<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/05/ASN-05-C-2828075272.jpg" alt="Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani berfoto bersama dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) usai menyerahkan SK penetapan Jabatan Fungsional kepada 268 ASN di lingkungan Pemkab Banyuwangi. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani berfoto bersama dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) usai menyerahkan SK penetapan Jabatan Fungsional kepada 268 ASN di lingkungan Pemkab Banyuwangi. (Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyerahkan SK penetapan Jabatan Fungsional kepada 268 Aparatur Sipil Negara (ASN), di lingkungan Pemkab Banyuwangi. Mereka adalah guru, tenaga kesehatan (nakes) dan tenaga teknis yang lolos seleksi CPNS tahun 2020 dan 2022. Pengambilan sumpah dan penyerahan SK tersebut dilakukan Bupati Ipuk, di Pendopo Sabha Swagatha Blambangan, Kamis (5/8/2024). Ipuk berpesan agar para ASN bisa bekerja lebih lincah dan responsif. Ipuk mengatakan seiring perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks, birokrasi tidak bisa lagi bekerja dengan cara-cara lama yang cenderung kaku dan birokratis. "Kita perlu menjadi ASN yang agile, yang bisa bekerja secara lincah, fleksibel, dan inovatif," kata Ipuk. ASN, lanjut Ipuk, harus lebih responsif terhadap perubahan, mampu bekerja secara fleksibel, dan selalu siap untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan dan tantangan yang ada. "Dengan demikian kita dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih cepat kepada masyarakat," harap Ipuk. Ipuk juga menekankan pentingnya kolaborasi dan kerja tim. "Jangan ragu untuk saling berbagi ide, saling mendukung, dan bekerja sama. Karena itulah kunci sukses agar kita bisa mencapai hasil yang optimal," pesan Ipuk. Ditambahkan Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Banyuwangi, Ilzam Nuzuli, 268 ASN yang menerima SK penetapan jabatan fungsional tersebut terdiri atas 79 tenaga guru, 157 tenaga kesehatan, dan 32 tenaga teknis. "Mereka adalah CPNS angkatan tahun 2020 dan 2022 yang telah menerima SK PNS dan memenuhi persyaratan untuk mendapatan SK jabatan fungsional. Misalnya, memenuhi angka kredit dan memiliki nilai SKP minimal baik," kata Ilzam.

Ada 268 ASN yang menerima SK penetapan jabatan fungsional tersebut terdiri atas 79 tenaga guru, 157 tenaga kesehatan, dan 32 tenaga teknis.

