<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/26/Hewan-Kurban-Sapi-7JPG-152901233.jpg" alt="Sejumlah hewan kurban sapi asal Tabanan Bali di Pedagang Musimam Baba Farm Haji Dodo, Ciracas, Jakarta. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Sejumlah hewan kurban sapi asal Tabanan Bali di Pedagang Musimam Baba Farm Haji Dodo, Ciracas, Jakarta. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com -</strong> Umat Islam akan merayakan Idul Adha atau hari raya kurban. Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas menyoroti pelaksanaan penyembelihan hewan kurban yang tidak ramah lingkungan. Seperti pemanfaatan plastik sebagai pembungkus daging.</p> <p>Dia mengatakan masyarakat sebaiknya tetap memperhatikan kesehatan dan kelestarian lingkungan saat proses penyembelihan hewan kurban. "Belakangan populer istilah Green Kurban," kata Anwar dalam diskusi menyambut Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang diselenggarakan Majelis Lingkungan Hidup (MLH) PP Muhammadiyah di Jakarta pada Rabu (4/6).&nbsp;Diskusi tersebut juga dihadiri Anggota Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Harry Alexander.</p> <p>Adapun&nbsp;Green Kurban merupakan penyembelihan hewan kurban sampai proses distribusi atau pembagian ke masyarakat memperhatikan aspek lingkungan hidup.&nbsp;Misalnya bagi yang selama ini menggunakan plastik untuk pembungkus daging kurban sudah mencari alternatif. Sebagai gantinya kemasan daging kurban menggunakan bambu atau daun. Dalam beberapa tahun terakhir, masyarakat mulai beralih menggunakan besek bambu sebagai ganti tas kresek untuk bungkus daging kurban.&nbsp;</p> <p>Selain itu, Anwar juga menyoroti limbah hewan kurban juga kadang kurang dikelola dengan baik. Misalnya saat membersihkan bagian lambung sapi, kambing, maupun domba. "Kadang kotorannya dibuang ke sungai begitu saja," katanya. Kebiasaan itu bisa mencemari lingkungan air sungai.&nbsp;</p> <p>Di tempat yang sama, Harry Alexander mengatakan Idul Adha juga terkait dengan penyelenggaraan haji. Sehari sebelum Idul Adha atau 9 Zulhijah, jemaah haji melakukan wukuf di Arafah. "Tahun ini pelaksanaan wukuf insyaallah jatuh pada 5 Juni. Bertepatan dengan Hari Lingkungan Hidup Sedunia," katanya.&nbsp;</p> <p>Untuk itu, dia berharap jemaah haji Indonesia di Saudi juga ikut menjaga kelestarian lingkungan pada saat di Makkah atau Madinah. Termasuk saat melaksanakan Wukuf di Arafah. "Kita kenalkan konsep Green Hajj," tuturnya.&nbsp;</p> <p>Ada banyak hal yang bisa dilakukan jemaah haji untuk ikut menjaga kelestarian lingkungan. D iantaranya dengan menggunakan tempat minum isi ulang. Karena pada musim haji, apalagi di cuaca terik seperti sekarang, penggunaan air minum kemasan botol di Makkah sangat besar.</p> <p>Upaya lain yang bisa dilakukan jemaah haji Indonesia adalah, berhemat menggunakan air. Misalnya saat mandi di hotel. "Jika biasanya pakai gayung, di hotel pakai shower," tuturnya. Kondisi ketersediaan air tanah di Saudi berbeda dengan di Indonesia. Alangkah baiknya jemaah haji berhemat air saat di hotel.&nbsp;</p> <p>Termasuk ketika berada di Arafah, Muzdalifah, dan Mina, juga harus hemat air. Karena keberadaan toilet di tiga tempat itu terbatas. Sementara semua jemaah dari penjuru dunia berkumpul di sana. <strong>(wan)</strong>&nbsp;</p>

Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas soroti penyembelihan hewan kurban yang tidak ramah lingkungan menjelang Idul Adha.

Idul Adha, Muhammadiyah Dorong Penyembelihan Kurban Ramah Lingkungan dengan Tidak Gunakan Plastik

