<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/26/bale-hinggil-2215294264.jpg" alt="Maket Apartemen Bale Hinggil. (Juliana Christy / JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Maket Apartemen Bale Hinggil. (Juliana Christy / JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pihak warga yang tergabung dalam Bale Hinggil Community (BHC) menyampaikan hak jawab atas sejumlah pemberitaan terkait polemik di Apartemen Bale Hinggil. Mereka membantah tudingan bahwa aksi mereka diduga berhubungan dengan mafia rusun. "Kami ini pembeli unit yang sah dan sudah melunasi kewajiban kami sejak tahun 2015. Kami hanya memperjuangkan hak atas AJB dan SHMRS dari pihak developer," ujar Tan Tiong Kiem atau Kristianto, perwakilan warga BHC, dalam keterangan tertulis, Jumat (25/4). Kristianto juga menegaskan bahwa warga hanya menuntut hak-hak dasar mereka, termasuk air, listrik, dan akses fasilitas apartemen. Ia membantah tudingan bahwa warga yang memperjuangkan hak tersebut disebut sebagai "oknum" yang mencari keuntungan. Terkait dugaan intimidasi, Kristianto menyebut warga justru menjadi korban. Ia menyatakan beberapa penghuni mengalami pemutusan air dan listrik meski telah membayar penuh kewajibannya.&nbsp; Kristianto menambahkan, polemik ini berawal dari berakhirnya masa pengelolaan sesuai perjanjian internal pada Desember 2024. Namun, ia menilai, pengelolaan malah dilanjutkan sepihak oleh pihak developer tanpa musyawarah dengan pemilik unit. Sebelumnya, pihak Manajemen Apartemen Bale Hinggil melalui kuasa hukumnya, Renald Christoper, menegaskan bahwa pemutusan akses listrik dan air hanya dilakukan kepada penghuni yang menunggak pembayaran service charge dan sinking fund. "Pemutusan akses listrik dan air hanya dilakukan terhadap penghuni atau pemilik unit yang menunggak pembayaran. Hal itu sudah sesuai aturan internal, bukan bentuk intimidasi," tegas Renald dalam Konferensi Pers, Rabu (23/) lalu.&nbsp;&nbsp; Renald juga menambahkan, aksi sekelompok warga yang mengklaim mewakili penghuni telah melanggar hukum karena melakukan perusakan fasilitas, intimidasi terhadap karyawan, dan dugaan pencurian. Karena itu, pihak manajemen melaporkan kejadian tersebut ke Polda Jatim disertai bukti CCTV. Laporan itu teregister dengan nomor LP/B/543/IV/2025/SPKT/POLDA JAWA TIMUR. Terkait isu PT TKS sudah tidak sah juga dibantah oleh manajemen. "Selama ini mereka menyebarkan isu bahwa PT TKS sudah mati, izinnya habis Desember 2024. Kami tegaskan, itu tidak benar. Surat Keputusan pengelolaan telah diperpanjang oleh PT TGA selaku developer, dan PT TKS masih sah beroperasi hingga sekarang," tutur Renald.&nbsp;

Warga Bale Hinggil Community (BHC) menjawab tuduhan mafia rusun, menuntut hak dasar mereka di Apartemen Bale Hinggil, Surabaya.

