<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/IS5A3LA2GBH6BF7OXJZKPBQFOU.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Kelompok antivaksin ada di semua negara. Namun, di Selandia Baru, level kasusnya berbeda. Operasi jantung bayi berusia 4 bulan terpaksa ditunda karena sikap orang tuanya tersebut.  Ayah dan ibu bayi itu menolak jika anaknya mendapat transfusi darah dari orang yang sudah divaksin Covid-19. Mereka takut jejak mRNA dari vaksin tersebut bisa memicu kematian pada anaknya.  Te Whatu Ora, lembaga kesehatan Selandia Baru, akhirnya mengajukan permintaan ke Pengadilan Tinggi Auckland. Intinya, meminta perwalian anak itu dipindahkan ke pengadilan di bawah Undang-Undang Pengasuhan Anak. Mereka berharap proses operasi bayi tersebut segera dilakukan, mengingat situasi yang darurat.  Paul White, pengacara yang ditunjuk Te Whatu Ora, menegaskan bahwa 96 persen populasi di Selandia Baru yang berusia 12 tahun ke atas telah divaksin Covid-19 setidaknya satu dosis. Sebagian besar sisanya kemungkinan besar telah terinfeksi virus SARS-CoV-2 sehingga memiliki antibodi.  ”Tidak ada masalah yang dilaporkan terkait transfusi yang berkaitan dengan vaksinasi Covid-19,” tegas White, seperti dikutip New Zealand Herald. Dia menyebut pandangan orang tua si bayi tidak sesuai dengan praktik medis yang ada.  White juga mengajukan bukti baru ke pengadilan. Yakni, pada operasi sebelumnya, bayi yang dirahasiakan identitasnya itu menerima transfusi darah dari bank darah. Saat itu orang tuanya tidak mengajukan komplain atas asal usul darah tersebut.  Menanggapi hal itu, pengacara orang tua si bayi, Sue Grey, menjelaskan bahwa pada operasi sebelumnya kasusnya berbeda. Transfusi dibutuhkan di tengah-tengah proses operasi. Karena itulah orang tua si bayi memberi persetujuan.  ”Tidak ada yang tahu risiko sedikit keterlambatan dalam operasi jantung, dibandingkan dengan risiko penyediaan darah yang mungkin mengandung sisa mRNA dari vaksin atau spike protein atau faktor lain yang kita ketahui bisa memicu miokarditis dan kematian,” jelasnya.

Tolak Transfusi Darah dari Orang Divaksin Covid-19, Operasi Ditunda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/Anti-Vaksin-Euronews.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Liberte. Kata yang berarti kebebasan itu terpampang pada spanduk di berbagai penjuru Prancis. Spanduk itu dibawa oleh sekitar 105 ribu penduduk yang turun ke jalan menentang rancangan undang-undang (RUU) tentang persyaratan vaksin.  Jika disahkan, UU itu bakal melarang orang-orang yang tidak divaksin untuk memasuki tempat-tempat umum seperti restoran, museum, bioskop, dan sebagainya. Surat keterangan bebas Covid-19 yang dulu bisa digunakan tidak akan berlaku lagi.  RUU itu sudah lolos pembahasan di majelis rendah dan kini tengah berada di meja senat. Apabila lolos, UU tersebut bisa diterapkan pada pertengahan bulan ini. Presiden Prancis Emmanuel Macron sebelumnya mengingatkan akan mempersulit hidup penduduk yang tidak mau divaksin.  Prancis memang tengah berjuang agar tak kembali terpuruk oleh gelombang penularan baru. Sabtu (8/1) saat demo digelar, ada 303.669 kasus penularan baru. Hal itu membuat sistem kesehatan tertekan. Meski begitu, ratusan ribu demonstran yang turun ke jalan sama sekali tidak memakai masker dan menjaga jarak.  Aksi terbesar terjadi di Paris. Ada sekitar 18 ribu demonstran di ibu kota Prancis tersebut. Sebanyak 10 orang ditangkap karena dianggap berbuat onar. Aksi juga terjadi di Toulon dan kota-kota besar lainnya. Di kota-kota lain, total ada 24 demonstran yang ditahan. Beberapa polisi dilaporkan luka-luka.  Kelompok antivaksin di Italia, Jerman, dan Austria juga turun ke jalan. Di Italia massa menentang kebijakan wajib vaksin untuk usia 50 tahun ke atas. Penduduk juga harus memakai green pass untuk memasuki bank, kantor, toko, dan beberapa tempat lainnya. Itu adalah kartu tanda bukti sudah divaksin, sembuh dari Covid-19 atau bukti negatif. Kartu tersebut juga dibutuhkan untuk mereka yang akan berangkat kerja. Mulai Senin (10/1), kendaraan umum dan aktivitas rekreasi hanya diperbolehkan untuk orang yang sudah divaksin ataupun sembuh dari Covid-19.  ’’Kami ingin memperlambat pertumbuhan kurva penularan dan mendorong orang Italia yang belum divaksin untuk melakukannya,’’ ujar Perdana Menteri (PM) Italia Mario Draghi seperti dikutip Fortune.  Penduduk Jerman, selain menentang vaksin pada orang dewasa, juga tidak mau anaknya divaksin. Di Austria, 40 ribu orang turun ke jalan untuk menentang kebijakan wajib vaksin yang berlaku bulan depan.  Inggris mulai merasakan imbas dari tingginya angka penularan. Ia menjadi negara pertama di Eropa yang angka kematian akibat Covid-19 mencapai 150 ribu jiwa. Itu terhitung sejak awal pandemi. Secara global, Inggris berada di urutan ke-7 negara dengan mortalitas tinggi. Sebelumnya, ada Amerika Serikat, Brasil, India, Rusia, Meksiko, dan Peru.

Masuk Tempat Umum Harus Sudah Divaksin, Penentang Turun ke Jalan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/Denis-Protsenko-The-Moscow-Times.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Para dokter di Rusia geram. Angka penularan dan kematian akibat Covid-19 terus meroket. Meski begitu, banyak penduduk Negeri Beruang Merah yang enggan divaksin. Saat ini baru sekitar 37 persen penduduknya yang sudah divaksin penuh. Salah satu penyebabnya adalah kelompok antivaksin yang getol memengaruhi penduduk.  Saat ini Rusia duduk di posisi kelima dengan kasus terbanyak secara global. Penularan harian mencapai 35 ribu sampai 40 ribu kasus. Angka kematiannya sudah tembus di atas 1.200-an.  Tak ingin kondisi itu terus berlanjut, 11 dokter kenamaan dari berbagai kota membuat surat terbuka, Rabu (24/11). Para dokter tersebut mengundang aktor, penyanyi, dan para politikus yang memiliki pandangan antivaksin. Bukan diundang untuk diskusi tentu saja. Melainkan pergi ke zona merah di beberapa rumah sakit untuk melihat sendiri dampak pandemi. Sebagian besar rumah sakit di Rusia saat ini memang kewalahan menerima pasien.  Selama ini para tokoh publik itu telah menyebarkan pandangan antivaksin di dunia maya. Imbasnya, banyak penduduk yang enggan disuntik. Padahal, Rusia telah mengembangkan beberapa vaksin buatan mereka sendiri. Salah satunya adalah Sputnik V.  Dokter Denis Protsenko yang terkenal di Rusia mengungkapkan, saat ini semua dokter sibuk akibat pandemi. Mengingat banyaknya orang yang membaca dan mendengarkan para tokoh tersebut, para dokter akan meluangkan waktu untuk mengawal para tokoh antivaksin. Mereka bakal diajak melalui zona merah, unit perawatan intensif, dan departemen patologi rumah sakit.  ”Mungkin setelah itu Anda akan mengubah pendapat Anda dan lebih sedikit orang yang akan mati,” bunyi surat terbuka yang juga ditandatangani Protsenko tersebut sebagaimana yang dikutip Agence France-Presse.  Ada beberapa nama yang disebut di surat terbuka itu. Salah satunya, penyiar televisi Oskar Kuchera. Dia memiliki 300 ribu pengikut di Instagram. Awal bulan ini dia memaparkan pandangannya yang meragukan vaksin Covid-19. Selain itu, ada aktor Yegor Beroyev. Dia menyamakan pembatasan terhadap warga yang belum divaksin seperti perlakuan Jerman kepada Yahudi dulu.  Dari area politik, ada pemimpin Partai Komunis Gennady Zyuganov. Partainya mengorganisasi protes atas kebijakan wajib vaksin dan kartu kesehatan. ”Kita hidup pada era opini para profesional di tiap industri bisa dengan mudah dihalau beberapa orang terkenal,” ujar Protsenko di channel Telegram miliknya.  Bagi dia, ini semacam perang. Sebab, ribuan korban sudah jatuh. Untuk memenangi perang ini, dokter harus mengubah pandangan orang-orang terkenal yang antivaksin tersebut.  Kremlin menyambut baik surat tersebut. Sebab, pemerintah pun sudah berupaya mendorong penduduk untuk mau divaksin. Namun, upaya itu gagal. Presiden Rusia Vladimir Putin bahkan memberi contoh dengan booster vaksin.  ”Mari berharap otoritas para dokter ini bisa membantu setidaknya satu dari orang-orang (antivaksin) itu untuk mengubah pandangannya,” tutur Dmitry Peskov, juru bicara pemerintah Rusia.

