<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/SPBU-GRESIK.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Kabar rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) membuat sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Gresik mengalami antrean panjang. Meski PT Pertamina menambah kuota suplai BBM, panic buying masyarakat menjadi penyebab antrean tersebut.  Sejak Rabu malam hingga Kamis siang (1/9), sejumlah SPBU di Gresik terlihat ramai keitmbang hari-hari biasanya. Kendaraan-kendaraan mengantre untuk mengisi BBM jenis pertalite.  Anitta, salah seorang pegawai SPBU Bunder, menyebutkan, keramaian pembeli, baik sopir truk maupun masyarakat, terlihat sejak Rabu (31/8) siang. Bahkan, menurut dia, pembeli lebih banyak daripada biasanya. ’’Para pegawai sampai kewalahan. Setiap pos SPBU di sini penuh kendaraan semua,’’ ucapnya.  Meski per 1 September harga BBM belum mengalami perubahan, antrean masih terjadi. Terutama di pos SPBU jenis pertalite.  Terpisah, Humas PT Pertamina Arya Yusa menyatakan, rata-rata di wilayah Jawa Timur terdapat kenaikan suplai BBM ke SPBU sekitar 7–10 persen. Kenaikan itu terjadi pada Juli hingga Agustus kemarin.  Meski demikian, Arya menyebutkan bahwa fenomena yang terjadi di lapangan merupakan panic buying atau rush. Apabila rush itu terjadi, stok BBM di SPBU cepat habis sehingga sering terjadi kekosongan.  ’’Sementara itu, kami membutuhkan waktu pengisian kembali karena mobil tangki membutuhkan waktu perjalanan dan pengisian di terminal BBM,’’ ucapnya.