<p>&nbsp;</p> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/08/Screenshot_20240308-144131-973480342.jpg" alt="Ilustrasi melihat hilal untuk menentukan awal puasa Ramadhan. Petugas falakiyah melakukan ru" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi melihat hilal untuk menentukan awal puasa Ramadhan. Petugas falakiyah melakukan ru</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas mengaku setuju dengan wacana libur sekolah selama satu bulan pada bulan suci Ramadan 2025. Menurutnya, anak-anak bisa mendapat pendidikan karakter di rumah selama bulan suci Ramadan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Wacana itu sempat dilontarkan Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar terkait libur satu bulan terhadap sekolah yang berada di bawah Kemenag.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pendidikan itu bisa berlangsung di tiga tempat, di sekolah, di rumah dan di masyarakat. Saya setuju dengan gagasan Menag tersebut di mana anak-anak libur di bulan puasa. Itu artinya anak-anak selama bulan puasa tidak pergi ke sekolah," kata Anwar Abbas kepada wartawan, Rabu (1/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/015480935/buntut-dugaan-perbudakan-dan-perdagangan-manusia-visa-sementara-pekerja-untuk-byd-disetop-brasil">Buntut Dugaan Perbudakan dan Perdagangan Manusia, Visa Sementara Pekerja untuk BYD Disetop Brasil</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski menerapkan libur satu bulan selama Ramadan, lanjut Anwar, anak-anak tetap harus mendapat pendidikan. Menurutnya, pendidikan itu bisa didapat dari orang tua dan lingkungan masyarakat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tetapi bukan berarti mereka tidak mendapat pendidikan. Pendidikan tetap di dapat oleh sang anak tapi itu mereka perdapat dari orang tua dan masyarakat," ucap Anwar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Anwar menyarankan, agar pihak sekolah tetap menjalani komunikasi dengan orang tua, jika wacana libur sekolah diterapkan. Ia pun menyarankan, Kemenag bisa membahas dengan pihak sekolan juga orang tua siswa-siswi terkait wacana tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/otomotif/015480910/unik-mobil-listrik-nio-firefly-ini-punya-desain-lampu-depan-mirip-kamera-iphone">Unik, Mobil Listrik Nio Firefly Ini Punya Desain Lampu Depan Mirip Kamera iPhone</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Apa materi dan pengalaman yang akan diperdapat oleh sang anak hendaknya dirancang oleh pihak sekokah dengan pihak orang tua, masyarakat dan anak sendiri, agar program libur selama puasa tersebut benar berarti dan bermakna tidak saja bagi sang anak tetapi juga bagi orang tua dan lingkungan serta sekolahnya," ujar Anwar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Anwar berharap pendidikan tersebut dapat diarahkan kepada nilai-nilai agama, sosial, seni dan budaya. Serta ekonomi, bisnis, politik, kesehatan dan olahraga dan lain-lain.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi anak-anak yang akan kita bentuk itu tidak hanya cerdas otaknya, tapi mereka juga menjadi anak yang beriman dan bertaqwa serta berakhlak mulia yang selama bulan puasa merrka perdapat di rumah dan di masyarakat. Jadi mereka selama bulan puasa belajar di rumah, di masjid, di karang taruna, di pasar, di lapangan olah raga dan lain-lain," tutur Anwar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/015480900/masih-tinggi-usai-dugem-dan-pesta-narkoba-di-malam-tahun-baru-sepasang-sejoli-sebabkan-sekeluarga-tewas">Masih 'Tinggi' Usai dugem dan pesta narkoba di Malam Tahun Baru, Sepasang Sejoli Sebabkan Sekeluarga Tewas </a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya,&nbsp;Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo Muhammad Syafi'i mengamini munculnya wacana libur sekolah selama satu bulan pada bulan puasa atau Ramadan 1446 Hijriah/2025.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sudah ada wacana," ungkap Romo Muhammad Syafi'i di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski sudah muncul wacana meliburkan sekolah selama satu bulan pada Ramadan 1446 Hijriah, pemerintah belum melakukan pembahasan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami belum bahas, tapi wacananya kayaknya ada, tapi saya belum bahas itu," ucap Romo Syafi'i.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kebijakan meliburkan sekolah selama satu bulan penuh saat Ramadan pernah diterapkan pada era pemerintahan Presiden Abdurahman Wahid alias Gus Dur. Kebijakan itu diterapkan, agar sekolah membuat kegiatan pesantren kilat untuk belajar agama Islam.</div>

Anwar Abbas mengaku setuju dengan wacana libur sekolah selama satu bulan pada bulan suci Ramadan 2025.

Wacana Libur Satu Bulan Selama Ramadan 2025, Anwar Abbas Sepakat untuk Bangun Pendidikan Karaktet