BHC Bantah Tuduhan Dugaan Mafia Rusun di Apartemen Bale Hinggil

<div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10"> &nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/20/YF522x0660sfkgHotYDQ8SpmdH1HihoKomAKIMw2-1655057687.jpg" alt="Mediasi konflik apartement Bale Hinggil. (Humas Pemkot Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Mediasi konflik apartement Bale Hinggil. (Humas Pemkot Surabaya)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Salah satu penghuni Apartemen Bale Hinggil, Anastasia, mengaku mengalami tekanan sosial dari oknum-oknum yang mengklaim sebagai bagian dari kelompok komunitas BHC (Balai Hinggil Community). Ia bahkan sempat dituduh sebagai mata-mata hanya karena bersikap netral dan taat aturan pembayaran. Anastasia yang tinggal di Bale Hinggil sejak tahun 2020 ini awalnya hanya menyewa, namun mulai 2023 ia resmi membeli unit dan menjadi pemilik sah. Saat itu pula ia sempat masuk ke grup komunikasi penghuni, yang belakangan diakuinya sebagai grup BHC. &ldquo;Awalnya saya masuk grup itu bagus. Tapi setelah saya masuk, saya langsung dibilang pengkhianat. Padahal saya penghuni, saya pemilik unit, dan tidak pernah ikut-ikutan ribut,&rdquo; ujar Anastasia, Rabu (23/4). Ia menyebutkan dirinya dikeluarkan dari grup berkali-kali, bahkan dilabeli sebagai mata-mata hanya karena sering terlihat duduk di area umum apartemen. &ldquo;Saya ini orangnya netral. Tidak pernah komen, tidak pernah ikut campur. Tapi saya dibilang pengkhianat, katanya karena saya sering makan di luar atau duduk-duduk di bawah,&rdquo; imbuhnya. Anastasia juga menegaskan bahwa selama tinggal di apartemen tersebut, ia selalu memenuhi kewajibannya, termasuk pembayaran iuran pengelolaan lingkungan (IPL) dan biaya lain sesuai prosedur. Karena itu, akses listrik dan air di unit miliknya tidak pernah dimatikan. &ldquo;Alhamdulillah, listrik dan air saya tidak pernah dimatikan. Karena saya tahu kewajiban saya dan saya ikuti. Kalau AJB memang hak kami, tapi soal IPL dan service, itu kewajiban kita untuk bayar,&rdquo; tegasnya. Anastasia juga mempertanyakan kejelasan legalitas BHC yang kerap mengklaim mewakili penghuni. &ldquo;Saya tidak pernah tahu siapa ketua BHC itu. Grupnya tidak jelas, saya tidak tahu siapa pengurusnya. Tidak pernah ada transparansi,&rdquo; katanya. Pernyataan Anastasia ini menambah panjang daftar kesaksian warga yang merasa resah dengan adanya dugaan tekanan sosial dan manipulasi informasi oleh oknum yang mengklaim mewakili komunitas penghuni di Apartemen Bale Hinggil. </div>

Salah satu penghuni Apartemen Bale Hinggil, Anastasia, mengaku mengalami tekanan sosial dari oknum yang mengklaim sebagai bagian BHCb

Dituduh Mata-Mata, Warga Bale Hinggil Ungkap Intimidasi Oknum Penghuni

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/23/QIkwnbMQP1qPgPlgFrhr5PiuiN9CEgALYC8k6PSj-4127471896.jpg" alt="Manajemen Apartemen Bale Hinggil laporkan oknum penghuni ke Polda Jatim. (Juliana Christy / JawaPos.com)." width="100%">
<figcaption>Manajemen Apartemen Bale Hinggil laporkan oknum penghuni ke Polda Jatim. (Juliana Christy / JawaPos.com).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Konflik internal pengelolaan Apartemen Bale Hinggil memasuki babak baru. Manajemen melalui kuasa hukumnya resmi melaporkan salah satu oknum penghuni berinisial SH ke Polda Jawa Timur. Laporan itu teregister dengan nomor LP/B/543/IV/2025/SPKT/POLDA JAWA TIMUR. &ldquo;Laporan ini terkait tindakan perusakan fasilitas milik apartemen yang dilakukan oleh oknum penghuni yang tidak tertib administrasi. Yang bersangkutan menunggak iuran sejak 2021, sehingga kami melakukan pemutusan air dan listrik, bukan fasilitas dasar, sesuai PPJB dan anjuran Wali Kota Surabaya,&rdquo; ujar Renald Christoper, kuasa hukum pengelola, Rabu (23/4). Renald menyebut tindakan tegas dilakukan karena ada aksi pembongkaran paksa yang disertai intimidasi terhadap petugas sekuriti. Rekaman CCTV dan keterangan saksi telah dikantongi dan disertakan dalam laporan. Tak hanya itu, manajemen juga membongkar rangkaian dugaan pelanggaran yang dilakukan kelompok bernama Bale Hinggil Community (BHC), yang dinilai bertindak layaknya sindikat mafia rumah susun. Menurut Renald, BHC bukan merupakan paguyuban resmi maupun PPPSRS. Bahkan, pihaknya menemukan bahwa BHC berbentuk badan hukum PT yang diduga dibentuk untuk merebut paksa pengelolaan Bale Hinggil. Pelanggaran yang dilakukan BHC antara lain berupa pungutan liar kepada warga dengan dalih &ldquo;percepatan SHMSRS&rdquo;, padahal proses tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah. Selain itu, mereka diduga kerap melakukan tindakan intimidatif dan arogansi terhadap warga maupun karyawan pengelola. Salah satu insiden fisik bahkan terekam jelas dalam CCTV, di mana beberapa karyawan didorong dan diprovokasi, sementara pelaku justru berpura-pura menjadi korban. Manajemen juga menyoroti perusakan fasilitas apartemen serta dugaan pencurian, disertai upaya menghasut warga agar tidak membayar iuran service charge dan sinking fund (SCSF). Narasi yang dimainkan adalah bahwa mereka dizalimi karena akses listrik dan air dimatikan, padahal hal itu merupakan konsekuensi logis dari tunggakan sejak tahun 2021. Framing informasi yang menyesatkan dan penyebaran konten provokatif juga menjadi sorotan. BHC disebut kerap mencari dukungan dari tokoh publik dan pejabat dengan narasi manipulatif seolah-olah mereka mewakili suara seluruh penghuni, padahal faktanya berbeda di lapangan. &ldquo;Kami tidak akan pernah mentoleransi segala bentuk premanisme dan tindakan ilegal yang mengganggu kenyamanan penghuni mayoritas,&rdquo; tegas Renald. Ia menambahkan bahwa Bale Hinggil adalah apartemen swasta, bukan rumah susun subsidi. Karena itu, semua kebijakan pengelolaan telah dipertimbangkan secara matang oleh developer dan manajemen. &ldquo;Kami siap menempuh semua jalur hukum, termasuk kepada siapapun yang mencoba membekingi kelompok ini. Negara kita negara hukum. Kalau masih ingin memperkeruh situasi, kami siap lawan,&rdquo; tuturnya.