Covid-19 Melonjak, Dokter di Rusia Geram, Surati Tokoh Antivaksin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/160921_vaccinecentresingapore_reuters.jpg" alt="Vaksinasi di Singapura (Reuters)" width="100%">
<figcaption>Vaksinasi di Singapura (Reuters)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Singapura berhasil mendorong masyarakat untuk bersedia divaksinasi. Untuk membuat warga sadar, pemerintah melarang mereka yang belum divaksinasi masuk ke fasilitas publik. Hanya mereka yang sudah mendapatkan dua dosis vaksin Covid-19 yang diizinkan untuk masuk.  Tak pelak, sebagian warga yang masih belum divaksinasi merasa dikucilkan dan mereka protes. Mereka akhirnya bersedia untuk divaksinasi karena merasa tak nyaman dikucilkan.  Hasilnya kini jumlah cakupan vaksinasi melonjak hingga 81 persen. Restoran dibuka kembali untuk makan di tempat bagi mereka yang telah divaksinasi penuh. Pusat perbelanjaan dan bioskop diizinkan untuk memperluas kapasitas bagi mereka yang divaksinasi.  Kebijakan ini membuat warga yang tidak divaksinasi merasa dikucilkan. Salah satu warga, Ong, ragu-ragu untuk mendapatkan vaksin mRNA (Pfizer-BioNTech dan Moderna) dan menunda vaksinasi. Ia khawatir tentang potensi efek samping vaksinasi dan reaksi yang merugikan.  “Saya khawatir tentang miokarditis (radang otot jantung), yang merupakan salah satu potensi efek samping yang merugikan dari vaksin,” katanya.  Akan tetapi, ketika pemerintah mengumumkan langkah-langkah pembatasan baru untuk orang yang tidak divaksinasi, Ong merasa tertekan. Mau tak mau ia memesan untuk mendapatkan vaksinasi.  “Saya merasa seperti orang buangan sosial,” katanya. "Jadi saya terpaksa memutuskan untuk mendapatkan vaksin sehingga saya bisa memiliki rasa kebebasan lagi," ungkapnya.  Dia memilih vaksin Pfizer dan telah menyelesaikan salah satu dari dua dosis sejauh ini. Usai disuntik dosis pertama, dia merasa lelah dan sakit kepala dan mual selama dua hari.  Peraturan yang mulai berlaku pada 10 Agustus 2021 melarang orang usia 13 tahun ke atas yang tidak divaksinasi untuk makan di gerai kecuali pusat jajanan. Individu yang tidak divaksinasi juga dilarang masuk ke gym atau mengikuti kelas kebugaran dalam ruangan. Selain itu, didorong untuk membatasi gerakan mereka dalam ukuran kelompok yang terdiri dari dua orang.  Ada beberapa cara untuk mengatasinya, tetapi harganya bisa mahal. Orang yang tidak divaksinasi dapat makan di dalam restoran dengan menunjukkan hasil tes Covid-19 negatif dari klinik medis yang disetujui dengan biaya SGD 30 hingga SGD 65 untuk tes tersebut. Lim, sepenuhnya divaksinasi dan percaya bahwa mendapatkan suntikan adalah tindakan tanpa pamrih untuk kemanusiaan.  “Kita semua mendambakan koneksi, dan jika ini dapat membantu membangun kembali koneksi, bisnis, dan membantu membuka kembali perjalanan, saya senang melakukannya,” katanya.  Dia melihat perbedaan antara orang yang divaksinasi dan tidak divaksinasi di media sosial. "Orang-orang yang divaksinasi hanya melanjutkannya, tetapi para antivaksin menyebabkan lebih banyak trauma mental dengan menciptakan begitu banyak kemarahan di media sosial,” katanya.  Pada 13 September 2021, 81 persen dari populasi Singapura yang berjumlah 5,9 juta orang telah menerima kedua dosis vaksin Covid-19 Pfizer atau Moderna. Baru-baru ini, Singapura mengizinkan vaksin lain yang diakui dalam daftar penggunaan darurat Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) termasuk Sinovac.  Bagi warga seperti Ong, ada perasaan frustrasi dengan pengumuman baru-baru ini. Bahkan dengan lebih dari 81 persen dari populasi divaksinasi, pemerintah masih merekomendasikan orang menghindari kegiatan sosial, dan memperkenalkan peraturan pengujian baru, yang terus berubah dan sangat membingungkan.  "Saya ingin Singapura kembali ke kehidupan normal, seperti yang kebanyakan terjadi di Amerika Serikat dan Inggris," pungkasnya.