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/soal-pernyataan-poligami-bukan-ajaran-islam-mui-itu-menyesatkan_m_-e1617689912870.jpg" alt="Sekretaris Jenderal MUI Anwar Abbas menegaskan, Islam adalah agama yang membolehkan pernikahan lebih dari satu kali itu. Namun, batas-batasnya sudah jelas ada dan harus dipatuhi." width="100%">
<figcaption>Sekretaris Jenderal MUI Anwar Abbas menegaskan, Islam adalah agama yang membolehkan pernikahan lebih dari satu kali itu. Namun, batas-batasnya sudah jelas ada dan harus dipatuhi.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Wakil Ketua Umum (Waketum) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas angkat bicara, terkait&nbsp;acara diskusi yang dihadiri oleh sejumlah tokoh di Kemang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Sabtu (28/9), dibubarkan paksa oleh orang tak dikenal. Anwar meminta kepada pihak kepolisian, untuk mengadili para pelaku perusakan pada acara diskusi tersebut.</p> <p>Anwar mengatakan, Indonesia adalah negara hukum, yang menjamin hak setiap orang atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat, sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 pasal 28E ayat 3.&nbsp;&nbsp;<br /><br />"Oleh karena itu, pihak kepolisian harus secepatnya menangkap para pelaku tersebut, karena kita sebagai bangsa yang beragama, berbudaya dan taat hukum sudah jelas-jelas tidak bisa menerima kehadiran dari sikap dan tindakan-tindakan yang bersifat premanisme tersebut," katanya, dikutip dari Antara, Minggu (29/9).&nbsp;&nbsp;<br /><br />Jika tidak sependapat, kata Anwar, cara-cara yang harus dikedepankan oleh setiap orang adalah cara-cara dialogis, dengan mempergunakan akal sehat yang berakhlak dan beretika, bukan cara-cara yang adalah bertentangan dengan hal tersebut, yaitu dengan cara-cara kekerasan dalam menyelesaikan persoalan.<br /><br />Anwar menekankan kegiatan diskusi yang dihadiri oleh sejumlah tokoh seperti Refly Harun dan Din Syamsuddin itu merupakan kegiatan yang legal dan jelas-jelas dijamin oleh konstitusi.<br /><br />"Untuk itu sebagai warga negara yang baik, semestinya semua orang harus menghormatinya," ujarnya.&nbsp; &nbsp;<br /><br />Demi kebaikan perjalanan dan perkembangan demokrasi, serta kehidupan berbangsa dan bernegara di negeri ini, Anwar meminta kepada pihak berwajib untuk memproses dan mengadili perbuatan perusakan tersebut seadil-adilnya.<br /><br />"Tanpa ada tindakan dari pihak kepolisian terhadap para pelaku keonaran tersebut, maka trust atau kepercayaan dari masyarakat terhadap pihak kepolisian tentu akan rusak, dan itu jelas tidak baik bagi perjalanan bangsa ini ke depannya," tutur Anwar Abbas.&nbsp;&nbsp;</p> <p><br />Sebelumnya, Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Polisi Ade Rahmat Idnal menyatakan terdapat sebanyak 10 orang menjadi pelaku perusakan di acara diskusi tersebut.<br /><br />"Ada 10 orang. Sudah kita identifikasi dan ketahui nama-nama pelakunya," ungkapnya.<br /><br />Ade mengatakan hingga kini sebanyak 10 pelaku yang awalnya tak dikenal kini sudah diketahui identitasnya dan segera ditangkap.<br /><br />"Pelaku segera kita tangkap dan proses hukum," tegasnya.</p>

Anwar menekankan kegiatan diskusi yang dihadiri oleh sejumlah tokoh seperti Refly Harun dan Din Syamsuddin itu merupakan kegiatan yang legal