Konflik internal pengelolaan Apartemen Bale Hinggil berujung laporan ke Polda Jatim, melibatkan dugaan pelanggaran oleh Bale Hinggil.

Kasus Bale Hinggil Memanas, Pengelola Lapor Oknum ke Polda Jatim dengan Bukti CCTV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/23/kuasa-hukum-pengelola-apartemen-1321054053.jpg" alt="Kuasa hukum manajemen Apartemen Bale Hinggil saat konferensi pers di Surabaya, Rabu (23/4). (Juliana Christy/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Kuasa hukum manajemen Apartemen Bale Hinggil saat konferensi pers di Surabaya, Rabu (23/4). (Juliana Christy/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &mdash; Manajemen Apartemen Bale Hinggil bersama tim kuasa hukum kembali menegaskan legalitas PT Tata Kelola Sarana (TKS), badan pengelola saat ini. Manajemen Apartemen Bale Hinggil membantah isu PT TKS sudah tidak sah.&nbsp; "Selama ini mereka menyebarkan isu bahwa PT TKS sudah mati, izinnya habis Desember 2024. Kami tegaskan, itu tidak benar. Surat Keputusan pengelolaan telah diperpanjang oleh PT TGA selaku developer, dan PT TKS masih sah beroperasi hingga sekarang," ujar Renald Christoper selaku kuasa hukum Manajemen Apartemen Bale Hinggil dalam konferensi pers, Rabu (23/4).&nbsp; Renald Christoper menyatakan tuduhan PT TKS sudah tidak sah.sengaja dihembuskan oleh kelompok tertentu. Dia menjelaskan, sesuai Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), sebelum terbentuknya PPPSRS yang sah, developer berwenang menunjuk siapa pun sebagai pengelola. Dalam hal ini, PT TGA secara resmi menunjuk PT TKS sebagai Badan Pengelola Lingkungan (BPL) Apartemen Bale Hinggil hingga 2029. Tak hanya itu, pihak PT TGA juga menanggapi klaim dari Bale Hinggil Community (BHC) yang menolak membayar Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL) dan biaya Sinking Cost &amp; Service Fee (SCSF). Penolakan itu berdalih karena Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Akta Jual Beli (AJB) belum terbit. "Itu alasan yang menyesatkan. Dalam Undang-Undang dan PPJB disebutkan bahwa penghuni tetap wajib membayar iuran, terlepas dari permasalahan legalitas sertifikat. Semua ini demi keberlangsungan operasional dan kenyamanan hunian," jelas Renald. Renald juga mengungkap bahwa BHC, yang mengklaim sebagai perwakilan penghuni, bukanlah paguyuban resmi yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Bahkan menurutnya, BHC berbadan hukum sebagai Perseroan Terbatas (PT), yang memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan KBLI yang dinilai tidak relevan dengan kepentingan warga. "BHC itu bukan wadah aspirasi warga mayoritas. Mereka berbentuk PT, dan kami punya data lengkap. Bahkan kami punya bukti bahwa mereka melakukan pungutan liar kepada anggotanya, dengan dalih mempercepat proses pembentukan PPPSRS. Padahal, proses itu sepenuhnya kewenangan instansi pemerintah, bukan swasta," tegasnya. Lebih jauh, Renald menyebut bahwa beberapa oknum pengurus BHC diduga memiliki rekam jejak melakukan hal serupa di apartemen lain. "Kami sudah konfirmasi langsung, dan mereka mengakui. Ini bukan kejadian pertama. Kami sebut mereka sebagai pemain, dan kami tidak akan diam," ujarnya. Renald menegaskan bahwa manajemen Bale Hinggil tidak akan mentolerir segala bentuk intimidasi, premanisme, atau manuver yang menciptakan keresahan. Ia juga memberi peringatan tegas kepada siapa pun yang diduga menjadi backing kelompok tersebut. "Siapa pun yang membela BHC&mdash;entah pejabat, pengusaha, atau pihak lainnya&mdash;kami ingatkan, ini negara hukum," tuturnya.