268 ASN Banyuwangi Terima SK Jabatan Fungsional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/25/IKN-1087506061.jpg" alt="Progres pembangunan IKN. (Radar Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Progres pembangunan IKN. (Radar Surabaya)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Pusat pemerintahan berencana untuk dipindahkan dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) yang berlokasi di wilayah Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara. Pada pertengahan tahun ini, persiapan untuk pemindahan tersebut akan dimulai. Selain membangun infrastruktur dan gedung pemerintahan, pemerintah juga membutuhkan tambahan pegawai yang mencapai ratusan ribu untuk IKN. Dikutip dari Radar Surabaya (JawaPos Grup) Minggu (25/2), Pemerintah berencana menyiapkan 200 ribu posisi Aparatur Sipil Negara (ASN) bagi lulusan baru atau fresh graduate untuk ditempatkan di IKN. "Ada 200 ribu lebih yang kita siapkan formasinya tahun ini untuk pusat (pemerintahan) yang direkrut untuk pindah ke IKN," ujar Azwar di Jakarta, Sabtu (24/2). Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengatakan bahwa rekrutmen untuk fresh graduate yang akan bekerja di IKN sedang disiapkan. Rekrutmen ASN untuk IKN akan lebih ketat dibandingkan dengan rekrutmen yang biasa dilakukan, dengan fokus pada anak muda yang memiliki keahlian digital. "Yang pindah ke IKN anak muda yang bisa menyongsong birokrasi yang lebih transparan, cepat untuk era Indonesia Emas disiapkan dari sekarang," tutur Azwar. Pemindahan ASN ke IKN akan dilakukan secara bertahap, dengan pertimbangan termasuk kesiapan gedung hunian. Progres fisik pembangunan infrastruktur dasar IKN Tahap 1 telah mencapai 74,87 persen per tanggal 15 Februari 2024. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah memulai pembangunan infrastruktur dasar di IKN sejak awal September 2022, termasuk konektivitas, penyediaan air baku, sanitasi, dan kantor pemerintahan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). "Progres pembangunan IKN Nusantara sesuai dengan rencana dari sisi jadwal pelaksanaan dan target yang telah ditetapkan pemerintah. Saya kira dari sisi waktu pelaksanaan dan target-target pekerjaan masih on schedule," kata Basuki di Jakarta, Kamis. Pembangunan infrastruktur dan gedung pemerintahan di KIPP menjadi modal utama untuk membangun kepercayaan publik dan menarik investor untuk berinvestasi di IKN. "Beberapa waktu lalu sudah dilakukan empat seri groundbreaking oleh Presiden Joko Widodo. Misalnya gedung perkantoran, rumah sakit, dan hotel. Kami juga menyambut baik proses audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan di IKN dilaksanakan dengan tata kelola yang baik," kata Basuki. Proyek pembangunan bangunan dan infrastruktur di IKN sedang dikerjakan dengan intensitas tinggi.