Antrean Beli BBM Pertalite, Petugas SPBU di Gresik sampai Kewalahan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/kisah-santoso-mengantre-bbm-di-kota-minyak-sampai-menginap-di-spbu_m_.jpg" alt="Antrean BBM nebulr di salah satu SPBU di Balikpapan, Kaltim" width="100%">
<figcaption>Antrean BBM nebulr di salah satu SPBU di Balikpapan, Kaltim</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Sejak November 2018, Balikpapan heboh dengan jumlah antrean kendaraan di SPBU. Truk hingga kendaraan pribadi dan angkutan umum mengular, membuat dongkol sopir dan pemilik kendaraan. Mereka harus menghabiskan waktu berjam-jam untuk mendapatkan bahan bakar minyak (BBM). Awal pekan ini, Kaltim Post (Jawa Pos Group) kembali melakukan penelusuran. Terkini, antrean panjang masih terjadi. Pertama di SPBU Km 14, Balikpapan Utara. Selasa (19/2) pukul 10.00 Wita, SPBU belum buka. Masih ada truk tangki mengisi bahan bakar. Di luar SPBU antrean sudah mengular. Didominasi kendaraan truk. Sopirnya memilih bersantai atau mengobrol di warung sekitar. &ldquo;Dari pukul 08.00 Wita sudah di sini (antre) solar,&rdquo; kata seorang sopir truk bernama Santoso. Awal menghitung&nbsp; Pukul 08.00 Wita mengantre, truk yang dikemudikan Santoso berada pada urutan ke-16 dari antrean truk pertama. Di belakangnya masih ada 10 truk yang menunggu. Itu baru dari sisi arah Samarinda. Sementara dari arah Balikpapan, belasan truk juga sudah mengantre. &ldquo;Hitungannya saya ini kesiangan. Yang di depan itu dari subuh. Bahkan tak jarang mereka menginap semalaman. Sudah biasa itu,&rdquo; kata Santoso. Dirinya baru empat bulan bekerja sebagai sopir truk. Untuk salah satu perusahaan yang berkantor di Kawasan Industri Kariangau, Balikpapan itu. Setiap pagi sejak empat bulan itu, Santoso mengaku sudah terbiasa mengantre panjang. Rata-rata waktu yang dihabiskannya untuk mengantre bisa enam jam sehari. Ditanya sebabnya, dia tak tahu. Yang penting dia bisa mengisi BBM. &ldquo;Khawatirnya kehabisan aja. Di Kilometer 9 juga antre, lagian di sini yang dekat dari workshop,&rdquo; ujarnya. Kondisi yang sama memang terjadi di SPBU Kilometer 9, Balikpapan Utara. SPBU ini sebelumnya dituding sebagai penyebab antrean truk di SPBU dalam kota. Setelah sempat terkena sanksi dari Pertamina lantaran menjual solar kepada kendaraan berbasis industri. Membuat sopir truk membanjiri SPBU di dalam kota yang menjual solar. Namun akhir November 2018 lalu, SPBU Kilometer 9 itu sudah kembali melayani konsumen. Di SPBU Kilometer 9, antrean mengular dari arah Balikpapan. Sampai di depan Politeknik Negeri Balikpapan Kilometer 8. Sekitar 600 meter dari SPBU. Membuat kendaraan yang melintas melambatkan lajunya karena penyempitan badan jalan. &ldquo;Mengganggulah. Kalau tak diberi penghalang bisa tutup akses gang,&rdquo; kata seorang warga sekitar. Antrean juga terjadi di dalam kota. Pengamatan media setelah dari kawasan Jalan Soekarno-Hatta, ada dua SPBU yang didatangi puluhan kendaraan. Yakni di Jalan Mayjen DI Panjaitan, Gunung Guntur, Balikpapan Tengah. Di sini kendaraan roda empat mendominasi. Mengular hingga ke simpang tiga Jalan Mayor Pol Zainal Arifin (Jalan Beller). &ldquo;Sudah satu jam ini antre,&rdquo; sebut Ardi, seorang sopir angkutan kota Nomor 3. Ardi mengantre premium. Di dalam kota, kata dia, hanya ada dua SPBU yang melayani premium. Di Gunung Guntur ini dan di SPBU Karang Anyar, Balikpapan Barat. Sementara sisanya menjual Pertalite. Yang menurutnya tak ekonomis di kantong para sopir angkot seperti dirinya. &ldquo;Kalaupun beli Pertalite itu terpaksa kalau bensin (premium) tak ada,&rdquo; sebutnya. Pantauan media di SPBU Baru Ilir, Balikpapan Barat pun antrean truk juga terjadi. Bahkan pada malam hari, truk-truk sudah memenuhi setengah lajur badan jalan menuju ke arah Karang Anyar. Membuat kawasan padat kendaraan semakin membuat gerah pengendara yang melintas. &ldquo;Siang malam antrenya,&rdquo; kata seorang pengendara, Indra. Komentar datang dari Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Kaltim Faisal Tola. Menyayangkan masih terjadinya antrean. Namun dia enggan berkomentar soal alasan mengapa kondisi ini masih terjadi hingga kini. Disebut belum ada laporan resmi yang masuk ke pihaknya dari para sopir. &ldquo;Saya belum terima laporannya. Jadi belum bisa bicara banyak,&rdquo; kata anggota DPRD Balikpapan itu. Namun menurutnya efek antrean ini memang berdampak langsung kepada sopir. Karena sopir akan terjaga semalaman hanya untuk mendapatkan BBM. Akibatnya ada rasa kantuk dan lelah. Sehingga bisa meningkatkan risiko kecelakaan. &ldquo;Biaya sopir juga membengkak. Karena pasti ada biaya-biaya lain saat menunggu antrean. Tapi soal efeknya bagi ekonomi Balikpapan saya belum bisa berkomentar juga. Belum ada laporan,&rdquo; sebutnya lagi. Region Manager Communication and CSR Pertamina Kalimantan Yudi Nugraha yang dihubungi media ini menyebut kondisi antrean di SPBU sudah berkurang dibandingkan sebelum November 2018 lalu. Sejumlah langkah sudah dilakukan. Di antaranya melakukan penyaluran BBM pada malam hari. Agar tak memakan waktu operasional SPBU. &ldquo;Penyaluran BBM-nya juga lebih tinggi. Jadi antreannya lebih pendek,&rdquo; ungkapnya.

