<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/antipungli-sadar.jpg" alt="PENDAMPINGAN: Benni Eduward (kanan) mendampingi Bowo ke Divpropam Mabes Polri pada Agustus 2018. Bowo adalah korban pemukulan oknum petugas kepolisian lalu lintas di Palembang. (DOKUMENTASI BENNI EDUWARD)" width="100%">
<figcaption>PENDAMPINGAN: Benni Eduward (kanan) mendampingi Bowo ke Divpropam Mabes Polri pada Agustus 2018. Bowo adalah korban pemukulan oknum petugas kepolisian lalu lintas di Palembang. (DOKUMENTASI BENNI EDUWARD)</figcaption>
</figure>Sadar Risiko, Jadi Sangat Berhati-hati Unggah Video  Aksi nyata gerakan yang diinisiasi Benni Eduward dkk adalah mengunggah video rekaman berisi perilaku menyimpang petugas ke platform media sosial. Antaranggota yang tersebar di Sumatera, Jawa, Bali, dan Sulawesi, mereka berbagi informasi agar masyarakat melek hukum.  AGUS DWI PRASETYO, Jakarta  ---  ”MANA uangnya?” kata petugas propam itu kepada Benni Eduward. Uang yang dimaksud adalah barang bukti pungutan liar (pungli) yang dilaporkan Benni yang dilakukan seorang polisi kepada seorang mahasiswa yang melanggar lalu lintas.  Tentu saja, Benni tak memilikinya. Si petugas penarik pungli di Palembang, Sumatera Selatan, itu bahkan tak mengakui ketika dikonfrontasi langsung oleh Benni dan si mahasiswa.  Dengan rasa kecewa, Benni lantas menjawab, ”Uangnya kan dibawa si oknum, Pak! Nggak mungkin saya ambil dari kantong si oknum itu.”  Kecewa dengan respons petugas propam yang terkesan ”melindungi” si petugas tadi, Benni berinisiatif mengunggah video dugaan pungli yang dia rekam. Video itu diunggah di kanal YouTube miliknya.  Keesokan harinya, Benni tiba-tiba dihubungi petugas propam dan diminta untuk menghadap ke kantor. ”Ternyata, videonya viral dan mendapat atensi dari pimpinan (polisi, Red),” kenang Benni tentang kejadian pada 2018 itu kepada Jawa Pos pada Kamis kedua bulan lalu (12/1).  Beberapa petugas kepolisian yang dilaporkan Benni dan si mahasiswa akhirnya mendapat sanksi disiplin. Di antaranya, sanksi berupa penundaan pangkat selama satu tahun dan dimutasi ke luar daerah. ”Itu (pelaporan pungli di Palembang, Red) adalah salah satu dampak dari gerakan antipungli,” kata pria yang sehari-hari bekerja sebagai distributor tersebut.  Gerakan sosial antipungli dan antikorupsi diinisiasi Benni dkk sejak 2014. Mereka rata-rata pernah menjadi korban pungli petugas di jalan.  Aksi nyata dari gerakan itu adalah mengunggah video rekaman berisi perilaku menyimpang oknum petugas, terutama kepolisian, ke platform media sosial (medsos). Salah satunya YouTube.  Lambat laun, social movement itu mendapat dukungan dari masyarakat banyak. Itu setidaknya jika mengacu jumlah subscriber YouTube Team Antipungli dan Antikorupsi (Tapikor).  Mulanya, perilaku korupsi oknum itu banyak ditemukan Benni di jalanan Sumatera. Mulai dari Palembang, Riau, Jambi, Medan, hingga Banda Aceh. Namun, seiring semakin banyaknya masyarakat yang bergerak, semakin banyak video temuan menyimpang oknum petugas yang dikirim oleh rekan-rekan partisipan tim antipungli dari daerah lain.  Secara struktural, tidak ada ketua atau pemimpin dalam gerakan antipungli. Namun, sebagai penggagas, Benni paling sering jadi jujukan konsultasi rekan-rekannya.  Mereka kerap menanyakan aturan-aturan dan ketentuan razia atau operasi polisi di jalan. Termasuk ketentuan tilang dan bagaimana cara menghadapi oknum-oknum yang melakukan pungli.  Konsultasi dan edukasi tentang aturan dan ketentuan itu lebih sering dilakukan Benni melalui grup WhatsApp (WA). Saat ini, ada 185 relawan antipungli yang tergabung di grup tersebut.  Mereka berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Kebanyakan dari Sumatera. Ada pula dari Jawa, Sulawesi, dan Bali. Selain konsultasi, grup itu juga jadi media berbagi informasi seputar gerakan antipungli yang berasal dari berbagai sumber.  Joniar M. Nainggolan, aktivis antipungli yang tergabung dalam komunitas tersebut, menambahkan, gerakan sosial masyarakat melawan pungli merupakan ikhtiar bersama untuk membuat masyarakat melek hukum. Jika masyarakat teredukasi tentang hukum, khususnya ketentuan lalu lintas, masyarakat tidak akan mudah menjadi korban pungli.  ”Niat kita adalah mengedukasi masyarakat,’’ ujar pria asal Medan tersebut.  Tentu saja Benni, Joniar, maupun para relawan antipungli sadar betul tentang risiko yang dihadapi ketika mengambil gambar dugaan praktik pungli dan korupsi di jalanan. Karena itu, mereka sangat berhati-hati ketika mengunggah foto dan video temuan ke media sosial.  Suatu ketika, Benni sempat berkonsultasi dengan aparat kepolisian mengenai maraknya pungli di jalanan. Benni juga mengajak aparat untuk bekerja sama memberantas pungli bersama masyarakat. Namun, dari sekian banyak polisi yang dia temui, tidak ada satu pun yang merespons positif.  Dari sekian banyak upaya untuk melawan pungli di jalan, Benni dkk tidak hanya sekali dua kali harus bersitegang dengan aparat. Bahkan, Benni pernah meringkuk di tahanan pada 2021 lalu gara-gara membongkar dugaan menunggak pajak kendaraan-kendaraan aparat.  Benni divonis bersalah. Namun, dia langsung bebas karena hukuman penjara yang dijatuhkan sama dengan masa penahanan.  Benni mengatakan, pascakasus yang menimpanya, semangat rekan-rekan dan relawan antipungli mulai kendur. Kebanyakan takut meringkuk di tahanan dan dituduh mencemarkan nama baik seperti yang dialami Benni.  ”Kalau petinggi Polri belum serius menyikapi masalah pungli di jalan, maka akan sangat berbahaya bagi orang-orang seperti saya dan teman-teman,” ungkap Benni.