Waketum MUI Anwar Abbas: Adili Pelaku Perusakan Diskusi di Kemang 

<div id="m#msg-f:1799536431781395388" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/03/Sidang-Gugatan-Panji-Gumilang-Ke-Anwar-Abbas-dan-MUI-Dery-Ridwansah-3JPG-2064220563.jpg" alt="Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas saat menjalani sidang di Pangadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (2/8/2023)." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas saat menjalani sidang di Pangadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (2/8/2023).</figcaption>
</figure> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Kenaikan biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) di berbagai kampus menjadi pertanyaan keberpihakan pemerintah terhadap pendidikan nasional. Sebab, konstitusi sangat tegas mengamanatkan bahwa negara harus mencerdaskan kehidupan bangsa.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/otomotif/014670072/efeknya-ngeri-jangan-coba-coba-pakai-oli-motor-manual-untuk-motor-matic">Efeknya Ngeri, Jangan Coba-coba Pakai Oli Motor Manual untuk Motor Matic</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas menyatakan bahwa tingginya biaya kenaikan UKT tiga sampai empat kali lipat, sama saja melarang orang miskin atau tidak mampu untuk kuliah.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kenaikan uang kuliah melonjak cukup tinggi bahkan ada yang sampai 3 dan 4 kali lipat lebih mahal dari sebelumnya. Sehingga sudah bisa dipastikan hanya anak-anak orang kaya dan berduit saja yang akan bisa masuk perguruan tinggi,&rdquo; kata Anwar Abbas kepada wartawan, Senin (20/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pria yang karib disapa Buya Anwar itu mengutarakan, jika suatu negara mendorong kemajuan, maka negara tersebut seharusnya bisa memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada rakyatnya untuk mengeyam pendidikan. Terlebih, UUD 1945 mengamanatkan 20 persen APBN harus dialokasikan untuk pendidikan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;(Supaya) generasi mudanya bisa kuliah di perguruan tinggi, tidak hanya untuk tingkat S1, tapi juga S2 dan S3,&rdquo; tegas Anwar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Karena itu, Anwar meminta DPR RI dan pemerintah segera mengatasi masalah kenaikan UKT yang membebani mahasiswa, terutama orang tua mahasiswa.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Diharapkan kepada pemerintah dan DPR agar bisa mengatasi masalah ini secepatnya dan dengan sebaik-baiknya,&rdquo; tegas Ketua PP Muhammadiyah ini.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Karena kalau tidak maka berarti pemerintah dan DPR telah membuat kebijakan yang bersifat diskriminatif terhadap rakyatnya sendiri,&rdquo; imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, biaya uang kuliah tunggal (UKT) yang mengalami kenaikan signifikan hingga tiga kali lipat membuat Komisi X DPR RI heran. Hal itu diketahui Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih saat menerima aduan dari mahasiswa soal naiknya UKT yang dinilai tidak wajar.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/infotainment/014669908/begini-kata-sarwendah-soal-kondisi-terkini-ruben-onsu">Begini Kata Sarwendah soal Kondisi Terkini Ruben Onsu</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Naiknya dari Rp 2,5 juta menjadi Rp 10 juta, dari Rp 4 juta menjadi Rp 14 juta sekian dan sebagainya, tiga kali lipat,&rdquo; ujar Abdul Fikri, Sabtu (18/5). (*)</div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Kenaikan biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) di berbagai kampus menjadi pertanyaan keberpihakan pemerintah terhadap pendidikan nasional. Sebab,

Anwar Abbas Minta DPR dan Pemerintah Tanggung Jawab Selesaikan Polemik UKT

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/20/Erick-Thohir-2689752800.jpeg" alt="Erick Thohir minta Timnas Indonesia pelihara tradisi kemenangan./Haritsah Almudatsir/Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Erick Thohir minta Timnas Indonesia pelihara tradisi kemenangan./Haritsah Almudatsir/Jawa Pos</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas optimistis Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) kian memberikan kontribusi terhadap bangsa dan masyarakat. Anwar pun menyampaikan selamat atas kembali terpelihara Erick Thohir sebagai Ketua Umum MES periode 2023-2028.</p> <p>&rdquo;Selamat untuk Pak Erick Thohir yang telah&nbsp; terpilih kembali untuk memimpin&nbsp; MES untuk periode kedua. Ini suatu pertanda bahwa Pak Erick telah mendapat kepercayaan dari para peserta munas,&rdquo; ujar Anwar.</p> <p>Anwar berharap kinerja MES akan semakin meningkat pada periode kedua kepemimpinan Erick Thohir. Anwar menyampaikan, MES memiliki peran penting dalam menjaga ekonomi Indonesia.</p> <p>Anwar menilai, MES dapat mendorong solusi dalam berbagai persoalan ekonomi yang tengah dihadapi bangsa. Salah satunya mengenai fenomena <em>social commerce</em> dan lesunya pusat perbelanjaan tradisional yang mengancam keberlangsungan para pelaku UMKM.</p> <p>&rdquo;Saat ini ekonomi kita sedang menghadapi masalah, terutama UMKM dan pasar-pasar kita yang dahulu sangat banyak dikunjungi para pembeli, sekarang malah sepi pengunjung,&rdquo; ucap Anwar Abbas, Wakil Ketua Umum MUI tersebut.</p> <p>Anwar menilai, transformasi dari belanja luring ke daring tidak akan menjadi masalah selama mengedepankan produk lokal. Persoalannya, UMKM harus berhadapan dengan barang impor yang menawarkan harga yang jauh lebih murah.</p> <p>&rdquo;Oleh karena itu, kita mengharapkan agar MES ke depan bisa menumbuhkan semangat baru di kalangan umat dan warga agar lebih mencintai produk buatan anak bangsa sendiri,&rdquo; lanjut Anwar.</p> <p>Anwar menyampaikan ketidakadilan persaingan usaha dapat mengundang persoalan serius bagi tatanan kehidupan masyarakat Indonesia. Dampaknya bisa menyasar pada meningkatnya jumlah pengangguran, kemiskinan, hingga kriminalitas.</p> <p>&rdquo;Di sini lah kita lihat peran MES. Bagaimana MES bisa mendorong bagi terciptanya kehidupan ekonomi yang lebih dinamis sehingga cita-cita kita bagi terwujudnya sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dapat terwujud,&rdquo; kata Anwar.</p>

Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas optimistis Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) mampu berkontribusi terhadap bangsa dan masyarakat

Erick Kembali Jadi Ketum MES, Muhammadiyah Optimistis Kontribusi untuk Perekonomian Bangsa

<div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/soal-pernyataan-poligami-bukan-ajaran-islam-mui-itu-menyesatkan_m_-e1617689912870.jpg" alt="Sekretaris Jenderal MUI Anwar Abbas menegaskan, Islam adalah agama yang membolehkan pernikahan lebih dari satu kali itu. Namun, batas-batasnya sudah jelas ada dan harus dipatuhi." width="100%">
<figcaption>Sekretaris Jenderal MUI Anwar Abbas menegaskan, Islam adalah agama yang membolehkan pernikahan lebih dari satu kali itu. Namun, batas-batasnya sudah jelas ada dan harus dipatuhi.</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Sebuah akun YouTube, Sunnah Nabi mendadak menjadi perbincangan publik. Pasalnya, akun tersebut mengunggah konten video animasi dengan topik mengenai Nabi Muhammad. Kini akun tersebut sudah tak bisa lagi diakses.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas mengatakan, akun tersebut dinilai mendiskreditkan dan menjelek-jelekan Islam dan Nabi Muhammad.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Di mana di bagian akhir video/youtube tersebut dikatakan oleh si narator bahwa dia (Muhammad) adalah seorang penjahat dengan kekuatan militer yang kuat," ujar Anwar dalam keterangan tertulis, Jumat (18/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Anwar juga menilai, konten YouTube tersebut dianggap mempengaruhi penontonnya dengan banyak pertanyaan tabu. Seperti &lsquo;Apakah kalian benar-benar berpikir bahwa orang ini dapat membimbing kalian masuk surga?&rsquo;.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/012748297/polri-periksa-59-saksi-dalam-kasus-penistaan-agama-panji-gumilang">Polri Periksa 59 Saksi Dalam Kasus Penistaan Agama Panji Gumilang</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kalau cerita yang termuat&nbsp; dalam video tersebut diikuti dari awal sampai akhir, apalagi yang bersangkutan memperlihatkan sosok nabi Muhammad yaitu suatu hal sangat tercela dan tabu dalam Islam,&rdquo; jelas Anwar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/012741727/polri-limpahkan-berkas-penistaan-agama-panji-gumilang-ke-kejaksaan">Polri Limpahkan Berkas Penistaan Agama Panji Gumilang ke Kejaksaan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh karenanya, Anwar meminta kepada aparat berwenang untuk menindaklanjuti konten tersebut dengan tindaka hukum.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Untuk itu saya meminta kepada pihak pemerintah terutama kepada pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) serta pihak kepolisian untuk dapat menghentikan peredaran youtube/video tersebut,&rdquo; tandasnya.</div> </div>

Waketum MUI Anwar Abbas mengatakan, akun tersebut dinilai mendiskreditkan dan menjelek-jelekan Islam dan Nabi Muhammad.

Viral Akun YouTube Sunnah Nabi, MUI Nilai Ada Unsur Penghinaan Islam dan Nabi Muhammad

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/05/tiba-tiba-sekjen-mui-pesan-ini-ke-habib-rizieq-katanya_m_133658.jpeg" alt="Sekretaris Jenderal MUI Anwar Abbas" width="100%">
<figcaption>Sekretaris Jenderal MUI Anwar Abbas</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas mengatakan bahwa dugaan adanya penyalahgunaan aset Pondok Pesantren Al Zaytun sudah menjadi temuan tim peneliti dari MUI sejak 2002 silam.&nbsp;Dugaan penyalahgunaan aset Ponpes Al Zaytun yang dilakukan Panji Gumilang itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD.&nbsp;</p> <div dir="auto">"Maka apa yang dipertanyakan dan ditemukan oleh tim MUI tahun 2002 tersebut sekarang secara empirik dan material menurut Menkopolhukam sudah ada bukti-bukti material dan fisik yang mendukung temuan-temuan dari Tim MUI tersebut," kata Anwar dalam keterangannya kepada wartawan, Minggu (16/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh karena itu, ia mengatakan bahwa saat ini semua pihak hanya tinggal menunggu agar kasus-kasus hukum yang menimpa Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang itu dapat segera diproses secepatnya. "Untuk dibawa ke pengadilan bagi diadili dengan seadil-adilnya," pungkas Anwar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menduga ada penyalahgunaan aset-aset Pondok Pesantren Al Zaytun. Diduga Panji Gumilang melakukan penyalahgunaan itu sebagai pimpinan pondok pesantren tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Beberapa aset yang diduga disalahgunakan itu antara lain tanah milik Pondok Pesantren Al Zaytun yang sertifikat kepemilikannya diatasnamakan Panji Gumilang dan keluarganya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&rdquo;Kami sudah melaporkan (ke Bareskrim Polri) adanya sertifikat-sertifikat tanah atas nama Panji Gumilang dan keluarganya. Diduga ada kaitannya dengan penyalahgunaan kekayaan Al Zaytun. Karena tanah-tanah itu ditulis atas nama pribadi, atas nama pribadi Panji Gumilang, istri, dan anak-anaknya,&rdquo; kata Mahfud, Selasa (11/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Dugaan penyalahgunaan aset Ponpes Al Zaytun yang dilakukan Panji Gumilang itu disampaikan oleh Menkopulhukam Mahfud MD.