Frustrasi Dikucilkan, Antivaksin di Singapura Akhirnya Mau Divaksin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/Kardinal-Burke.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kardinal Raymond Burke, seorang tokoh konservatif di gereja Katolik AS, kini sedang dirawat akibat Covid-19. Kondisinya cukup parah karena harus dipasangi ventilator di ruang ICU. Sebelumnya, dia menjadi sorotan karena pernyataannya yang bersifat antivaksin.  Sosoknya dikenal skeptis terhadap vaksin. Kini, Kardinal Burke justru terbaring sakit dan harus memakai ventilator setelah dites positif Covid-19.  “Para dokter berusaha untuk kemajuan kondisinya,” kata akun Twitter resmi Kardinal di AS.  Jemaat gereja diminta untuk berdoa Rosario untuk Kardinal. Kardinal yang berusia 73 tahun itu sebelumnya sering terlihat tanpa mengenakan masker saat berada di Roma, Italia.  Pada Mei lalu, Kardinal Burke berbicara keras menentang vaksin Covid-19. Dia mengatakan bahwa vaksinasi itu sendiri tidak dapat dipaksakan secara totaliter pada warga negara. Dia juga menyebarkan hoax bahwa vaksin telah dikembangkan melalui penggunaan garis sel janin yang diaborsi. Kardinal juga mengatakan ada semacam microchip yang ditempatkan di bawah kulit setiap orang, sehingga setiap saat seseorang dapat dikendalikan oleh negara.  Para ahli kesehatan kesal dengan informasi yang salah itu dan telah berulang kali membantah teori konspirasi semacam itu. Kardinal Burke sendiri belum mengonfirmasi apakah dia telah divaksinasi.  Kardinal Burke yang sebelumnya menjadi Uskup Agung St Louis, diangkat menjadi Kardinal oleh Paus Benediktus XVI pada 2010. Kardinal Burke kemudian diturunkan dari posisi senior di Vatikan oleh Paus Fransiskus pada 2014. Kardinal Burke juga sering dianggap sebagai kritikus Paus.  Kardinal Burke sering dipandang sebagai biang keladi dari sebuah faksi yang menentang Paus Fransiskus mengenai isu-isu termasuk aborsi dan homoseksualitas. Kardinal yang memiliki ikatan kuat dengan mantan penasihat Donald Trump, Steve Bannon itu juga berbicara menentang imigrasi.