Pernah Jadi Korban, Benni Semangati Gerakan Antipungli dan Antikorupsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/GANJAR-30-A.jpg" alt="Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Gubernur Jawa Tengah Ganjar menegaskan, Jawa Tengah tetap optimistis menatap investasi 2023 di tengah ancaman resesi global. Dia menyebut, layanan yang mudah, murah, cepat, dan antipungli adalah hal wajib yang harus dipenuhi untuk mendorong investasi. Serta dukungan penyediaan lahan, sehingga investasi tak terpaku pada kawasan industri saja.  Pernyataan itu diungkapkan Ganjar menanggapi arahan Presiden Joko Widodo saat membuka Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2022 di Jakarta Convention Center (JCC), Rabu (30/11).  Dalam kesempatan itu, Jokowi menyinggung inflasi dan pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah. Jokowi juga menyebut situasi fiskal dan moneter di 2023 yang harus diwaspadai salah satunya investasi.  “Situasi global ini confirm. Tidak pasti, tidak bisa diprediksi. Ruwet. Kita harus hati-hati dan waspada. Saya setuju bahwa kita harus optimistis, tetapi tetap hati-hati dan waspada,” ujar Jokowi.  Presiden juga menekankan terkait kemudahan layanan investasi. Jangan sampai ada yang mempersulit, bahkan memperlambat proses perizinan investasi.  “Investasi tidak semudah di tahun 2021. Semua negara berebut dan bersaing investasi. Sebab itu, saya titip tadi pada kementerian, gubernur, bupati, wali kota, jangan sampai ada yang mempersulit mengganggu arus modal masuk dalam rangka investasi karena ini menjadi salah satu kunci pertumbuhan ekonomi kita” tegas Jokowi dalam acara tersebut.  Ganjar menyatakan siap dengan arahan Jokowi tersebut. Bahkan, kata dia, selama ini Jawa Tengah terus mendorong layanan investasi yang mudah, cepat dan antipungli. Ganjar juga menegaskan agar soal pungli, perizinan dipersulit dan semacamnya tidak boleh terjadi di Jateng.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/GANJAR-30-B.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bersama sejumlah pengusaha (Istimewa)  “Saya kira yang paling penting bagaimana proses investasi yang ada di daerah itu mudah, murah, cepat. Tentu kerja sama antardaerah dengan melihat potensi market Indonesia yang juga gede, itu juga musti menjadi pertimbangan,” ujarnya.  Selain itu, Ganjar juga mengatakan, kesiapan infrastuktur, pemberian intensif, hingga kepastian ketersediaan lahan menjadi hal penting. Sehingga kegiatan investasi tidak terpaku pada kawasan industri saja. Apalagi masih banyak potensi-potensi investasi yang bisa digali.  “Di kabupaten/kota kan sebenarnya ada industri pariwisatanya yang bisa tumbuh. Kemudian labour intensive, itu juga musti kita jaga. Agar komunikasi baik, orang senang, agar mereka juga mendapatkan perhatian maka kondusivitas yang hari ini musti dijaga,” papar dia.  Berdasarkan data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jateng, realisasi investasi mengalami peningkatan setiap tahun. Pada 2016 realisasi investasi mencapai Rp 38,18 triliun. Angka itu tumbuh pada 2017, yakni senilai Rp51,54 triliun.  Pada 2018, investasi Jateng tercatat Rp 59,27 triliun. Kemudian pada 2019 berkembang hingga Rp 59,50 triliun. Pada 2020, akibat pandemic Covid-19, investasi turun menjadi Rp 50,24 triliun. Namun pada 2021, investasi kembali naik menjadi Rp 52,71 triliun  Hingga triwulan III 2022 ini, investasi Jateng telah mencapai Rp 44,99 triliun. Rinciannya, penanaman modal asing (PMA) mencapai Rp 26,82 triliun dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) Rp18,17 triliun. Dengan jumlah 14.704 proyek dan serapan pekerja hingga 170.757 orang. (bay/ria)

