain itu, 9 ribu dari 11 ribu guru honorer akan mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Sehingga, jika lulus sisa anggaran guru honorer yang terpakai dialihkan untuk tambahan upah bagi yang tak ikut PPPK.  Menyikapi hal tersebut, salah seorang guru honorer di Pulau Salius yang merupakan pulau terluar di Kabupaten Pangkep, Sulsel Sudirman mengaku berbesar hati menerima kondisi itu.  ”Jika memang tidak ada kenaikan upah guru honorer tahun ini, kami justru lebih berharap dapat masuk dalam kuota P3K,” kata Sudirman.  Dia mengatakan, telah menjadi guru honorer selama kurang lebih 10 tahun di SMA Negeri 18 Kabupaten Pangkep dengan segala keterbatasan. Meski demikian, kecintaan pada dunia pendidikan dan mewujudkan cita-citanya menjadi guru sejak kecil, membuat dia tetap optimistis menjalani kehidupan sebagai guru honorer.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=FnE1zGkPnYA

Kenaikan Upah Guru Honorer Sulsel pada 2021 Terancam Batal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/Gubernur-Jatim-Paripurna-ajukan-5-reperda-15-3-1.jpg" alt="Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jember Ahmad Halim (tengah) saat memimpin rapat paripurna. Diskominfo Jember/Antara" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jember Ahmad Halim (tengah) saat memimpin rapat paripurna. Diskominfo Jember/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengembalikan Rancangan Peraturan Bupati tentang APBD Jember 2021 melalui surat Nomor: 900/ 11942/ 203.6/ 2020 ditandatangani Sekretaris Daerah Jatim Heru Tjahjono. Hal itu membuat kas daerah Pemkab Jember mengalami kekosongan anggaran.  ”Kami sudah menerima surat tembusan pengembalian Rancangan Perbup APBD Jember 2021 dari Gubernur Jatim,” kata Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jember Ahmad Halim seperti dilansir dari Antara di Jember.  Dalam surat tersebut menyampaikan bahwa usul Rancangan Perbup APBD Jember 2021 tidak sesuai dengan pasal 91 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam surat pengembalian itu ditegaskan bahwa kepala daerah dan DPRD tidak menyepakati bersama rancangan KUA dan rancangan PPAS, sebagaimana dimaksud dalam pasal 90 ayat (1) paling lama 6 minggu sejak rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan kepada DPRD.  Kepala daerah menyampaikan Rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD berdasar RKPD, rancangan KUA, dan rancangan PPAS yang disusun kepala daerah untuk dibahas dan disetujui bersama antara kepala daerah dengan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  ”Untuk itu, Gubernur Jatim meminta agar Bupati Faida bersama DPRD mempercepat pembahasan dan penetapan Raperda tentang APBD 2021 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujar Ahmad Halim.  Selanjutnya, segera menetapkan peraturan kepala daerah (perkada) mengenai dasar pengeluaran setiap bulan yang paling tinggi sebesar seperduabelas jumlah pengeluaran APBD tahun anggaran sebelumnya dan dibatasi hanya untuk mendanai keperluan mendesak.  ”Keperluan mendesak termasuk belanja yang bersifat tetap, seperti belanja pegawai, layanan jasa, dan keperluan kantor sehari-hari,” ucap Ahmad Halim, politikus Partai Gerindra Jember itu.  Kabupaten Jember tidak memiliki Perda APBD 2020 sehingga menggunakan Perbup APBD 2020 dan kini Bupati Jember Faida kembali mengajukan Rancangan Perbup APBD 2021 namun dikembalikan dan belum disetujui.  Sementara itu, Sekretaris Kabupaten Jember Mirfano yang dicopot jabatannya oleh Bupati Faida mengatakan, Rancangan Perbup APBD Jember 2021 dikembalikan untuk diperbaiki karena untuk perbup penggunaan anggaran hanya bisa mengusulkan anggaran untuk keperluan wajib mengikat dan mendesak saja.  ”Sistem atau aplikasi penganggaran 2021 mengalami perubahan drastis karena sebelumnya menggunakan SIMDA yang dibuat dan didampingi BPKP,” terang Mirfano.  Saat ini, lanjut dia, diubah menggunakan sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) yang berlaku untuk seluruh kabupaten kota sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Rancangan Perbup APBD 2021 yang belum disetujui Gubernur Jatim itu berdampak pada kas daerah Pemkab Jember mengalami kekosongan anggaran sehingga para ASN, honorer, dan DPRD belum menerima gaji pada Januari 2021.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=1U6tCyRLTPk

Gubernur Jatim Kembalikan Rancangan Perbup APBD Jember 2021

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/KHOFI1.jpg" alt="Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa bersama Pimpinan DPRD Jatim menandatangani Persetujuan Bersama Terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021 di Gedung DPRD Jatim, Jalan Indrapura Surabaya, Senin" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa bersama Pimpinan DPRD Jatim menandatangani Persetujuan Bersama Terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021 di Gedung DPRD Jatim, Jalan Indrapura Surabaya, Senin</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa bersama Pimpinan DPRD Jatim menandatangani Persetujuan Bersama Terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021 di Gedung DPRD Jatim, Jalan Indrapura Surabaya, Senin (30/11).  Penandatanganan persetujuan bersama tersebut juga disaksikan Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak, Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono, para anggota DPRD Jatim, serta Kepala OPD di lingkungan Pemprov Jatim.  Raperda tentang APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021 yang disampaikan ini disusun dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021. Dalam konteks substansi anggaran, baik proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan, telah disusun secara normatif sesuai dengan ketentuan tersebut, termasuk mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.  Dalam sambutannya, Mantan Mensos RI itu menjelaskan, berdasarkan hasil pembahasan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Badan Anggaran DPRD pada tanggal 26 November 2020 telah dicapai kesepakatan bersama terhadap Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.  “Ada proses yang sudah didiskusikan dan telaah bersama. Bagaimana RPJMD, visi misi , breakdown Nawa Bhakti Satya, 11 IKU dalam RPJMN terbreakdown secara terukur. Semua sudah dibahas secara mendalam oleh tim dari pemprov bersama banggar serta komisi di DPRD Jatim,” ujar orang nomor satu di Jatim.  “Mudah-mudahan memberikan manfaat yang besar serta kesejahteraan yang lebih signifikan bagi kemajuan Jatim,” harapnya.  Lebih lanjut disampaikan Khofifah, berdasarkan hasil pembahasan antara TAPD bersama Badan Anggaran DPRD telah dicapai kesepakatan bersama terhadap Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2021. Dimana, terdapat Pendapatan Daerah sebesar Rp. 31.013.026.697.666, Belanja Daerah Rp. 32.810.768.213.220,13. Sedangkan defisit sebesar Rp. 1.797.741.515.554,13.  Sementara pembiayaan dari sisi penerimaan sebesar Rp. 1.833.841.515.554,13. Sedangkan sisi pengeluaran sebesar Rp. 36.100.000.000. Sehingga pembiayaan netto sebesar Rp. 1.797.741.515.554,13. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA), sebesar nol rupiah.  Khofifah menambahkan, sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021, Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama ini akan dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri, hal tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2021.  “Dalam konteks substansi anggaran baik proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan telah disusun secara normatif sesuai dengan ketentuan tersebut. Termasuk mempedomani Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah,” pungkasnya.

Gubernur dan Pimpinan DPRD Jatim Tandatangani Raperda APBD TA. 2021

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#APBD 2021

Berita Terkini