Pemerintah berencana menyiapkan 200 ribu posisi Aparatur Sipil Negara (ASN) bagi lulusan baru di IKN.

Negara akan Rekrut Lulusan Baru, IKN Butuh Ratusan Ribu ASN untuk Bekerja di Lokasi Tersebut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/27/Tas-212967104.jpg" alt="ILUSTRASI: Tim Jibom Brimob. (Foto: Emilia Susanti/JPRK)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Tim Jibom Brimob. (Foto: Emilia Susanti/JPRK)</figcaption>
</figure> <div id=":2gt" class="ii gt"> <div id=":2hm" class="a3s aiL "> <div dir="auto"> <div dir="auto">JawaPos.com - Para aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Kota (Pemkot) Kediri dibuat panik dengan barang mencurigakan yang ditemukan oleh petugas kebersihan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Barang berupa tas yang diduga bom tersebut ditemukan di depan Balai Kota Kediri pada Jumat (26/1) pagi, kemudian dievakuasi oleh tim Penjinak Bom (Jibom) Brimob Polda Jatim kemarin sore.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dilansir dari Radar Kediri (Jawa Pos Group) pada Sabtu (27/1), tas berwarna cokelat tua tersebut pertama kali ditemukan oleh Fandik Purnomo, 37, sekitar pukul 10.00 WIB di selatan pagar balai kota.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Melihat tas tersebut berada di sana, pria yang akrab disapa Fandik ini kemudian melaporkan ke Juminto yang merupakan mandornya, kemudian keduanya mencoba untuk mengangkat tas itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tapi belum sampai bergeser, masih mau diangat tapi kok berat," kata Fandik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Setelah itu, karena khawatir terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, Juminto pun langsung melaporkan temuan tas tersebut ke petugas satpol PP. Kemudian, saat itu juga petugas satpol PP langsung melapor ke Polsek Kediri Kota dan diteruskan ke Polres Kediri Kota.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berdasarkan pantauan dari media, sekitar pukul 14.00 WIB polisi sudah memasang police line di lokasi penemuan tas yang tidak diketahui pemiliknya tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/014039766/10-terduga-teroris-diamankan-densus-88-di-kota-solo-jawa-tengah">10 Terduga Teroris Diamankan Densus 88 di Kota Solo, Jawa Tengah</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, meskipun pemilik dan isi tas itu masih belum diketahui secara pasti, mereka tidak menutup Jl Basuki Rahmat yang sehari-harinya tergolong ramai ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Di waktu yang sama, Polres Kediri Kota berkoordinasi dengan tim Jibom Brimob Polda Jatim. Kemudian sekitar pukul 15.30 WIB, tim beranggotakan enam personel yang memakai pakaian khusus penjinak bom itu langsung menuju lokasi untuk melakukan pemeriksaan menggunakan X-ray.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Setelah sekitar lima menit melakukan penanganan, mereka kemudian langsung mengevakuasi tas tersebut ke Mapolres Kediri Kota. Untuk mengantisipasi jika terjadi ledakan, tas tersebut dimasukkan ke dalam kantong khusus.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Yang diduga bom sekarang sudah dievakuasi dan dilakukan pendalaman ke Gegana Polda Jatim," ungkap Kasatsamapta Polres Kediri Kota Iptu Priyo Hadistyo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terpisah, saat dikonfirmasi, Tim Jibom Brimob Polda Jatim Iptu Hendra memastikan jika tas mencurigakan tersebut tidak berisi bom, melainkan berisi pakaian bekas dan sejumlah alat tulis.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saat tas dibawa ke Polres Kediri Kota, kami periksa dan isinya pakaian bekas serta alat tulis," tutur Hendra.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014016056/merasa-lelah-ali-imron-sang-pelaku-bom-bali-meminta-pengampunan-presiden-jokowi">Merasa Lelah, Ali Imron Sang Pelaku Bom Bali Meminta Pengampunan Presiden Jokowi</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia juga menegaskan bahwa sebelumnya tim sudah memeriksa keberadaan rangkaian bom di dalam tas menggunakan X-ray dan dipastikan tidak ada bom di sana. Namun, tim Jibom tetap melakukan penanganan sesuai prosedur yang berlaku.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sedangkan terkait identitas pemilik tas yang mencurigakan tersebut, perwira dengan pangkat dua balok di pundak itu menyebut bahwa tidak ditemukan identitasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Siapa pemiliknya masih diselidiki oleh Polres Kediri Kota," tandasnya.</div> </div> <div class="yj6qo">&nbsp;</div> </div> </div> <div id=":2ub" class="hq gt">***</div>

Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkot Kediri panik lantaran petugas kebersihan menemukan tas diduga berisi bom di selatan pagar balai kota.

Tim Jibom Brimob Polda Jatim Evakuasi Tas di Depan Balai Kota Kediri yang Dicurigai Berisi Bom

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/18/smiling-thai-teacher-official-outfit-standing-holding-file-folders-4080685766.jpg" alt="Ilustrasi CPNS dan PPPK 2024 segera dibuka bulan Mei 2024 (freepik.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi CPNS dan PPPK 2024 segera dibuka bulan Mei 2024 (freepik.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Kabar gembira bagi para pencari kerja yang ingin menjadi aparatur sipil negara (ASN). Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) tahun 2024 kemungkinan bisa dibuka sampai tiga kali dalam setahun. Abdullah Azwar Anas Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) beberapa waktu lalu mengungkapkan bahwa penerimaan calon aparatur sipil negara (CASN) 2024 bisa berlangsung lebih dari satu kali. "Pelaksanaan seleksi awal ditargetkan bulan Mei, dan bila formasi belum terpenuhi, maka bisa dibuka seleksi berikutnya sampai akhir 2024,&rdquo; kata Abdullah Azwar Anas dikutip dari laman resmi PANRB, pada Kamis (18/1/2024). Dilansir dari laman resmi PANRB&nbsp;rekrutmen ASN tahun 2024 telah diumumkan secara resmi oleh Presiden Joko Widodo pada Jumat, 5 Januari 2024 dengan total formasi 2,3 juta. Hal ini sesuai dengan pengumuman yang disampaikan Presiden Jokowi, ada 2,3 juta formasi CPNS dan PPPK yang akan dibuka pada tahun 2024. Meliputi instansi pusat mendapat formasi kebutuhan 429.183 yang terdiri atas 207.247 CPNS dan 221.936 bagi PPPK. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013776816/rekrutmen-cpns-dan-pppk-2024-dibuka-tiga-kali-pendaftaran-pertama-dibuka-maret">Rekrutmen CPNS dan PPPK 2024 Dibuka Tiga Kali, Pendaftaran Pertama Dibuka Maret</a> Formasi tersebut merupakan gabungan untuk guru, dosen, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis. Sementara formasi instansi daerah sebesar 1.867.333 yang terdiri atas 483.575 CPNS dan 1.383.758 PPPK. Formasi PPPK di instansi daerah dialokasikan untuk guru sebanyak 419.146, tenaga kesehatan sebesar 417.196, serta 547.416 formasi untuk tenaga teknis. Sedangkan alokasi untuk sekolah kedinasan, tahun ini pemerintah membuka 6.027 formasi. Formasi instansi daerah lebih besar daripada di instansi pusat karena komposisi ASN memang lebih banyak di daerah. "Pelaksanaan seleksi awal ditargetkan bulan Mei, dan bila formasi belum terpenuhi, maka bisa dibuka seleksi berikutnya sampai akhir 2024,&rdquo; kata Abdullah Azwar Anas dikutip dari laman resmi PANRB, pada Kamis (18/1/2024). Rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN) dilakukan dengan menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) yang dinilai lebih transparan, akuntabel, dan efisien. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013731409/jadwal-pendaftaran-cpns-2024-serta-rincian-formasifresh-graduate-jangan-sampai-ketinggalan">Jadwal Pendaftaran CPNS 2024 serta Rincian Formasi,&nbsp;Fresh Graduate Jangan Sampai Ketinggalan</a> Sementara itu, sistem penilaian real time dan live score membuat proses seleksi menjadi lebih transparan dan akuntabel. Peserta seleksi dapat melihat langsung nilainya saat pengerjaan soal hingga usai tes. Selain itu, publik juga dapat mengakses nilai seleksi secara real time melalui YouTube. Untuk informasi lebih lanjut mengenai seleksi CASN tahun 2024, masyarakat dapat mengakses situs resmi Badan Kepegawaian Negara (BKN). &nbsp;***

Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) tahun 2024 kemungkinan bisa dibuka sampai tiga kali dalam setahun, total ada 2,3 juta formasi.

Kabar Gembira! Seleksi CPNS dan PPPK tahun 2024 Bisa Dibuka Sampai Tiga kali, Total 2,3 Juta Formasi