Dugaan Penyalahgunaan Aset Al Zaytun oleh Panji Gumilang, MUI Sebut Terjadi Sejak 2002

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/01/anggota-dpd-tak-miliki-kewenangan-hanya-wajib-menyerap-dan-menindaklanjuti-aspirasi-warga_m_101552.jpeg" alt="Irman Gusman" width="100%">
<figcaption>Irman Gusman</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Mantan ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Irman Gusman, menyerukan agar umat Islam membela Wakil Ketua MUI. yang juga Ketua PP Muhammadiyah, Anwar Abbas, dari gugatan perdata yang dilakukan Panji Gumllang.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p>Hal ini disampaikan Irman menanggapi adanya gugatan perdata Pimpinan Al-Zaytun Panji Gumilang terhadap Anwar Abbas. Ketua PP Muhammadiyah itu digugat Rp. 1 triliun karena Panji Gumilang merasa disudutkan dan dihina oleh pernyatakan Anwar Abbas yang mengatakan dirinya komunis.</p> <p>&ldquo;Apa yang dilakukan Buya Anwar (panggilan Anwar Abbas) adalah untuk menjaga agar tidak ada penyimpangan ajaran Islam dan kemaslahatan dalam berbangsa dan bernegara,&rdquo; kata Irman, Kamis (13/7).</p> <p>Irman menjelaskan, saat ini, Panji Gumilang dan Al-Zaitun menjadi sorotan tokoh maupun ormas Islam karena dugaan penyimpangan ajaran Islam. Di antara soal shaf sholat yang berjarak renggang dalam kondisi tidak darurat, perempuan ada di barisan depan sholat jamaah, menyebut Rasulullah berfirman dalam Alquran, salam Yahudi di dalam masjid, dan sebagainya.</p> <p>&ldquo;Apa yang dilakukan Buya Anwar adalah untuk menghentikan penyimpangan-penyimpangan ini. Jadi kalau kemudian Buya Anwar digugat karena perjuangannya melawan penyimpangan ajaran Islam, maka umat Islam harus membelanya,&rdquo; kata bakal calon anggota DPD periode 2024-2029 dari dapil Sumatera Barat ini.</p> <p>Irman menilai sikap tegas melawan penyimpangan yang dilakukan Panji Gumilang, karena sebagai kader Muhammadiyah, Anwar Abbas harus bersikap tegas terhadap penyimpangan ajaran Islam. &ldquo;Selama ini kan sudah terbukti Muhammadiyah bersama dengan NU (Nahdlatul Ulama) selalu menjaga ajaran Islam<span class="Apple-converted-space">&nbsp; </span>dan menjadi pilar bangsa,&rdquo; kata Irman.</p> <p>Dijelaskan Irman, selama ini,<span class="Apple-converted-space">&nbsp; </span>Muhammadiyah sudah terbukti menjadi ormas Islam yang banyak memberi andil dalam berbagai aspek kebangsaan. Mulai dari pendidikan, kesehatan, sosial, hingga ekonomi.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p>Pada 2018 saja, di bidang pendidikan, Muhammadiyah hingga saat ini sudah membangun 2.604 sekolah dasar, 1.722 SMP/sederajat, 1.291 SMA/sederajat, 160 pesantren, dan 177 kampus atau institusi. Dalam bidang dakwah, Muhammadiyah tak hanya bergerak di masjid, namun juga melalui media dengan hadirnya TVMU. Sementara bidang kesehatan ada 461 rumah sakit dan klinik.</p> <p><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/011767100/usut-dugaan-penistaan-agama-panji-gumilanng-bareskrim-polri-periksa-ahli-agama-islam-ite">Usut Dugaan Penistaan Agama Panji Gumilanng, Bareskrim Polri Periksa Ahli Agama Islam-ITE</a></strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</p> <p>Di bidang bidang sosial sudah dibangun 384 yayasan yatim piatu/dhuafa, lalu ada Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM), Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC), dan lainnya. Jumlah ini terus bertambah dari waktu ke waktu.</p> <p>&ldquo;Ini semua adalah kiprah Muhammadiyah dalam membantu pemerintah di berbagai bidang. Dan tentu saja, kita tidak bisa meragukan lagi kemampuan Muhammadiyah dalam bidang dakwah dan pendidikan,&rdquo; papar Irman Gusman.</p> <p>Dengan melihat kiprah yang sudah dilakukan Muhammadiyah, Irman justru menyarankan agar pemerintah meminta Muhammadiyah terlibat dalam mengelola dan meluruskan Al-Zaitun. &ldquo;Kalau pemerintah tidak membubarkan Al-Zaytun dan berniat memperbaikinya, saya kira Muhammadiyah tepat untuk dilibatkan,&rdquo; kata dia.</p> <p>Irman optimistis Muhammadiyah akan mampu menyelamatkan para siswa dan santri Al-Zaytun. &ldquo;Jika Kementerian Agama dan Kemenko bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) mengamanahkan Muhammadiyah untuk mengelola dan membina siswa atau santri Al-Zaytun, saya yakin akan berhasil dengan baik,&rdquo; papar Irman. Penyimpangan aqidah maupun penyelewengan lainnya, lanjut dia, akan bisa diperbaiki.</p> <p>Djelaskannya, Muhammadiyah memiliki sumber daya yang mumpuni dan telah teruji dalam dakwah dan pendidikan. &ldquo;Dengan ribuan sekolah dan pesantren yang sudah sukses dijalankan Muhammadiyah, maupun ratusan perguruan tingginya, menunjukkan Muhammadiyah sudah sangat berpengalaman dalam persoalan dakwah dan pendidikan anak bangsa,&rdquo; ungkap Irman.</p>