Ikuti Arahan Jokowi, Ganjar Pastikan Kemudahan Investasi Bagi Investor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/KAPOLRES-GRESIK-SIDAK.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Upaya peningkatan layanan institusi Polri menjadi perhatian serius jajaran Polres Gresik. Khususnya yang bersinggungan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Salah satu yang menjadi fokus adalah memberantas praktik pungutan liar (pungli) di lingkungan Korps Bhayangkara Gresik.  Untuk memastikan penyelenggaraan layanan yang baik, Kapolres Gresik AKBP Mochamad Nur Azis menggelar inspeksi mendadak (sidak) kepada jajaran. Termasuk meminta respons langsung dari masyarakat tentang pelayanan yang diterima. ’’Dalam rangka mewujudkan situasi kamtibmas yang lebih terintegrasi, modern, mudah, dan cepat,’’ ujar Azis.  Layanan publik yang kerap mengakomodasi kebutuhan masyarakat di kepolisian, antara lain, Satpas Satlantas Polres Gresik dan kantor Samsat Gresik yang berhubungan dengan urusan lalu lintas. Serta, Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Gresik yang berkaitan dengan laporan masyarakat tentang permasalahan hukum.  ’’Kami menekankan pada pelayanan prima. Sesuai konsep presisi dari Kapolri, yang bermakna prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan,’’ jelasnya.  Bahkan, saat ini layanan tersebut sudah terintegrasi secara online dan berbasis aplikasi. Dengan demikian, masyarakat bisa mengaksesnya melalui perangkat smartphone. ’’Sangat transparan, masyarakat pun bisa ikut mengawasi dan memberikan respons dari pelayanan yang diberikan,’’ tutur alumnus Akpol 2002 tersebut.  Itu dilakukan dalam meningkatkan kinerja layanan jajaran kepolisian. Khususnya menghindari praktik pungli yang membuat kepercayaan publik menurun. Karena itu, Azis berharap masyarakat proaktif dan melaporkan jika masih mendapati praktik tersebut.  ’’Kami siap menindak tegas oknum yang bertindak demikian,’’ terang mantan Kapolres Ponorogo itu.