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/15/kominfo-menteri-budi-arie-karnaval-kominfo-dra-11-2351997660.jpeg" alt="pada sambutan HUT Kominfo ke-22. Sumber website Kominfo." width="100%">
<figcaption>pada sambutan HUT Kominfo ke-22. Sumber website Kominfo.</figcaption>
</figure> JawaPos &ndash; Baru-baru ini,&nbsp;Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi ajak kalangan muda ASN jadi agen transformasi digital. Hal ini disampaikan Menkominfo pada sambutannya di acara HUT ke-22 Kominfo pada&nbsp;pada Kamis, (14/9) lalu. Budi Arie Setiadi menyatakan bahwa Kominfo merupakan salah satu kementrian masa depan jika dilihat dari tugas dan tanggung jawabnya. Tugas dan tanggung jawab yang dimaksud oleh Budi Arie adalah, peran Kominfo yang berkaitan dengan masa depan transformasi digital Indonesia. Oleh sebab itu, ia mengajak para Aparatur Sipil Negara (ASN) muda dalam kementerian Kominfo untuk menjadi agen transformasi digital dan inovasi digital. Pesan Menteri Budi Arie diikuti dengan harapan bahwa para ASN muda dapat menjadi pendorong inovasi. &ldquo;Karena saya selalu bilang dalam berbagai kesempatan kata kuncinya cuma dua, transformasi digital dan inovasi digital&rdquo; ungkapnya pada Acara Kominfo Karnaval 2023 yang dilaksanakan di Lapangan Anantakupa Kementerian Kominfo Jakarta Pusat pada Kamis, (14/9). Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/012954644/kejaksaan-agung-tetapkan-tiga-tersangka-baru-kasus-dugaan-korupsi-bts-4g-bakti-kominfo">Kejaksaan Agung Tetapkan Tiga Tersangka Baru Kasus Dugaan Korupsi BTS 4G Bakti Kominfo</a> Budi Arie juga menyampaikan bahwa dirinya bangga bisa berada di Kementerian Kominfo sebab ia tahu kalau untuk bisa masuk jadi pegawai Kominfo tidaklah gampang. Beliau mengatakan, &ldquo;Karena semua karyawan disini ini orang yang cerdas-cerdas. Kementerian Kominfo ini SDM-nya hebat-hebat&rdquo; Menteri Budi Arie juga mengutarakan antisipasi yang besar menuju seratus tahun Indonesia di 2045. Beliau meminta agar ASN Kominfo bisa melakukan yang terbaik untuk masa depan. Mengingat Kominfo memiliki peran yang besar dalam mencapai Visi Indonesia 2045. &nbsp; &ldquo;Saya berharap kepada semua teman-teman Kominfo terutama yang muda-muda. Kalian ini harus betul-betul menjaga Kominfo dan memberikan yang terbaik buat kementrian ini supaya kementrian ini makin lama makin dibanggakan&rdquo; Acara yang digelar sebagai puncak dari perayaan ulang tahun Kominfo yang ke-22 ini tidak hanya dihadiri oleh sivitas Kominfo secara tatap muka atau langsung, tapi juga secara daring yang hadir dari berbagai daerah. Melalui media daring tersebut, Budi Arie juga berkomunikasi dengan para civitas Kominfo dari luar daerah. Beliau menanyakan tentang kondisi layanan infrastruktur digital di beberapa wilayah. Menjawab hal tersebut, sivitas kementerian Kominfo NTT yakni Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Kupang mengaku bahwa kondisi jaringan di wilayahnya tidak mengalami kendala yang serius. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/entertainment/012938627/tanggapi-usulan-kominfo-jadikan-wulan-guritno-duta-anti-judi-online-netizen-beauty-privilege-is-real">Tanggapi Usulan Kominfo Jadikan Wulan Guritno Duta Anti Judi Online, Netizen: Beauty Privilege is Real</a> Selain NTT, hal serupa juga berlaku di Merauke, Papua dan Gorontalo. &nbsp; Terakhir, Budi Arie selaku Menteri Kominfo mengucapkan selamat untuk perayaan Hari Jadi Kominfo ke-22. Beliau berharap Kementrian ini bisa semakin maju sekaligus mendukung kemajuan Indonesia. &ldquo;Selamat Hari Jadi Kominfo yang ke-22. Kita berharap di masa depan yang akan datang Kominfo makin banyak ide-ide, makin banyak hal-hal baru, terobosan-terobosan baru untuk membuat Indonesia menjadi negara maju&rdquo; tutup Budi Arie dalam sambutannya. Disamping itu, acara Kominfo Karnaval 2023 terdiri dari beberapa rangkaian acara mulai dari lomba khas Peringatan kemerdekaan RI, pemilihan ASN teladan dan inovatif, pertandingan olahraga juga talkshow dan seminar. ***

Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi ajak ASN muda jadi agen transformasi digital pada sambutan HUT Kominfo ke-22. Sumber website Kominfo.

Sebut Kominfo sebagai Kementerian Masa Depan, Menkominfo Ajak ASN Muda jadi Agen Transformasi Digital

