<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/05/Rokok-3031409730.jpg" alt="ILUSTRASI. Pembatasan jam tayang iklan produk tembakau dinilai mengancam industri televisi." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Pembatasan jam tayang iklan produk tembakau dinilai mengancam industri televisi.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Para dokter mengecam pemerintah konservatif Selandia Baru pada Selasa (28/11), karena mencabut undang-undang antirokok. Dan, memperingatkan bahwa orang akan mati karena tindakan vandalisme kesehatan masyarakat. Selandia Baru meloloskan serangkaian kebijakan antirokok di bawah kepemimpinan mantan Perdana Menteri Jacinda Ardern, dan mendapatkan pujian sebagai pemimpin dunia dalam perjuangan global melawan tembakau. Namun, dilansir dari Japan Today, pakar kesehatan masyarakat kini khawatir reputasi tersebut akan terpuruk, setelah Perdana Menteri Christopher Luxon menggunakan hari pertamanya menjabat untuk membuang undang-undang tersebut. Pakar pengendalian tembakau dari Universitas Otago, Richard Edwards, mengatakan bahwa sebuah tragedi kesehatan masyarakat sedang terjadi di negara tersebut. Padahal Selandia Baru pernah mencanangkan untuk seluruh daerahnya bebas rokok pada 2025. "Itu bukan sesuatu yang kami antisipasi, kami tidak mengira pemerintah bisa begitu terbelakang," ujarnya. "Saya benar-benar terkejut dan terkejut. Ini adalah salah satu hari terburuk yang saya ingat bagi kesehatan masyarakat. Ini adalah vandalisme kesehatan masyarakat," imbuhnya. Dr Samantha Murton, Presiden Royal New Zealand College of General Practitioners, juga mengkritik langkah ini. "Kami terkejut bagaimana Anda bisa mencabut sesuatu yang telah didukung secara luas dan dapat mencegah kematian begitu banyak orang," katanya dalam sebuah pernyataan pada Selasa (28/11). Sebelum keputusan ini dibuat, Selandia Baru jadi salah satu negara yang menginspirasi banyak negara lain di belahan dunia untuk membuat kebijakan dalam membatasi konsumsi rokok untuk anak yang belum cukup umur. Salah satunya adalah Inggris. Perdana Menteri Inggris, Rishi Sunak meluncurkan proposal larangan merokok yang serupa pada konferensi Partai Konservatif pada Oktober tahun ini. Edwards mengatakan Selandia Baru 'menyia-nyiakan' peluang besar ini, dan telah merusak reputasinya sebagai pemimpin dunia dalam bidang kesehatan masyarakat. "Begitu banyak orang dari luar negeri yang terkejut dengan tindakan ini, karena mereka berharap Selandia Baru bisa memimpin dalam hal ini. Hal ini mempunyai implikasi global. Ini adalah tindakan yang membawa bencana dan mengerikan," katanya. Selandia Baru memiliki jumlah perokok dewasa yang relatif kecil, namun penyakit yang berhubungan dengan tembakau telah menimbulkan banyak korban jiwa pada penduduk Pribumi Maori di negara tersebut. Perempuan Maori mempunyai tingkat kanker paru-paru tertinggi di dunia, menurut kelompok advokasi Smokefree Aotearoa. Para ahli bingung dengan perubahan sikap pemerintah baru ini, karena rokok hampir tidak disebutkan sebagai isu selama kampanye pemilihan umum baru-baru ini. Beberapa kalangan berpendapat bahwa pemerintah ingin menambah pundi-pundinya melalui pendapatan pajak yang dijanjikan dari penjualan rokok. Sementara itu, Luxon mengatakan larangan rokok akan menciptakan pasar gelap yang berkembang pesat dan tidak dikenakan pajak. Kepala eksekutif Asthma and Respiratory Foundation Letitia Harding mengatakan alasan Luxon bertentangan dengan logika. "Argumen bahwa pasar gelap yang lebih besar akan muncul adalah argumen yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan tembakau besar," katanya dalam sebuah pernyataan.

Para dokter mengecam pemerintah konservatif Selandia Baru pada Selasa (28/11), karena mencabut undang-undang antirokok.

