<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/20/IMG_6353-372337186.jpeg" alt="Logo Meta yang menggambarkan dinamika dan perubahan cepat ekosistem jejaring sosial dalam pusaran evaluasi regulasi pasar digital (Dok. The Guardian)" width="100%">
<figcaption>Logo Meta yang menggambarkan dinamika dan perubahan cepat ekosistem jejaring sosial dalam pusaran evaluasi regulasi pasar digital (Dok. The Guardian)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Meta Platforms Inc. meraih kemenangan penting dalam sengketa antitrust besar di Amerika Serikat setelah seorang hakim federal memutuskan bahwa perusahaan tersebut tidak terbukti menjalankan monopoli ilegal dalam pasar jejaring sosial pribadi.&nbsp; Putusan ini memastikan Meta tidak diwajibkan melepaskan dua aset strategisnya, WhatsApp dan Instagram, yang selama ini menjadi fondasi pertumbuhannya. Gugatan Komisi Perdagangan Federal (FTC) menuduh Meta menerapkan strategi &lsquo;beli atau bungkam&rsquo; ketika mengakuisisi Instagram pada 2012 dan WhatsApp pada 2014. Menurut FTC, tindakan itu dimaksudkan untuk menyingkirkan pesaing yang mulai berkembang.&nbsp; Jika gugatan tersebut dikabulkan, Meta berpotensi dipaksa memisahkan kedua platform itu, sebuah langkah yang membawa implikasi besar terhadap struktur bisnis perusahaan. Namun, dinamika persaingan yang berubah cepat membuat hakim Distrik AS, James Boasberg, menolak tuduhan tersebut. Dalam putusannya, dia menegaskan bahwa peta kompetisi media sosial kini jauh lebih beragam, terutama dengan munculnya TikTok dan platform video lain sebagai penantang kuat dominasi Meta. Dilansir dari The Guardian, Rabu (19/11/2025), Boasberg menyatakan dalam putusan tertulisnya, "Apakah Meta pernah memiliki kekuatan monopoli di masa lalu, lembaga ini tetap harus membuktikan bahwa Meta masih memiliki kekuatan tersebut saat ini. Putusan pengadilan hari ini menyimpulkan bahwa FTC tidak berhasil membuktikannya." Kutipan ini menandai penilaian eksplisit bahwa tuduhan FTC tidak selaras dengan kondisi pasar saat ini. Meta menyambut baik keputusan tersebut. Juru bicara perusahaan menilai putusan ini sebagai pengakuan atas realitas persaingan ketat dalam industri teknologi. "Keputusan ini menunjukkan bahwa Meta beroperasi dalam lingkungan persaingan yang sangat dinamis. Produk-produk kami terus memberi manfaat bagi masyarakat dan pelaku usaha, sekaligus mencerminkan inovasi serta pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat," ujar juru bicara Meta dalam pernyataannya. Di sisi lain, FTC menyatakan kekecewaannya atas hasil tersebut. Regulator berpendapat bahwa Meta tetap mempertahankan dominasi melalui akuisisi yang dianggap menghambat kompetisi. Namun, hakim berpendapat bahwa analisis FTC terlalu berfokus pada 'pesaing lama', sementara kenyataan menunjukkan bahwa bentuk jejaring sosial modern telah berubah secara fundamental. Mark Zuckerberg, CEO Meta, sebelumnya juga menolak anggapan bahwa akuisisi tersebut bertujuan menghalangi pesaing. Dalam persidangan, dia menegaskan bahwa Instagram dan WhatsApp dibeli karena kualitas teknis dan potensinya yang kuat, bukan karena ingin menghilangkan ancaman kompetitif. Tak hanya itu, Boasberg juga menyinggung perubahan pasar digital dengan pendekatan filosofis, seraya mengutip gagasan Heraclitus bahwa "kita tak pernah benar-benar melintasi sungai yang sama dua kali." Dia menekankan bahwa pasar jejaring sosial bersifat fluid dan terus berevolusi, sehingga analisis monopoli tidak dapat didasarkan pada kondisi yang statis. Kemenangan Meta ini memiliki signifikansi global. Pada saat regulator di berbagai negara mengetatkan pengawasan terhadap perusahaan raksasa teknologi, putusan ini menjadi penanda bahwa upaya menertibkan Big Tech di Amerika Serikat menghadapi tantangan kompleks. Google baru-baru ini dinyatakan melanggar hukum antimonopoli di sektor pencarian dan iklan digital, sementara Amazon dan Apple juga tengah menghadapi gugatan serupa. Dengan putusan ini, Meta mempertahankan kendalinya atas WhatsApp dan Instagram, dua platform yang memperkuat posisinya dalam ekosistem teknologi global. Meski demikian, sorotan internasional terhadap dampak sosial, ekonomi, dan politik dari perusahaan-perusahaan teknologi besar diperkirakan tidak akan mereda dalam waktu dekat. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/016765066/manuver-diplomatik-mark-zuckerberg-upaya-ceo-meta-memengaruhi-lingkaran-trump-di-tengah-tekanan-ftc">Manuver Diplomatik Mark Zuckerberg: Upaya CEO Meta Memengaruhi Lingkaran Trump di Tengah Tekanan FTC</a>