Mantan ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Irman Gusman, menyerukan agar umat Islam membela Wakil Ketua MU Anwar AbbasI.

Irman Gusman Minta Umat Islam Bela Anwar Abbas Lawan Panji Gumilang

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/soal-pernyataan-poligami-bukan-ajaran-islam-mui-itu-menyesatkan_m_-e1617689912870.jpg" alt="Sekretaris Jenderal MUI Anwar Abbas menegaskan, Islam adalah agama yang membolehkan pernikahan lebih dari satu kali itu. Namun, batas-batasnya sudah jelas ada dan harus dipatuhi." width="100%">
<figcaption>Sekretaris Jenderal MUI Anwar Abbas menegaskan, Islam adalah agama yang membolehkan pernikahan lebih dari satu kali itu. Namun, batas-batasnya sudah jelas ada dan harus dipatuhi.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas mengapresiasi kinerja Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam pemberantasan korupsi. Keberanian Kejagung mengungkap kasus besar dan menangkap sejumlah elit membuat masyarakat meningkat kepercayaannya terhadap Kejagung.</p> <p>&ldquo;Saya kira survei itu ada benarnya, karena masyarakat melihat adanya pengungkapan kasus-kasus besar oleh Kejagung,&rdquo; kata Anwar Abbas, yang juga Wakil Ketua MUI ini.</p> <p>Menurutnya, dengan tetap mengapresiasi kinerja Kejagung, tokoh yang biasa disapa Buya Anwar<span class="Apple-converted-space">&nbsp; </span>ini, berharap Kejagung juga lebih berani untuk mengungkap kasus-kasus di kementerian lainnya. Menurutnya, korupsi kemungkinan juga terjadi di kementerian-kementerian lainnya. Sehingga Kejagung harus juga menyelidikinya.</p> <p>Buya Anwar mengingatkan korupsi menjadi masalah yang harus diselesaikan oleh bangsa ini. Perilaku korupsi sangat merugikan bangsa Indonesia. Mereka yang sudah menjadi pejabat maupun pemimpin diharapkan Buya Anwar tidak melakukan korupsi.</p> <p>Sebelumnya, dua lembaga survei Indikator Politik dan Lembaga Survei Indonesia (LSI), memaparkan hasil temuan mereka. Kedua lembaga ini menyebut bahwa kepercayaan publik terhadap Kejagung tertinggi di antara lembaga penegak hukum lainnya.</p> <p>&ldquo;Temuan Januari, tingkat kepercayaan terhadap Kejaksaan ada di angka 60 persen. Pada Februari hingga April, bertahan di 68 persen. Memasuki Juli, ada peningkatan menjadi 69 persen,&rdquo; ungkap Direktur LSI, Djayadi Hanan.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p>Begitu juga<span class="Apple-converted-space">&nbsp; </span>survei Indikator Politik<span class="Apple-converted-space">&nbsp; </span>yang dirilis pada Juli 2023 menyebut, Kejagung meraih tingkat kepercayaan sangat tinggi. Kejagung mampu meraih 81,2 persen kepercayaan publik dan menjadi yang tertinggi sejak 1999.</p>