Sempat Antivaksin, Kardinal AS Terkena Covid-19, Dipasangi Ventilator

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/idi-vaksinasi.jpg" alt="SIMULASI: Petugas medis bersiap menyuntikkan vaksin Covid-19 di Puskesmas Tapos, Depok, Kamis (22/10). (MIFTAHULHAYAT/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>SIMULASI: Petugas medis bersiap menyuntikkan vaksin Covid-19 di Puskesmas Tapos, Depok, Kamis (22/10). (MIFTAHULHAYAT/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Persebaran hoaks mengenai vaksin dan Covid-19 bisa menghambat proses vaksinasi. Pemerintah dan masyarakat perlu berkolaborasi untuk memerangi hoaks agar Indonesia segera keluar dari pandemi.  Sekretaris Eksekutif Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI) Julitasari Sundoro mengatakan, di Indonesia, gerakan antivaksin menguat berdasar aliran kepercayaan. Penolakan terhadap vaksin di tanah air bahkan pernah dipublikasikan dalam jurnal bergengsi The Lancet dan Elsevier.  ”Bagi masyarakat menengah ke bawah mudah mempercayai (hoaks) apalagi kalau berita disampaikan tokoh masyarakat,” ujar Julitasari Sundoro dalam keterangannya, Sabtu (19/12).  Menurut dia, sejumlah isu telah bertebaran. Salah satunya mengatakan bahwa vaksin berbahaya. Ada juga klaim dokter ahli gizi menyatakan jika kuman disuntikkan kepada anak dengan daya tahan tubuh menurun, kuman akan menjadi aktif bahkan menginfeksi tubuh resipien.  ”Ini adalah hal-hal yang keliru. Sebenarnya, vaksin yang akan kita pakai itu sudah inactive,” kata Julitasari Sundoro.  Klaim lain juga menyebutkan menangani Covid-19 tidak perlu vaksin lantaran hanya menghambur-hamburkan anggaran. Uang lebih baik dipakai untuk pengadaan tes PCR. Faktanya, PCR dibutuhkan untuk skrining penemuan kasus baru. Sedangkan, vaksin dipakai untuk pencegahan.  Hoaks lain seputar vaksin Covid-19 yakni tudingan bahwa uji klinis di Bandung tidak dapat dipercaya lantaran jumlahnya terlalu sedikit, hanya 1.620 orang. Faktanya, uji klinis vaksin dilakukan secara multisenter di beberapa negara lain dengan jumlah total 30.490 orang.  Julitasari mengatakan, ada pula argumen yang dituduhkan gerakan antivaksin terbukti palsu. Misalnya soal tudingan vaksin MMR menyebabkan autisme. Faktanya, data yang dipublikasikan di majalah Lancet tidak benar. Majalah itu lantas menarik artikelnya pada 6 Februari 2010.  Selain itu, banyak riset membuktikan tuduhan vaksin MMR menyebabkan autisme tidak terbukti. ”Sebuah berita televisi 3 Desember 2020 menyebutkan ada pasien mengeluhkan pasca imunisasi di Tulangbawang. Padahal, vaksin baru tiba tadi malam,” ucap Julitasari Sundoro.  Bahkan, ada juga yang mengatakan bahwa sistem imun bayi tidak bisa mengatasi berbagai vaksin. Faktanya, justru makin kecil anak makin baik diberikan imunisasi. Vaksin hepatitis B misalnya diberikan saat masih bayi. Begitu pula vaksin polio diberikan saat bayi masih di rumah sakit. Vaksin akan memberikan respons imun terhadap antigen yang masuk.  Dia meminta masyarakat tidak mudah terpancing isu hoaks seputar vaksin. Julitasari mengajak masyarakat mendapatkan informasi yang tepat melalui sumber terpercaya dan kredibel.  Ketua Presidium Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) Septiaji Eko Nugroho mengatakan, selama pandemi mencatat jumlah hoaks Covid-19 sangat masif. Data Mafindo menunjukkan pada 2018, ditemukan 997 hoaks. Jumlah ini meningkat pada 2019 menjadi 1.221 hoaks seiring digelarnya pemilu.  Namun, pada 2020, hingga 16 November, Mafindo mencatat ada 2.024 hoaks beredar di masyarakat. Bahkan, pada Januari–November ditemukan ada 712 hoaks seputar Covid-19. Kondisi itu menempatkan Indonesia sebagai rangking kelima dunia persebaran rumor, stigma, dan teori konspirasi seputar Covid-19.  ”Ini berdampak serius pada terjadinya konflik sosial di masyarakat, ketidakpercayaan, dan intimidasi terhadap rumah sakit dan tenaga kesehatan, abai protokol kesehatan, dan lainnya. Ancaman hoaks Covid-19 karena ini suatu hal lebih spesifik lagi. Kita menduga tingkat penerimaan hoaks vaksin akan dipengaruhi bagaimana mereka menerima hoaks tentang Covid-19,” kata Septiaji.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=Q6cqK6CQp4U

Vaksinasi Akan Lancar Jika Masyarakat Tak Percaya Hoaks

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/lindenberger-suntik-4-vaksin-sekaligus-ibunya-marah-besar_m_.jpg" alt="Lindenberger menerima vaksin. Empat sekaligus. Yakni, vaksin influenza, hepatitis, tetanus, dan HPV" width="100%">