Manajemen Tegaskan TKS Sah Kelola Apartemen Bale Hinggil, Bongkar Dugaan Pungli dan Intimidasi oleh BHC

Manajemen Apartemen Bale Hinggil Tegaskan PT TKS Pengelola yang Sah, Diduga BHC Lakukan Intimidasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/23/OhIFXA8koSunQQEiNMwLsS8tCn1Cl2LMkcJ9ysxY-2387430344.jpg" alt="Oky Mochtar, Building Manager Apartemen Bale Hinggil (dua dari kiri) bersama kuasa hukum dan salah satu penghuni apartemen (kanan). (Juliana Christy / JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Oky Mochtar, Building Manager Apartemen Bale Hinggil (dua dari kiri) bersama kuasa hukum dan salah satu penghuni apartemen (kanan). (Juliana Christy / JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &mdash; Manajemen Apartemen Bale Hinggil bersama kuasa hukum resmi menyatakan sikap terkait kisruh yang belakangan mencuat di lingkungan hunian mereka. Dalam konferensi pers yang digelar pada Rabu (23/4), pihak pengelola menuding adanya dugaan sindikat mafia rumah susun yang mencoba mengacaukan ketertiban dan kenyamanan penghuni. "Kami ingin memberikan klarifikasi atas pemberitaan miring yang beredar. Banyak informasi simpang siur yang justru membuat suasana tidak kondusif. Kami pastikan, hingga saat ini kondisi Apartemen Bale Hinggil masih baik-baik saja," ujar Oky Mochtar, Building Manager Apartemen Bale Hinggil. Oky menegaskan, pihaknya menduga kuat keberadaan kelompok tertentu yang sengaja menciptakan konflik dengan mengatasnamakan komunitas warga. Kelompok yang dimaksud adalah Balehinggil Community (BHC), yang disebut bukan bagian dari paguyuban resmi dan tidak memiliki legalitas sebagai representasi pemilik unit. "Kami menduga kuat mereka adalah bagian dari sindikat mafia rumah susun. Tujuan mereka jelas: mengganggu stabilitas dan merusak ketertiban lingkungan. Kami tidak akan memberikan toleransi terhadap upaya semacam itu," tegasnya. Dukungan terhadap pernyataan itu disampaikan langsung oleh kuasa hukum PT Tata Kelola Sarana (TKS), Renald Christoper dari Fatmahwati &amp; Associates Law Firm. Ia menyatakan bahwa tudingan terhadap kliennya selama ini tidak berdasar dan dibangun atas narasi yang menyesatkan. "Kami bertindak berdasarkan surat kuasa dari pengelola yang sah. PT TKS ditunjuk oleh developer PT TGA sebagai Badan Pengelola Lingkungan yang legal sampai tahun 2029. Jadi, posisi hukum kami sangat jelas," kata Renald. Renald juga mengkritisi keberadaan BHC, yang menurutnya tidak diakui sebagai Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS), dan tidak memiliki mandat dari mayoritas warga. "BHC hanyalah sekelompok kecil yang mengklaim mewakili warga. Padahal, mereka tidak memiliki legalitas apa pun. Lebih parah, mereka mendirikan PT tersendiri dan kami menduga ada motif bisnis terselubung yang sedang dimainkan," ujarnya. Lebih lanjut, pihak TKS mengaku telah melaporkan kelompok tersebut ke pihak berwajib atas dugaan pungutan liar, perusakan, pencemaran nama baik, dan provokasi terhadap warga. "Kami memiliki bukti-bukti kuat atas dugaan pelanggaran yang dilakukan. Ini bukan sekadar konflik internal, tapi sudah menyentuh ranah hukum dan merugikan banyak pihak," tutur Renald. Pihak manajemen pun mengajak seluruh warga untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh provokasi. Mereka juga berharap pengelolaan hunian bisa berjalan kembali secara tertib dan profesional tanpa intervensi pihak yang tidak bertanggung jawab. --- Note redaksi: Penghuni dilabeli mafia oleh developer. Sehingga penghuni meminta kata mafia di judul dihilangkan.&nbsp;