Cabut Undang-undang Anti Rokok, Pemerintah Selandia Baru Mendapat Kecaman Para Dokter

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/Satgas-antirokok.jpg" alt="PERTEMUAN: Dari kiri, Rohaniyati, Andre, dan Ishom berdiskusi tentang pengembangan kampung bebas asap rokok di kantor DKRTH, Senin (4/11). (Puguh Sujiatmiko/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>PERTEMUAN: Dari kiri, Rohaniyati, Andre, dan Ishom berdiskusi tentang pengembangan kampung bebas asap rokok di kantor DKRTH, Senin (4/11). (Puguh Sujiatmiko/Jawa Pos)</figcaption>
</figure><div class="col-12 font-weight-bold h3 py-2 text-center font-title"> <div class="col-12 font-berita">  Julukan kampung bebas asap rokok tersemat di RT 7, RW 6, Kelurahan Wonokusumo, sejak 10 tahun silam. Agar lingkungan kampung benar-benar bersih dari asap nikotin, kampung yang berada di wilayah Kecamatan Semampir itu membentuk satuan tugas antirokok.  </div> <div class="col-12 font-berita">  ARIF ADI WIJAYA, Surabaya  </div> <div class="col-12 font-berita">  ASBAK berdiameter hampir 1 meter teronggok di ujung jalan RT 7, RW 6, Kelurahan Wonokusumo. Penampung abu dan puntung rokok itu memang sengaja diletakkan di luar gang kampung. Tujuannya, orang yang mau merokok dipersilakan ke luar kampung.  </div> <div class="col-12 font-berita">  Kampung tersebut memang sudah terkenal antirokok. Benar-benar anti. Larangan merokok tidak hanya ada di balai RW atau RT. Atau, di dalam maupun luar rumah. Di sepanjang jalan pun tidak boleh. Benar-benar harus bebas asap rokok.  </div> <div class="col-12 font-berita">  Untuk menjaga udara kampung terbebas dari bau nikotin, pengurus RW, RT, dan kelurahan membentuk satgas antirokok. Ada 10 orang yang tergabung di dalamnya. Mereka terdiri atas pengurus RT, RW, dan karang taruna. Dengan begitu, ada perwakilan anak muda yang ikut dalam satgas tersebut.  </div> <div class="col-12 font-berita">  Tugas anggota satgas cukup banyak. Tidak hanya menegur para perokok yang melanggar aturan. Anggota satgas juga aktif melakukan pengawasan ”Sudah ada kesepakatan tertulis. Itu ada sejak 10 tahun lalu,” ujar Ketua RW 6 Zaenal Ishom di kantor dinas kebersihan dan ruang terbuka hijau (DKRTH) kemarin (4/11).  </div> <div class="col-12 font-berita">  Dalam kesepakatan itu diatur tempat mana saja yang tidak boleh dipakai merokok. Di antaranya, ruang tamu, teras, halaman, sampai jalan kampung. Yang boleh hanya di warung. Lokasinya pun di luar kampung. Tidak di dalam gang. ”Walaupun rumahnya sendiri, tetap tidak boleh. Opo maneh nang balai desa, iso digepuki uwong,” kelakar Ishom.  </div> <div class="col-12 font-berita">  Yang kedapatan melanggar bakal kena tegur. Namanya dicatat. Kalau sudah tiga kali, pelanggar terancam didenda. ”Tapi, belum pernah ada. Yang melanggar itu warga luar kampung,” kata pria 60 tahun tersebut.  </div> <div class="col-12 font-berita">  Rohaniyati, aktivis lingkungan Kelurahan Wonokusumo, mengatakan, satgas juga berkewajiban memberikan edukasi. Warung-warung yang berada di sekitar wilayah kelurahan ditempeli stiker. Isinya imbauan. Pemilik warung diwanti-wanti agar tidak menjual rokok kepada anak di bawah umur. Batas minimalnya 18 tahun.  </div> <div class="col-12 font-berita">  Larangan itu juga berlaku bagi bapak-bapak yang suka menyuruh anak ke warung untuk membeli rokok. Itu dilarang. Bapak-bapak yang perokok harus berangkat sendiri ke warung agar tidak kena sanksi. ”Karena itu sama saja mengajari (anak-anak merokok, Red). Jadi, tidak boleh anak-anak membeli rokok di warung walaupun berdalih disuruh bapaknya,” paparnya.  </div> <div class="col-12 font-berita">  Perempuan yang juga mantan jurnalis itu menilai anak yang merokok secara sembunyi-sembunyi bisa berdalih ”disuruh bapak” untuk membeli rokok di warung. Karena itu, pemilik warung benar-benar diminta untuk ikut menegur. Itu dilakukan demi edukasi. Demi anak-anak agar tidak menjadi perokok ketika dewasa.  </div> <div class="col-12 font-berita">  Pemilik nama akrab Hani itu mengatakan, pihaknya sudah bekerja sama dengan puskesmas untuk menyosialisasikan peraturan daerah (perda) soal kawasan tanpa rokok (KTR). Nah, perda yang baru disahkan pada April 2019 tersebut menjadi payung hukum untuk menerapkan sanksi. ”Dulu tidak ada. Kesepakatan bersama saja,” terangnya.  </div> <div class="col-12 font-berita">  Di situlah pentingnya peran satgas. Selain mengawasi wilayah terlarang bagi para perokok, anggota satgas ikut menyosialisasikan Perda KTR. ”Ada beberapa titik yang tidak termasuk dalam Perda KTR sebagai tempat terlarang, tapi kami sepakati dilarang,” kata perempuan 35 tahun itu.  </div> <div class="col-12 font-berita">  Lurah Wonokusumo Andre Kurniawan mengatakan berkeinginan mengembangkan kampung bebas asap rokok. Tidak hanya di RT 7, RW 6. Dia berharap kampung-kampung lain di Wonokusumo bisa mencontohnya.  </div> <div class="col-12 font-berita">  Saat ini anggota dan kader lingkungan Wonokusumo menggalakkan sosialisasi. Sebab, menurut Andre, tidak merokok sembarangan merupakan kesadaran setiap orang. Sosialisasi dilakukan untuk meningkatkan kesadaran tersebut. ”Kami ingin nanti Wonokusumo menjadi kampung antirokok,” tandasnya.  </div> </div>