<figcaption>Lindenberger menerima vaksin. Empat sekaligus. Yakni, vaksin influenza, hepatitis, tetanus, dan HPV</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Hanya dua kali mendapatkan vaksin saat berusia 2 bulan, Ethan Lindenberger tumbuh menjadi bocah yang rajin menggali informasi tentang suntikan kekebalan tersebut. Dia tidak pernah bisa memahami sang ibu yang antivaksin. Kini, setelah berusia 18 tahun, dia memborong vaksin. Lindenberger duduk di sebelah kiri deretan bangku saksi dalam sidang Komite Kesehatan, Pendidikan, Tenaga kerja, dan Kesejahteraan Senat Amerika Serikat (AS). Selain dia, ada empat saksi lain yang hadir dalam pertemuan Selasa (5/3) tersebut. Keempatnya adalah saksi ahli. John Wiesman, Saad Omer, Jonathan McCullers, dan John Boyle. Lamar Alexander, ketua komite, butuh waktu 2 sampai 3 menit untuk membacakan nama dan gelar empat saksi ahli itu. Sebab, mereka punya banyak gelar. Juga, banyak pengalaman dan prestasi. &rdquo;Saksi terakhir adalah Ethan Lindenberger. Siswa SMA dari Norwalk High di Ohio,&rdquo; ucap Alexander seperti dilansir Washington Post. Perkenalan untuk pemuda 18 tahun itu sangat singkat. Namun, dia justru mendapatkan perhatian lebih dari seisi ruang sidang. Sebab, dialah bocah yang saat ini berada di pusat polemik pemberian vaksin kepada anak di AS. Nama Lindenberger menghiasi berbagai media massa setelah ceritanya di blog tentang vaksin dan sang ibu yang antivaksin menjadi viral. Lewat Reddit, dia bertanya tentang jenis vaksin apa yang paling penting. &rdquo;Orang tua saya tidak percaya vaksin. Hanya Tuhan yang tahu kenapa saya masih hidup,&rdquo; tulisnya waktu itu. Posting-an November 2018 itu menuai seribu komentar. Juga, rangkaian perdebatan panjang di dunia maya. AS menerapkan aturan berbeda-beda tentang vaksin. Beda negara bagian, beda pula aturannya. Di Ohio, negara bagian tempat Lindenberger tinggal, tidak ada anak yang boleh divaksin jika orang tuanya tidak setuju. Karena itu, Lindenberger pun pasrah menjadi satu-satunya remaja yang tidak pernah divaksin. Ulang tahun ke-18 adalah yang paling dia nantikan. Sebab, di Ohio, mereka yang berusia 18 tahun boleh menentukan masa depan mereka sendiri. Setelah melontarkan pertanyaan di Reddit tentang vaksin itu, sebulan kemudian Lindenberger menerima vaksin. Empat sekaligus. Yakni, vaksin influenza, hepatitis, tetanus, dan HPV. Vaksin itu dia peroleh setelah berkonsultasi dengan dokter keluarga. Namun, Lindenberger tidak minta restu sang ibu, Jill Wheeler. Jawabannya sudah jelas. Wheeler tidak akan mendukungnya. Di mata sang ibu, vaksin itu berbahaya. Vaksin bisa memicu penyakit. Pemahaman yang tidak benar tersebut tidak berhenti disebarluaskan ibunda Lindenberger. &rdquo;Masalahnya, setiap kali dia bicara atau mengunggah pendapatnya di internet, yang didapatkan selalu cemooh,&rdquo; ujar Lindenberger tentang sang ibu menurut USA Today. Berdasar informasi yang dia gali sejak masuk SMA, Lindenberger tahu ibunya salah. Sebagian besar penelitian ilmiah membuktikan bahwa vaksin memang dibutuhkan. Terutama untuk kekebalan terhadap penyakit menular. &rdquo;Yang jelas, bukan dari Facebook,&rdquo; ujarnya, lantas terkekeh, saat menjawab pertanyaan senator Johnny Isakson soal sumber informasi yang didapat.. Sebagai generasi milenial, dia tahu benar bahwa informasi yang beredar di media sosial tak bisa langsung diserap. Karena itu, dia memverifikasi pendapat kaum antivaksin yang sebagian besar bergantung pada Facebook. Mulai World Health Organization (WHO), Center for Disease Control and Prevention (CDC), sampai laporan ilmiah. Hasil risetnya pun langsung ditunjukkan ke Wheeler. Namun, perempuan yang membesarkan enam anak itu tetap kukuh. &rdquo;Justru itu. Mereka (pemerintah, Red) ingin kamu berpikir seperti itu,&rdquo; ujar Wheeler dalam ingatan Lindenberger. Tentu saja, ibunya marah ketika tahu sang anak sudah divaksin. Empat jenis sekaligus. Mungkin, sama marahnya dengan orang tua yang memergoki anaknya bertato, merokok, atau memakai narkoba. &rdquo;Saya seperti diludahi anak sendiri. Seakan dia mengatakan: kamu sudah membuat keputusan buruk dan saya tak akan memercayaimu lagi,&rdquo; ujar Wheeler kepada Undark Magazine. Namun, Lindenberger bergeming. Dia tetap menyanggah argumen ibunya bahwa vaksin bisa membuat anak-anak menderita autis. Karena itu, dia memberanikan diri duduk di meja saksi ahli soal kasus vaksin. &rdquo;Bukan berarti orang tua penentang vaksin itu jahat. Saya tahu ibu saya melakukan ini karena dia mencintai saya,&rdquo; tegasnya.