Manajemen Apartemen Bale Hinggil menuding adanya sindikat mafia rumah susun yang mengganggu ketertiban penghuni, dan meminta warga tenang.

Manajemen Apartemen Bale Hinggil Bongkar Dugaan Sindikat Rusun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/22/pengelola-apartemen-3382535619.jpg" alt="Direktur PT TKS Emeraldo Muhammad Elsyaputera (tengah) bersama tim kuasa hukumnya. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Direktur PT TKS Emeraldo Muhammad Elsyaputera (tengah) bersama tim kuasa hukumnya. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &mdash; Ketegangan terjadi di Apartemen Bale Hinggil, Surabaya. Manajemen bersama sejumlah warga pemilik unit mengambil langkah hukum terhadap sebagian penghuni yang dinilai tidak memenuhi kewajiban pembayaran biaya operasional selama beberapa tahun terakhir. Pengelola apartemen, PT Tata Kelola Sarana (TKS), menyebut penertiban dilakukan menyusul meningkatnya kebutuhan operasional dan pemeliharaan fasilitas sejak awal 2024. Tindakan ini dilakukan setelah sebelumnya diberikan kesempatan dan ruang dialog bagi penghuni yang memiliki tunggakan sejak 2021. &ldquo;Upaya kami lakukan secara bertahap dan tetap memberi kesempatan bagi yang menunjukkan itikad baik. Tapi setelah dua bulan tidak ada penyelesaian, langkah somasi diambil,&rdquo; ujar Direktur PT TKS Emeraldo Muhammad Elsyaputera, Selasa (22/4). Ia juga menyatakan bahwa pengelola sudah melayangkan somasi sebanyak tiga kali kepada sekelompok pemilik unit yang belum menyelesaikan kewajiban, namun tetap menuntut fasilitas yang sama dengan penghuni lainnya. Situasi ini mendapat perhatian dari Pemerintah Kota Surabaya. Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, disebut telah memberikan arahan yang kemudian ditindaklanjuti oleh manajemen. Wakil Wali Kota Surabaya dan Komisi C DPRD juga turut merespons dan membuka ruang mediasi antara pihak-pihak yang berselisih. &ldquo;Kami terbuka untuk dialog, tapi ada desakan dari pemilik unit lainnya yang merasa dirugikan karena telah taat namun kondisi lingkungan jadi terganggu,&rdquo; tambah Emeraldo. Pengelola menyatakan penertiban hanya dilakukan terhadap unit yang memiliki tunggakan, bukan kepada seluruh penghuni. Namun, langkah tersebut mendapat respons negatif dari sebagian pihak yang dianggap menimbulkan keresahan dan menyebarkan informasi tidak sesuai fakta. &ldquo;Kami menolak segala bentuk intimidasi dan narasi yang memicu keresahan. Jika perlu, kami akan menempuh jalur hukum,&rdquo; tegasnya. Ketegangan ini mencerminkan konflik klasik di lingkungan hunian vertikal: antara kewajiban kolektif dan hak individu. Di tengah situasi tersebut, warga yang tertib berharap ada penyelesaian agar lingkungan kembali kondusif. (*)

Ketegangan terjadi di Apartemen Bale Hinggil Surabaya, pengelola ambil langkah hukum terhadap penghuni yang tidak bayar.