Kisah Santoso Mengantre BBM di Kota Minyak Sampai Menginap di SPBU

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/antrean-mengular-program-non-tunai-di-spbu-perlu-dievaluasi_m_.jpg" alt="MENGULAR: Antrean panjang pengisian BBM di salah satu SPBU di Kota Padang." width="100%">
<figcaption>MENGULAR: Antrean panjang pengisian BBM di salah satu SPBU di Kota Padang.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/13/11/2018/distribusi-salah-sasaran-pertamina-tutup-150-pangkalan-elpiji" target="_blank">PT Pertamina (Persero)</a> diminta untuk melakukan evaluasi program <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/13/11/2018/distribusi-salah-sasaran-pertamina-tutup-150-pangkalan-elpiji" target="_blank">transaksi nontunai </a>di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) wilayah Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar), khususnya untuk BBM jenis premium. Pasalnya, sejak program ini dijalankan per September 2018 lalu, antrean panjang selalu terjadi di SPBU yang telah menerapkan sistem tersebut. Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah mengaku mendapat banyak keluhan terkait hal tersebut. Bahkan, <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/13/11/2018/distribusi-salah-sasaran-pertamina-tutup-150-pangkalan-elpiji" target="_blank">antrean di SPBU itu juga memicu kemacetan panjang </a>dan nyaris terjadi setiap hari. "Sebetulnya bukan keberatan soal program nontunainya. Tapi, pelaksanaan dari Pertaminanya yang belum maksimal. Sekarang masih pakai mesin gesek dan pencet-pencet, bikin lama," kata Mahyeldi saat diwawancarai sejumlah wartawan, Jumat (16/11). Wali Kota Padang mengaku telah membicarakan hal ini dengan pihak Bank Indonesia (BI) selaku pionir di balik program transaksi nontunai. Hasilnya, BI juga memandang <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/13/11/2018/pertamina-temukan-1060-gas-melon-di-boyolali-salah-sasaran" target="_blank">penerapan transaksi nontunai di lapangan belum optimal.</a> Menurut Mahyeldi, mesin yang digunakan akan lebih baik berupa model sentuh (tap). Sehingga waktu transaksi setiap kendaraan lebih cepat. "Masukan ke saya sudah banyak. Di SPBU juga tak ada yang kasih tahu arah. Nggak efisien, malah memperlambat dan di SPBU cuma hanya satu jalur premium," kata Mahyeldi. Selain itu, Pemkot Padang juga berharap agar Pertamina<a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/13/11/2018/pertamina-temukan-1060-gas-melon-di-boyolali-salah-sasaran" target="_blank"> menambah jalur BBM jenis premium</a>. Dengan kata lain, kebijakan yang dibuat harus memudahkan konsumen, bukan malah menyusahkan. Harusnya, terang Mahyeldi, penerapan transaksi nontunai diimbangi dengan kesiapan mesin transaksi, SDM, pasokan premium yang cukup dengan jalur premium memadai. Terpisah, Sales Executive Retail Wilayah 8 Sumbar Warih Wibowo mengatakan, pihaknya bakal menerima dan bahkan tunduk pada masukan yang diberikan Pemkot Padang.&nbsp; Meski demikian, Pertamina tetap akan berkomitmen mewujudkan transaksi nontunai. "Demi menyukseskan gerakan nontunai ini, akan dibahas bersama dengan sinergi yang lebih intens dengan Pemkot Padang juga selanjutnya," kata Warih.

Antrean Mengular, Program Nontunai di SPBU Perlu Dievaluasi

antrean bbm

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#antrean bbm

Berita Terkini

Antrean Beli BBM Pertalite, Petugas SPBU di Gresik sampai Kewalahan

Kisah Santoso Mengantre BBM di Kota Minyak Sampai Menginap di SPBU

Antrean Mengular, Program Nontunai di SPBU Perlu Dievaluasi

Download Aplikasi JawaPos.com