Ada Pungli di Layanan Publik, Kapolres Gresik: Kami Siap Tindak Tegas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/61646_80679_Gresik-1_3-grafis-pungli.jpg" alt="Sembilan Poin tentang Larangan Pungutan Pendidikan" width="100%">
<figcaption>Sembilan Poin tentang Larangan Pungutan Pendidikan</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;&ndash; Wakil Bupati Moh. Qosim tidak segan-segan lagi. Terkait dengan sikap puluhan kepala sekolah yang menolak tanda tangan pakta integritas antipungli, Qosim menyatakan tidak ada toleransi. Kalau terbukti sengaja tidak patuh, mereka bisa diberhentikan. &rsquo;&rsquo;Saya pastikan dipecat. Banyak yang antre menjadi kepala sekolah,&rsquo;&rsquo; tegas orang nomor dua di Pemkab Gresik tersebut. Hingga Selasa (1/11), Qosim menyatakan masih berprasangka baik kepada para Kasek dan kepala UPTD. Mungkin, sebagian belum mengembalikan pakta integritas karena faktor teknis. Misalnya, jarak sekolah dengan kantor dinas pendidikan yang jauh. Menurut Qosim, larangan pungli tidak hanya berlaku di lingkungan dinas pendidikan (dispendik). Seluruh instansi wajib patuh. Pemkab Gresik telah mendeklarasikan antipungli pada 25 Oktober. &rsquo;&rsquo;Karena sudah menjadi kebijakan bersama, semua instansi harus ikut,&rsquo;&rsquo; jelas mantan kepala dispendik itu. Secara terpisah, Kepala Dinas Pendidikan (Kadispendik) Mahin menyebut ada puluhan Kasek yang belum menyerahkan pakta integritas antipungli. Dari 493 kepala sekolah negeri, ada 20 persen atau sekitar 98 Kasek yang belum mengumpulkan pakta integritas. Padahal, dokumen tersebut dibagikan pada Senin (24/10). Mereka diminta teken secepatnya. &rsquo;&rsquo;Ini menjadi cerminan tingkat integritas kepala sekolah,&rsquo;&rsquo; kata Mahin. Haruskah teken pakta integritas itu? Dispendik tidak memaksa. Kasek boleh-boleh saja tidak teken. Dispendik hanya akan melapor ke bupati dan Wabup sebagai pembina kepegawaian. &rsquo;&rsquo;Biar beliau yang memberikan tindakan,&rsquo;&rsquo; tuturnya. Kepala Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP M. Nasir menuturkan sudah mengimbau seluruh Kasek SMP agar segera meneken pakta integritas larangan pungli. Sebab, langkah itu merupakan bagian dari transparansi dan integritas kepala sekolah. &rsquo;&rsquo;Itu tanggung jawab masing-masing orang,&rsquo;&rsquo; tegasnya. Waktu melakukan pungutan liar (pungli) begitu berani. Tapi, begitu dipanggil satgas antipungli, tiba-tiba saja pejabat UPT Pasar Gresik Selatan berinisial HS ini jatuh sakit. Pemeriksaan Selasa (1/11) pun gagal. Sebenarnya satgas melalui inspektorat memanggil HS kemarin pukul 10.00 untuk pemeriksaan. &rdquo;Tapi, yang bersangkutan meminta izin karena sakit,&rdquo; kata Plt Kepala Inspektorat M. Nadlif. HS dilaporkan dua calon tenaga harian lepas (THL). Keduanya ditarik Rp 10 juta saat melamar menjadi THL. Menurut rencana, satgas antipungli siap mengembangkan penyidikan kasus itu. Terutama mengusut kemungkinan adanya pegawai/pejabat lain yang terlibat. Pada pemeriksaan awal, HS mengaku telah menarik pungli terhadap dua calon THL. Tahap berikutnya ialah mengkaji hasil pemeriksaan dan sanksi apa yang harus dijatuhkan. Namun, Nadlif menolak menyebutkan sanksi tegas terhadap HS. &rdquo;Kami kaji dulu. Yang pasti, sanksi harus sesuai dengan pelanggaran, tanpa meninggalkan unsur kemanusiaan,&rdquo; kata mantan kepala dispendik itu. Sebelumnya diberitakan, Bupati Sambari Halim Radianto, Wakil Bupati Moh. Qosim, dan pejabat-pejabat lain meneken deklarasi antipungli di seluruh jajaran Pemkab Gresik akhir Oktober lalu. Namun, ternyata seorang pejabat UPT Pasar Gresik Selatan diketahui memungli calon THL. Dia terancam sanksi berat. Sumber Jawa Pos di internal pemkab mengungkapkan, sanksi terhadap HS bisa saja berupa pencopotan jabatan struktural. Artinya, dia bakal di-nonjob-kan. Mengapa HS nekat melakukan pungli? Informasinya, dia tengah kepepet dan butuh uang. &rdquo;Ada masalah pribadi,&rdquo; kata sumber itu. Jawa Pos menelusuri keberadaan HS. Namun, dia tidak ada di kantornya. Saat ini dia berstatus pejabat eselon III d. Sebelum menempati kursi kepala UPT Pasar Gresik Selatan, dia menjabat Plt lurah di Kecamatan Manyar. Wabup Moh. Qosim menyerahkan sepenuhnya kasus tersebut kepada satgas maupun baperjakat. &rdquo;Kami minta dituntaskan dulu. Yang jelas, jika terbukti, pasti ada sanksi,&rdquo; katanya. Qosim memastikan, sanksi disesuaikan dengan kadar pelanggaran. &rdquo;Semoga ini juga menjadi pelajaran bagi pejabat maupun pegawai lain,&rdquo; katanya.(mar/ris/hen/c7/c15/roz/sep/JPG)

Wabup Ancam Pecat 98 Kasek Sengaja Tidak Teken Pakta Integritas

antipungli

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#antipungli

Berita Terkini

Pernah Jadi Korban, Benni Semangati Gerakan Antipungli dan Antikorupsi

Ikuti Arahan Jokowi, Ganjar Pastikan Kemudahan Investasi Bagi Investor

Ada Pungli di Layanan Publik, Kapolres Gresik: Kami Siap Tindak Tegas

Wabup Ancam Pecat 98 Kasek Sengaja Tidak Teken Pakta Integritas

Download Aplikasi JawaPos.com