Lindenberger Suntik 4 Vaksin Sekaligus, Ibunya Marah Besar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/antivaksin-belajar-dari-ketidaktahuan_m_171937.jpeg" alt="Yordan Khaedir" width="100%">
<figcaption>Yordan Khaedir</figcaption>
</figure>KEMENTERIAN Kesehatan merilis data kejadian luar biasa (KLB) difteri sepanjang 2017. Dari data tersebut, Jawa Timur menempati urutan pertama angka KLB dengan 271 kasus dan 11 kematian dengan infeksi difteri. Disusul Jawa Barat 95 kasus dan 10 kematian. Urutan ketiga adalah Banten dengan 81 kasus dan 3 kematian. Difteri yang disebabkan bakteri Corynebacterium diphtheriae umumnya menyerang selaput lendir pada hidung dan tenggorokan. Penyakit ini menular serta mengancam jiwa jika tidak segera ditangani. Pencegahan difteri dapat melalui pemberian vaksin (biasanya dikombinasikan dengan tetanus). KLB difteri sepatutnya menjadi perhatian khusus untuk segera ditangani agar tidak banyak lagi korban. Salah satu penyebab KLB difteri diindikasikan karena keengganan masyarakat mengikuti vaksinasi. Penolakan memvaksin disebabkan adanya informasi keliru dan hoax yang tidak dapat dipetanggungjawabkan. Vaksin memiliki manfaat besar, baik dari sudut perkembangan ilmu kedokteran maupun aplikasinya. Vaksin terbukti mencegah dan menurunkan terjadinya berbagai penyakit infeksi, mulai eradikasi smallpox, polio, hingga penurunan signifikan pada angka kejadian difteri, tetanus, dan batuk rejan (pertusis). Penyakit infeksi tersebut selama ini menjadi major killers dengan angka kematian tinggi di awal abad ke-20. Program vaksinasi, khususnya kepada anak, acap kali menjadi isu sensitif. Masih banyak orang tua yang enggan mengimunisasi anaknya dan juga mempertanyakan untung rugi pemberian vaksin. Terlebih, sebelumnya publik sempat digegerkan dengan skandal peredaran vaksin palsu. Gerakan antivaksin sebenarnya tidak hanya terjadi di Indonesia. Tetapi, ada sejak awal mula pemberian vaksin pada awal abad ke-19. Banyak alasan yang melatari gerakan ini. Umumnya berkaitan dengan faktor agama. Saat itu, pemuka agama menolak pemberian vaksin karena dianggap menentang takdir Tuhan. Vaksinasi memang bertujuan pada individu sehat dan preventif (pencegahan), bukan kuratif (mengobati). Konsep sakit dan sehat adalah takdir yang harus diterima, menguatkan para pemuka agama untuk menolak pemberian vaksin dan diikuti sebagian penganutnya. Seiring kemajuan riset kedokteran, gerakan antivaksin punya alasan lain yang lebih ilmiah. Berdasar hasil penelitian seorang dokter dan ilmuwan Inggris, Andrew Wakefield, yang sempat dipublikasikan dalam jurnal kedokteran terkemuka dunia, The Lancet, pada 1998 terdapat korelasi kuat antara pemberian vaksin (terutama MMR-mumps measles rubella) dan penyebab terjadinya autisme. Penelitian ini ternyata tidak memiliki dasar ilmiah yang kuat. Hasil penelitian Wakefield pun kemudian diuji ulang oleh puluhan ilmuwan. Setelah dua tahun menginvestigasi dan didukung penelitian lain, Lancet akhirnya menarik artikel Wakefield karena ternyata tidak ditemukan indikasi yang kuat bahwa vaksin menyebabkan autisme. Bahkan, penelitian tentang vaksin dan autisme Wakefield menurut Flaherty (2011) dianggap sebagai &rsquo;&rsquo;the most damaging medical hoax of the last 100 years&rsquo;&rsquo; karena berdampak menciptakan mitos baru bahwa vaksin sangat berbahaya dan menyebabkan autisme. Setelah kegagalan teori Wakefield, pegiat antivaksin menggunakan teori efek samping timerosal. Timerosal adalah salah satu unsur mengandung merkuri dalam vaksin yang dianggap berbahaya bagi penderita autisme. Timerosal digunakan dalam jumlah sangat kecil, yang bertujuan untuk mencegah pertumbuhan bakteri patogen dan jamur yang berbahaya pada proses pembuatan dan penyimpanan vaksin. Setelah melewati berbagai penelitian tentang korelasi kandungan timerosal dan individu dengan autisme, ternyata timerosal tidak terbukti memperparah autisme. Penelitian pun berlanjut sampai akhirnya timerosal hampir tidak dipakai lagi sebagai unsur vaksin, khususnya yang diberikan pada anak di bawah 6 tahun. Bisa disimpulkan bahwa tidak ada korelasi antara kandungan timerosal dalam vaksin dengan derajat berat ringannya autisme dan gangguan neurologis lainnya. Selain itu, munculnya isu bahwa kandungan vaksin yang tidak halal, vaksin sebagai bagian konspirasi asing dan kepentingan bisnis perusahaan besar farmasi, vaksin penyebab kanker, efek vaksin yang menghambat pertumbuhan dan perkembangan otak anak, juga menambah deretan alasan bagi penggiat antivaksin. Situs-situs web internasional yang menyajikan informasi berkaitan dengan gerakan antivaksin, seperti ThinkTwice, Vactruth, Safe Minds, dan VacLib, juga banyak dijadikan rujukan para penggiat antivaksin. Konten situs-situs tersebut terlihat sangat ilmiah karena didukung berbagai referensi dan testimoni. Yang menarik, gerakan antivaksin tidak dibatasi oleh strata pendidikan dan strata sosial, dari awam hingga selebriti, serta tokoh politik. Bahkan, ada juga dokter yang menjadi penggiat gerakan antivaksin walaupun jumlahnya sedikit. Padahal, hingga kini belum ada penelitian yang membuktikan bahwa vaksin berbahaya bagi tubuh manusia. Adanya kejadian ikutan pascaimunisasi (KIPI) pada umumnya timbul demam atau bengkak di sekitar lokasi penyuntikan hanya bersifat sementara. Yang banyak terjadi adalah reaksi terhadap obat dan vaksin dapat merupakan reaksi simpang (adverse events), atau kejadian lain yang bukan terjadi akibat efek langsung vaksin. Tujuan umum vaksinasi adalah menciptakan herd immunity, yakni banyaknya angka cakupan individu tervaksinasi yang akan melindungi individu yang tidak mendapatkan vaksinasi. Apabila mengacu pada angka herd immunity untuk campak, yakni 92&ndash;94%, artinya apabila angka persentase individu yang divaksin tersebut telah terpenuhi, individu yang tidak mendapat vaksin campak akan terlindungi dari penyakit campak. Kita seharusnya belajar dengan KLB difteri di Jatim yang muncul sejak 2012, di mana wabah difteri banyak terjangkit pada individu yang tidak pernah mendapatkan imunisasi DPT atau pemilik riwayat imunisasi dasar yang tidak lengkap. Adanya informasi yang salah tentang vaksin berpengaruh pada angka pencapaian keberhasilan program imunisasi nasional. (*)

Antivaksin: Belajar dari Ketidaktahuan

antivaksin

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#antivaksin

Berita Terkini