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/IMG-20210104-WA0012_1.jpg" alt="Pengumuman keterlambatan gaji ASN untuk Januari di lingkungan Pemkab Tulungagung, Senin (4/1). Istimewa/Antara" width="100%">
<figcaption>Pengumuman keterlambatan gaji ASN untuk Januari di lingkungan Pemkab Tulungagung, Senin (4/1). Istimewa/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Lebih dari 11 ribu aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Tulungagung, Jawa Timur, dipastikan mengalami keterlambatan pembayaran gaji Januari. Seharusnya gaji tersebut sudah diterima terhitung 1 Januari.  Kepala BPKAD (Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah) Kabupaten Tulungagung Johanes Bagus Kuncoro seperti dilansir dari Antara di Tulungagung menjelaskan, keterlambatan gaji periode itu karena ada migrasi data dari sistem informasi badan kepegawaian daerah (SIBKD) ke sistem informasi perangkat daerah (SIPD) yang dikelola langsung oleh pusat. ”Sekarang formatnya berganti. Format yang baru membutuhkan NPWP, NIK (nomor induk kependudukan), jadi harus menginput lagi di tiap OPD (organisasi perangkat daerah),” kata Johanes Bagus Kuncoro pada Senin (4/1).  Dia mengatakan, saat ini, tim BPKAD sedang bekerja keras melakukan proses mutasi data tersebut, agar gaji ASN di Tulungagung bisa segera dibayarkan. Pihaknya telah mengeluarkan pemberitahuan tentang penundaan pembayaran gaji tersebut.  Diperkirakan, lanjut dia, pembayaran akan dilakukan dalam rentang tanggal 4–15 Januari. Bagus mengatakan, pegawai di BPKAD kerja lembur untuk menyelesaikan input data itu. Namun pihaknya belum bisa memastikan sampai kapan pembayaran gaji bisa dilakukan. Sebab, cepat-tidaknya pembayaran dipengaruhi selesainya input data yang dilakukan di tiap OPD.  ”Pada 2 Januari sudah ada 39 OPD yang selesai (input data). Semoga yang sudah selesai ini bisa segera mendapat haknya terhitung mulai Senin (4/1). Kami sampai tidak libur,” kata Bagus.  Jumlah OPD termasuk kecamatan di Tulungagung berjumlah 59 OPD. Pihaknya mengupayakan untuk OPD yang telah selesai input data bisa dibayarkan gaji ASN pada Senin (4/1).  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=gw43HY8B4bE

Ganti Format, Gaji Ribuan ASN di Tulungagung Terlambat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/honorer-maunya-tetap-pns-revisi-asn-jalan-satu-satunya_m_-640x421-1.jpg" alt="ILUSTRRASI PNS (Jawa Pos Radar Madiun)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRRASI PNS (Jawa Pos Radar Madiun)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) mendorong penegakkan hukum bagi kepala daerah maupun aparatur sipil negara (ASN) yang melakukan tindak pidana korupsi. Penegakkan hukum dilakukan sebagai upaya melaksanakan peraturan presiden tentang reformasi birokrasi.  "Kami sudah berupaya semaksimal mungkin melakukan koordinasi yang intensif bersama teman-teman MenPAN-RB, KPK, BKN dan lainnya untuk mendorong agar upaya kita untuk penegakkan hukum bagi ASN ini bisa dilaksanakan," kata Plt Dirjen Otda Akmal Malik di Grand Mercure Harmoni, Jakarta Pusat, Kamis (14/8).  Akmal menuturkan, pihaknya terus melakukan koordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk melakukan tindakan tegas kepada ASN yang melakukan tindak pidana korupsi. "Kita tetap progres secara paralel supaya penegakkan hukum tetap kita dorong," ucap Akmal.  Menurut Akmal, dari 2.357 ASN yang harus dilakukan paemberhentian dengan tidak hormat (PTDH), sebanyak 2.259 ASN berada di lingkup pemerintah daerah dan 98 orang berada di instansi pusat. "Tercatat hingga 5 Agustus 2019, berdasarkan data penyesuaian, masih ada 168 ASN di tingkat instansi daerah yang belum diproses oleh PPK," ucapnya.  Akmal menyatakan, penegakan hukum terhadap ASN yang melakukan pelanggaran seharusnya dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di tingkat masing-masing. Sehingga kewenangannya berada pada PPK.  "Kita mengetahui bersama UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN itu mengatakan yang diberi otoritas memberikan sanksi kepada ASN yang telah terbukti melanggar adalah PPK. Permasalahannya yang mendorong PPK ini tidak mudah, upaya itu yang terus kita lakukan,” pungkasnya.

Dirjen Otda Kemendagri Akan Pecat 2.357 ASN yang Korupsi