Meta Platforms Inc. meraih kemenangan penting dalam sengketa antitrust besar di Amerika Serikat (AS).

Meta Menang Gugatan Antitrust Besar di AS, Mark Zuckerberg Tak Perlu Lepas WhatsApp dan Instagram

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/smart-tv.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Masalah Google Alphabet dalam kasus antitrust tampaknya sedang menumpuk. Perusahaan tersebut kini menghadapi kasus antitrust baru di India yang menuduh raksasa teknologi tersebut menyalahgunakan posisi sistem operasi Android-nya di pasar Smart TV.  Perkembangan tersebut, yang pertama kali dilaporkan oleh Reuters mengutip sumber yang tidak ingin disebutkan namanya dan dua pengacara sebagai sumbernya, adalah tantangan antimonopoli keempat untuk Google di India. Sesuai laporan, perusahaan tersebut berada di bawah pengawasan sejak Juni tahun ini.  Tuduhan tersebut terkait dengan perjanjian Google dengan perusahaan yang secara efektif menghentikan mereka menggunakan sistem Android dan versi modifikasi pada perangkat berbeda yang dibuat oleh perusahaan.  Misalnya, jika sebuah perusahaan membuat dan menjual smartphone yang didukung oleh sistem operasi Android, perusahaan yang sama tidak dapat menjual Smart TV yang menjalankan platform pesaingnya seperti Amazon Fire TV. Demikian pula, jika perusahaan menjual Smart TV yang menjalankan OS berbeda, maka itu tidak dapat menawarkan layanan dan aplikasi Google di ponsel mereka.  Sesuai laporan tersebut, Competition Commission of India (CCI) telah menyelidiki tuduhan bahwa Google terlibat dalam praktik anti-persaingan dengan menciptakan hambatan bagi perusahaan yang ingin menggunakan atau mengembangkan versi modifikasi Android untuk Smart TV, seperti Amazon dengan sistem operasi Fire TV.  Kasus terhadap Google telah diajukan oleh dua pengacara antitrust, Kshitiz Arya dan Purushottam Anand. CCI telah mengarahkan Google untuk mengirimkan tanggapan tertulisnya atas tuduhan tersebut dan perusahaan belum menanggapi.  Dalam beberapa tahun terakhir, Google menghadapi tiga masalah terkait antitrust di pasar India. Saat ini, raksasa teknologi itu juga menghadapi tantangan antitrust di Amerika Serikat dan Tiongkok dan juga bersiap untuk hal yang sama.

Google Hadapi Antitrust di India, Ini Sebabnya

antitrust

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#antitrust

Berita Terkini

Meta Menang Gugatan Antitrust Besar di AS, Mark Zuckerberg Tak Perlu Lepas WhatsApp dan Instagram

Google Hadapi Antitrust di India, Ini Sebabnya

Download Aplikasi JawaPos.com