Satgas Antirokok RW 6 Wonokusumo: Anak Tak Boleh Disuruh Beli Rokok

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/harap-harap-cemas-menjelang-pemberlakuan-perda-antirokok-di-kota-pudak_m_154019.jpeg" alt="BEBAS ROKOK: Area RS Ibnu Sina dinyatakan kawasan tanpa rokok (foto atas). Salah satu ruang merokok di Kantor Pemkab Gresik. Pegawai pemkab dilarang keras merokok di lingkungan kantor." width="100%">
<figcaption>BEBAS ROKOK: Area RS Ibnu Sina dinyatakan kawasan tanpa rokok (foto atas). Salah satu ruang merokok di Kantor Pemkab Gresik. Pegawai pemkab dilarang keras merokok di lingkungan kantor.</figcaption>
</figure>Tinggal sebulan lagi, peraturan daerah (perda) antirokok berlaku. Tepatnya mulai Oktober 2017. Bagaimana menyikapinya? WAKTU sosialisasi Perda No 4 Tahun 2015 tentang Kawasan tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Rokok (KTR dan KTbR) disahkan sejak 2015. Masa sosialisasi sudah dua tahun. Pada Oktober mendatang, perda tersebut harus berlaku. Pengetahuan masyarakat masih minim. Lepas salat Jumat (25/8), seorang pemuda terlihat duduk bersantai di ruang tunggu Terminal Bunder. Sebatang rokok menemaninya ketika menunggu bus jurusan Surabaya&ndash;Tuban. Lelaki bernama Rochman itu tampak seenaknya menyedot sigaret, lalu mengeluarkan asapnya. Mengepul. Bergulung-gulung. Seorang perempuan di sebelahnya protes, &rsquo;&rsquo;Mas, tolong asapnya&rsquo;&rsquo;. Perempuan tersebut bernama Fauziah. Mereka sama-sama menunggu bus antarkota antarprovinsi. Namun, Rochman seolah tidak acuh. Pemuda 28 tahun itu hanya mengarahkan asap rokoknya ke sisi lain. Lalu, dia asyik main ponsel. Tentu Fauziah masih terganggu. Rochman juga enggan beranjak. Dia sudah merasa nyaman duduk di tempat tunggu. Menghabiskan berbatang-batang rokok. Di Terminal Bunder, memang belum ada tempat khusus merokok atau smoking area. Padahal, terminal merupakan tempat umum yang termasuk kawasan terbatas rokok (KTbR). Kawasan yang termasuk KTbR harus menyediakan smoking area. Para perokok masih diberi kesempatan mengisap tembakau di tempat khusus. Berbeda dengan KTR yang tidak menyediakan smoking area. &rsquo;&rsquo;Memang tidak boleh ada asap rokok (di KTR, Red),&rsquo;&rsquo; ujar Kepala Dinkes Gresik dr Nurul Dholam. Nurul menyatakan, fasilitas smoking area akan dilengkapi. Apalagi, waktu sosialisasi segera habis. Kelengkapan fasilitas menjadi bagian dari pendukung pelaksanaan perda rokok. Bukankah waktunya sudah sangat mepet? Nurul tetap optimistis perda tersebut bisa terlaksana. Yang penting, semua pihak mendukung aturan itu. Mulai pelaku atau perokok sampai regulator. Mantan kepala bidang P2P dinkes tersebut mengakui, tidak mudah memang menegakkan perda rokok. Karena itu, dibutuhkan waktu sosialisasi hingga dua tahun sejak 2015. Sebab, aturan itu berkaitan dengan perilaku seseorang. Selain itu, ada sanksi tegas bagi pelanggar. Baik sanksi administratif sampai hukuman denda dan pidana. Sanksi administratif berupa secara lisan maupun tertulis. Lalu, denda mencapai Rp 100 ribu&ndash;Rp 500 ribu. Ketentuan pidana jelas lebih tegas. Yakni, kurungan maksimal 3 bulan atau denda maksimal Rp 50 juta. Ketua Komisi IV DPRD Gresik Khoirul Huda menuturkan, perda antirokok merupakan inisiatif pemerintah daerah. &rsquo;&rsquo;Karena itu, pemerintah harus konsekuen dan berkomitmen melaksanakannya,&rsquo;&rsquo; tuturnya. Berdasar Perda No 4 Tahun 2015 tersebut, sejumlah tempat telah diplot sebagai KTR dan KTbR. Kawasan KTR meliputi fasilitas kesehatan (faskes), tempat ibadah, dan instansi pendidikan. KTbR adalah tempat umum seperti pasar dan terminal serta lokasi perkantoran. Bagaimana faktanya sekarang? Belum semua kawasan yang sudah diplot sebagai KTbR dilengkapi smoking area. Di Terminal Bunder atau Pasar Gresik Kota, misalnya. Seharusnya, di tempat tersebut sudah ada smoking area. Jadi, para perokok harus minggir jauh-jauh. Jangan mengganggu orang lain. Berbeda kondisi faskes maupun lembaga pendidikan. Hampir semua instansi yang ditetapkan sebagai KTR itu sudah memasang spanduk atau poster kawasan dilarang merokok. Masalahnya adalah sikap para perokok yang cuek dan nekat. Meski sudah ada larangan, mereka masih saja merokok sembarangan. Dalam kantor lagi. Menurut Huda, memang masih banyak kekurangan dalam sosialisasi perda rokok. Terutama soal kelengkapan fasilitas pendukung. Padahal, waktu sosialisasi tinggal sebulan. &rsquo;&rsquo;Nanti kami evaluasi lagi,&rsquo;&rsquo; tandas legislator Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut.

Harap-Harap Cemas Menjelang Pemberlakuan Perda Antirokok di Kota Pudak

antirokok

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#antirokok

Berita Terkini

Cabut Undang-undang Anti Rokok, Pemerintah Selandia Baru Mendapat Kecaman Para Dokter

Satgas Antirokok RW 6 Wonokusumo: Anak Tak Boleh Disuruh Beli Rokok

Harap-Harap Cemas Menjelang Pemberlakuan Perda Antirokok di Kota Pudak

Download Aplikasi JawaPos.com