Ketegangan di Apartemen Bale Hinggil Surabaya, Manajemen Perkarakan Penghuni Menunggak

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/16/Eri-Cahyadi-Mediasi-Fasum-2174468809.jpg" alt="Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi saat memimpin mediasi untuk menyelesaikan berbagai permasalahan di Apartemen Bale Hinggil.(Pemkot Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi saat memimpin mediasi untuk menyelesaikan berbagai permasalahan di Apartemen Bale Hinggil.(Pemkot Surabaya)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com &ndash; Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, memimpin mediasi untuk menyelesaikan berbagai permasalahan di Apartemen Bale Hinggil, Senin (16/12/2024). Mediasi ini membahas isu akses lift, tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), hingga service charge antara penghuni apartemen dan pihak pengelola. Dalam kesempatan ini, Wali Kota Eri didampingi oleh Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, M. Eri Irawan, serta Anggota Komisi C DPRD Surabaya, Herlina Harsono Njoto.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mediasi tersebut juga dihadiri oleh perwakilan penghuni dan pengelola Apartemen Bale Hinggil. Wali Kota Eri menegaskan bahwa Pemerintah Kota Surabaya bertindak sebagai mediator dalam upaya mencari solusi bersama.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Hari ini saya bertemu dengan penghuni dan pengelola apartemen. Ada dua hal yang dibahas, pertama terkait peran Pemkot Surabaya, dan kedua, fungsi pemkot sebagai mediator. Kami tidak bisa masuk ke ranah yang sudah diatur dalam perjanjian PPJB (Perjanjian Pengikatan Jual Beli),&rdquo; kata Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi di Surabaya, Senin (16/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Eri juga menyoroti pentingnya pembentukan Perhimpunan Penghuni dan Pemilik Satuan Rumah Susun (PPPSRS) sementara, mengingat masa berlaku PPPSRS sebelumnya akan habis pada 31 Desember 2024. Menurutnya, pembentukan PPPSRS ini sangat penting untuk menjaga kelangsungan operasional fasilitas umum (fasum) di apartemen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Jika ada perselisihan, baik terkait hukum atau PPPSRS, kebutuhan dasar seperti fasilitas umum harus tetap berjalan. Oleh karena itu, kami mendorong pembentukan PPPSRS sementara, yang dapat diperpanjang melalui kesepakatan antara penghuni dan pengelola,&rdquo; jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Eri juga menegaskan bahwa peran pemkot dalam masalah ini terbatas sebagai mediator, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2021 dan Peraturan Wali Kota No. 19 Tahun 2023.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagai langkah lanjutan, pengelola dan penghuni Apartemen Bale Hinggil dijadwalkan untuk kembali berdiskusi pada 23 Desember 2024 di Graha YKP. Dalam pertemuan tersebut, Pemkot Surabaya akan menghadirkan jaksa pengacara negara untuk memastikan hak-hak penghuni, termasuk proses pengalihan unit ke Akta Jual Beli (AJB), dapat segera diselesaikan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/015428976/masih-ingat-video-viral-bapak-cubit-anak-di-surabaya-ini-kata-wali-kota-eri-cahyadi">Masih Ingat Video Viral Bapak Cubit Anak di Surabaya? Ini Kata Wali Kota Eri Cahyadi</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Pertemuan ini bertujuan untuk memberikan kepastian bagi para penghuni terkait hak-hak mereka. Kami berharap semua pihak bisa duduk bersama menyelesaikan masalah ini,&rdquo; ujar Eri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Wali Kota Eri berharap seluruh pihak dapat mengutamakan musyawarah demi menjaga keharmonisan di Surabaya. &ldquo;Surabaya dibangun dengan semangat guyub rukun. Tidak ada yang lebih hebat dari kebersamaan, mari selesaikan masalah ini dengan baik,&rdquo; tutupnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, memimpin mediasi untuk menyelesaikan berbagai permasalahan di Apartemen Bale Hinggil, Senin (16/12/2024).

Wali Kota Eri Cahyadi Mediasi Polemik Fasum Apartemen Bale Hinggil