Dengan mengapresiasi kinerja Kejagung, tokoh yang biasa disapa Buya Anwar ini, berharap Kejagung lebih berani untuk mengungkap kasus lainnya

Kepercayaan Publik Naik, MUI Apresiasi Kinerja Kejagung 

<p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/soal-pernyataan-poligami-bukan-ajaran-islam-mui-itu-menyesatkan_m_-e1617689912870.jpg" alt="Sekretaris Jenderal MUI Anwar Abbas menegaskan, Islam adalah agama yang membolehkan pernikahan lebih dari satu kali itu. Namun, batas-batasnya sudah jelas ada dan harus dipatuhi." width="100%">
<figcaption>Sekretaris Jenderal MUI Anwar Abbas menegaskan, Islam adalah agama yang membolehkan pernikahan lebih dari satu kali itu. Namun, batas-batasnya sudah jelas ada dan harus dipatuhi.</figcaption>
</figure> &nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Hubungan antara pengasuh Pesantren Al-Zaytun Panji Gumilang dengan petinggi MUI kembali memanas. Kali ini Panji Gumilang melayangkan gugatan senilai Rp 1 triliun kepada Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas. Belakangan mulai mengalir dukungan terhadap tokoh Muhammadiyah itu.</p> <p>Dukungan untuk Anwar Abbas diantaranya disampaikan Wakil Ketua Umum Majelis Pemuda Islam Indonesia (MPII) Nur Khamim. Dia menuturkan gugatan senilai Rp 1 triliun itu memang ada. Yaitu atas nama penggugat Abdussalam R. Panji Gumilang dan tergugat Anwar Abbas. Dengan Nomor Perkara 415/Pdt.G/2023/PNJkr.Pst register 6 Juli 2023.</p> <p>Khamim menyayangkan adanya gugatan tersebut. Menurut dia seharusnya Panji Gumilang yang menyadari kesalahannya. Pasalnya dia sudah melontarkan sejumlah pernyataan atau statement yang kemudian menimbulkan keresahan dan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat.</p> <p>&rsquo;&rsquo;Kami menilai, gugatan ini tidak tepat dan salah alamat,&rsquo;&rsquo; katanya kepada wartawan Selasa (11/7).</p> <p>Tetapi sebagai warga negara yang baik, Khamim menghormati adanya gugatan yang dilayangkan Panji GUmilang tersebut. Namun di sisi lain, dia menegaskan MPII dengan tegas memberikan dukungan kepada MUI secara kelembagaan maupun kepada Anwar Abbas.</p> <p>Dukungan tersebut disampaikan kepada Anwar Abbas untuk menghadapi proses hukum perdata maupun pidana. &rsquo;&rsquo;Meski sebenarnya Panji Gumilang yang harus sadar diri atas kesalahan-kesalahan dan mestinya dia yang diproses hukum,&rsquo;&rsquo; tuturnya.</p> <p>Dia mengatakan pernyataan Anwar Abbas terkait polemik ajaran maupun pernyataan Panji Gumilang sudah tepat. Karena Anwar Abbas memiliki kapasitas sebagai tokoh agama atau ulama serta pimpinan MUI. Dia menegaskan sudah sah dan legal bagi MUI secara kelembagaan, termasuk melalui Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas memberikan pernyataan untuk menjawab atau menanggapi kontroversi Panji Gumilang.</p> <p>Sementara itu persoalan hukum untuk Panji Gumilang berpotensi bertambah. Ini menyusul keluarnya somasi dari Pimpinan Pusat Majelis Pemuda Islam Indonesia (MPII). Wakil Ketua Umum MPII Arif Fahrudin mengatakan, somasi itu buntut keberatan mereka terhadap pernyataan Panji Gumilang beberapa waktu lalu.</p> <p>"Panji Gumilang telah menyampaikan pernyataan yang mengandung unsur fitnah dan pencemaran nama baik yang ditujukan kepada Majelis Ulama Indonesia," katanya. Arif mengatakan, mereka meminta agar Panji Gumilang mencabut pernyataan tersebut. Kemudian juga meminta maaf secara terbuka kepada Majelis Ulama Indonesia.&nbsp;</p> <p>Arif mengatakan mereka memberikan waktu lima hari kepada Panji Gumilang untuk memenuhi tuntutan dalam somasi itu. Jika sampai batas waktu tersebut Panji Gumilang tidak melakukan hal tersebut, maka MPII akan menempuh jalur hukum. Melaporkan Panji Gumilang ke kepolisian atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik institusi MUI.</p>

Gugatan senilai Rp 1 triliun itu memang ada. Yaitu atas nama penggugat Abdussalam R. Panji Gumilang dan tergugat Anwar Abbas.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#anwar abbas

Berita Terkini